Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada tahapan pra-Pemilu 2024, KPU melakukan transformasi digital melalui Sistem Informasi Partai Politik, atau Sipol. Sipol hadir sebagai alat bantu KPU dalam melakukan proses pendaftaran dan verifikasi partai politik. Penelitian ini secara komprehensif akan menilai perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas dari penerapan Sipol dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik pada Pemilu 2024. Sipol memberikan manfaat dalam mempermudah proses pendaftaran dan verifikasi partai politik. Namun, di sisi lain terdapat permasalahan Sipol dari segi pemenuhan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu. Indikasi dari hal tersebut yaitu kurangnya kontrol masyarakat untuk mendayagunakan Sipol dan kurangnya diskursus antara KPU dengan publik. Penelitian ini menggunakan konsep transparansi dan akuntabilitas, konsep open government data, serta teori keterbukaan data pemerintah dalam mendorong akuntabilitas sebagai kerangka analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa Sipol belum sepenuhnya mewujudkan keterbukaan data pemerintahan karena masih tertutupnya Sipol bagi masyarakat luas. Tertutupnya akses Sipol berpengaruh terhadap lemahnya akuntabilitas data Pemilu di Indonesia. ......In the pre-election stage of 2024, the General Election Commission (KPU) undertook a digital transformation through the implementation of the Political Party Information System (Sipol). Sipol was developed as a tool to aid the KPU in the registration and verification processes of political parties. This research aims to comprehensively evaluate the application of Sipol in the registration and verification processes of political parties during the 2024 Election, focusing on the realization of the principles of transparency and accountability. Sipol offers several benefits in facilitating these processes. However, it also faces challenges in meeting the principles of transparency and accountability in electoral organization. Indications of these challenges include limited public access to Sipol and a lack of dialogue between the KPU and the public. The analytical framework for this research incorporates concepts such as transparency and accountability, open government data, and the theory of government data openness to promote accountability. The research employs a qualitative approach, employing primary data collection techniques through in-depth interviews, along with secondary data from literature studies. The findings of this research reveal that Sipol has not fully achieved government data openness as it remains inaccessible to the broader community. The restricted access to Sipol adversely impacts the limited accountability of election data in Indonesia.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang konsep independensi Komisi Pemilihan Umum dalam pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai bentuk pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Tujuannya adalah untuk mencari pendirian yang benar atas perdebatan mengenai independensi Komisi Pemilihan Umum. Setelah mendapat jawaban tersebut, hasil temuan tersebut dapat menjadi refrensi atas jawaban perdebatan independensi Komisi Pemilihan Umum dalam membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Secara spesifik, pertanyaan besar yang dijawab dalam penelitian ini adalah: apakah independensi Komisi Pemilihan Umum terganggu dengan adanya wajib konsultasi dalam pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum? berdasarkan tinjauan normatif, historis, komparatif dengan teori-teori ketatanegaraan yang terkait, Penulis berkesimpulan bahwa wajib konsultasi Komisi Pemilihan Umum dalam pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak mengganggu Independensi Komisi Pemilihan Umum selama konsultasi tersebut tidak menghambat dan tidak mengikat. ......This paper talks about General Elections Commission independence concept within General Elections Commissions establishment as a part of People Representative Council supervision. The main goal is to search the right stance following the debate of General Elections Commission independence. After the answer emerges, the discovery from the research paper can become reference regarding the answer about General Elections Commissions debate in term of forming General Elections Commission regulations. Specifically, the big question that could be answered from this research is whether General Elections Commission independence disturbed with the consultation obligatory within General Elections Commission regulations establishment? By way of normative, historic, comparative observation that in line of constitutional theory, the writer take a conclusion that General Elections Commission obligatory consultation within General Elections Commission regulations establishment is not disturbing General Elections Commission independence as long the consultation itself is not obstructing and not binding.