Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada pengukuran kinerja unit VKSK menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan didukung data kualitatif, dan analisisnya secara deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa tingkat kinerja unit VKSK dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard adalah berada pada kualifikasi baik dengan total skor 4. Perincian pengukuran ini adalah sebagai berikut: kinerja pelanggan berada pada posisi baik dengan skor 4, kinerja pertumbuhan dan pembelajaran berada pada kondisi cukup baik yaitu dengan skor 3, kinerja proses bisnis internal berada pada kondisi dengan skor 4, dan kinerja pada aspek keuangan berada pada kondisi sangat baik dengan skor 4. Guna meningkatkan kinerja organisasi maka unit VKSK perlu melakukan langkah-langkah strategis. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu: 1) aspek pelanggan, hal yang perlu diperhatikan adalah kemampuan petugas dalam mengatasi keluhan dan menyediakan tempat untuk menampung keluhan pelanggan. 2) aspek pertumbuhan dan pembelajaran, pemberian penghargaan dan sangsi terhadap penyelesaian tugas yang baik dan buruk perlu mendapatkan perhatian dari pimpinan agar bawahan juga merasa dihargai atas hasil usahanya. 3) aspek proses bisnis internal, prosedur untuk memperoleh VKSK jangan hanya berorientasi pada kemampuan pelanggan untuk membeli visa, tapi juga harus memperhatikan keamanan agar tidak merusak stabilitas keamanan negara. 4) aspek keuangan, pada aspek ini unit VKSK sudah memberikan yang terbaik dalam penggunaan anggaran, namun sebaiknya anggaran untuk perawatan elektronik dan prasana mendapatkan perhatian lebih dari Direktorat Jenderal Imigrasi agar pelayanan pemberian VKSK dapat berjalan dengan baik.

---

This research focused on the grating of the achievement of the VOA unit used the Balanced Scorecard approach (BSC). This research using method with quantitative researched by being supported by the qualitative data, and his analysis descriptively analytical. Was based on results of the research that was carried out it was known that the level of the achievement of the VOA unit by using the Balanced Scorecard approach was in the good qualification. These grating details were as follows: the achievement of the customer aspect was in the position was good with the score 4, the achievement of the growth and learning aspect was in the quite good condition that is with the score 3, the achievement of the process of the internal business aspect was in the condition was good with the score 4, and the achievement in finance aspect was in the condition was very good with the score 4. In order to increases the achievement of the organization then the VOA unit must carry out strategic steps. Was based on results of the research, there were several aspects that must be paid attention to that is: 1) the customer aspect, the matter that must be paid attention to was the official's capacity in overcoming the complaint and providing the place to accommodate the customer's complaint. 2) the growth and learning aspect, giving of the appreciation and doubt must towards the good and bad task resolution get attention from the management so that the subordinate also feels the subordinate was appreciated on results of his efforts. 3) the process of the internal business aspect, the procedure to receive VOA only should not be oriented in the customer's capacity to buy visas, but also must pay attention to the Security in order to not damage the stability of the security of the country. 4) financial aspect, in this aspect the VOA unit has given that was best in the use of the budget, but better the budget for the maintenance of electronics and equipment got attention more than Directorate General Immigration so that the VOA giving service could go well.

Abstrak :
Rumah Detensi Imigrasi Jakarta adalah salah satu yang menjadi barometer bagi Rumah Detensi Imigrasi lainnya selain memang lokasinya di Ibukota Negara, wilayah kerjanya pun paling banyak dibanding dengan Rumah Detensi lain. Namun berdasarkan data yang ada bahwa tingkat penurunan penghuni bisa di bilang kurang signifikan sepanjang tahun 2007 hanya terjadi penurunan sebanyak 33 orang Deteni sehingga dipertanyakan oleh peneliti bagaimana dengan kuantitas pendeportasiannya. Dari hasil penelitian dan wawancara dengan para informan dalam pelaksanaan tugas tersebut dilapangan ada beberapa kendala yang menghambat suksesnya upaya deportasi pertama adalah biaya dan kedua peraturan. Faktor biaya memang adalah alasan yang paling klasik namun pada kenyataannya memang Deteni maupun kedutaannya sebagai stakeholders yang menurut peraturan bertanggung jawab untuk menyediakan biaya sering sekali tidak dapat menyediakannya, sehingga akhirnya harus mencari donatur. Sedangkan faktor peraturan adalah tidak adanya aturan yang jelas mengenai klasifikasi orang asing yang dapat didetensikan dan dideportasi. Kenyataan lapangan Rumah Detensi Imigrasi Jakarta selain fungsinya menampung orang asing yang terkena tindakan keimigrasian yaitu tindakan administratif, ternyata juga menampung orang asing dengan kualifikasi orang asing yang tidak dapat dideportasi, yang tentunya tidak terakomodir di dalam peraturan. Kendala ini secara langsung berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dari Rumah Detensi Imigrasi untuk meningkatkan kuantitas deportasi karena ukuran tingkat efektifitas pendeportasian adalah tingkat pencapaian tujuan dari hasil pendeportasian tersebut. Kesimpulan yang didapat dari hasil wawancara dan studi dokumen serta analisa peneliti bahwa tujuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasi yaitu peningkatan kuantitas pendeportasian tidak tercapai walaupun sepanjang tahun 2007 itu jumlahnya relatif banyak namun ternyata yang masuk pun tidak kurang banyaknya. Saran yang diberikan agar ada kajian terhadap kemungkinan penambahan status Rumah Detensi Imigrasi di tambah menjadi cabang Rumah Tahanan Negara sehingga dapat mengakomodir Deteni di luar klasifikasi yang telah ditentukan atau masukan aturan yang mengatur deteni diluar klasifikasi yang telah ditentukan tersebut. Untuk dana atau biaya memang tidak ada jalan lain selain pemerintah memang harus mengusahakan anggaran untuk dana deportasi atau pemulangan, karena memang pada akhirnya prioritas kepentingan tersebut lebih banyak di sisi Pemerintah Indonesianya karena dapat dibayangkan jika Deteni tidak dapat dideportasikan selama 1 (satu) tahun saja, biaya hidup Deteni tersebut yang ditanggung Pemerintah Indonesia jauh lebih besar dari biaya tiket pesawat.

