Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Membangun merupakan tanda awal untuk meningkatkan derajat sebuah kota. Namun pembangunan tersebut harus selalu mengikuti kaidah-kaidah administrasi, teknik dan perijinan yang berlaku untuk menghindari resiko-resiko yang tidak perlu terjadi ataupun meminimalkan kalaupun tidak bisa dihindari. Salah satu resiko yang akan terjadi pada saat pembangunan adalah resiko pembangunan mendahului ijin yang berakibat pada pengeluaran biaya tambahan karena denda ataupun dilakukan tindakan pembongkaran apabila telah mendapat ijin membangun terdapat bagian-bagian bangunan melanggar dan tidak dapat diberikan ijin tambahan / perubahan. Pelaksanaan kegiatan membangun bangunan tinggi di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 50% telah terjadi pelaksanaan mendahului ijin membangun. Hal ini merupakan kendala baik bagi pemerintah ataupun bagi owner atau kontraktor sebagai pelaksanaan dilapangan, karena akan mengganggu jadwal pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dalam tesis ini akan dilakukan analisa dengan melakukan identifikasi resiko (risk identification) terhadap semua activity yang mengakibatkan terjadi resiko pelaksanaan terhadap pembangunan gedung bertingkat yang mendahului ijin membangun, dengan pendekatan risk assesment.

Abstrak :
ABSTRAK
Kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam kegiatan pertambangan. Para pelaku usaha yang akan  melakukan kegiatan pertambangan harus menaati aturan-aturan yang ada agar terlaksananya penambangan yang baik. Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan kepada pelaku usaha agar terlaksananya kegiatan pertambangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi kewenangan pemberian IUP di Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara kepada informan terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik analisis data kualitatif.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kewenangan pemberian IUP di Provinsi Jawa Barat belum berjalan dengan maksimal. Adapun saran yang rekomendasikan adalah koordinasi serta sosialisasi kepada stakeholders agar pelaksanaan pemberian IUP berjalan lancar.

---

ABSTRACT
The authority to issue Mining Permits (Izin Usaha Pertambangan hereinafter abbreviated as IUP) is one of the most important requirements for businesses that conduct mining activities. Business actors who will carry out the mining activities must comply with existing regulations so that good mining is carried out. The Provincial Government is given the authority to issue IUP to the business actors so that the implementation of mining activities in accordance with applicable regulations. The purpose of this research is to analyse the implementation of authority in granting IUPs in the Province of West Java. The method that is used in this research is conducting interviews of relevant informants. This research uses the post-positivist approach with the method of qualitative data analysis. The result of this research shows that the implementation of authority in granting IUPs in the Province of West Java is not conducted optimally.  The recommendations as a result of this research is that there is a need for further coordination and socialisation towards stakeholders, so as to ensure that the granting of IUPs is conducted optimally and smoothly.

Abstrak :
Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Depok telah dilaksanakan sejak tahun 2001. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, salah satunya kepatuhan warga atau masyarakat setempat. Kota Depok memiliki tingkat kepatuhan cukup rendah dalam mengimplementasikan kebijakan IMB. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam implementasi kebijakan IMB. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa di Kecamatan Sawangan memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat seperti kesadaran hukum yang rendah, motif ekonomi, kurangnya rasa takut akan peraturan, kejelasan informasi, kejelasan sanksi, dan pengetahuan. Sedangkan di Kecamatan Limo memiliki beberapa faktor, tingginya kesadaran hukum, ketidakjelasan informasi, ketidakjelasan sanksi, dan pengetahuan.

---

Building Development Permit (IMB) policy in Depok has been implemented since 2001. There are several factors that can influance on the successful of implementation, that include citizen?s compliance. Depok has lower compliance level for implementing building development permit policy. The purpose of the researchis to describe the factor that can influencing society compliance of citizen regarding building development permit policy. Researcher used qualitative method with in-depth interview and literature study for this research. The result of this study stated that in Sawangan sub-district has factors that can affect on the level of compliance in the implementation of the policy in Depok, such as lower awareness of legal, economic motives, lower of fears the rules, clarity information, clarity sanction, and knowledge. In Limo sub-district has several factors, such as higher awareness of legal, obscurity information, obscurity sanction, and knowledge.

