Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pada akhir 1980-an di Desa Sagara, Garut, sekitar 1.100 hektar tanah menjadi objek sengketa antara warga Sagara dan Perum Perhutani. Penelitian ini menjelaskan sengketa tersebut menggunakan metode sejarah dan teori aksi kolektif dari Charles Tilly sebagai alat analisis. Peran Agustiana, seorang penggerak FPPMG Forum Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Garut dijelaskan pada tulisan ini sebagai agency yang membantu penyelesaian lewat redistribusi tanah. Penyelesaian sengketa tanah di Sagara berdampak pada perubahan kepemilikan tanah dan perbaikan kondisi sosial-ekonomi di Sagara. Selain itu, kasus tanah Sagara menjadi salah satu pendorong munculnya organisasi tani lokal di Priangan Timur yang berkembang menjadi Serikat Petani Pasundan SPP .

---

ABSTRACT
In the late of 1980s, at Sagara village, Garut West Java, Indonesia , around 1,100 hectare land became the object of dispute between people of Sagara and Perum Perhutani. This research explain about land dispute in Sagara using historical research method. Charles Tilly rsquo s collective action theory used as a tool to analyze the role of Agustiana as one of FPPMG Garut Youths and Students Forum founder as agency for realizing land reform in Sagara. After Sagara land disputes, the land ownership change and the people of Sagara socio economic condition have been improve. Besides, the Sagara land dispute has historical significance for SPP Pasundan Peasant Union establishment as a local peasant movement in East Priangan.

Abstrak :

Artikel ini membahas tentang keberhasilan Serikat Petani Indonesia (SPI) dalam perumusan deklarasi hak asasi petani tahun 2018. Bentuk keberhasilan SPI tersebut dapat dilihat dari disahkannya Deklarasi Hak Asasi Petani dan Orang-Orang yang Bekerja di Pedesaan oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Desember 2018 lalu. Dalam menganalisis hal di atas, digunakan teori integrasi gerakan sosial yang merupakan upaya sintesa dari tiga dimensi/pendekatan yaitu struktur kesempatan politik, struktur mobilisasi sosial, dan pembingkaian kultural. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan perjuangan SPI dalam perumusan deklarasi hak asasi petani tahun 2018  tidak dapat dilepaskan dari berperannya masing-masing dimensi/pendekatan, yang diuraikan dalam teori integrasi gerakan sosial. Hal ini dapat dilihat dari upaya SPI untuk mengampanyekan ide mengenai hak asasi petani, yang sudah dimulai pada tahun 2001 di Indonesia. Dilihat dari struktur kesempatan politik, keberhasilan perumusan Deklarasi Hak Asasi Petani dan Orang-Orang yang Bekerja di Pedesaan  mampu didesakkan tatkala terjadinya perubahan struktur politik di Indonesia. Hal ini berakibat pada mampunya SPI merumuskan Deklarasi Hak Asasi Petani Indonesia pada tahun 2001, yang kelak menjadi dasar bagi Deklarasi Hak Asasi Petani dan Orang-Orang yang Bekerja di Pedesaan. Dilihat dari struktur mobilisasi, keberhasilan SPI dalam melakukan mobilisasi, yakni membentuk aliansi taktik maupun strategis sebagai wadah perjuangan di tingkat internasional, berhasil memasifkan perjuangan agar disahkannya sebuah instrumen mengenai perlindungan hak-hak petani. Sementara itu, kemampuan SPI berjejaring di gerakan petani itnernasional memungkinkan dikonstruksinya isu hak asasi petani, yang sebelumnya isu di tingkat lokal menjadi isu internasional yang dapat diterima secara universal. Hal ini menjadi faktor penguat menjadi disahkannya Deklarasi Hak Asasi Petani dan Orang-Orang yang Bekerja di Pedesaan.

