Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dan metode penelitian: Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh pemberian jus jeruk siam bersama klaritromisin terhadap bioavailabilitas klaritromisin. Dilaporkan bahwa jus jeruk jika diminum bersama obat-obat tertentu dapat menurunkan bioavailabilitas obat-obat tersebut secara drastis karena jus jeruk merupakan penghambat paten transporter influks/uptake yang terdapat di brush border usus halus yaitu organic anion transporter polypeptide (OATP), dan obat-obat tersebut merupakan substrat OATP. Klaritromisin seringkali digunakan untuk pengobatan infeksi saluran napas, dan pasien yang menderita infeksi ini juga sering minum jus jeruk untuk tambahan vitamin C dan untuk rasa segar. Klaritromisin merupakan substrat/penghambat transporter efluks yang juga terdapat di brush border usus halus yaitu P-glycoprotein (P-gp). Terdapat tumpang tindih antara substrat/penghambat P-gp dan OATP. Penelitian ini merupakan studi menyilang dua kali pada 13 sukarelawan sehat. Klaritromisin dosis tunggal diminum bersama air dan bersama jus jeruk dengan urutan acak selang 2 minggu. Sampel darah diambil pada jam jam tertentu sampai dengan 12 jam, dan kadar klaritromisin dalam serum diukur secara mikrobiologis. Parameter bioavailabilitas yang dinilai adalah AUC0_12jam (area di bawah kurva kadar klaritromisin terhadap waktu dari 0-12 jam), Cmax (kadar puncak klaritromisin dalam darah) dan tmax (waktu untuk mencapai Cmax). Ketiga parameter tersebut dibandingkan antara klaritromisin yang diminum dengan air dan yang diminum dengan jus jeruk. Hasil dan kesimpulan: Perbandingan bioavailabilitas (AIJCo-lz jam) tablet Abbotic® mengandung klaritromisin 500 mg, yang diminum bersama 200 ml jus jeruk siam dengan yang diminum bersama air, berkisar antara 20.6% sampai 527.4% dengan rata-rata 124.9%; peningkatan ini tidak bermakna secara statistik. Berdasarkan kriteria bioekivalensi jus jeruk siam dinyatakan tidak mempengaruhi bioavailabilitas klaritromisin jika perbandingan bioavailabilitas klaritromisin bersama jus jeruk berkisar antara 80-125% bioavailabilitasnya bersama air. Dari 13 subyek penelitian ini, jus jeruk siam tidak mempengaruhi bioavailabilitas klaritromisin pada 5 orang subyek. Jus jeruk siam menurunkan bioavailabilitas klaritromisin pada 4 subyek dan meningkatkan bioavailabilitas klaritromisin pada 4 subyek. Kadar maksimal klaritromisin dalam serum (Cmax) dari tablet klaritromisin yang diminum bersama 200 ml jus jeruk siam berkisar antara 15.6% sampai 429.8% dengan rata-rata 136.6% dibandingkan jika tablet tersebut diminum bersama air, tetapi peningkatan ini tidak bermakna secara statistik, Waktu untuk mencapai kadar maksimal klaritromisin dalam serum (tmax) dari tablet klaritromisin yang diminum bersama 200 ml jus jeruk siam secara rata-rata tidak berubah dibandingkan jika tablet tersebut diminum bersama air (2.08 jam dengan jeruk dan 2.04 jam dengan air). Waktu paruh eliminasi (t112) tablet klaritromisin yang diminum bersama 200 ml jus jeruk siam sedikit memanjang dibandingkan jika tablet tersebut diminum bersama air (rata-rata 5.43 dan 4.70 jam), tetapi tidak bermakna secara statistik.

---

Interaksi Klaritromisin Dengan Jus Jeruk Field and methodology: Orange juice can drastically decrease bioavailability of some medications that are taken together with orange juice because orange juice is a potent inhibitor of organic-anion transporting polypeptides (OATP), the uptake/influx transporter expressed on the enterocyte brush border and the medications are substrates of OATP. Clarithromycin is a substrate and an inhibitor of P-glycoprotein, the efflux transporter also expressed on the enterocyte brush border. There is an extensive overlap between substrate/inhibitor of OATP and P-gp. Clarithromycin is often used in the treatment of respiratory tract infections, and patients suffer from these infections often drink orange juice for extra vitamin C and roborants. The present study was performed to find out the effects of a local orange juice (slam orange) on the pharmacokinetics of clarithromycin. An open-label, randomized, 2-way crossover study was performed with an interval of 2 weeks. Thirteen healthy volunteers received 500 mg clarithromycin with both water and orange juice in a random order. Serum concentrations of clarithromycin were measured by simple microbiologic method.