---

The Jakarta Immigration Detention House is one of benchmarks for other Immigration Detention Houses not only because it is located in the capital city but also it covers the most operating area compared to others. However, the existing data indicates that there is an insignificant decline on the number of the detainees held there throughout the year 2007. There is only a slight decline of 33 detainees in that year that the researcher questions the quantity of the deportation. Based on the result of the research and the interview with the sources performing the duty on the field, several hindrances that hamper the success of deportation have been identified, namely the cost and the regulation. The cost factor is indeed one most classic reason, yet the fact remains that both the detention house and the embassies as stakeholders which are responsible in financing the house as determined by the regulation often fail to provide it; as a result, donation must be sought elsewhere. On the other hand, the regulation factor refers to the absence of clear regulation regarding the classification of expatriates who can be either detained or deported. In reality, the Jakarta Detention House whose function is to hold expatriates subjected to Immigration act-which is administrative act in this case- in fact also holds expatriates who are qualified as cannot be deported; and this is surely not accomodated in the regulation. This hindrance directly affects the goal attainment of the Detention House which is to increase the quantity of deportation because the effectiveness level of deportation is determined by the level of the goal attainment in that deportation effort. The conclusion gained from the result of the interview, document study as well as the researcher?s analysis is that the goal set by the head of Jakarta Immigration Detention House, which is to increase the quantity of deportation, was not achieved ; despite the fact that throughout 2007 the number of the deported are quite many, those entering the House are also relatively similar in number. It is recommended that there be an analysis on the possibility of adding (more) status to Imigration Detention House as a branch of State Detention House so that it can accomodate the detainees outside the already determined classification. As for the financing problem, there is actually no other way but for the government to set a budget for deportation and extradition, since at the end the priority is more for the sake of Indonesian government as it is unimaginable if the detainees cannot be deported, let us say, for 1 (one) year alone.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah menentukan pengaruh Motivasi kerja dan Budaya Organisasi terhadap kinerja pegawai pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sebanyak 518 pegawai yang bekerja pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intellectual, dan untuk kepentingan penelitian tersebut di ambil sampel sebanyak 84 responden untuk mengisi kuisioner. Metode analisis menggunakan regresi linier dengan variabel bebas adalah Budaya Organisasi (X1) dan Motivasi Kerja (X2) serta variabel terikat adalah Kinerja Pegawai (Y). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas Budaya Organisasi (X1) dan Motivasi Kerja (X2) terhadap variabel terikat Kinerja Pegawai (Y) pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

---

This research aims at explaining the influence of organization culture and work motivation to the performance of employee at Directorate General of Intellectual Property Rights. Around 518 employees to work at Directorate General of Intellectual Property Rights, and for the research take a sample 84 respondent to fill the questioner. Analysis Method used linier regression which is Organization Culture (X1) and Work Motivation (X2) for the independent variable, and Performance employee (Y) is the dependent variable. This research it shows had significant influence from the independent variable Organization Culture (X1) and Work Motivation (X2) to dependent variable Performance employee(Y) at Directorate General of Intellectual Property Rights.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada sistem penilaian kinerja yang dilakukan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM (BPSDM). Penelitian termasuk penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori tentang sistem, strategi dan penilaian kinerja. Responden penelitian ini terdiri dari 63 orang pegawai dan pejabat yang ada di lingkungan BPSDM. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara, sedangkan analisis dilakukan dengan mengacu pada teori yang digunakan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) BPSDM belum mengimplementasikan sistem penilaian kinerja yang sesuai dengan aspirasi pegawai dan kebutuhan organisasi, dan 2) BPSDM belum memiliki strategi implementasi sistem penilaian kinerja. Hasil penelitian menyarankan bahwa BPSDM perlu menerapkan sistem penilaian kinerja berdasarkan sistem analisisi jabatan, perlu menyusun standar kerja pegawai negeri sipil, perlu mengatur jarak waktu antar tahapan penilaian kinerja yang jelas, perlu menerapkan langkah-langkah perumusan strategi implementasi sistem penilaian kinerja, dan perlu melakukan penelitian lanjutan untuk menguji sistem penilaian kinerja yang telah dibuat.

---

This research focuses on performance appraisal system conducted in the Agency for Human Resources Development of Law and Human Rights (BPSDM). This research is using qualitative and quantitative approaches with descriptive method. This research applies theories on system, strategy and performance appraisal. The respondents of this research consist of employees and officials in BPSDM. Data collection is using questionnaire and interview, while the analysis is referring to theories applied. From the result analysis, it can be concluded that: 1) BPSDM has not implemented the performance appraisal system based on the employee aspiration and organization needs, and 2) BPSDM has not had strategies to implement the performance appraisal system. The results suggest that BPSDM should apply the performance appraisal system based on work analysis system, formulate work standard for civil servants, organize a clear time frame between the stages of performance appraisals, apply the steps of strategy formulations to implement performance appraisal system, and conduct advanced research to evaluate the performance appraisal system made in this research.