Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla pada tahun 2015 di Indonesia menyebabkan kerugian yang berdampak masif. Gambut sebagai ekosistem yang menyimpan cadangan karbon banyak terdegradasi akibat peristiwa ini. Masifnya dampak dari peristiwa ini mendorong Presiden Indonesia untuk mengesahkan Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut yang tertuang dalam PP No.71 Tahun 2014 yang telah disempurnakan dengan PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Presiden juga mengeluarkan Peraturan Presiden No.1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia juga mengeluarkan paket peraturan pemulihan Ekosistem Gambut yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2017, P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017, P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 dan P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017. Akibat dari dikeluarkannya Peraturan Menteri ini adalah terjadinya pembagian zonasi fungsi ekosistem gambut yang juga berdampak pada penanggung jawab usaha. Berdasarkan Peraturan Menteri yang telah dikeluarkan maka timbul kewajiban bagi penanggung jawab usaha maupun pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan kegiatan pemulihan ekosistem gambut baik di lahan konsesi maupun di luar lahan konsesi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif, dan bersifat deskriptif. Regulasi yang mewadahi pemulihan Ekosistem Gambut menyebabkan timbulnya kewajiban bagi penanggung jawab usaha untuk melakukan pemulihan bila terjadi kerusakan dalam kegiatan pemanfaatan ekosistem gambut serta penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus merevisi Rencana Kerja Usaha RKU dan dokumen perencanaan lainnya untuk disesuaikan dengan regulasi-regulasi ini serta dimungkinkannya diberikan lahan pengganti land swap dari Pemerintah untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 40 areal kerjanya terdapat lahan dengan fungsi lindung. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah segera merevisi dan/atau menerbitkan paket kebijakan baru yang mewadahi pengaturan mengenai lahan pengganti land swap untuk menghindari ketidakpastian hukum bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mematuhi paket kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diharapkan dengan dikeluarkannya Peraturan yang mewadahi lahan pengganti land swap maka dapat memberikan kepastian hukum bagi penanggung jawab usaha yang telah mematuhi regulasi-regulasi yang mewadahi pemulihan ekosistem gambut dan telah mengajukan permintaan untuk meminta lahan pengganti land swap.

---

ABSTRACT
Forest and Land Fires Karhutla in 2015 in Indonesia caused massive impact losses. Peat as an ecosystem that stores carbon stocks is degraded by this event. The massive impact of this incident prompted the President of Indonesia to establish the Government Regulation on the Management and Protection of Peat Ecosystems as stipulated in Government Regulation No.71 of 2014 that has been enhanced by PP. 57 of 2016 on the Protection and Management of Peat Ecosystems. The President also issued Presidential Decree No.1 of 2016 on Peat Restoration Agency. The Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia also issued a regulation on the restoration of Peat Ecosystem as stipulated in Ministerial Regulation Number P.14 MENLHK SETJEN KUM.1 2017, P.15 MENLHK SETJEN KUM.1 2 2017, P.16 MENLHK SETJEN KUM.1 2 2017 and P.17 MENLHK SETJEN KUM.1 2 2017. As a result of the issuance of this Ministerial Regulation is the occurrence of zoning of the function of peat ecosystem which also affects the party in charge of the business. Based on the Ministerial Regulation issued, there are some obligations for the responsible party of the business as well as other stakeholders to carry out the recovery activities of the peat ecosystem either in the concession area or outside the concession. The method used in this research is the normative juridical approach, and is descriptive. Regulations that facilitate the restoration of the Peat Ecosystem cause the obligation for the party responsible for the recovery effort in case of damage in the activities of the utilization of the peat ecosystem as well as the party responsible for the business andlor activity should revise the Business Plan RKU and other planning documents to be adjusted to the regulations and it is possible to provide land swap from the Government for the party responsible for the business and or activity which 40 of the working area there is land with the function of the protection. Therefore, it is expected that the Government will immediately revise and or issue a new policy package that accommodates the arrangement of land swaps to avoid legal uncertainty for the party responsible for the business andlor activities that has complied with the policy package of the Ministry of Environment and Forestry. It is expected that with the issuance of a Regulation that accommodates the land swap, it can provide legal certainty for the business responsible person who has complied with regulations that embrace the restoration of peat ecosystem and has made a request to ask for land swap.

