Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas bagaimana posisi siswa dalam kerangka pemikiran Freire dan dalam sistem pendidikan nasional. Serta bagaimana keterkaitan posisi siswa dalam konsep filsafat pendidikan Paulo Freire dengan posisi siswa sebagai subjek dalam sistem pendidikan nasional. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis terhadap masalah posisi siswa sebagai subjek. Filsafat pendidikan Freire yang berdasar pada pendidikan kritis sebagai suatu bentuk kritisisme sosial mencoba untuk menciptakan suatu hubungan dialogis antara pendidikan dengan konteks sosial. Berdasarkan hal tersebut, keberpihakan Freire pada siswa sebagai subjek dalam pendidikan formal dimulai dengan menempatkan dialog sebagai aspek utama dalam proses pendidikan. Dialog ini menuntut suatu hubungan yang setara antara guru dan murid, yang dilandasi dengan cinta, kerendahan hati, harapan, kepercayaan, dan sikap kritis. Dialog sebagai bagian fundamental dari struktur pengetahuan harus selalu terbuka bagi subjek-subjek lain dalam proses pengetahuan. Selain itu, pendidikan hadap masalah yang memungkinkan adanya konsientisasi (penyadaran), menempatkan posisi guru setara dengan murid, di mana guru berupaya untuk melibatkan diri dan merangsang daya pemikiran kritis murid secara langsung. Selanjutnya dalam sistem pendidikan nasional, posisi siswa sebagai subjek belum terpenuhi. Beberapa peraturan mengenai pendidikan hanya secara eksplisit menjelaskan posisi siswa sebagai subjek. Hal tersebut diperparah dengan peran guru yang masih dominan dan sentral dalam proses pendidikan. kurikulum yang diberlakukan semenjak pasca kemerdekaan hingga masa orde baru, masih menempatkan siswa sebagai objek dan guru sebagai subjek sentral dalam proses transfer ilmu, baru setelah diberlakukannya UU No 20 tahun 2003 dengan pembentukan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) dan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) siswa mulai diarahkan ke sumber dan subjek belajar. Namun tetap saja, Banyaknya beban belajar dan dominasi guru di dalam kelas semakin menunjukkan bentuk opresi yang dialami siswa di sekolah. Oleh karena itu, perlu diadakan penataan ulang konsep pendidikan nasional yang berorientasi pada kepentingan siswa sebagai subjek, dan perlu adanya peraturan khusus yang mengatur hubungan siswa dan guru yang setara dan posisi siswa sebagai subjek dalam pendidikan, sehingga kelak tidak ada lagi dominasi dan opresi dalam proses pendidikan Indonesia.

---

This bachelor thesis criticized how the position of students defined in Freire's defined in national system of education, also how s frame point and how it'the relation between them. this study is a descriptive analysis of the problem how students posited as subject. Freire' s philosophy of education point of view stands as a critical education system as a kind of social critic that tries to develop a dialogical relation between education and social context. based on that view, freire took side on students'side as subject began by put dialogue as main aspect in educational process.this kind of dialogue demanded a balanced relation between teachers and students that derived from love, generosity, hope, trust, and critical action. dialogue as a fundamental part of the structure has to stay open tp any other subjects on the process. more, education faces problem where any conscientiation enabled, where teachers and students are in even position, also where teachers involving themselves dan stimulating the critical thinking of the students in direct actions. but as can be seen in the national system of education, the students'position as subjects is not yet fulfilled. some of the regulation of the education only explained explicitly about the students'position. worse, the teachers'role still works centrally and dominantly. the basic curricullum since independent era through reformation still placed students as objects where the teachers are the subject. only after the Act no 20 year 2003, with the formation of KBK (curicullum based on competention) and KTSP, the students are directed to a certain source and learning subject. but still, the pressure in learning and teachers'domination still shows the opression for the students in school. by all that reason, the urgency of reordering national education that firmly orienting students'interest as subject and the specific and distinctive regulation that arrange the even relation between students and teachers both as subjects in education so in the future there would be no longer oppresing domination inside it.

Abstrak :
Kurangnya sekolah nasional pada awal tahun 1950-an baik negeri maupun partikelir membuat banyaknya anak-anak WNI terutama mereka yang keturunan Cina belajar pada Sekolah Cina. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi perkembangan anak-anak WNI karena pada sekolah tersebut tidak memakai kebijakan pendidikan nasional (Indonesia) tetapi lebih ke negeri Cina. Lagi-pula unsur politic telah masuk pada sekolah-sekolah tersebut sesuai perubahan di negeri Cina. Walaupun perkembangan ini'mengkhawatirkan namun Pemerintah tidak dapat begitu saja melarang atau menutup sekolah-sekolah tsb, hal yang dapat dilakukan adalah melakukan pengawasan sambil menunggu waktu dan kondisi yang tepat untuk menutup sekolah-sekolah tsb. Untuk mengawasi oleh Kementrian PPK dibentuk UPBA pada pertengahan tahun 1950, yang kemudian diperbaharui dengan khusus untuk mengawasi.Sekolah Cina dibentuk IPA pada akhir tahun 1951. Kemudian Kementrian PPK atas Jawatan Pengajaran pada tahun 1952 mengeluarkan Surat Edaran yang intinya membatasi kebebasan sekolah tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh IPA antara lain adalah menyeleksi buku-buku yang dipakai oleh sekolah tersebut, dan hasilnya sampai tahun 1957 adalah ratusan buku dilarang dipergunakan di sekolah-sekolah tsb_ Ketika negara dalam keadaan darurat perang pada tahun 1957 maka pihak Militer mempunyai alasan yang tepat untuk melarang anak-anak WNI belajar pada Sekolah Cina, namun mereka belum mempunyai alasan yang tepat untuk melarang adanya Sekolah tersebut. Alasan untuk menutup sebagian dari sekolah tersebut muncul ketika pihak Kuo Mintang disinyalir membantu para pemberontak di Sumatera- Maka keluarlah keputusan Penguasa Perang A. Nasution pada pertengahan tahun 1958 yang mencabut semua izin bagi Sekolah Cina Kuo Mintang dan memberi kuasa pada Kementrian PPK untuk menasionalisasi sekolah tsb.