Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan pada tingkat perkembangan pembangunan daerah di Indonesia, Kabupaten Muna dikategorikan sebagai salah satu kabupaten tertinggal, sehingga diperlukan berbagai stategi dan kebijakan dalam rangka pengembangan pembangunan daerahnya. Penelitian ini menggunakan metode Location Quotient (LQ) untuk menganalisis potensi sektor basis dan non basis daerah serta kemampuan kompetitifnya dibandingkan dengan daerah diatasnya. Selanjutnya dengan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) menganalisis strategi dan kebijakan dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah di Kabupaten Muna.Sruktur perekonomian Kabupaten Muna selama lima tahun terakhir masih didominasi oleh tiga sektor utama dan juga merupakan sektor basis daerah yakni sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa. Sektor ekonomi yang paling tinggi pertumbuhannya adalah sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 18,23 persen, sedangkan sektor ekonomi yang paling rendah pertumbuhannya adalah sektor pertanian yang tumbuh sebesar 4,78 persen.Berdasarkan tipologi, wilayahnya Kabupaten Muna memiliki satu sektor ekonomi yang sangat berpotensi untuk dikembangkan yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran dan ada dua sektor yang potensial untuk dikembangkan yaitu pertanian dan jasa-jasa serta ada lima sektor yang perlu untuk dikembangkan lebih lanjut yaitu sektor industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, pengangkutan dan komunikasi dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.Melalui analisis AHP dilakukan analisis mengenai strategi dan kebijakan pengembangan pembangunan wilayah, maka pembenahan dari aspek kualitas sumber daya manusia terutama pendidikan dan pelatihan menjadi prioritas pertama, selanjutnya dari sisi pemasaran daerah pada prioritas kedua serta penyediaan infrastruktur fisik menjadi perioritas berikutnya.Dengan teridentifikasinya potensi sektor-sektor basis daerah yang mampu memberikan nilai kontribusi bagi sebagian besar masyarakat dan pemerintah serta upaya perbaikan dari berbagai kriteria strategi dan kebijakan terhadap pengembangan pembangunan wilayah terutama dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini perioritas pendidikan dan pelatihan, maka keinginan untuk menciptakan percepatan pengembangan pembangunan wilayah akan menjadi kenyataan.Pemerintah Kabupaten Muna diharapkan mengagendakan secara sinergis sekaligus melaksanakannya, sehingga kebijakan pembangunannya tepat sasaran juga menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan struktur perekonomian daerah, sehingga akan bermuara pada kemajuan dan kesejahteraan rakyat muna itu sendiri.

---

Based on the level of development of regional development in Indonesia, Muna categorized as one of the districts lagging behind, necessitating a variety of strategies and policies in order to develop regional development. This study uses a method Location Quotient (LQ) to analyze the potential of the base and non base region as well as its competitive ability compared with the area above it. Furthermore, the method of Analytic Hierarchy Process (AHP) to analyze the strategies and policies in the framework of regional development at Muna.Structure regency economics Muna during the last five years been dominated by three main sectors and is also a sector basis ie the area of agriculture, trade, hotels and restaurants and services sector. Economic sector is the most high-growth mining and quarrying sector grew 18.23 percent, while the lowest sectors of the economy is growing agricultural sector grew by 4.78 percent.Based on the typology, Muna area has a high potential economic sectors to develop the trade, hotels and restaurants and there are two sectors with the potential to develop the agriculture and services and there are five sectors which need to be further developed the manufacturing sector , electricity gas and water supply, construction, transport and communications and finance, leasing and corporate services.Through the AHP analysis conducted an analysis of strategies and regional development policies, the improvement of the quality aspects of human resources, especially education and training to be the first priority, then from the marketing side of the area on the second priority and the provision of physical infrastructure into the next priorities.With the identification of potential regional base of sectors that can provide most of the value of contributing to society and the government and improvement efforts of various criteria and policy strategies for regional development especially in terms of improving the quality of human resources in this case the realms of education and training, the desire to create the acceleration of regional development will become a reality.Muna government is expected to be synergistic as well as implement the agenda, so that the targeted development policies also create conditions conducive to the growth of regional economic structure, so that would lead to the advancement and welfare of the people themselves Muna."