Abstrak :
Lahan gambut memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Pengelolaan lahan gambut yang salah dapat menyebabkan kejadian kebakaran lahan terus berulang setiap tahun. Pengelolaan lahan gambut menjadi fokus utama dalam keberlanjutan ekosistem gambut. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun konsep pengelolaan yang komprehensif untuk meminimalkan kebakaran lahan gambut. Metode riset yang digunakan diantaranya observasi lapangan, wawancara, kuisioner, analisis deskriptif untuk menganalisis faktor produksi, peran kelembagaan serta intervensi BRG dalam praktek PLTB. Hasil riset pada demplot hortikultura produksi dipengaruhi oleh kesuburan tanah, pemupukan, luas lahan, jenis tanaman, TMAT, perlakukan lahan. Untuk peran kelembagaan dan intervensi BRG berpengaruh positif terhadap keberhasilan demplot PLTB yang dilakukan oleh petani. Kesimpulan riset menyatakan bahwa keberhasilan demplot PLTB dipengaruhi oleh faktor produksi, peran kelembagaan petani, dan intervensi BRG. ......Peatlands have an important role in maintaining the balance of the ecosystem. Unsuitable peatland management causing peatland fires in every year. Peatland management is the main focus in the sustainability of the peat ecosystem. This study aims to develop a comprehensive management strategy to minimize peatland fires. The research methods use field observations, interviews, questionnaires, descriptive analysis to analyze production factors, institutional roles and interventions BRG on PLTB practice. The results of research on horticultural production demonstration plots shows that it is influenced by soil fertility, fertilization, land area, plant species, TMAT, and land treatment. The institutional role and intervention of BRG have a positive effect on the success of the PLTB demonstration plot carried out by farmers. The conclusion of the research states that the success of the PLTB demonstration plot is influenced by production factors, the role of farmer institutions, and intervention of BRG.

Abstrak :
Kebakaran lahan gambut di Indonesia masih memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi untuk terjadi. Hal ini membuat Badan Restorasi Gambut membuat teknik pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran. Salah satunya adalah dengan memperhatikan penataan air dalam metode rewetting yang bertujuan untuk menjaga dan mengembalikan kelembapan lahan gambut. Metode rewetting ini menjadi dasar dari penerapan teknik canal blocking yang digunakan di beberapa lahan gambut, contohnya pada Kesatuan Hidrologi Gambut Sungai Buluh Besar. Studi kasus ini dilakukan guna menganalisis dampak dari lahan gambut yang mengalami kekeringan dan pengaruh gambut yang menggunakan metode rewetting dalam penyebaran titik api. Lahan gambut yang mengalami defisit air ternyata meningkatkan laju perambatan dari pembakaran membara dan berpotensi meningkatkan sifat hidrofobik yang dimiliki gambut. Hal ini harus dicegah dengan penjagaan tinggi muka air lahan gambut yang tidak boleh berada di bawah 0.4 m dari permukaan gambut sesuai dengan keputusan Kementerian Lingkungan Hidup KLHK No.16 Tahun 2017. Berdasarkan keputusan tersebut, maka Badan Restorasi Gambut bekerjasama dengan masyarakat setempat melakukan pengambilan data terkait penyekatan di KHG Sungai Buluh Besar. Setelah peneliti melakukan pengolahan data yang diambil dari dokumen Rencana Tindakan Tahunan Restorasi Gambut 2018 dan halaman situs sipalaga.brg.co.id, maka didapatkan nilai keandalan penjagaan tinggi muka air di lahan gambut dengan penyekatan adalah sebesar 95.83%. Ini membuat nilai neraca air per tahunnya mengalami surplus dengan asumsi kelebihan volume air di musim hujan ditampung pada kolam penampung. Fluktuasi nilai neraca air yang dihasilkan per tahunnya dikaitkan dengan penemuan hotspot di sekitar lahan gambut tersebut. Dari data data yang didapatkan menunjukkan bahwa semakin banyak neraca air yang dihasilkan maka semakin sedikit jumlah hotspot yang ditemukan.

