Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini bertujuan untuk mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan Hak Menguasai Negara terhadap sumber daya alam minyak dan gas bumi Indonesia menurut Putusan Mahkamah Konstitusi dan penerapannya pada tata kelola minyak dan gas bumi Indonesia di masa yang akan datang. Tesis merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan kajian peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang- Undang Minyak dan Gas Bumi. Implementasi peran negara atas pengelolaan sumberdaya alam minyak dan gas bumi diwujudkan dalam bentuk (1) merumuskan kebijaksanaan (2) melakukan tindakan pengurusan (bestuursdaad), (3) melakukan pengaturan (regelendaad), (4) melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan (5) melakukan pengawasan (toezihtoudendendaaad). Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi dan perbandingan tata kelola kegiatan usaha minyak dan gas bumi di negara Norwegia dan Brasil, di masa yang akan datang tata kelola kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Indonesia dilakukan dengan memisahkan fungsi kebijakan, fungsi regulator dan fungsi komersial sehingga sumber daya alam minyak dan gas bumi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dengan tetap dalam koridor konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. ......Research conducted in this thesis aims to reveal the things relating to the State Authority Rights (Hak Menguasai Negara) to natural resources of oil and gas Indonesia according to the Constitutional Court decision and its application to the governance of Indonesian oil and gas in the future. Thesis is a normative legal research with a review of legislation and the Constitutional Court ruling against the Law on Oil and Gas. Implementation of the state's role to manage natural resources of oil and natural gas realized in the form of (1) formulating policy, (2) perform acts of management (bestuursdaad), (3) make arrangements (regelendaad), (4) managing (beheersdaad), and (5) supervision (toezihtoudendendaaad). Referring to the decision of the Constitutional Court and comparison governance business activities of oil and gas in the country of Norway and Brazil, in the future, governance of oil and gas business activities in Indonesia is done by separating the functions of policy, regulatory functions and commercial functions so that oil and gas natural resources provide maximum benefit to the welfare of the people by remaining in the corridor of the Indonesian Constitution of 1945.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang hak atas informasi minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa hak atas informasi migas merupakan hak asasi manusia di bidang sipil dan politik dan tidak termasuk ke dalam hak yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Informasi migas merupakan informasi publik yang bersifat terbuka, kecuali informasi yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia di bidang migas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji pengaturan hak atas informasi migas di Indonesia dan kriteria informasi publik yang dikategorikan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia di bidang migas. Penelitian ini merupakan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hak atas informasi migas di Indonesia dijamin dalam UUD 1945 dan peraturan perundangundangan. Masyarakat berhak mengakses informasi migas yang terbuka dan Badan Publik yang menguasai informasi migas berkewajiban untuk menyediakannya. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan juga mengakui adanya pembatasan terhadap hak atas informasi migas. Pembatasan hak atas informasi migas bersifat ketat dan terbatas, serta bersifat rahasia sesuai undangundang, berdasarkan kepatutan, dan berdasarkan kepentingan umum. Kriteria informasi publik yang dikategorikan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia di bidang migas adalah informasi migas yang apabila dibuka dapat mengancam kedaulatan negara, yaitu informasi yang menyangkut data yang diperoleh dari survei umum dan/atau eksplorasi dan eksploitasi migas, yang dirahasiakan dalam jangka waktu tertentu, yang terdiri dari data dasar, data olahan, dan data interpretasi. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM diharapkan perlu segera menetapkan kriteria informasi publik yang dikategorikan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia di bidang migas. Sementara itu, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawal keterbukaan informasi publik di bidang migas untuk mewujudkan good governance.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the right to information of oil and gas in Indonesia. It consider that right to information of oil and gas is a part of human right in civil and political right. Besides that, it isn't a non-derogable right. The information of oil and gas is a public information shall be in nature open, except information which could reveal the natural resource assets of Indonesia in oil and gas fields, as considered in Article 17 letter d Act of The Republic of Indonesia Number 14 of 2008 on Public Information Opennes. This study discuss the regulation of right on information of oil and gas in Indonesia and criteria of public information which catagorized could reveal the natural resource assets of Indonesia in oil and gas fields. This study is a normative juridical research. The result of this study indicate that right on information of oil and gas in Indonesia is guaranteed in UUD 1945 and legislation. Public has right to access information of oil and gas which open and public body which has it has a duty to give it. UUD 1945 and legislation recognized that there is limitation on right on information of oil and gas. Limitation on it are strict, limited, and confidential pursuant to legislations, appropriateness, and public interest. The criteria of public information which catagorized could reveal the natural resource assets of Indonesia in oil and gas fields is information of oil and gas if opened can threaten sovereignty of country. They are information about data which got from general survey and/or exploration, and exploitation of oil and gas, which confidential in limited term. They are basic data, processed data, and interpretive data. Government, in this case, Ministry of Energy and Mineral Resources Republic Indonesia, need soon to stipulate criteria of public information which catagorized could reveal the natural resource assets of Indonesia in oil and gas fields. Besides that, public expected to play an active role in guarding the public disclosure in the oil and gas fields to realize good governance.