Results and conclusions: Bioavailability (AUCo.12 hours) of Abbotic® tablet containing 500 mg clarithromycin which was taken with 200 ml orange juice ranged from 20.6% to 527.4% with an average of 124.9% compared to that which was taken with water; this increase was not statistically significant. Based on the bioequivalence criteria, orange juice did not affect clarithromycin bioavailability if clarithromycin bioavailibility ranges from 80-125% of its bioavailability with water. Among 13 volunteers, only in 5 volunteers orange juice did not affect clarithromycin bioavailability. Orange juice decreased clarithromycin bioavailability in 4 subjects and increased clarithromycin bioavailability in 4 volunteers. Peak concentration (Cmax.) of clarithromycin with orange juice ranged from 15.6 to 429.8% with an average of 136.6% compared to that with water, and this increase was not statistically significant. Clarithromycin tmax was not changed by orange juice (averages 2.08 hours with orange juice and 2.04 hours with water), while tip of clarithromycin was slightly prolonged by orange juice (averages 5.43 hours with orange juice and 4.70 hours with water) but not statistically significant."

"Dengan adanya konsep pharmaceutical care, pelayanan kefarmasian sudah bergeser orientasinya dari komoditi ke pelayanan yang komprehensif, dengan tujuan peningkatan kualitas hidup dari pasien. Dari basil uji coba pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian khususnya dalam pelayanan resep pads 45 apotek di Jawa Barat, diketahui bahwa proporsi apoteker yang memberikan informasi obat dalam rangka pelayanan resep yaitu sebesar 38%.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja apoteker dalam pelayanan resep di apotek Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 dan faktor determinannya. Rancangan penelitian yang digunakan adalah potong lintang dengan sampel total populasi sebanyak 72 orang.Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuesioner dan menggunakan Iembaran checklist. Untuk melihat hubungan antara variabel dependen dan independen digunakan analisis bivariat menggunakan uji statistik chi-square, dan untuk menentukan faktor paling dominan berhubungan dengan kinerja dilakukan analisis multivariat menggunakan uji regresi logistik ganda.Hasil penelitian menunjukkan nilai median kinetja apoteker dalam pelayanan resep di apotek Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebesar 18,6%. Hasil analisis bivariat menunjukkan ada hubungan yang bennakna antara pengalaman kerja, imbalan dan status kepemilikan sarana/prasarana dengan kinerja apoteker. Dari analisis multivariat hanya dua variabel yang berpotensi sebagai determinan yaitu imbalan dan status kepemilikan saranalprasarana Variabel yang paling dominan berhubungan dengan kinerja adalah status kepemilikan sarana/prasarana.Disarankan pada Departemen Kesehatan RI untuk mengembangkan suatu standarisasi dalam program monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap aktifitas apoteker di apotek dan dalam pelaksanaannya perlu adanya koordinasi antara dinas kesehatan dan organisasi profesi. Selanjutnya untuk pemberian izin apotek, hanya diberikan kepada apoteker dan dalam jangka waktu tertentu. Izin apotek dapat diperpanjang dengan suatu kiteria dan persyaratan tertentu. Dinas Kesehatan bersama organisasi profesi untuk mengembangkan suatu standarisasi bagi aktifitas apoteker di apotek dalam rangka pelayanan kefarmasian dan selanj utnya melaksanakan pendidikan berkeianjutan serta pelatihan yang tents menerus bagi apoteker.Kepada apoteker yang mempunyai dukungan finansil dalam pengembangan profesi untuk dapat membuka sendiri praktek profesi di apotek tapi apabila bekerjasama dengan orang lain, sebaiknya dikembangkan suatu sistem yang dapat membuka peluang untuk menanamkan modal. Selanjutnya bagi penelitian lanjutan, untuk mengkaji lebih dalam mengenai hubungan antara status kepemilikan apotek dengan profesionalitas apoteker dan juga perlu dikembangkan suatu penelitian yang mengarah kepada mutu dari aktifitas apoteker dalam penyelenggaraan resep khususnya dalam layanan informasi obat.

---

With the concept of pharmaceutical care, the pharmacy service has shifted its orientation from commodity to comprehensive services, with the objective of life quality enhancement for the patients. From the test result of the pharmaceutical service performance standards especially in the prescription service of 45 pharmacies in West lava, it has been proven that the highest pharmacists' proportion who gives drug information in the prescription service is 38%.

