Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Adanya sumber minyak di suatu negara manapun tentu akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, namun pada saat yang sama merupakan awal suatu konflik bila minyak ditemukan di suatu negara berkembang yang tidak stabil sistem politiknya, karena adanya ketidakadilan dalam pembagian hasil antara pemerintah pusat dan penduduk lokal. Berdasarkan observasi beberapa tahun, kompetisi untuk alokasi expor minyak telah menimbulkan suatu pameo para oiltraders dari negara-negara Asia Timur yang bermarkas di Arab Saudi. ....

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang bentuk-bentuk pengusahaan minyak dan gas bumi yang pernah berlaku di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda hingga pada saat ini yang kemudian dicarilah bentuk pengusahaan yang paling ideal dan sesuai dengan konsep Hak Menguasai Negara sebagaimana terdapat di Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian normatif atau dikenal juga dengan sebutan penelitian hukum kepustakaan dengan tipologi deskriptif serta dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa konsesi merupakan bentuk pengusahaan minyak dan gas bumi yang paling ideal untuk diterapkan di Indonesia.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the forms of exploitation of oil and gas that ever applies in Indonesia since the days of the Dutch East Indies colonization until today. Later, this thesis is looking for the most ideal form of contract in accordance with the concept of Permanent Sovereignity over Natural Resources as contained in Article 33 paragraph (2) and paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 and the United Nations General Assembly resolutions. This study uses a form of normative research or also known as legal research with a descriptive typology and using qualitative methods. The results of the study suggest that the concession is the most ideal form of contract for oil and gas operation to be applied in Indonesia.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang ?hak menguasai negara?, terutama mengenai penguasaan terhadap sumber-sumber kemakmuran meliputi minyak dan gas bumi yang dilakukan melalui suatu badan pelaksana. Penelitian hukum ini akan difokuskan kepada konsep dan dasar hak Negara untuk menguasai sumber-sumber kemakmuran dan tujuannya berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 serta perbandingan peranan BP Migas dan SKK Migas sebagai pelaksana kegiatan pengelolaan dan pengendalian kegiatan hulu di bidang minyak dan gas bumi. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis-normatif. Penulis akan menjelaskan lebih dalam berdasarkan bahan-bahan yang ada, atau disebut juga tipe penelitan eksplanatoris. Penelitian hukum ini bertujuan untuk membuktikan konstitusionalitas keberadaan SKK Migas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa SKK Migas telah inkonstitusional dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. ......This study contains the ?right of the State to control?, in terms management of the sources of prosperity which include oil and gas through an executive agency. This legal research will be focused on the concept and the basic right of the State to control the sources of prosperity and purpose based on Article 33 of the Constitutional Law of 1945 and a comparison of the role of BP Migas and SKK Migas as implementing management and control of upstream activities in the field of oil and gas. The author use juridical-normative method. The author will explain deeper based on existing materials, also called explanatory type of research. This legal research?s purpose is to prove the existence and constitutionality of SKK Migas. The result of this research shows that the SKK Migas has unconstitutional with Article 33 of the Constitutional Law of 1945.