Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam rangka memenuhi akses masyarakat terhadap Produk Obat Derivat Plasma (PODP). Sebagaimana diketahui sampai saat ini kesediaan PODP di Indonesia masih 100% impor, hal tersebut menyebabkan PODP masih sulit di akses masyarakat. Permenkes No. 4 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma merupakan revisi kedua dari peraturan sebelumnya, dimana tidak adanya implementasi yang dicapai pada peraturan-peraturan sebelumnya. Pentingnya melakukan analisis kesiapan kebijakan ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait faktor yang berdampak positif dan negatif serta mampu memberikan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan agar pelaksanaan implementasi kebijakan penyelenggaraan fraksionasi plasma dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi dari implementasi penyelenggaraan fraksionasi plasma tersebut antara lain terkait tata kelola, sistem informasi, teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, layanan, dan politik yang didapati dapat memberikan dampak terhadap keberhasilan implementasi penyelenggaraan fraksionasi plasma lokal sehingga mampu menciptakan kemandirian farmasi dalam rangka mewujudkan pilar ketahanan kesehatan dalam transformasi kesehatan di Indonesia. 

---

Implementing Plasma Fractionation is one of the policies carried out by the Government of Indonesia to fulfill public access to Plasma Derivative Medicinal Products (PDMPs). As is well known now, PDMPs readiness in Indonesia is still 100% imported, which causes PDMPs to be difficult for the public to access. Permenkes No. 4/2023 concerning the Implementation of Plasma Fractionation is the second revision of the previous regulation, where implementation has yet to be achieved in the previous regulations. The importance of conducting a policy readiness analysis is expected to provide information regarding factors that have positive and negative impacts and to be able to provide recommendations to stakeholders so that the plasma fractionation implementation policy can run well and in accordance with the set time targets. Factors that influence the implementation of plasma fractionation include governance, information systems, technology, financing, human resources, services, and politics, which are found to have an impact on the successful implementation of local plasma fractionation to create pharmaceutical independence in order to realize pillar of health resilience in health transformation in Indonesia."

"Instalasi farmasi Rwnah Salkit adalah bagian dari rumah sakityang mengurus obat dan bahan farmasi habis pakai lain seperti reagen lab dan x-ray film. Di rumah Sakit Daerah Ciawi sudah terbentuk suatu instalasi farmasi berdasarkan SK Direktur Rumah sakit yang menetapkan struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, falsafah dan prosedur tetap pelayanan kefurmasian. Apalagi dalam menghadapi Rumab Sakit Daerah Ciawi yang bersiap menjadi BLUD RSD Ciawi. lnstalasi farmasi Rumah Sakit Daerah Ciawi dikepalai oleh seorang apoteker dihantu oleh 2 orang asisten apoteker serta beberapa tenaga umum. Di ruangan rnwat inap masalah kefurmasian dikelola oleh perawat yang ditunjuk sebagai penanggungjawab. Instalasi famtasi, keberadaannya dirumah sakit diatur oleh Kepmenkes nomor 1197/Menkes/SK/X/2004. dalam Kepmenkes tersebut diatur standar pelayanan furmasi dirumah sakit dari struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, visi,misi, falsafah, prosedur tetap pelayanan kefarmasian. Di Rumah Sakit Daerah Ciawi masih ditemukan pasien yang dirawal dikelas Ill yaitu peserta Jamkesmas yang tidak mendapa! obat diruangan karena ouJ of stock Kondisi seperti ini seharusnya dridak teljadi apabila standor pelayanan farmasi sudah dilaksanakan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pelayanan instalasi farmasi di Rumah Sakit Daerah Ciawi sudah sesuai dengan Kepmenkes. Penelitian dilakakan dengan metede kualitarif dengan cara melakakan wawancara mendalam peda infonnan. Informan yang diwawanearai adalah Direktur RSD Ciawi, Wadir Pelayanan Medik, Kepala lnstalasi Farmasi, kepala Ruang Rawat inap Aster dan kepala UGD. Penilaian hasil wawancara dibandingkan dengan Kepmenkes nomor 1197/Menkes/SKIX/2004 apakah instalasi farmasi Rumah Sakit Daerah Ciawi sudah sesuai dengan standar pelayanan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan.