This study is carried out to find out the factors which are related to the pharmacists' performance regarding prescription service of pharmacies in Nanggroe Aceh Darusslam Province in 2003 and the determinant factors. The research plan used is cross sectional with the total population sample of 72 people.

Data collection is undertaken through questionnaire enquires and checklist sheets. To distinguish the relationship the between dependent and independent variable, analysis bivariat is used through chi square statistical test; and to determine the most dominant factor which relates to the performance, analysis multivariate is used through double logistic regression test.

The result of this study shows that the pharmacists performance median value in the prescription service of pharmacies in Aceh Nanggroe Darussalam Province is 18,6%. The bivariat test result shows that there is a significant relationship between job experiences, rewards and facilities/infrastructures ownership status with the pharmacists' performance. From the multivariate analysis, there are only two variables which have the potential as determinants, which are rewards and facilities/infrastructures ownership status. The most dominant variable related to performance is the facilities/infrastructures ownership status.

It is advised to the Health Ministry of the Republic of Indonesia to develop standardization in the monitoring, evaluation and, supervision programs towards the activities of pharmacists in the pharmacy; and there is a need for coordination between the health board and professional organizations. Next, providing pharmacies license should only be given to pharmacists and in certain period. The license could be extended through certain criteria and requirements. The health board together with the professional organizations should develop standardizations for the pharmacists activities in the pharmaceutical services, and then to undertake continuous education and training for the pharmacists.

As for the pharmacists who have financial supports in profession development to embark their own profession practice; but if they work together with others, it is better to develop a system which could give opportunities for investments. Subsequently, for further study to examine closely the relationship between pharmacies ownership status with the pharmacists professionalism, and also to develop a study that could lead to the quality of pharmacists activities in the prescription process, especially in the medication information service."

"Rumah Sakit Kepolisian Pusat Raden Said Sukanto, yang disebut juga Rumah sakit Sukanto merupakan badan pelaksana pada Disdokkes Polri. Salah satu kegiatan pelayanan yang dilakukan adalah pembedahan. Selama tahun 1997 telah dilakukan operasi sebanyak 1861 kasus yang terdiri dal 872 (46,86%) pasien umum dan 989 (53,14%) pasien dinas. Kegiatan ini memerlukan dukungan logistik farmasi yang besar. Unit Bedah Sentral menerima logistik farmasi melalui 4 jalur pengadaan dari 3 jenis pembiayaan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi logistik farmasi yang pengadaannya berasal dari berbagai sumber, yang berguna untuk menentukan biaya yang harus di alokasikan Rumah said Sukanto untuk menunjang Unit Bedah Sentral sebagai pusat biaya dan pusat laba, mengetahui bantuan yang diberikan pasien umum terhadap pasien dinas, serta mengetahui sistem pengadaan logistik farmasi di Unit bedah Sentral.Design penelitian adalah cross sectional, untuk mendapatkan gambaran bagaimana proses suatu pelayanan kesehatan di rumah sakit khususnya dalam hal pengadaan logistik farmasi di Unit Bedah Sentral. Tehnik pengumpulan data primer dengan pengisian kuesiner dilanjutkan dengan wawancara kepala pejabat terkait, sedangkan data sekunder didapatkan dengan cara pengumpulan data dari Unit Bedah Sentral, Bendahara Materiil dan Unit Farmasi.Dari hasil penelitian di dapatkan komposisi logistik farmasi Unit Bedah Sentral terdiri dad 72 obat-obatan dan 108 jenis alat kesehatan habis pakai. Sebagian besar obat-obatan adalah obat anestesi (72,2 %), sedangkan sebagain besar alat kesehatan habis pakai yakni 83,3 % digunakan oleh dokter bedah. Alat kesehatan habis pakai terbanyak adalah benang operasi yang terdiri dari 52 jenis benang (50%).Prosentasi pengadaan dari Dropping Disdokkes Polri hanya 6,17 % dad Apotik Pusat hanya 1,65 %, pengadaan Penunjang Medik (50,32%) dan pengadaan Unit Bedah Sentral (41,86%).Selama tahun 1997 Unit Bedah Sentral Rumah Sakit Sukanto bukan merupakan pusat laba, karena ternyata terdapat subsidi dari Rumah sakit ke pasien umum sebesar Rp. 20.841.465,- atau 12,45 % dari seluruh kebutuhan logistik farmasi pasien umum.Dari hasil penelitian ini didapatkan sistem pengadaan logistik farmasi Unit Bedah Sentral yang paling tepat adalah yang hanya melewati satu pintu yakni Penunjang Medik. Perlu dibuat formularium obat-obataan dan alat kesehatan habis pakai untuk Unit Bedah Sentral serta dilakukan analisis A B C untuk pengadaan benang yang jumlahnya besar dan harganya sangat mahal.