Abstrak :
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai Pengujian UU 22/2001 menyebabkan BP Migas dibubarkan. BP Migas dinyatakan bertentangan dengan konstitusi karena eksistensinya menyebabkan negara kehilangan hak menguasai sumber daya migas. Penguasaan negara yang paling utama, dapat diwujudkan melalui negara melakukan pengelolaan langsung dengan menunjuk atau memberikan konsesi kepada perusahaan negara untuk menyelenggarakan pengelolaaan usaha hulu migas. SKK Migas kemudian dibentuk untuk menggantikan BP Migas. Dalam penulisan ini Penulis akan mengacu pada Teori Hak Menguasai Negara dan pemikiran Konstitusi Ekonomi, untuk menganalisis dua pokok permasalahan menyangkut peran dan fungsi SKK Migas yang menggantikan tugas dan fungsi BP Migas dan bagaimana seharusnya bentuk pengaturan pengelolaan usaha hulu migas yang memperhatikan peran perusahaan negara. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan penelusuran peraturan perundang-undangan serta putusan hakim, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulan bahwa peran dan fungsi SKK Migas pada dasarnya adalah sama dengan BP Migas yang telah dibubarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/20012. Hal tersebut terjadi karena SKK Migas diberi fungsi yang sama dengan tugas yang dimiliki oleh BP Migas, tugas BP Migas terdapat dalam Pasal 44 UU 22/2001 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dibentuknya SKK Migas untuk mengambil alih pengelolaan usaha hulu migas mengindikasikan tidak ada perubahan yang mendasar yang berkaitan dengan penguasaan negara terhadap sumber daya alam migas. Pengelolaan sumber daya migas yang mengedepankan kepentingan nasional dan sejalan dengan pemikiran konstitusi ekonomi (Pasal 33 UUD 1945) adalah harus ada keberpihakan pemerintah pada Perusahaan Negara (BUMN) dengan menugaskan Perusahaan Negara untuk mengelola sumber daya migas. Dengan diberikannya kuasa pertambangan kepada Perusahaan Negara untuk mengelola sumber daya migas, Perusahaan Negara dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan judul seperti di atas, penulis sebenarnya ingin mengetahui secara lebih mendalam perangkat hukum yang digunakan oleh pihak Pemerintah dalam mengusahakan sumber alam yang terpenting bagi kehidupan dan pembangunan bangsa ini. Untuk mencapai tujuan di atas, penulisan karya ini menggunakan dua metode penelitian yang paling umum digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, yaitu penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, "Kontrak Production Sharing" yang digunakan dalam usaha penambangan minyak di negeri ini sebenarnya dapat digolongkan sebagai suatu perjanjian khusus yang berada di luar KUHPerdata. Hal ini karena perjanjian ini mempunyai aspek-aspeknya sendiri yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu jenis perjanjian khusus yang berada di dalam KUHPerdata. Dalam perjanjian yang menjadi objek bahasan skripsl ini pun masalah kebebasan berkontrak sedikit banyak telah kehilangan artinya, hal ini karena dalam banyak hal kontraktor harus menerima apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tanpa dapat dirundingkan lagi, misalnya tentang pembagian min.yak yang dihasilkan. Hal lainnya yang nienarik dari penelitian mi adalah tentang pembiayaan serta resiko yang diatur dalam Perjanjian. Tentang yang pertama, dapat dikatakan di sini bahwa semua biaya yang harus dikeluarkan dalani rangka kontrak ini harus ditanggungkan seluruhnya oleh kontraktor. Biaya ini akan dikembalikan seluruhnya apabila minyak ditemukan oleh kontraktor dan dapat diusahakan secara komersial. Dalam hal minyak sama sekali tidak ditemukan atau ditemukan tetapi tidak dapat diusahakan secara komersial, rnaka semua resiko dan biaya yang telah dikeluarkan ditanggung oleh kontraktor sendiri. Dari tiga sistem yang pernah ada dalam sejarab Iridustri perminyakan di Indonesia, nampaknya sistem "Kontrak Production Sharing" merupakan yang terbaik. Hal ml karena tidak saja karena manajemen kontrak berada di tangan Pertamina, tetapi juga karena pemgernbalian daerah kontrak yang cepat dari sistem- sistem yang terdahulu.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai kesulitan yang hadapi Kontraktor Kontrak Kerja Sama pada sektor Industri Minyak dan Gas dalam menjalankan investasinya di Indonesia. Salah satu hambatan terbesar adalah dengan dikeluarkannya pengaturan mengenai cost recovery di Indonesia. Sejalan dengan disusunnya Revisi Undang-undang Minyak dan Gas Bumi, Tim Reformasi Tata Kelola Migas mengeluarkan wacana untuk mengganti Kontrak Bagi hasil yang menggunakan sistem cost recovery dengan Konsesi (Royalti). Penelitian ini membuktikan bahwa antara Kontrak Bagi Hasil dengan Royalti sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun pandangan bahwa dengan diterapkannya sistem royalti dan pajak untuk menggantikan Kontrak Bagi Hasil hanya untuk menghindari sistem cost recovery dianggap kurang tepat. Kontrak bagi Hasil masih dianggap kontrak kerja sama yang paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia, namun diperlukan pembenahan untuk menyelesaikan masalah cost recovery agar tidak menimbulkan disinsentif investasi. ......This thesis discussed the difficulties faced by the Contractor in Oil and Gas Industry sectors in carrying out its investment in Indonesia. One of the biggest obstacles is the implementation of Cost Recovery regulation in Indonesia itself. Pursuant to the revised formulation of the Law of Oil and Gas, Oil and Gas Governance Reform Team issued a statement to replace Production Sharing Contract with Cost Recovery within, with the Royalty and Tax. Author concluded that the Production Sharing Contract and Concession Agreement (Royalties) both have advantages and disadvantages. However, replacing the Production Sharing Contract in order to avoid the cost recovery is not precise. Production Sharing Contract is still considered as the most appropriate contract to be applied in Indonesia, but improvements is still greatly needed in governance regulations to resolve the issue of cost recovery in order not to cause disincentives to invest.

