Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkembangan aplikasi pembayaran digital di Indonesia yang pesat membuat persaingan semakin ketat. DANA dan LinkAja adalah aplikasi pembayaran digital yang memiliki layanan yang serupa. Jumlah pengguna aktif dan pengguna baru LinkAja lebih sedikit dibandingkan DANA. Ulasan pengguna dari Twitter digunakan untuk mengetahui permasalahan yang ada pada layanan aplikasi pembayaran digital dan diolah menggunakan pendekatan text mining berupa analisis sentimen untuk mengetahui sentimen dari ulasan yang diberikan pengguna. Kedua aplikasi pembayaran digital memiliki sentimen negatif yang lebih banyak dari sentimen positif, yang berarti mayoritas pengguna belum puas dengan layanan yang diberikan. Mayoritas dimensi yang didapatkan dari klasifikasi untuk DANA adalah responsiveness, sedangkan untuk LinkAja adalah reliability. Secara keseluruhan pengguna LinkAja lebih banyak yang puas dibandingkan dengan DANA. Menyelesaikan seluruh keluhan pengguna dengan baik diharapkan akan meningkatkan jumlah ulasan positif LinkAja yang mengarah pada peningkatan pengguna aktif dan pengguna baru. Dengan menyelesaikan masalah yang diperoleh dari Twitter tersebut, maka akan memberikan tambahan pendapatan untuk LinkAja sebanyak 559,4 juta rupiah/tahun. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan terhadapa layanan yang diberikan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna agar pengguna terus menggunakan LinkAja, menarik pegguna baru dan meningkatkan pendapatan. ......The rapid development of digital payment applications in Indonesia makes competition tighter. DANA and LinkAja are mobile payment applications that have similar services. The number of active and new users of LinkAja is less than that of DANA. User reviews from Twitter are used to find out the problems that exist in mobile payment application services and are processed using a text mining approach in the form of sentiment analysis to find out the sentiments of user reviews. Both mobile payment applications have more negative sentiment than positive sentiment, which means most users are not satisfied with the services provided. The most dimensions obtained from the classification for DANA are responsiveness, while for LinkAja is reliability. Overall, LinkAja users are more satisfied than DANA. Resolving all user complaints properly is expected to increase the number of positive reviews of LinkAja that lead to an increase in active users and new users. By resolving the problem obtained from Twitter, it will provide additional income for LinkAja as much as 559,4 million rupiah/year. The results of this study can be used as an evaluation and improvement of the services provided to increase customer satisfaction so that users continue to use LinkAja, attract new users and increase revenue.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisa dampak perubahan tarif bunga penagihan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penulis memanfaatkan peristiwa perubahan tarif dari tarif sebesar 2 persen per bulan menjadi tarif sekitar 0,50 persen per bulan sejak 2 November 2020, untuk masuk ke dalam desain regresi diskontinuitas menggunakan data tunggakan pajak. Teori ekonomi klasik memprediksi bahwa penalti yang rendah cenderung menimbulkan perilaku tidak patuh. Namun, hasil studi ini menunjukkan bahwa perubahan tarif bunga penagihan berpengaruh positif signifikan terhadap respon pembayaran, tetapi tidak berpengaruh pada jumlah pengurangan/penghapusan sanksi administrasi. Hal ini memberi kesimpulan bahwa kepatuhan pajak tidak selalu linier dengan tarif penalti yang tinggi. ......This study estimates the impact of changes in late payment penalties determined by the Minister of Finance. The author exploited a rate change event from 2 per cent per month to about 0.50 per cent per month since November 2, 2020, to enter into the discontinuity regression design using tax delinquencies data. Classical economic theory predicts that low penalties lead to disobedient behaviour. However, the results of this study indicate that changes in late payment penalties have a significant positive effect on payment response but do not affect the number of reduction/write-off penalties. This study concludes that tax compliance is not always linear with high penalty rates.