---

This article discusses the success of the Indonesian Peasant Union (SPI) in the formulation of peasant rights declarations in 2018. The success of the SPI can be seen from the adoption of the Declaration of the Rights of Peasants and People Working in Rural Areas by the United Nations Human Rights Council Nation (UN) last December 2018. In analyzing the above, the theory of integration of social movements is used which is an attempt to synthesize three dimensions / approaches namely political opportunity structure, social mobilization structure, and cultural framing. The results of the analysis of this study indicate that the success of the SPI struggle in the formulation of the declaration of peasant rights in 2018 cannot be separated from the role of each dimension / approach, which is described in the theory of social movement integration. This can be seen from the efforts of SPI to campaign for ideas on peasant rights, which had begun in 2001 in Indonesia. The analysisi from the political opportunity structure, the success of the formulation of the Declaration of the Rights of Peasants and People Working in Rural Areas was able to be pushed when there was a change in political structure in Indonesia. This resulted in the SPI being able to formulate the Declaration of Indonesian Peasant Rights in 2001, which later became the basis for the Declaration of the Rights of Peasant and People Working in the Rural Areas. From the structural mobilization analysis, the success of SPI in mobilizing, namely forming a tactic and strategic alliance as a forum for struggle at the international level, succeeded in ensuring the struggle for the passage of an instrument regarding the protection of farmers rights. Meanwhile, SPIs ability to network in the international peasant movement has enabled the construction of peasant rights issues, which previously issues at the local level became an international issue that could be universally accepted. This has become a reinforcing factor to the ratification of the Declaration of the Rights of Peasants and People Working in the Countryside.

Abstrak :
AbSTRAK. Condet atau yang dulu dikenal dengan sebutan Tanjong Oost merupakan suatu daerah yang letaknya di wilayah Kecamatan Kramat Jati sekarang. Sewaktu terjadi kerusuhan petani, Condet bernaung di Kewedanaan Pasar Rebo, Kabupaten Meester Cornelis, Keresidenan Batavia. Kawasan ini berstatus tanah partikelir, sejak ja an VOC, tepatnya sekitar tahun l770-an, tanah ini dikuasai oleh keluarga Ament. Oleh karena adanya eksploitasi tuan tanah tersebut secara berlebihan, maka para penduduknya menjadi resah, benci dan merasa dendam. Keresahan itu semakin bertambah oleh adanya pihak-_pihak luar masyarakat Condet yang ikut mematangkan suasana kebencian terhadap tuan tanah. Dengan sendirinya bentrokan tidak dapat dihindari lagi antara penduduk Condet yang dipimpin oleh Entong Gendut berhadapan tuan tanah yang didukung oleh aparat keamanan pemerintah Hindia Belanda yang terdiri dari barisan polisi dan tentara. Akhirnya dalam bentrokan pihak penduduk Condet dapat ditumpas dengan jatuhnya beberapa korban antara lain Entong Gendut mati tertembak. Peristiwa itu terjadi pada bulan April 1916.