---

Peatland fires in Indonesia still have a high level of vulnerability to occur. This incident made the Peat Restoration Institution make a fire prevention method. One of that is to pay attention to water arrangement in the rewetting method that aims to maintain and restore peatland moisture. This rewetting method forms the basis of the application of canal blocking technique used in several peatlands, such as in the Buluh Besar Peat Hydrology Unit. This case study was conducted to analyze the impact of peatlands experiencing drought and the effect of peat using rewetting methods in spreading hotspots. Peatlands that experience a water deficit increase the propagation rate of smoldering combustion and have the potential to improve the hydrophobic nature of peat. This fact must be prevented by maintaining the peatland water level that must not be below 0.4 m from peat surface based on the decision of the Ministry of Environment (KLHK) No.16 of 2017. Based on this decision, the Peat Restoration Agency, in collaboration with the local community, collected data related to the canal blocking in KHG Sungai Buluh Besar. After the researchers conducted data processing taken from the 2018 Peatland Restoration Annual Action Plan document and sipalaga.brg.co.id, the reliability value of water level guarding in peatlands with canal blocking is 95.83%. It makes the annual water balance value surplus with the assumption that the excess volume of water in the rainy season is accommodated in the reservoir. Fluctuations in the value of the water balance produced annually are associated with the discovery of hotspots around the peatlands. From the data obtained shows that the more water balance produced, the less number of hotspots found.

Abstrak :
Kebijakan pembatasan pemanfaatan gambut (moratorium) berdampak langsung bagi usaha hutan tanaman. Penelitian dilakukan untuk memperoleh nilai manfaat ekonomi dan lingkungan akibat penerapan kebijakan melalui evaluasi Nilai Ekonomi dengan menggunakan nilai tanah, biaya sosial karbon dan tata air sebagai variabel estimasi. Penerapan kebijakan moratorium menyebabkan potensi manfaat ekonomi yang hilang mencapai Rp 3,08 triliun/tahun, namun moratorium dapat menghindari kerugian lingkungan dari emisi karbon sebesar Rp 68 triliun, manfaat pengelolaan air sebesar Rp 1,5 triliun. Sehingga, kebijakan moratorium memberikan nilai manfaat lingkungan lebih besar daripada manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari pemanfaatan lahan gambut untuk hutan tanaman.

---

The moratorium policy on peatland uses has an impact for plantations forest, this study is conducted the economic and environment benefits from the policy by evaluating the Total Economic Value. Resources rent, social cost of carbon, and water regulation used as estimation variables. The moratorium causes potential economic lost amounted to IDR 3.08 billion/years,but could avoid environmental loss from carbon emissions of IDR 68 billion, benefit of water management amounted of IDR 1.5 billion. The moratorium policy provides positive value in term of environmental benefit greater than the economic benefits that can be obtained from peatland utilization for plantations.

Abstrak :
Pembangunan hutan tanaman industri (HTI) bertujuan untuk meningkatkan produktifitas lahan, menghasilkan devisa, menyerap tenaga kerja dan memenuhi bahan baku industri. Berkembangnya isu perubahan iklim dan emisi karbon menyebabkan pemerintah dihadapkan pada pilihan dilematis apakah melakukan pemanfaatan lahan gambut menjadi HTI atau mempertahankannya sebagai kawasan konservasi. Valuasi ekonomi manfaat ekonomi dan lingkungan pembatasan pemanfaatan lahan gambut untuk HTI digunakan untuk menjawab dilemma tersebut. Dengan menggunakan pendekatan benefit transfer, nilai dan fungsi jasa lingkungan divaluasi. Hasilnya gambut mempunyai nilai lahan Rp 4 juta/ha, mampu menyimpan air 24 rb m3/ha. Namun perubahan penggunaan lahan gambut menjadi HTI menyebabkan emisi senilai Rp 40 juta/ha dan biaya restorasi Rp 14,5 juta/ha. Nilai ekonomi pemanfaatan lahan gambut yang diperoleh sebesar Rp 10,8 T, dan dengan pembatasan pemanfaatan gambut dapat menghindari hilangnya jasa lingkungan (karbon, tata air dan biodiversitas). Kepastian mekanisme dan pasar karbon menjadi tumpuan perolehan nilai jasa lingkungan yang maksimal.

---

Plantation Forest (PF) means to increase land productivity, generate exchange, absorb labor and industrial materials needs. The issue of climate change and carbon emissions caused Government faced a dilemmatic choice: use peatland or maintain it as a conservation area. Economic valuation of economic benefits of the peatland moratorium for PF used to answer the dilemma. By using the benefit transfer approach, the value and function of environmental services are valued. As a result, peat has a land value of IDR 4 million/ha, able to store 24.000 m3 water/ha. The changes in peatland use to PF caused emissions of Rp. 40 million / ha and restoration costs of IDR 14.5 million/ha. The economic value of the PF obtained IDR 10.8 T, and with restrictions on the use of peat can avoid of environmental services loss (carbon, water management and biodiversity). Certainty carbon mechanisms and markets is a cornerstone to obtaining maximum value of environmental services.