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini membahas bagaimana pengendalian pemanfaatan ruang melalui Izin mendirikan bangunan di Kota Bogor. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang melalui izin mendirikan bangunan di Kota Bogor belum berjalan secara optimal. Hal ini dilihat dari dua aspek yakni pengawasan dan penertiban. Dari segi pengawasan, pelaksanaan kewenangan masih disertai dengan minimnya tanggung jawab oleh aktor yang terlibat, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aktor yang terlibat belum mampu mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang melalui izin mendirikan bangunan, dan koordinasi antar aktor yang terlibat belum terjalin secara intens. Dari segi penertiban, pelaksanaan kewenangan oleh aktor yang terlibat belum dijalankan dengan baik, bentuk penertiban yang dilakukan oleh aktor yang terlibat belum secara maksimal menertibkan bangunan gedung yang melanggar izin mendirikan bangunan, serta koordinasi antar aktor yang terlibat belum terjalin secara maksimal.

---

ABSTRACT
This research is about the spatial planning control through building permit in the city of Bogor. This descriptive study used a qualitative approach with qualitative collecting data method. The results of this study indicate that spatial planning control through the building permit in the city of Bogor is not running optimally. It could be of two aspects that are supervision and enforcement. In terms of supervision, implementation of authority is accompanied with a lack of responsibility from actors who are involved, the form of controlling from actors who are involved have not able to control the utilization of space through the building permit, and coordination among involved actors have not been intensely. In terms of enforcement, the implementation of authority by involved actors have not been executed properly, the form of controlling from involved actors who were not regulated violated building permit buildings optimally, as well as coordination among involved actors have not been established maximally

Abstrak :
Proses pengurusan Izin mendirikan Bangunan (IMB) cenderung tak luput dari praktik-praktik pungutan liar (pungli), karena pada proses IMB masih memungkinkan antara petugas dan pemohon berinteraksi langsung secara tatap muka, seperti yang terjadi pada DPMPTSP Kabupaten Bogor masih adanya pungutan liar yang dirasakan oleh pemohon, adanya technology gap pada pemohon izin, penempatan pegawai masih belum sesuai dengan jenjang pendidikan, dan kurangnya sosialisasi terhadap keberadaan aplikasi perizinan online tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu e-government, hambatan implementasi e-government dan pelayanan perizinan. Metode penelitian yang digunakan yakni melalui pendekatan post-positivist, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Implementasi E-Government di Kabupaten Bogor: Studi Kasus “Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis (OPTIMIS)” Pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dinyatakan masih belum berjalan baik karena 2 (dua) variabel yaitu pengorganisasian dan aspek sosial masih memiliki kendala, sehingga masih perlu diperbaiki.

---

The process of obtaining Building Permits creates major potential for the practices of Extortion (Pungli) because it is still possible to be done between officers and applicants to interact each other face to face directly. There are still Extortion which is happened by applicants, technology gap on applicants, placement of employees which is not suitable for level of education, and lack of socialization towards the existence of these online licensing application at Investment and One Stop Intergrated Service Office (DPMPTSP) Bogor Regency. The theory which is used in this research is e-government, resistance to implemtation of e-government and permits services. The study method is used a post-positivist approach, data collection techniques with literature studies and in-depth interviews. Implementation of E-Government in Bogor Regency: Case Study "Systematic Informative Transparent Online Licensing (OPTIMIS)" on Building Permits (IMB) at the One Stop Investment and Integrated Services Office (DPMPTSP) has stil not worked well because of 2 (two) variables, organization and social aspects which have resistance in order to have to be fixed.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai regulatory reform perizinan mendirikan bangunan di DKI Jakarta yang diwujudkan dalam penyelenggaraan perizinan terpadu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Peneliti menggunakan konsep Interactive Governance dalam melihat regulatory reform dari sisi kelembagaan. Penggunaan konsep interactive governance didasari oleh kompleksitas regulasi yang melibatkan berbagai aktor lintas sektor baik di lingkungan pemerintah maupun nonpemerintah dalam proses regulatory reform perizinan mendirikan bangunan. Peneliti menggunakan paradigma post-positivist, serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Kemudian analisis disajikan secara deskriptif yang menghasilkan temuan bahwa regulatory reform perizinan mendirikan bangunan di DKI Jakarta melalui DPMPTSP telah meningkatkan interaksi antaraktor. Kesadaran akan keterbatasan terutama dari sisi sumber daya memaksa aktor pemerintah untuk memobilisasi sumber daya didukung koordinasi yang lebih intensif. Faktor yang menentukan regulatory reform perizinan mendirikan bangunan dari perspektif interactive governance adalah institusionalisasi yang belum dibangun secara matang sehingga meskipun komitmen pimpinan di tingkat daerah (Jakarta) telah terbangun, regulatory reform yang diimplementasikan tidak sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan. Untuk itu salah satu saran yang diberikan adalah peningkatan kapasitas kelembagaan didukung konsistensi kebijakan di level pusat yang mendorong perbaikan tata kelola perizinan di daerah.