"Perubahan lingkungan di era revolusi informasi saat ini, mengakibatkan tingkat persaingan di beberapa industri meningkat, tak luput pula industri transportasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan negara yang semula memonopoli tiap sektor dalam industri transportasi yang meliputi darat, laut, dan udara, kini menghadapi situasi yang mengharuskan BUMN tersebut bersaing dengan meningkatkan daya saing guna mempertahankan eksistensi tiap perusahaan yang ada.PT PELNI sebagai salah satu BUMN di sektor transportasi laut, yang mengemban misi sosial sebagai pelayan masyarakat, tengah dalam upaya memperbaiki kinerja perusahaan yang terpuruk akibat perubahan lingkungan diantaranya dipicu oleh kondisi ekonomi masyarakat Indonesia dan persaingan dari sektor transportasi udara.Berbagai kendala yang melekat dalam karakteristik PT PELNI sebagai perusahaan negara, diantaranya budaya kerja inefisiensi dan birokratis dengan banyaknya instansi terkait dalam perusahaan dengan kepentingannya masing-masing, lemahnya profesionalisme pengelolaan sumberdaya manusia ditambah dengan kondisi ekonomi, politik dan keamanan yang belum kondusif, turut memicu memburuknya kinerja PT PELNI beberapa tahun terakhir.Berdasar peta strategi dari perspektif keuangan dan non keuangan yang ada di PT PELNI dalam kerangka balanced scorecard, dengan membidik segmen pasar masyarakat yang peka terhadap harga, strategi utama perusahaan yang sebaiknya dijadikan landasan formulasi dan pelaksanaan upaya-upaya strategis adalah "Low Total Cost? yaitu dengan berupaya melakukan efisiensi internal dengan meningkatkan kualitas sumber daya yang ada sehingga dapat menghasilkan produk jasa layanan angkutan dengan harga yang termurah di banding pesaing dalam industri dengan tetap menjaga kualitas layanan yang prima sesuai permintaan segmen pasar yang dibidik.Untuk keberhasilan beberapa upaya strategis yang sedang dan akan dilakukan PT PELNI dalam meningkatkan kembali daya saingnya, berlandaskan penciptaan proposisi nilai Low Total Cost, maka dalam pelaksanaannya sebaiknya perlu diarahkan dengan berdasar pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam strategy-focused organization. Diawali dengan penjabaran strategi utama demi terciptanya pemahaman strategi yang searah, sehingga dapat dilakukan penyelarasan strategi masing-masing divisi dengan strategi utama, yang secara langsung mendorong tiap karyawan untuk menjadikan strategi sebagai pedoman kerja sehari-hari dengan imbalan jasa yang seimbang. Dukungan para pimpinan perusahaan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan strategi perusahaan dengan sikap pimpinan yang senantiasa mengevaluasi strategi yang ada apakah sesuai dengan situasi lingkungan dimana perusahaan ada.Pelaksanaan upaya-upaya strategis dengan penerapan konsep strategy-focused organization oleh seluruh karyawan dengan dukungan tim pimpinan yang ada, diharapkan dapat kembali meningkatkan daya saing PT PELNI ditengah persaingan jasa transportasi saat ini dan dimasa yang akan datang."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh investasi di bidang kesehatan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan fungsi produksi yang diambil dari fungsi produksi agregat Cobb-Douglas yang diperluas (Augmented Solow Model) yaitu dengan mengadopsi model neoklasik dari Mankiw, Romer, dan Well (1992) yaitu :Y = AoKβk Hβh Lβl eθz+ε ,Z = (Gkes) dimana K adalah kapital, H adalah human kapital yang diwakili oleh umur harapan hidup, L adalah tenaga kerja dan Gkes adalah anggaran kesehatan. Kemudian ditambah dengan variabel lainnya yang mempengaruhi variabel bebas melalui persamaan simultan yaitu Angka kematian bayi, tingkat migrasi penduduk, PDRB perkapita, jumlah penduduk, rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, posyandu, dan dokter. Data yang digunakan adaiah data sekunder dari 25 propinsi di Indonesia antara tahun 1990-2002.Hasil dari penelitian ini tennyata PDRB dipengaruhi secara signifikan positif oleh variabel modal di hampir seluruh propinsi, sedangkan variabel tenaga kerja, kualitas manusia dan anggaran kesehatan berpengaruh di sebagian propinsi terutama di Sumatera dan Jawa-Bali. Sedangkan umur harapan hidup dipengaruhi secara signifikan negatif oleh variabel angka kematian bayi di hampir seluruh propinsi dan secara positif oleh variabel PDRB per kapita di sebagian propinsi terutama di Sumatera dan ]awa. Selain itu jumlah rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, posyandu dan dokter perkapita sebagai variabel eksogen ternyata berpengaruh secara signifikan negatif terhadap angka kematian bayi di sebagian propinsi terutama di Sumatera dan kawasan timur Indonesia, sedangkan di Jawa-Bali variabel yang berpengaruh signifikan negatif adalah rumah sakit dan puskesmas perkapita. Variabel eksogen ini juga berpengaruh secara signifikan positif terhadap modal atau kapital di sebagian propinsi terutama di Sumatera dan kawasan timur Indonesia.Salah satu saran yang diajukan penelitian ini adalah sarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, posyandu, dan dokter perlu lebih ditingkatkan sehingga rasio per penduduk semakin kecil. Dengan demikian penduduk lebih mudah dan cepat mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga kualitas penduduk meningkat. Dengan meningkatnya kualitas manusia ini maka merupakan sumber modal utama penggerak pembangunan di daerah."