Abstrak :
Dalam dua dasa warsa pertama abad ke-20, golambang radikalisme membersihkan corak dalam pergerakan partai-partai politik di Hindia Belanda. Dua kekuatan yang dominan dan berpengaruh ketika itu adalah Serikat Islam dan Partai Komunis Indonesia (PK1). Dalam merekrut anggotanya, PKI rrnggunakan strategi Block Withia ke dalam tubuh SI yang menyebabkan perpecahan di kubu SI yang kemudian menetapkan disiplin partai tahun 1523. Dampaknva adalah SI-merah tersingkir keanggotaannya dari Sl dan berafiliasi dengan PKI yang dalam porkembangan selaniutnya menjadi Sarekat Rakyat, sebagai organisasi massa utama PKI untuk menandingi Sl yang masih loyal dengan ideologi lslamya. Sebagai organisasi massa di bawah naungan Sarekat Rakyat mulai menanamkan pengaruhnya ke daerah-daerah pedesaan melalui agitasi dan propaganda serta cara-cara yang tidak konvensional. Karena memasukkan unsur Islam. Propagandis-Propagandis SR mamadukan antara Marxisme dan islam yang dinilai sejalan. Proses; ini yang dikenal dengan konvergensi yang kiranya dapat merekrut anggota dalam jumlah yang sukup banyak di daerah Tegal. Dalam bulan Januari 1926, Jumlah anggota SR sekitar 3.500 orang. Jumlah yang cukup besar untuk ukuran partai cabang, yang umumnya tersebar di daerah Tegal bagian selatan Dalam tahun 1923, VSTP (Vereniging van Spoor en Tramweg Personel atau Serikat Buruh Angkatan Darat, Kereta Api dan Trem) melancarkan aksi pemogokan yang berakibat penekanan terhadap gerakan-gerakan politik oleh Pemerintah, khususnya gerakan revolusioner PKI dan ormas-ormasnya. Aktivitas partai politik dibatasi, rapat-rapat dilarang, tokoh-tokoh sentral ditahan. Hal ini menyebabkan laju pertumbuhan SR ikut terhambat. Dengan kemampuan agitasinya, SR mendorong petani untuk melakukan aksi protes terhadap pemberlakuan peraturan-peraturan pemerintah yang dirasakan cukup memberatkan kaum tani. Kondisi sosial ekonomi petani yang buruk di Jawa pada umumnya, dan daerah Tegal khususnya, diangkat sebagai isyu yang paling tepat oleh Sarekat Rakyat. Adanya beban pajak, wajib kerja dan dominasi pabrik gula dianggap sebagai penyebab utama timbulnya keresahan di kalangan petani. Di sinilah Sarekat Rakyat manfaatkan kondisi yang dialami petani deagan menghasut mereka untuk berontak dengan cara memprotes dan menentang peraturan-peraturan yang memberatkan petani. Isyu pembebasan pajak bagi petani dan pengambil-alihan tanah--tanah garapan petani dari pabrik gula, terus diangkat oleh pemimpin-pemimpin SR agar petani mau bergabung dengannya untuk menjalankan aksi-aksi yang telah direncanakan Protes terhadap beban pajak dan mogok tidak mau melaksanakan kewajiban denda merupakan awal retorika pemberontakan karangcegak 1926, yang disusul dengan perlawanan terhadap polisi patroli dan penyerbuan-penyerbuan ke pabri gula, yang berlangsung salami 10 (sepuluh) hari mulai 24 Fehruari sampai 4 Maret 1926. Dengan bantuan polisi dari Semarang, Kudus dan Sukabumi, pemberontakan Karangcegak dapat ditumpas pada akhir Maret 1926. Dampaknya adalah penangkapan dan penahanan tokoh-tokoh pemberontakan dipenjarakan di Tegal, Pekalongan, Glodok (Jakarta) dan Cipinang (Jakarta), serta ada yang dibuang ke Boven Digul. Daerah Karangcegak dinyatakan sebagai daerah rawan yang setiap malam harus diadakan tugas ronda bagi penduduk, tidak terkecuali bagi wanita, karena jumlah peronda laki-laki berkurang. Sebagian besar ditawan karena teriibat dalam pemberontakan. Gejala akhir dari keadaan i.ni adalah munculnya sentimen anti-Sarekat Rakyat di kaiangan penduduk karena SR tidak dapat berbuat banyak untuk mencegah diberlakukannya ketentuan ronda bagi wanita.

Abstrak :
Tulisan ini merupakan studi pendahuluan mengenai pemberontakan yang terjadi di Tegal pada tanggal 28 Okto_ber 1864, yang merupakan periode di mama di Jawa terjadi perubahan besar, yaitu mundurnya lembaga pemerintahan tradisional akibat semakin intensif campur tangan pemerin_tahan kolonial. disamping itu, munculnya perkebunan-per_kebunan besar yang dikelola pemerintah kolonial, menimbul_kan terjadinya perubahan struktur agraris pada masyarakat petani di kabupaten Tegal. Sebelum membicarakan lebih.ja_uh masalah ini dan sebelum membicarakan alasan pemilihan judul dari skripsi ini, penulis ingin terlebih dahulu membicarakan batasan istilah yang digunakan dalam judul skrip_si ini. Ada dua istilah yang harus dijelaskan pergertiannya dalam judul skripsi ini. Pertama adalah pengertian tentang istilah pemberontakan. Mengapa penulis menggunakan istilah pemberontakan, bukan kerusuhan (onlusten), atau brandal (deugniet, muiter) sebagaimana yang terdapat dalam sumber-_sumber arsip yang dipakai dalam penelitian.