Abstrak :
Salah satu kebjjakan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi beban subsidi BBM terhadap APBN seiring dengan meningkatnya konsumsi premium dan solar di Indonesia sebagai net importir BBM adalah dengan mengurangi subsidi BBM premium dan solar. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan menaikkan harga nominal BBM premium dan solar pada sektor transportasi. Penelitian ini mengestimasi penn!ntaan BBM premium dan solar pada sektor transportasi darat di Indonesia dengan mengaplikasikan model Dahl (I982). Berbeda dengan Dahl yang mengasumsikan individu hanya mengkonsurnsi satu jenis bahan bakar, tesis ini mengasumsikan individu mengkonsumsi premium dan solar. Melalui pendekatan fixed effect data panel dengan metode GLS (Generalized Least Square) pada model regresi diperolch besaran elastisitas pennintaan BBM premium dan solar terhadap harga riil premium, harga rill solar, pendapatan dan jumlah stok kendaraan. Hasil regresi menunjukkan komoditas BBM premium tersuhstitusi tidak st!mpuma dengan solar. Elastisitas pennint-aan BBM premium dan solar bersifat inelastis atau lrurang sensitif terhadap variasi perubahan harga riil dan tingkat pendapatan dan jumlah stok kendaraan. Harga riil komodhas BBM premium dan solar berpengaruh negatif terhadap besaran jum)ah konsums:i BBM premium dan solarscmento.ra tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap konsumsi BBM premium. Kebijakan kenaikan harga nominal BBM premiun dan solar tidak memberikan dampak perubahan konsumsi BBM yang tinggi, adanya perbedaan yang signifikan antara konsumsi BBM selama krisis dibandingkan dengan sebelum krisis. Elastisitas permintaan BBM, terhadap harga rill BBM (dimana i = premium atau solar) selama krisis lebih inelastis dibandingkan sebelum krisis.

Abstrak :
Setelah berlakunya UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi terdapat ketentuan-ketentuan baru yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha hulu LNG existing. Antara lain, ditariknya kembali kuasa pertambangan yang dipegang PERTAMINA oleh pemerintah, lahirnya BPMIGAS, berubahnya PERTAMINA menjadi PT. Pertamina (persero) melalui, dan adanya pengalihan kontrak-kontrak dalam kegiatan usaha hulu LNG existing. Atas keadaan tersebut maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, antara lain bagaimanakah perkembangan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, bagaimanakah struktur kontrak dalam kegiatan usaha LNG yang telah berjalan (existing) setelah berlakunya Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang mninyak dan gas bumi, dan apa kendala setelah berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dalam kegiatan usaha LNG. Penulis melakukan penelitian kepustakaan dengan mengkaji beberapa data sekunder seperti buku, peraturan perundang-undangan, dan wawancara narasumber. UU No. 22 tahun 2001 telah mengubah struktur kontraktual kegiatan bisnis LNG Existing. Kontrak pokok dan kontrak-kontrak turunan lainnya, kecuali Kontrak jual beli dan kontrak trasportasi, dialihkan ke BPMIGAS. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1869 K/10/MEM/2007, kontrak-kontrak turunan yang telah dialihkan ke BPMIGAS (berdasarkan UU No. 22 tahun 2001) dikuasakan kembali ke PT. Pertamina (persero). Kedudukan dan kapasitas hukum BPMIGAS selaku pengawas kegiatan usaha hulu melalui PSC berdasarkan UU nomor 22 tahun 2001 tidak sama dengan PERTAMINA berdasarkan UU nomor 44 PRP/1960 jo. UU nomor 8 tahun 1971. Mengingat ada kontrak-kontrak yang beralih dari PERTAMINA ke BPMIGAS, dan adapula yang tidak dialihkan, sementara terdapat perbedaan kedudukan dan kapasitas hukum antara BPMIGAS dengan PERTAMINA. Secara normatif hal ini akan menimbulkan persoalan hukum yang dapat berpotensi menimbulkan Breach of contract.