---

Raden Said Sukanto Central Police Hospital, which is also called Sukanto Hospital is the technical operational of Police Medical and Health Services. It serves surgery programmed. In 1997, 1861 surgical cases was done. It consists of 872 cases (46.86%) general patients and 989 cases (53.14 %) military patients. These surgeon activities need pharmaceutical logistics support. Central Surgery Department receives pharmaceutical logistics from four procurement resources and three fund resources.

The research's objective is to analyze the pharmaceutical logistics composition from many kinds of procurement resources. It is important to make cost decision to support Central Surgery Department as cost center and profit center. How far is the general patients support the military patients and which system pharmaceutical logistics procurement in the Central Surgery Department is needed.

The research design is a cross sectional based, how the hospital health services especially in the pharmaceutical logistics procurement of Central Surgery Department must be done. The primary, data is done due to questionnaire and interviews, whereas the secondary data is from Central Surgery Department, Logistic officer and Pharmaceutical Department.

The research's result has established pharmaceutical logistics composition consist of 72 pharmaceuticals and 108 pharmaceuticals used up product. Most of the pharmaceuticals product is anesthetic and the pharmaceuticals used up is mostly for surgical. Lots of the pharmaceuticals used up product is surgical suture that consist of 52 kinds.

There are only 6.17 % Procurement percentage from The Police Medical and Health Services dropping, 1.65 % from Central Pharmacy, 50.32 % from Medical Support procurement and 41.86 % from Central Surgery department procurement.

In the 1997, Central Surgery department is not likely to be the profit center because Rp. 20.841.465,- has been subsided by the hospital to the general patients. It is 12.45 % from all the pharmaceutical logistics composition needed by the general patients.

This research find out that one way procurement through medical supported department is the only right way of Pharmaceutical logistics procurement system in the Central Surgery department. We need pharmaceutical formulation of pharmaceuticals (medicines) and pharmaceutical used up product for the Central surgery. Whereas for the most expensive surgical suture we use the A B C analysis."

"Ke depan organisasi pemerintah miskin struktur kaya fungsi, yang diwujudkan melalui berbagai macam jabatan fungsional. Salah satu jabatan fungsional yang butir kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah Pengawas Farmasi dan Makanan. Jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kinerja dan sekaligus merupakan alternatif pengembangan karir yang sangat diminati oleh SDM di Badan Pengawas Obat dan Makanan.Beban kerja BPOM dalam upaya pengawasan terhadap mutu, keamanan dan efikasi atau manfaat obat, obat tradisional, makanan, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan bahan berbahaya, baik yang beredar di Indonesia maupun untuk produk ekspor semakin meningkat dan semakin kompleks. Semakin terbukanya akses pasar global, akan semakin banyak beredar produk ilegal dan produk palsu. Sehingga semakin banyak kasus pro justicia di bidang farmasi dan makanan. Beban kerja yang berat dan sangat beresiko di lapangan inilah yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Pengawas Farmasi dan Makanan.Oleh karena itu pengembangan karir sebagai pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan selain menarik dari segi profesionalisme dan orientasi kinerja, juga dari segi pencapaian jenjang jabatan dan pangkat tertinggi sebagai pegawai negeri sipil dan akhirnya adalah tunjangan jabatan itu sendiri.Pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan di lapangan harus sesuai dengan harapan setiap SDM. Oleh karena itu diperlukan sistem yang dapat melakukan penilaian dan penetapan (perhitungan) angka kredit serta dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jabatan fungsional tersebut.Untuk itu dirancang suatu prototip aplikasi program otomasi Sistem Informasi Bagi pengembangan Karir Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, BPOMRI, yang diharapkan akan dapat melakukan penilaian dan penetapan (perhitungan) angka kredit serta dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan di lapangan. Otomasi penilaian dan penetapan (perhitungan) angka kredit serta monitoring dan evaluasi tersebut dapat meringankan beban Tim Penilai dan pihak manajerial yang menangani jabatan fungsional yang menyita banyak tenaga, waktu dan biaya.Prototip ini merupakan pemecahan awal, yang masih harus dikembangkan menjadi suatu sistem yang utuh. Untuk itu sangat diperlukan dukungan pimpinan BPOM untuk mewujudkannya, baik dari segi legalitas pengadan maupun dari segi penganggaran agar memberikan prioritas pengadaan sistem tersebut.Untuk keberhasilan sistem jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan juga perlu dilakukan sosialisasi yang ditata dan terus menerus kepada setiap SDM di setiap level bahwa pejabat fungsional adalah partner yang setara bagi pejabat struktural dalam pencapaian visi dan misi BPOM, selain diperlukan juga pendidikan dan pelatihan yang terstruktur bagi pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan guna memenuhi kompetensi dalam menjalankan tugas jabatannya.