---

Pharmacy Hospital installation is the part of hospital drugs managing and pharmacy materials used up like lab reagen and x-ray film. Ciawi Area Hospital have been formed a pharmacy installation pursuant to SK Director Hospital specifying organization chart, resp Implementation onsibility and duty, service procedure and philosophy remain to pharmacy. More than anything else in face of Ciawi Area Hospital standing by to become BLlJD RSD Ciawi.Pharmacy Installation of Ciawi Area Hospital headed by a apothecary assisted by 2 apothecary assistant people and also some common staff. In treatment room, the problem of pharmacy managed by showed nurse as underwriter responsibility.

Pharmacy installation, its existence in hospital was arranged by Kepmenkes number 1197/Menkes/SKIXI2004. The Kepmenkes arranged pharmacy service standard at hospital organization chart, responsibility and duty, perspective, mission, philosophy, permanent pharmacy service procedure. At Ciawi Area hospital still found taken care of patient class III know as Jamkesmas participant who can not get drug at treatment room because out of stock. This Condition ought to not happen if pharmacy service standard have been executed better.

The aim of this research is to evaluate if it the pharmacy installation service at Ciawi area Hospital have acoording to Kepmenkes. The Research conducted with qualitative method by circumstantial interview to informant. The informant whose interviewed are Director RSD Ciawi, vice director of medical Service, Head of Pharmacy Installation, head of treatment room of Aster and UGD head. Assessment result of Clawi Area Hospital of pharmacy installation interview compared to Kepmenkes number 1197/Menkes/SK/X/2004 have appropriate to service standard which released by health Department."

"ABSTRAKLahirnya industri farmasi di Indonesia dimulal dengan berdirinya berbagai perusahaan dagang dan distributor obat, balk impor maupun prociuksi dalam negeri sekitar tahun 1950-an. Perkembangan yang Iebih maju adalab ketika perusahaan multi nasional PMA masuk ke Indonesia dan bekerja sama dengan perusahaan dalarn negeTi membangun perusahaan dan pabrik farmasi sesual dengan IJU PMA tahun 1967. Setelah hampir empat puluh tahun keberadaan perusahaan farniasi, balk PMDN dan PMA, terlihat berbagai kekurangan yang sangat mendasar bagi kesuksesan sebuah industri farmasi, seperti kemanipuan R & D (Research and Development) dan manufacturing, sehingga sampai saat ini, perusahaan farmasi Indonesia belum mempunyai kompetensi inti (core competencies) yang bisa diandalkan untuk bersaing di era pasar bebas, terutama dengan dimulainya AFTA (Asean Free Trade Area) tahun 2003 dan liberalisasi perdagangan yang dixnungkinkan WTO (World Trade Organization).Menghadapi era tersebut, berdasarkan analisa terhadap berbagai faktor, ditawarkan strategi yang harus dilaksanakan oleh industri farmasi Indonesia, yaitu: (1) Melakukan likukiasi, akuisisi atau merjer dan perusahaan farmasi yang ada berciasarkan kepeinilikan (ownership) atau kesamaan produk, sehingga terca.pai skala ekonomi (economic of scale) dan efisiensi produksi, (2) Registrasi ulang atas obat yang beredan dan perusahaan farmasi yang memproduksmya diwajibkan menginformasikan struktur biaya produksi, (3) Mengembangkan fasilitas R & D dan produksi bahan baku obat dengan cara cost sharing dan perusahaan farmasi dengan memanfaatkan sumber daya hortikultura, paling lambat sebehun dimulaìnya AFTA tahun 2003."