---

This thesis discusses the regulatory reform of building construction permits in DKI Jakarta, which is realized in the implementation of integrated licensing through the One Stop Investment and Services Office (DPMPTSP). Researchers use the concept of Interactive Governance in looking at regulatory reform from an institutional perspective. The use of the interactive governance concept is based on the complexity of the regulations involving various cross-sector actors both the government and non-government in the process of regulatory reform building construction permits. Researchers used the post-positivist paradigm, data collection techniques were carried out with in-depth interviews and literature studies. Then the analysis is presented descriptively which results in the finding that regulatory reform of building construction permits in DKI Jakarta through DPMPTSP has increased interaction between factors. Awareness of limitations especially in terms of resources forces government actors to mobilize resources supported by more intensive coordination. Factors that determine licensing regulatory reform to build construction from an interactive governance perspective are institutionalization that has not yet been fully developed, even though the commitment of leaders at the regional level (Jakarta) has been built, the regulatory reform implemented is not in accordance with the desired ideal conditions. For this reason, one of the suggestions given is to increase institutional capacity supported by policy consistency at the central level that encourages improved licensing governance in the regions.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet merupakan salah satu cara untuk menjaga kelestarian dari populasi burung walet. Di Kota Batam pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet terutama dengan memanfaatan bangunan atau gedung. faktor ekonomi dan fakta medis menjadi salah satu penyebab mewabahnya pembangunan gedung atau bangunan untuk pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet yang merupakan penyebab terjadinya pelanggaran izin mendirikan bangunan (IMB) dan menyebabkan ketidaksesuaian pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam yang berlaku. Terkait pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet di Kota Batam secara jelas terjadi ketidaksesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam yang berlaku maka dalam hal ini perlu segera disusun RTRW Kota Batam yang baru antara pemerintah daerah (PEMDA) Kota Batam bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Batam yang inti subtansi mengatur zona pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet serta revisi peraturan izin mendirikan bangunan (IMB) yang telah ada dengan memasukkan bangunan atau gedung penangkaran burung walet yang memerlukan izin mendirikan bangunan tersendiri. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif empiris berupa preskriptif..

---

ABSTRACT
The management and the utilization of swallow bird's nest is to preserve the birds' population. The preservation can be through of natural habitat (caves or other natural ecosystems) and non-natural habitats (house or buildings with particular construction). In Batam, management and utilization of swallow birds' (nest) mostly with the utilization of the house or buildings with special construction. Economic factors and medical facts is one of the reason for subject to utilize swallow bird's nest and other side also cause violation of the building permit (IMB) and created violation of Spatial Planning in Batam. The research method is qualitative analysis with juridical-empirical approach to the result of a prescriptive report. Related to the management and utilization of swallow bird’s nest in Batam clearly there has been a obviously discrepancy Spatial Planning Batam. In this case The Batam Spatial planning need to be revised by the local government Batam with the or approval by Regional Representative Council (DPRD) Batam city enhanced to regulate the management and utilization bird's nest zone and revise the building permit (IMB) for house or particular building for utilization swallow bird’s nest in Batam city.

Abstrak :
ABSTRAK
Penguasaan atas tanah secara nyata dapat dilihat dari hubungan seseorang atau suatu badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya dengan suatu bidang tanah tertentu sebagai objeknya. Keterbatasan lahan membuat manusia mencari cara agar kebutuhan akan lahan dapat dipenuhi. Salah satu cara yang dilakukan adalah mengadakan perjanjian pinjam pakai tanah. Perjanjian pinjam pakai tanah memiliki jangka waktu terbatas yang berakibat ketika jangka waktu berakhir maka tanah harus dikembalikan kepada pemilik tanah. Lalu menjadi permasalahan adalah bagaimana dengan perlindungan hukum terhadap pemilik bangunan yang telah mendirikan bangunan diatas tanah tersebut. Terlebih lagi, jika tanah tempat bangunan berdiri adalah tanah hak guna bangunan milik negara yang diberikan kepada suatu badan hukum tertentu. Pada akhirnya perlindungan hukum kepada pemilik bangunan diberikan ketika pemilikan bangunan tersebut dilandasi dengan kepemilikan yuridis yang sah.