---

Information System Modelling for Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan career development in Badan POM (National Agency of Drug and Food Control Indonesia)In the future, the government organization chart is designed to be simple but rich of functions. Various of functional services will be implemented. One of it is Jabatan Fungsional Pengawas farmasi dan Makanan.

Pengawas Farmasi dan Makanan is one of many strategic plan to increase Badan POM performance and interesting alternative career development for staff.

Global trade's affects the increasing of Badan POM's responsibility in pharmaceuticals and food control such as medicines, traditional medicines, medical devices and other commodities under Badan POM controlled. This situation opens the opportunity for distribution of illegal and counterfeit product; it is realized that the increase of pro justicia cases in pharmaceutical and food as the effects of those condition. Badan POM assumes that high risk responsibility.

Jabatan fungsional is interesting career development tract because its professionalism, performance oriented, career opportunity and of course the allowance as well.

Since the implementation of jabatan fungsional has to meet the staff needs, therefore the existing system that can evaluate, determine and to monitor its implementation is absolutely needed.

For that purpose it is designed an application prototype of automation system for jabatan fungsional pengawas farmasi dan makanan progress, in order to less the appraiser team duties and also to make the budget efficiency. The proposed prototype is beginning of the whole system to manage the implementation of jabatan fungsional in Badan POM. There are many supports have to be input to grow the prototype becomes the complete system such as, management, budget and legal aspects as well. Structured and consistent socialization is needed also to keep the pengawas farmasi dan makanan informed that structural and functional services are colleagues to achieve together the Badan POM mission and vision. Education and structured training are important and should be performed to fill them up with the competencies in their works."

"Adanya laporan dari Institute of Medicine (IOM) tentang tingginya angka Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan angka tuduhan malpraktik, mendorong dunia untuk memperhatikan keselamatan pasien, termasuk Indonesia. Masalah mengenai keselamatan pasien yang paling banyak terjadi adalah terkait obat. Demikian pula yang terjadi di Rumah Sakit "X" yang memiliki angka laporan insiden mengenai obat, terutama pada proses pelayanan resep di farmasi rawat inap. Hal ini yang mendorong penulis menyusun penelitian berjudul, "Analisis Risiko Keselamatan Pasien pada Pelayanan Resep di Bagian Farmasi Rawat Inap Rumah Sakit "X" Tahun 2011 (dengan metode Healthcare Failure Mode and Effect Analysis (HFMEA)). Penelitian kualitatif ini menggunakan metode Healthcare Failure Mode and Effect Analysis (HFMEA) yang merupakan metode analisis risiko baku yang digunakan di Rumah Sakit "X". Penelitian ini menghasilkan gambaran alur proses pelayanan resep, modus kegagalan dalam setiap pelayanan resep, dan potensi penyebabnya. Setelah melakukan identifikasi dan analisis, peneliti mendapatkan hasil berupa 12 jenis modus atau risiko kegagalan dan 14 potensi penyebabnya. Proses pelayanan resep yang paling berisiko bagi keselamatan pasien adalah proses penerimaan resep sedangkan modus kegagalan yang paling berisiko adalah salah membaca nama obat dan potensi penyebab kasus yang paling sering muncul dalam modus kegagalan tersebut adalah kesalahan saat membaca resep dokter dan banyaknya obat-obatan yang mirip dari segi nama dan bentuk. Dari hasil penelitian ini, saran yang bisa dilakukan pihak rumah sakit untuk mencegah dan mengurangi angka insiden antara lain menerapkan e-prescribing untuk mencegah kesalahan membaca resep, melakukan audit nama obat-obat mirip serta melakukan analisis risiko yang lebih mendalam dengan menggunakan metode Root Cause Analysis (RCA) setelah terjadi insiden terkait obat.

