Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai optimasi Alokasi BBM Solar Subsidi pada suatu wilayah distribusi. Untuk mengetahui berapa jumlah Alokasi BBM Solar Subsidi yang sesuai pada suatu wilayah distribusi menjadi tujuan dari optimasi. Hal ini dapat diperoleh dengan menggunakan beberapa parameter yang dijadikan kriteria optimasi dan kendala - kendala yang membatasi fungsi tujuan dari optimasi. Untuk melakukan optimasi Alokasi BBM Solar Subsidi pada suatu wilayah distribusi tersebut digunakan metode Program Linear.

---

This thesis discusses the optimization of the diesel fuel subsidy allocation in a distribution area. To find out how much diesel fuel subsidy allocation corresponding to a distribution area is the objective of optimization. This can be obtained by using some parameters used as optimization criteria and constraints - constraints that limit the objective function of optimization. To perform the optimization allocation of diesel fuel subsidies in an area that distribution method is used Linear Program.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris seberapa besar Pengaruh Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak terhadap Ongkos Transportasi Darat serta seberapa besar Pengaruh moderasi Angkutan Bus Trans-Jakarta terhadap hubungan antara Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak dan Ongkos Transportasi Darat. Penelitian ini dalam pengujiannya juga mengukur keeratan hubungan yang terjadi antara Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak dan Ongkos Transportasi Darat serta keeratan hubungan yang terjadi antara Angkutan Bus Trans-Jakarta dan Ongkos Transportasi Darat. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui survei intersep (intersept survey) terhadap pengguna alat transportasi umum yang dilakukan pada lima terminal di daerah DKI Jakarta yakni, Terminal Kampung Rambutan, Terminal Senen, Terminal Glodok, Terminal Lebak Bulus, dan Terminal Tanjung Priok dengan mengunakan instrumen pengukuran kuesioner melalui metode Purpose Sampling. Total kuesioner yang diberikan untuk diisi oleh para responden di lima terminal tersebut adalah sebanyak 204 kuesioner dan diisi dengan lengkap dan benar. data yang telah terkumpul tersebut dianalisis menggunakan Metode Analisis Regresi Sederhana dan Berganda yang dibantu dengan software SPSS 2.1. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukan bahwa Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak berpengaruh terhadap Ongkos Transportasi Darat dan Ongkos Transportasi Bus Trans-Jakarta. sedangkan Variabel Angkutan Bus Trans-Jakarta hanya sebagai variabel bebas saja dan tidak memoderasi Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak terhadap Ongkos Transportasi Darat.

---

ABSTRAK
The purpose of this study is to test empirically how much the raise of fuel price affected the raise of land transportation fare and also how much the moderation of Trans-Jakarta Bus Transportation affected on the relation between the raise of fuel price and the raise of land transport fare. This study also designed to measure the close relation between the raise of fuel price and land transport fare and also to measure the close relation between Trans-Jakarta Bus Transportation and land transportation fare. The data in this study collected by using intercept survey to public transportation users at five terminals in Central Jakarta, Kampung Rambutan, Senen Terminal, Grogol Terminal, Lebak Bulus Terminal and Tanjung Priok Terminal with questionnaire as measurement instrument through purpose sampling. The total questionnaire provided for respondents at those five terminals are 204 questionnaire and the respondents should fill it correctly and completely. The data collected was analyzed by using simple and double regression analysis method which assisted by using SPSS 2.1 software. The result of analysis in this study showed that the raise of fuel price affected land transportation fare and Trans-Jakarta Bus Transportation fare while Trans-Jakarta Bus variable was only free variable and it did not moderate the raise of fuel price to land transportation fare.

Abstrak :
ABSTRAK Skripsi ini membahas upaya presiden dalam menggunakan koalisi pendukung eksekutif sebagai alternatif untuk menghindarkan kebuntuan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam pembahasan sebuah kebijakan. Melalui metode kualitatif dan tipe penelitian eksplanatif, penelitian ini mengangkat studi kasus upaya Presiden SBY menggunakan koalisi partai pendukung eksekutif untuk meloloskan kebijakan kenaikan harga jual BBM bersubsidi dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012 di DPR. Berdasarkan analisis dengan menggunakan teori presidensialisme multipartai dan konsep presiden koalisional, hasil penelitian memperlihatkan bahwa Presiden SBY dapat menggunakan koalisi pendukung eksekutif untuk meloloskan dengan memanfaatkan ?kotak alat eksekutif? sebagai insentif untuk menarik dukungan dari partai-partai dalam koalisi. Penelitian ini juga menunjukkan pemanfaatan ?kotak alat eksekutif? oleh Presiden SBY tidak menjamin dukungan dari partai-partai dalam koalisi. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antar partai dalam koalisi yang berbeda dengan kepentingan Presiden SBY. Perbedaan tersebut diatasi oleh Presiden SBY dengan melakukan kompromi terhadap partai-partai dalam koalisi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan ?kotak alat eksekutif? sebagai perangkat untuk membentuk dan mengelola koalisi perlu didukung oleh faktor lain seperti sikap presiden dan pejabat partai koalisi yang cenderung kompromi dalam pembahasan kebijakan.