"ABSTRAKPersaingan tiga perusahaan telepon bergerak seluler (PTBS) yang memiliki jangkauan pelayanan nasional dan masa operasi yang hampir lama yang merupakan "tiga besar" di Indonesia yaitu Telkomsel, Satelindo dan Excelcomindo pada periode 1996 -2002 sangat keras. Hal ini nampak dalam memperebutkan jumlah pelanggan yang semula dikuasai oleh Satelindo kemudian diambil alih oleh Telkomsel. Satelindo terus menurun, sementara itu Excelcomindo terus meningkat secara cepat walaupun pada tahun 2001 menunjukan gejala menurun. Penelitian membagai kurun waktu tersebut menjadi tiga yaitu kurun waktu 1997-1998, 1999-2000, dan 2001-2002.Penelitian bertujuan untuk: pertam a, mengidentifikasi faktor-faktor pengembang KOD pada PTBS; kedua, menganalisis hubungan dinamik dari faktor-faktor pengembang tersebut; dan ketiga, menganalisis bagaimana strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen untuk melakukan pengembangan tersebut di masa depan.Penelitian yang menggunakan berbagai pendekatan antara lain strategic management dan system thinking ini mengkaji pengembangan kapabilitas organisasional yang dinamik (KOD), yaitu kemampuan perusahaan untuk mengintegrasikan, merekonfigurasi, memperoleh dan melepaskan sumber daya guna menyiasati dan bahkan menciptakan perubahan pasar. Pengembangan KOD dilihat terutama dari sudut capability lifecycle yaitu melihat faktor-faktor pengembang yang dominan bagi masing-masing PTBS dalam tiga kurun waktu tersebut untuk kemudian dianalisis guna memprediksi perkembangan di masa depan.Metode penelitian menggunakan pendekatan pemodelan system dynamics, yaitu suatu pendekatan yang mendasarkan pada asumsi adanya ciri kompleksitas, dinamis dan non-linearitas dalam suatu masalah yang diteliti. Dicirikan kompleks karena bisnis dan industri telepon bergerak seluler terkait dengan berbagai aspek yang saling mempengaruhi, ciri dinamis karena perubahan keterkaitan tersebut berbeda intensitasnya dari waktu ke waktu, dan ciri non-linear karena dalam perubahan tersebut terjadi aksi penundaan (delay) dari hubungan sebab akibat yang saling mempengaruhi tersebut.Analisis dan sintesis terhadap model masing-masing dari tiga PTBS dan gabungan ketiganya dilakukan pada kurun waktu masa lalu (ex post), tahun 1997-2002, dan masa depan (ex Gate), tahun 2003 -2008. Teknik statistik yang digunakan untuk menguji validitas output model adalah absolute mean error (ANNE) dan absolute varian error (AVE) dengan ketentuan nilai AME dan AVE di bawah 5% dianggap valid.Analisis dan sintesis ex post bertujuan untuk mendapatkan bangunan model dinamika KOD PTBS Indonesia, yaitu untuk tujuan pertama dan kedua penelitian ini. Sedangkan analisis dan sintesis ex ante bertujuan melakukan foresight (memprediksi bagaimana sistem berperilaku di masa depan dalam suatu kondisi yang diasumsikan) atau policy design (mendisain pengambilan keputusan strategis dan mengevaluasi efek-efeknya terhadap perilaku sistem), yaitu untuk tujuan ketiga penelitian ini.Hasil penelitian menemukan ada empat faktor pengembang KOD perusahaan telepon seluler di Indonesia yaitu: pertama, Networking Capabilities; kedua, Financing Capabilities; ketiga, Product-Marketing Capabilities; dan keempat, Customer Relations Capabilities. Masing-masing faktor pengembang tersebut dirinci ke dalam unsur-unsur yang dominan dalam pengembangan faktor tersebut.Dinamika KOD PTBS yang ditandai dari pola kecenderungan pertumbuhan subscriber berbentuk S-Shape, atau pola meningkat di awal dan menjadi pola stagnant kemudian. Pola ini disebabkan oleh pengaruh dinamis dari kompetisi, yang melahirkan pola kecenderungan customer value proposition, yang mencakup coverage, quality, dan price. Pola customer value proposition ini berbeda setiap periodenya, yaitu: pertama, tahun 1997-1998 dicirikan dengan intensi pasar terhadap coverage paling tingi; kedua, tahun 1999-2000 dicirikan dengan intensi pasar terhadap aspek quality tertinggi dibandingkan kedua aspek lain; dan ketiga, tahun 2001-2002 dicirikan dengan intensi price yang tertinggi dibandingkan kedua aspek lain.Hasil uji sensitivitas, sebagai pra skenario strategi, menyimpulkan bahwa pengembangan KOD mempunyai capability lifecycles yang berbeda pada tiga kurun waktu tersebut di atas. Faktor pengembang yang mempunyai leverage terbesar dalam perusahaan telepon bergerak seluler di Indonesia adalah Networking Capabilities dan Financing Capabilities.Analisis strategi enam tahun ke depan menyimpulkan bahwa pengembangan KOD cenderung akan lebih tepat jika diarahkan pada customer care capabilities. Di samping itu perlu diintroduksikan partnering capabilities, yaitu kapabilitas yang menyangkut content provider.Akhirnya di samping dari sudut capabilty lifecycle yang menemukan adanya empar faktor pengembang KOD, dari sudut teori dengan menggunakan dynamic thinking, ditemukan adanya hubungan langsung antara KOD dengan firm performance.