Abstrak :
Sistem pembayaran yang kokoh dan andal menjadi salah satu sistem terpenting di era digitalisasi, terutama di masa pandemi COVID-19. Sebagai bagian dari Critical Infrastructure Information (CII), diperlukan strategi untuk melindungi sistem pembayaran untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul. Namun sepengetahuan penulis, di Indonesia, tidak ada referensi yang menggambarkan interdependensi sektor Critical Infrastructure Information (CII), terutama pada sistem pembayaran yang dapat digunakan sebagai masukan dalam pembuatan strategi untuk mengurangi risiko pada semua sektor CII yang mempengaruhi sistem pembayaran. Penelitian ini menggunakan metode Fuzzy-based DEMATEL ANP (FDANP) berdasarkan perspektif multi-expert terhadap pengaruh antar sektor untuk mengidentifikasi interdependensi dan prioritas sektor CII dengan studi kasus pada sistem pembayaran. Kontribusi penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang interdependensi dan prioritas sektor CII. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor teknologi informasi dan komunikasi, sektor energi dan sumber daya mineral, dan sektor keuangan merupakan tiga sektor prioritas yang paling banyak mempengaruhi sektor CII lainnya. Sehingga ketiga sektor tersebut harus mendapat perhatian lebih karena berdampak pada banyak sektor ......The sturdy and reliable payment system is one of the most important systems in the digitalization era, especially in the pandemic COVID-19 period. As part of Critical Infrastructure Information (CII), a strategy to protect the payment system is needed to reduce risks that may arise. But the author's best knowledge, in Indonesia, no reference describes the interdependency of the CII sector that could be used as input on strategy making for reducing the risk on all CII sectors which are influencing the payment system. This research uses the Fuzzy-based DANP (FDANP) Framework based on a multi-expert perspective on inter-sector influences to identify the interdependency and priority of the CII sector with a case study on the payment system. The contribution of this research is to provide information about the interdependency and priority of the CII sector. The results of this study indicate that the information and communication technology sector, the energy and mineral resources sector, and the financial sector are the three priority sectors that have the most influence on other CII sectors. So that these three sectors should receive more attention because they have an impact on many sectors

Abstrak :
Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kemajuan teknologi merupakan dampak dari adanya perkembangan zaman serta kebutuhan untuk mengatasi dan beradaptasi dengan perubahan demi perubahan. Salah satu kemajuan teknologi yang secara kasat mata dan dapat dirasakan keberadaannya adalah dalam bidang financial technology atau fintech. Masyarakat yang mulai familiar dengan penggunaan internet dipermudah dengan layanan dalam bentuk aplikasi dompet elektronik yang ditawarkan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (“PJSP”) yang dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti handphone dan/atau komputer. Dalam penggunaan aplikasi tersebut tentu timbul hak dan kewajiban antara masyarakat sebagai pengguna aplikasi dengan PJSP yang bersangkutan. Hubungan hukum ini dilandasi dengan perjanjian pengguna (user agreement). Dalam perjanjian pengguna juga ditetapkan klausula batasan tanggung jawab apabila pengguna yang bersangkutan melakukan pelanggaran sejumlah ketentuan, baik ketentuan penggunaan Aplikasi atau yang lazim disebut sebagai “Syarat dan Ketentuan, maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PJSP membatasi ranah pertanggung jawaban PJSP manakala Pengguna melakukan perbuatan melawan hukum, mengingat aplikasi dompet elektronik sering pula menjadi sarana penyelahgunaan. Artikel ini bertujuan memberikan analisis mengenai hubungan hukum antara pengguna dan PJSP serta keberlakuan klausula batasan tanggung jawab dalam perjanjian pengguna dalam hal terdapat kondisi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum yang justru merupakan pengguna lain yang tidak bertanggung jawab berdasarkan KUH Perdata, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. ......The times and technological advances are two things that are interrelated and cannot be separated. Technological progress is the impact of the times and the need of change and to adapt to changes. One of the technological advances that are visible and can be felt is the field of financial technology or fintech. People who are starting to become familiar with internet usage are facilitated by services in the form of an electronic wallet app provided by Payment System Service Providers (“PJSP”) which can be accessed via electronic devices such as handphones and/or computers. In using the app, of course the rights and obligations arise between the user and the PJSP. This legal relationship is based on a user agreement. In the user agreement, a clause on the limitation of liability (exoneration) is also stipulated if the user concerned violates a number of provisions, both the terms of use of the Application, or what is commonly referred to as "Terms and Conditions, as well as the provisions of applicable laws and regulations. PJSP limits the its liability when a User commits an act against the law 9unlawful acts), considering that the electronic wallet application is often to be misused. This article aims to provide an analysis of the legal relationship between the user and the PJSP as well as the enforceability of the limitation of liability (exoneration) clause in the user agreement in the event that there are conditions for unlawful acts committed by individuals who are otherwise irresponsible users under the Indonesian Civil Code, Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended by Law no. 19 of 2016, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and other related laws and regulations.