---

ABSTRACT This thesis discusses the president?s attempt to use the executive-supporting coalition as an alternative to avoid a deadlock between the executive and legislative institutions in the deliberation of a policy. Through a qualitative method and a explanatory type of research, this research exposes the case study of President SBY?s attempt to use an executive-supporting party coalition to secure the implementation of the policy to raise subsidized fuel oils in the Revised Annual State Budget of the 2012 Fiscal Year within the House of Representatives. Based on an analysis that uses the theory of multiparty presidentialism and the concept of coalitional president, the results of this research shows that President SBY could use an executive-supporting coalition to prevail using an ?executive toolbox? as an incentive to attract support from parties inside the coalition. This research also shows that the utilization of the ?executive toolbox? by President SBY does not guarantee support from parties inside the coalition. This is due to a difference of interests between coalition parties that differ from the interests of President SBY. This difference is resolved by President SBY by conducting a compromise on parties inside the coalition. This research concludes that the utilization of the ?executive toolbox? as an apparatus to form and organize coalitions must be backed by other factors such as the stance of the president and members of the coalition parties that are inclined towards compromise within the policy-deliberation process.

Abstrak :
Perkembangan teknologi juga telah mengubah gaya hidup masyarakat, dan perekonomian telah berkembang dari ekonomi berbasis manufaktur tradisional menjadi ekonomi digital berbasis informasi. Persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh industri bahan bakar minyak (BBM) mengenai harga BBM yang dijual. Bahwa dugaan ini timbul dikarenakan adanya peristiwa penuruanan harga minyak mentah dunia diikuti dengan penuruan perhitungan Indonesia Crude Price (ICP) dimana hal tersebut mengalami ketidaksinkronisasi dalam penjualan harga bahan bakar minyak yang diperjualbelikan oleh beberapa SPBU di Indonesia sehingga hal tersebut mengakibatkan banyak masyarakat tidak setuju sehingga timbulnya demonstrasi. Analisis dugaan yang digunakan dalam hal ini adalah Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai kartel yang mana dijelaskan dengan indikator-indikator yang mana terdapat dua factor yaitu faktor struktual dan faktor perilaku. Terhadap permasalahan diatas dilakukan analisa menggunakan pendekatan yuridis normatif yang ditunjang dengan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat beberapa bukti dengan menggunakan bukti tidak langsung dalam kartel yaitu terdapat indikasi adanya bukti ekonomi dan bukti komunikasi. Dimana dalam kartel terdapat beberapa jenis salah satunya terkait dengan kartel harga. Hal tersebut, menjadikan penjelasan lebih lanjut dalam analisa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Fixing Price terkait persaingan tidak sehat dalam peristiwa peningkatan harga bahan bakar minyak.  ......Unfair business competition by the fuel oil industry regarding the price of fuel sold. That this allegation arose due to a decrease in the price of world crude oil followed by a decrease in the calculation of the Indonesian Crude Price (ICP) where it experienced an asynchronous sale of the price of fuel oil traded by several gas stations in Indonesia, so this resulted makes many people disagreeing resulting the demonstration.The alleged analysis used in this case is Article 11 of Law Number 5 of 1999 concerning cartels which are explained by indicators, which there are two factors, namely structural factor and behavioural factor. Upon these problems, research has been done in the empirical normative sense, supported by the empirical-juridical approach. Based on the analysis conducted, there is some evidence using indirect evidence in the cartel, namely there are indications of economic evidence and evidence of communication. There are several types in a cartel, one of which is related to the price cartel. This provides a further explanation in analyzing the elements contained in Article 5 of Law Number 5 of 1999 concerning Price Fixing related to unfair competition in the event of an increase in the price of fuel oil.