---

ABSTRACT

There is very tight competition among cellular mobile telephone company (CMTC) in Indonesia in 1996-2002. The said companies are Telkomsel, Satelindo and Excelcomindo had the same characteristic: the scope of operation is the national territory and the period of operation in cellular mobile telephones relatively the same (around seven years). The very tight competition appears in the tough fight for getting subscriber. In the 1996 Satelindo was the market leader, but since 1997 Telkomsel take over that position; the gap between the two companies are bigger and bigger. In the mean time Excelcomindo are growing very fast, and then in 2001 the total subscriber begun decline. The research divided the time into three periods: 1997-1998, 1999-2000, and 2001-2002.

The objective of the research are: first, to identifies the developing factors of dynamic organizational capabilities in CMTC; second, to analyses the dynamic relationship among the said developing factors, and three, to analyses the possible strategy for the future.

The term dynamic organizational capabilities in this disertation mean the firm's ability to integrate, build, and reconfigure internal and external competences to address rapidly changing environment, to match and even create market change. About developing factors, research mainly focus to the capability lifecycle.

To meet with the objective of the research, there is several approach to analyses the problem among others: strategic management and system thinking. Systems dynamic used as the research method.

Finally, it is concluded that there are four developing factors of dynamic organizational capabilities in CMTC: (1) networking capabilities; (2) financing capabilities, (3) product marketing capabilities; and (4) customer relation?s capabilities. The most important leverage of dynamic organizational capacities are networking capabilities and financing capabilities."