Abstrak :
Kegagalan sistem pembayaran pada kasus wirecard terjadi akibat lemahnya pengaturan dan pengawasan terhadap Penyelenggara Fintech Sistem Pembayaran di Jerman. Sebagai penyelenggara fintech sistem pembayaran, yang tidak diawasi oleh Otoritas, Wirecard AG dapat menawarkan produk, layanan, teknologi maupun model bisnis mereka kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). yang memegang peranan penting dalam proses pembayaran. Kegagalan sistem pembayaran dapat terjadi, jika Wirecard berhenti menyediakan layanan teknologinya ke banyak PJSP yang menjadi mitra kerjasamanya. Untuk itu, penelitian ini mencoba meninjau pengaturan dan pengawasan penyelenggara fintech sistem pembayaran di Jerman dan di Indonesia, bagaimana otoritas mengklasifikasikan penyelenggara fintech dalam regulasi sistem pembayaran di negaranya, apakah termasuk sebagai PJSP yang perlu diawasi ataukah hanya sebagai Penyelenggara Penunjang. Selain itu, apakah peraturan dan sistem pengawasan yang ada di Indonesia sudah cukup efektif memitigasi risiko kegagalan pada sistem pembayaran. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan perizinan penyelenggara fintech sistem pembayaran di Indonesia lebih baik dibandingkan Jerman, karena sudah memiliki regulasi khusus yang mengatur perizinan dan mengawasi penyelenggara fintech, namun demikian ketentuan terkait penyelenggara sistem pembayaran di Indonesia masih tersebar dibanyak peraturan, sehingga disarankan untuk melakukan peyederhanaan peraturan dengan metode omnibus law. Adapun pengaturan dan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia sudah cukup efektif untuk memitigasi risiko kegagalan sistem pembayaran, namun kurang efektif dalam memproses perizinan yang berupa persetujuan pengembangan kegiatan, produk dan aktivitas baru jasa sistem pembayaran serta kerjasama dengan pihak lain. Untuk itu perlu dilakukan perubahan ketentuan, dimana persetujuan kerjasama dan pengembangan produk serta aktivitas baru yang bersifat sederhana dan tidak berisiko cukup dikenakan wajib lapor serta ditentukan batas waktu pemberian hasil keputusan. ......The failure of the payment system in the wirecard case occurred due to weak regulation and supervision of the fintech payment system companies in Germany. As a fintech payment system provider, which is not supervised by the Authority, Wirecard AG can offer their products, services, technology and business models to Payment System Service Providers. (PJSP). which plays an important role in the payment process. Payment system failures can occur, if Wirecard stops providing its technology services to the many PJSPs that are its partners. For this reason, this research tries to review the regulation and supervision of the fintech payment system providers in Germany and in Indonesia, how the authorities classify fintech providers in their payment system regulations, whether they are entered as PJSPs that need to be closely monitored or only as supporting providers. In addition, this study will analyze whether the existing regulations and supervisory systems in Indonesia are sufficiently effective in mitigating the risk of the payment system failure. This research uses normative legal research, with a statutory approach and a comparative approach. The results of the analysis show that the regulations for fintech payment system providers in Indonesia are better than Germany, because it already has special regulations that regulate licensing and supervise fintech providers. however, the provisions related to payment system operators in Indonesia are still scattered in many regulations, so it is advisable to simplify regulations using the omnibus law method. The regulation and supervision carried out by Bank Indonesia was effective enough to mitigate the risk of payment system failures, however, it was not effective enought in processing approvals for developing new payment system activities, products and services as well as collaborating with other parties. For this reason, it is necessary to change the provisions, in which cooperation agreements and product development as well as new activities that are simple and not sufficiently risky are subject to a mandatory report and a deadline for the issuance of the decision results.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk melihat pengaruh inovasi sistem pembayaran terhadap permintaan uang di Indonesia. Dalam penelitian ini, inovasi sistem pembayaran direpresentasikan oleh perkembangan instrumen pembayaran retail yang secara luas dikeluarkan oleh perbankan seperti Automated Teller Machines (ATM, Kartu Debet, Kartu Kredit, Transaksi Kliring, dan Transaksi RTGS). Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Vector Error-Correction Model untuk melihat hubungan permintaan uang dengan inovasi sistem pembayaran, gross domestik produk, inflasi, dan tingkat suku bunga. Selain itu, dilakukan juga bagaimana respon permintaan uang terhadap adanya shock akibat inovasi sistem pembayaran melalui fungsi impulse response. Dari hasil studi diperoleh bahwa inovasi sistem pembayaran memiliki hubungan jangka panjang dengan permintaan uang. The thesis is devoted to investigation impact of Payment System innovations to the money demand in Indonesia. In the study, Payment System innovations are presented in the development of the certain financial products and instruments widely used in retail and wholesale banking activity (e.g., automated teller machines, credit cards, debit cards, , automated clearing houses, and wire transfers). Vector error-correction model is applied in order to study the relationship between payment system innovations, nominal interest rate, expected inflation, and real money balances in accordance with the theoretical concepts, as well as to investigate the response of money demand to payment system innovations shock by means of the impulse response function. Robustness check indicates an existence and significance of the payment system innovations? impact on the demand for money in Innovation. While payment system innovations have relationship with the demand for real money balances in the long run.