Abstrak :
ABSTRAK
Minyak bumi sebagai salah satu sumber terbesar dan pendapatan dan Belanja Negara dan juga sesuai dengan isi pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945, penanganannya harus dikuasai oleh Negara/Pemerintah Indonesia. Pelaksanaan kekuasaan tersebut oleh Negara diserahkan kepada Pertamina dan langsung diawasi oleh Departemen Pertambangan cq. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Oleh karena kita masih belum mampu atau belum memiliki modal dan tenaga ahli yang memadai maka dapat dilakukan oleh perusahaan minyak asing sebagai pelaksana penguasaan (operator) dan menjadi kontraktor dari Pertamina. Hubungan Pertamina dan Kontraktor ini dituangkan dalam suatu kontrak Production Sharing. Penulis mencoba untuk mengupas kontrak Production Sharing ini dengan mengambil salah satu contoh dan kontrak ini yaitu kontrak Production Sharing antara IIAPCO dan Pertamina. Namun penulis hanya mengambil beberapa aspek yang penulis anggap penting dan yang menyangkut bentuk perjanjian saja dan kemudian penulis mencoba untuk menghubungkan dengan segi penerapannya jika penulis menganggap perlu. Aspek yang penulis pilih yaitu antara lain mengenal pihak-pil-iak dalam kontrak, jangka waktu dan pemutusan kontrak, hak dan kewajiban para pihak secara umum, ketentuan tentang managemen, pemasaran, ketentuan tentang pembiayaan , ketentuan tentang peinbukuan dan akuntansi, relinguishment, hak atas peralatan, depresiasi, bea masuk dan sewa, ketentuan mengenai Gas alam dan terakhir mengenai Arbitrasi. 2. Metode Research Metode research atau penelitian yang penulis pakai dalam penyusunan skripsi ini adalah metode research melalui perpustakaan, yang disebut library research atau penelitian kepustakaan dan field reserach atau penelitian lapangan. Akan tetapi yang lebih banyak dipergunakan adalah penelitian kepustakaan dibanding dengan penelitian lapangan. 3. Hal-hal yang diteinukan Hal-hal yang ditemukan dalam reserach adalah bahwa kontrak Production sharing merupakan suatu perjanjian untuk melakukan pekerjaan dimana pemborong atau dalam hal ini IIAPCO juga akan menyediaan bahan-bahan untuk pekerjaan tersebut yang dalam kontrak mi inerupakan pengadaan bahan-bahan, peralatan dan suplai yang diperlukan termasuk bantuan teknik dan tenaga asing. Untuk ini IIAPCO sebagai pemborong akan diberikan harga yaitu berupa 15% dari hasil produksi minyak yang dihasilkannya. Hal ini juga sebenarnya telah tercermin dari istilah yang dipakai oleh para penibuat Undang-undang yaitu dengan dinyatakannya kedudukan IIAPCO sebagai kontraktor Pertamina. Dasar dari Kontrak Production Sharing dapat kita simpulkan sebagai berikut: 1. Dasar filosofis Sila ke 5 Pancasjla 2. Dasar konstitusional pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 3. Dasar yuridis: a). UU Perininyakan UU No. 44/1960 •b). UU PNA UU No. 1/1967 c) UU Pertamina UU No.: 8/1971. 4. Kesimpulan dan Saran Kontrak Production Sharing antara IIAPCO dan Pertamina dan juga Kontrak Production Sharing pada umumnya sebenarnya telah hampir memenuhi sasarannya dan sesuai dengan kebijaksanaan negara karena telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Namun pelaksanaan pengawasan dari pihak Pertamina sebaiknya ditingkatkan dan bukan hanya penqasawan namun juga pemberian fasilitas harus diperhatikan benar misalnya dalam bidang sebaiknya Pertamina mempunyai tenaga pengawas keuangan yang cukup mampu untuk mengawasi keuangan kontraktornya. Dan juga mengingat sulitnya mendapatkan tenaga Indonesia yang ahli sehingga inenimbulkan persaingan diantara para kontraktor juga harus diperhatikan . Kebijaksanaan Pertamina dalam bidang rekrutmen pegawai kontraktor juga harus diperhatikan jangan sampai merugikan kontraktor yang bersangkutan. Hal yang tak kalah pentingnya dan dapat dikatakan inerupakan hal yang paling penting adalah masalah fasilitas keringanan pajak dan bea masuk. Jangan sampai hal ini hanya inerupakan ketentuan formil saja dan ternyata sulit didalam praktek hal ini tidak dapat dijalankan. Satu hal lagi yang mungkin dapat penulis sarankan berhubung kontrak Production Sharing ml merupakan kontrak yang lahir karena kebutuhan dalam praktek dan tidak pernab diatur dalam suatu Perundang-undangan tertentu maka sudah waktunya bagi para pembuat Undang-undang kita dapat mulai mencoba inerumuskan Undang-undang yang mengatur mengenal kontrak Production Sharing ini.