---

ABSTRACT
Land acquisition can be seen from the relationship of person or a legal entity as the holder of certain rights to a particular parcel of land as its object. Limited land makes human look for ways so the land needs can be fulfilled. One of the ways is to make the land lease agreement. Land lease agreement has a limited period of time and when the time ends, the land must be returned to the landowner. Then the problem is how legal protection can be given to the owner of the building that has been building on that land. The problems can be complex when the land stands to the right of building on the land state which is given to a particular legal entity. At the end, legal protection can be given to the building owner when ownership of the building was based on the legitimate juridical possession.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai implementasi kebijakan penataan dan pembangunan menara telekomunikasi bersama dalam rangka pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan IMB menara telekomunikasi di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran atau diskripsi mengenai implementasi Kebijakan Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Bekasi sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Bupati No 21 tahun 2010 serta pengaruhnya dalam pemungutan retribusi IMB menara telekomunikasi di Kabupaten Bekasi Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan dan pembangunan menara telekomunikasi bersama dalam rangka pemungutan retribusi IMB masih belum berjalan dengan efektif karena faktor faktor implementasi kebijakan seperti komunikasi sumber sumber kecenderungan kecenderungan dan birokrasi masih belum berfungsi dan berjalan dengan baik. Pada akhirnya hal ini mendorong banyaknya menara telekomunikasi yang tidak memiliki IMB sehingga retribusi IMB menara telekomunikasi tidak dapat dilakukan secara optimal. ......This research focused on implementation of re arangement and re construction of joint tower telecommunication policy for collecting charges of tower telecomunication building permit in Bekasi Regency. The study describe how re arangement and re structirisation of tower telecommunication policy had been implemented in Bekasi Regency as mentioned in the law of Re arangement and Re construction join tower telecommunication policy Number 21 2010 and also how this policy implementation has influenced the collecting charges of tower telecomunication building permit in Bekasi Regency This research report used qualitative method through field study and literature study for data collections. The result shows that the implementation of re arangement and re structurisation of tower telecommunication policy for Collecting Charges of Tower Telecomunication Building Permit in Bekasi Regency is not effective because implementation factors like communication resource beureaucracy and pasion does not have a maximal funtion or still in adapting proces In the end it has influenced for many tower telecomunications are built without permit from the government so the permit charges of tower telecomunication building in Bekasi Regency could not collected.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang pengawasan pelaksanaan pembangunan perumahan di Kota Depok. Di latar belakangi oleh peningkatan pembangunan perumahan dan rumah di kota Depok, namun pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat ditemukan adanya pelanggaran aturan-aturan perizinan dan pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan kota. Dalam hal ini pengawasan menjadi salah satu bagian penting untuk mengontrol dan menilai pembangunan yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui impelementasi pengawasan pelaksanaan pembangunan perumahan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pembangunan perumahan di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan paradigma postpositivis dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan pengawasan pembangunan perumahan dari pengawasan belum efektif. Hal ini dilihat dari tiga tipe pengawasan hanya pengawasan pendahuluan yang memenuhi seluruh dimensi. Sedangkan pada pengawasan pada pelaksanaan dan pengawasan feed back belum menuhi dimensi keakuratan data, ketepatan waktu, terkooordinir, fleksibilitas, perspektif.

---

ABSTRACT
This research discusses about the implementation control of IMB housing in Depok City. In the background by an increase in housing construction in the city of Depok, but the construction of houses undertaken by the community many violate the rules of development permit. And Construction of houses that are not in accordance with urban development planning. In this case controlling becomes an important part to oversee and assess the development undertaken to fit the planning. The purpose of this research is to knowing and analyzing of the implementation of control IMB housing construction and the factors that affect the implementation of controling of housing development in Depok City. This research uses a postpositivist paradigm with data collection through in depth interviews and literature studies. The results showed that the implementation of supervisory implementation of housing development has not been effective. This is seen from the three types of supervision only the Preliminary Control fulfilled by all dimensions. While on the Cocurrent Control and feed back control are not fulfilled all dimensions of effective supervision.