"Perencanaan tata ruang wilayah merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan dan pengembangan suatu daerah. Kota Palembang, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, memerlukan perencanaan tata ruang yang komprehensif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan daerah yang mengatur rencana tata ruang wilayah untuk periode tahun 2023-2043. Tujuan dari rancangan peraturan daerah ini adalah untuk menetapkan kebijakan dan strategi dalam penataan ruang wilayah Kota Palembang selama dua dekade ke depan. Hal ini mencakup pengaturan penggunaan lahan, pengembangan infrastruktur, serta pelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini akan menganalisis lebih dalam melalui pertanyaan “Apakah proses pembentukan peraturan daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 telah sesuai prosedur?” dan “Bagaimanakah Prosedur Peralihan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Menjadi Peraturan Daerah Kota Palembang Tahun 2023-2043?” Analisis prosedur peralihan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 menjadi Peraturan Daerah Kota Palembang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Metode ini melibatkan kajian dokumen hukum, wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, serta analisis kebijakan publik. Hasil Analisis menunjukan bahwa, proses peralihan dimulai dengan penyusunan draft oleh Pemerintah Kota Palembang berdasarkan pedoman dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Draft tersebut kemudian dibahas dalam rapat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Setelah melalui tahap konsultasi publik dan revisi sesuai masukan dari berbagai pihak, draft final disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang menjadi peraturan daerah. Lalu implementasi peraturan daerah ini melibatkan berbagai instansi terkait di tingkat kota dan provinsi untuk memastikan keselarasan dengan rencana pembangunan nasional. Sayangnya, Penyusunan Peraturan daerah tentang RTRW Kota Palembang belum berjalan sesuai prosedur karena memakan waktu lebih lama daripada waktu yang seharusnya, meskipun dalam proses pembuatan Perda RTRW ini telah melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan seluruh stakeholders. Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 merupakan langkah strategis dalam mengelola pertumbuhan kota secara terintegrasi dan berkelanjutan. Prosedur peralihannya dari peraturan menteri menjadi peraturan daerah menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola ruang yang efektif.

---

Regional spatial planning is an important aspect in the management and development of a region. Palembang City, as one of the large cities in Indonesia, requires comprehensive spatial planning to support sustainable economic, social and environmental growth. Therefore, there is a need for regional regulations that regulate regional spatial planning for the 2023-2043 period. The aim of this draft regional regulation is to establish policies and strategies for spatial planning in the City of Palembang for the next two decades. This includes regulating land use, infrastructure development, and environmental preservation. This research will analyze more deeply through the question "Is the process of forming regional regulations in the Draft Regional Regulations for the City of Palembang concerning the 2023-2043 Regional Spatial Planning according to procedures?" And "What is the procedure for transitioning the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 5 of 2024 concerning the Palembang City Regional Spatial Planning Plan into the Palembang City Regional Regulation for 2023-2043?" Analysis of transition procedures from the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 5 of 2024 to the Regional Regulation of the City of Palembang was carried out using a qualitative approach. This method involves reviewing legal documents, interviews with relevant stakeholders, and public policy analysis. The results of the analysis show that the transition process began with the preparation of a draft by the Palembang City Government based on guidelines from the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency. The draft was then discussed in a coordination meeting between the central and regional governments. After going through the public consultation stage and revisions according to input from various parties, the final draft was approved by the Regional People's Representative Council (DPRD) of Palembang City to become a regional regulation. Then the implementation of these regional regulations involves various relevant agencies at the city and provincial levels to ensure alignment with national development plans. Unfortunately, the preparation of regional regulations regarding the Palembang City RTRW has not proceeded according to procedures because it took longer than it should have, even though the process of making this RTRW Regional Regulation has involved various related parties, such as local government, academics, the community and other stakeholders, with The aim is to ensure that the resulting policies reflect the aspirations and needs of all stakeholders. The Draft Regional Regulations for the City of Palembang concerning Regional Spatial Planning for 2023-2043 is a strategic step in managing city growth in an integrated and sustainable manner. The transition procedure from ministerial regulations to regional regulations shows the synergy between the central and regional governments in realizing effective spatial governance."