Abstrak :
Bank Indonesia menerapkan kebijakan di bidang sistem pembayaran yang dikenal dengan Gerbang Pembayaran Nasional. Kebijakan yang bertujuan sebagai tulang punggung transaksi pembayaran domestik ini akan menciptakan interkoneksi dan interoperabilitas instrumen dan kanal pembayaran sehingga akan menambah efisiensi dalam sistem pembayaran di Indonesia. Gerbang Pembayaran Nasional sebagai suatu sistem pembayaran pastinya juga memiliki risiko-risiko yang perlu ditinjau dan diminimalisir. Oleh sebab itu perlu diketahui risiko apa saja yang ada dalam implementasi kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum dengan bentuk yuridis normatif yaitu dengan menekankan pada penggunaan norma-norma hukum tertulis yang didukung dengan studi pustaka dan wawancara narasumber. Hasil dari penelitian ini memberikan catatan bagi penyelenggara kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional yang dapat dijadikan masukkan kedepannya untuk menjadikan Gerbang Pembayaran Nasional dapat dipercaya dan semakin berkembang.

---

Bank Indonesia applied their policy on payment system called Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). This policy will be the backbone of indonesia domestic payment network which can provide interconnection and interoperability between payment instruments and channels. This policy also can create efficiency in indonesias domestic payment system. In this study, legal research methods are used with a normative juridical form, namely by emphasizing the use of written legal norms that are supported by literature studies and interview interviews. Gerbang Pembayaran Nasional as a payment system must have several risks that needs to be manage and mitigate. Before the risk can be manage, first it needs to be analyze, in order to analyze the risk researcher needs to find a problems regarding the implementation of National Payment Gateway. Therefore on this research, the writer will be mentioning about how the implementation of Gerbang Pembayaran Nasional affect user and merchant. Also through the risk analyze, this research will provide solution and recommendation about the Implementation of National Payment Gateway.

Abstrak :
ABSTRAK
Uang Elektronik merupakan salah satu solusi yang tepat untuk dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran di masyarakat. Seiring berjalannya waktu, uang elektronik terus berkembang dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di perkotaan besar sebagai cara untuk melakukan pembayaran baik dalam berbagai lini transaksi di masyarakat seperti pada pembelanjaan ritel, pembayaran transportasi, transfer dana dan sebagainya. Sebagai salah satu alat pembayaran modern, uang elektronik juga berpeluang untuk dijadikan sebagai sarana pencucian uang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab seperti layaknya alat pembayaran lainnya. Untuk itu, skripsi ini akan membahas mengenai penerapan prinsip mengenal pengguna jasa pada yang uang elektronik pada Produk X yang merupakan salah satu upaya pencegahan uang elektronik digunakan sebagai sarana pencucian uang tersebut. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa PT Y Tbk selaku penerbit dari Produk Uang Elektronik X dalam hal ini telah berusaha untuk melaksanakan prinsip mengenal jasa uang elektronik dengan baik namun masih ditemukan beberapa ketentuan dalam PBI Uang Elektronik dan PBI APU PPT LSB yang belum dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, penulis menyarankan agar PT Y Tbk selaku penerbit dari Produk Uang Elektronik X harus menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa uang elektronik dengan baik khususnya sesuai dengan yang diatur pada PBI Uang Elektronik dan PBI APU PPT LSB.

---

ABSTRACT Electronic money is one of right solution to maintain the continuity of payment method in society. Right now, electronic money keep on growing and being used by Indonesian society especially those who live in big cities as a payment method in many activities such as retail trade, transportation, money transfers and etc. Despite being one of the modern payment methods, electronic money can also be used as money laundering practice by irresponsible people, just like any other payment methods. This thesis explains about the analysis of application of ldquo Know Your Customer rdquo principle for electronic money user on Product X as one of many other ways to prevent electronic money being used in money laundering practice. This thesis is a library research which delivers descriptive research typology. This thesis concludes that PT Y as the issuer of Electronic Money X product has tried its best to apply the ldquo Know Your Customer rdquo principle for electronic money users, nevertheless there are some rules in PBI Uang Elektronik and PBI APU PPT LSB that has not been properly implemented. Therefore, the author suggests that PT Y as the issuer of Electronic Money X product have to implement the Know Your Customer principle as regulated on PBI Uang Elektronik and PBI APU PPT LSB properly.