Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sampah plastik semakin meningkat seiring dengan bertambahnya tahun, dengan begitu kemungkinan terjadi peningkatan kelimpahan mikroplastik. Mikroplastik dapat secara tidak sengaja masuk ke dalam tubuh biota laut, salah satunya kerang hijau Perna viridis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perbandingan kelimpahan mikroplastik yang terdapat pada kerang hijau, air, dan sedimen di Teluk Banten saat musim hujan tahun 2020 dan 2021. Seluruh sampel kerang hijau, air, dan sedimen diambil pada tiga stasiun. Kerang hijau yang digunakan sebanyak 10 individu. Jaringan lunak kerang hijau dipisahkan dari cangkangnya dilarutkan dengan larutan HNO3 kemudian ditambahkan larutan NaCl jenuh. Air laut sebanyak 20 L disaring menggunakan plankton net dan sedimen dikeringkan di oven kemudian ditambahkan larutan NaCl jenuh. Perhitungan partikel mikroplastik dilakukan di bawah mikroskop dan sampel diletakkan pada Sedgwick Rafter Chamber. Tipe mikroplastik yang ditemukan adalah fiber, fragmen, dan film. Hasil penelitian menunjukkan kelimpahan mikroplastik pada tahun 2020 sebanyak 23,78 ± 14,74 partikel/gr pada kerang hijau, 56,78 ± 12,91 partikel/L pada air, dan 36.888 ± 2.671,11 partikel/Kg pada sedimen. Kelimpahan mikroplastik tersebut lebih rendah dari kelimpahannya pada tahun 2021, yaitu 28,50 ± 6,11 partikel/gr pada kerang hijau, 64,22 ± 4,19 partikel/L pada air, dan 48.355 ± 2.697,60 partikel/Kg pada sedimen. Dari tahun 2020 ke 2021, kelimpahan mikroplastik dalam kerang hijau meningkat sebesar 19,89%, air meningkat sebesar 13,12%, dan sedimen meningkat sebesar 31,08%.

---

Plastic waste increases with increasing years, thus the possibility of increased microplastic abundance. Microplastics can accidentally enter the body of marine biota, one of which is green mussels Perna viridis. This study aims to analyze the comparison of microplastic abundance found in green mussels, water, and sediment in Banten Bay during the rainy season in 2020 and 2021. All samples of green mussels, water, and sediment were taken at three stations. Green mussels were taken as many as 10 individuals. The soft tissues of the green mussels were separated from the shell dissolved with an HNO3 solution then added a saturated NaCl solution. Sea water as much as 20 L filtered using plankton net and sediment dried in the oven then added saturated NaCl solution. Calculations of microplastic particles were performed under a microscope and samples were placed in the Sedgwick Rafter Chamber. The types of microplastics found are fiber, fragments, and film. The results showed an abundance of microplastics in 2020 as much as 23.78 ± 14.74 particles/gr in green mussels, 56.78 ± 12.91 particles/L in water, and 36,888 ± 2,671.11 particles/Kg in sediment. Those abundance is lower than the abundance in 2021, which was 28.50 ± 6.11 particles/gr in green mussels, 64.22 ± 4.19 particles/L in water, and 48,355 ± 2,697.60 particles/Kg in sediment. From 2020 to 2021, the abundance of microplastics in green mussels increased by 19.89%, water increased by 13.12%, and sediment increased by 31.08%."

"Kebijakan selama ini dianggap sebagai governance tool (alat tata kelola) yang legal rasional dari negara dalam menjalankan pemerintahan. Kajian- kajian kebijakan publik selama ini melihat kebijakan publik sebagai proses linear, netral dengan asumsi tidak ada kepentingan atau nilai politis di dalamnya dan sebagai hal yang rasional dalam menyelesaikan masalah dalam institusi. Berbeda dengan kajian kebijakan yang telah diutarakan di atas, tesis berjudul Mengelola Tanpa Aturan: Tata kelola bagi Pembudidaya Kerang Hijau di DKI Jakarta, akan memaparkan kebijakan yang berjalan tanpa didasari aturan tertulis yang jelas namun menjadi acuan dalam upaya tata kelola kerang hijau yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Tesis ini akan menganalisis kebijakan pelarangan budidaya kerang hijau menggunakan pendekatan antropologi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode etnografi dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menggambarkan bahwa asumsi semua kebijakan harus berdasarkan aturan tertulis tidak terbukti dan memperlihatkan bagaimana kebijakan lahir dari hasil interpretasi para aktor negara terhadap aturan Perda DKI Jakarta No.11 tahun 1988 jo No 8 tahun 2011 tentang Ketertiban Umum. Interpretasi ini kemudian menjadi wacana dan menjadi acuan dalam pemerintah menjalankan fungsi tata kelola. Kebijakan tata kelola kerang hijau yang selama ini dijalankan merupakan kebijakan yang kompleks dan dilematis karena di satu sisi kerang hijau berbahaya untuk dikonsumsi manusia namun di sisi lain menjadi sumber penghasilan masyarakat. Kebijakan ini direspon baik dari para aktor baik pembuat kebijakan maupun masyarakat yang disebut dengan upaya apropriasi dengan bentuk kompromi dan resistensi. Penulis berharap tesis ini dapat memperkaya kajian kebijakan terutama kebijakan dalam pengelolaan di sektor perikanan di Indonesia dalam perspektif ilmu antropologi.

---

Policies are considered legal rational tools to running the government. Policy studies have seen policy as a linear, neutral process with the assumption that there are no political interests or values in it and are rational in solving problems within the institution. In contrast to the policy study stated above, the thesis entitled Governing without Rules: Governance for Green Mussle Farmers in DKI Jakarta will explain the policies without rules but become a reference in the governance effort carried out by the Regional Government of DKI Jakarta. This thesis will analyze the prohibition policy on green mussel cultivation using an anthropology of policy approach. The results of the study illustrate that the assumptions of all policies must be based on written rules was not proven. It shows how the policy comes from the interpretation of state actors on the rules of the DKI Jakarta Regional Regulation No.11 of 1988 jo No. 8 of 2011 concerning Public Order. This interpretation then becomes a discourse and a reference in carrying out governance functions. The green mussel governance policy that has been implemented so far is a complex and dilemmatic policy because on the one hand green mussles are dangerous for human consumption but on the other hand it becomes a source of community income. This policy was responded to both by policy makers and the public, it called appropriation with a form of compromise and resistance. The author hopes that this thesis can enrich policy studies, especially policies in Indonesia fisheries governance sector in the perspective of anthropology."