---

A report from Institute of Medicine (IOM) contained Adverse Event and malpractice accusation, push the world to recognize about patient safety, include in Indonesia. The most common issues concerning patient safety is drug-related. Likewise happened in "X" Hospital that has high number of incidence report about drug-related, especially in inpatient pharmacy division. It is led the researcher to designed a study about, "Patient Safety Risk Analysis on Prescription Service in the Department of Pharmacy Inpatient Hospital "X" in 2011. This qualitative study used Healthcare Failure Mode and Effect Analysis (HFMEA) which is a standard risk analysis methods used in the Hospital "X".

The result of the study is a description of prescription service, its failure mode and potential causes. After identification and analyses, there are 12 species of failure mode and 14 potential risks of failure causes. The most highly risk in prescription service for patient safety is the process of receiving a prescription whereas the most risky mode of failure is misread the name of the drug and similarly name and forms of drugs.

From these results, suggestions for the hospital is to prevent and reduce the incidence rate among others to implement e-prescribing to prevent errors reading the recipe, conduct audits drugs that has similar name and form, and conduct a more in-depth risk analysis using Root Cause Analysis (RCA) method after drug-related incidents happened."

"Salah satu sarana penyaluran sediaan farmasi dan tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian adalah Apotek. Acuan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan pelayanan kefarmasian di Apotek selama ini adalah Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor1332/Menkes/SK/X/2002.Data hasil pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan pelayanan di Apotek Kota Depok tahun 2004 - 2006 menunjukkan lebih banyak Apotek yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) daripada yang Memenuhi Syarat (MS) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332 / Menkes / SK I X / 2002 sehingga perlu diteliti dan dianalisis faktor yang menjadi penyebabnya.Rancangan penelitian ini merupakan kombinasi studi kuantitatif dan kualitatif. Desain cross sectional dipakai untuk studi kuantitatif sedangkan untuk studi kualitatif dengan metode wawancara mendalam. Analisis data dilakukan secara univariat, bivariat, dan interpretasi data dalam bentuk matrik hasil wawancara mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan pengamatan langsung di Apotek. Responden adalah 96 orang Apoteker Pengelola Apotek di Kota Depok yang izinnya telah dikeluarkan sebelum tahun 2006. Penilaian pelaksanaan pengelolaan pelayanan di Apotek berpedoman pada pertanyaan yang ada pada bagian pengelolaan pelayanan lampiran Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332 / Menkes/ SK/ X / 2002 dan dicocokkan dengan pengamatan di Apotek. Uji statistik digunakan untuk mengetahui hubungan tingkat pelaksanaan pengelolaan pelayanan di Apotek berdasarkan variabel pengetahuan, umur, pekerjaan lain, alamat Apoteker, jasa profesi, jumlah Asisten Apoteker, kepemilikan Apotek, lama kerja, kehadiran Apoteker dan supervisi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan pelayanan di Apotek Kota Depok tahun 2006 Iebih banyak Tidak Memenuhi Syarat (TMS) daripada Memenuhi Syarat (MS). Dari sepuluh variabel yang diteliti dengan menggunakan uji t independen dan didukung dengan wawancara mendalam terdapat 4 variabel yang mempunyai hubungan bermakna dengan pelaksanaan pengelolaan pelayanan di Apotek yaitu umur, jumlah Asisten Apoteker, kehadiran Apoteker dan supervisi.Untuk meningkatkan pelaksanaan pelayanan pengelolaan di Apotek berdasarkan hasil penelitian ini disarankan bagi Depanemen Kesehatan untuk mengkaji ulang aturan pelaksanaan pengelolaan pelayanan di Apotek khususnya Keputusan Menteri Kesehatan Rf Nomor 1332 / Menkes / SK / X / 2002 dan membuat petunjuk pelaksanaan. Bagi Dinas Kesehatan disarankan menambahkan syarat untuk perizinan Apotek yaitu Apoteker Pengelola Apotek sebaiknya berusia di atas 35 tahun, jumlah minimal Asisten Apoteker 2 orang, dan Apoteker harus hadir setiap hari di Apotek. Perlu peningkatan kualitas supervisi, menindak lanjuti hasil supenfisi, sosiaiisasi kembali aturan pengelolaan pelayanan di Apotek kepada Apoteker Pengelola Apotek, Asisten Apoteker dan Pemilik Sarana Apotek, dan pembekalan kepada Apoteker Pengeloia Apotek baru khususnya tentang aturan di Apotek. Bagi Apoteker disarankan menindaklanjuti hasil supervisi, menambah pengetahuan dan ilmu terutama aturan-aturan baru yang berhubungan dengan profesinya sebagai Apoteker."