Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak inovasi sistem pembayaran atau sistem pembayaran non-tunai terhadap stabilitas sistem keuangan di ASEAN-4 selama periode 2010-2018. Studi ini menggunakan variabel inovasi sistem pembayaran baik yang bernilai kecil, yaitu kartu debet, kartu kredit, dan uang elektronik, maupun yang bernilai besar, yaitu RTGS. Stabilitas sistem keuangan diukur dengan menghitung indeks komposit yang mencerminkan risiko lembaga keuangan, yaitu perbankan, pasar saham, dan obligasi. Hasil estimasi menggunakan GMM menunjukkan pertumbuhan nilai transaksi kartu debet, kartu kredit, dan RTGS berdampak signifikan dan negatif terhadap indeks stabilitas sistem keuangan. Artinya, meningkatnya pertumbuhan nilai transaksi kartu debet, kartu kredit, dan RTGS diduga akan menurunkan risiko pada sistem keuangan.

---

This study aims to examine relationship between innovation in payment system to financial stability in ASEAN-4, from 2010-2018. This study using retail (debit card, credit card, and electronic money) and large value payment system (RTGS) as proxy of payment system innovation. Financial system stability is measured by calculating a composite index that reflects the risk of banks, the stock market, and bonds. Estimation result using GMM shows that the growth of debit card, credit card, electronic money, and RTGS transaction values has a significant and negative impact on the financial system stability index. It indicates that payment system innovation promotes financial stability.

Abstrak :
Balai Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI) yang beralamat di Jl. Letjen S. Parman Grogol Jakarta Barat adalah suatu lembaga pendidikan dan pelatihan yang berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan berada di bawah naungan Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) Departemen Perindustrian dan Perdagangan. PPEI menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Koperasi dalam upaya melakukan ekspor. Sebagai organisasi yang menyediakan jasa pendidikan/pelatihan bagi masyarakat unium, PPEI telah merancang berbagai topik pelatihan. Topik-topik pelatihan yang diselenggarakan PPEI dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu: Perdagangan Ekspor, Pengawasan Mutu, Pameran Dagang, dan Bahasa Niaga. Dari 4 kelompok pelatihan tersebut, hanya kelompok Perdagangan Ekspor yang menunjukkan kinerja yang baik dari tahun ke tahun. Kinerja organisasi sangat ditentukan oleh kinerja karyawan. Kinerja karyawan berkaitan erat dengan kompensasi yang diterima oleh karyawan yang bersangkutan. Dalam tesis ini dilakukan penelitian tentang Kompensasi di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia. Ada dua permasalah yang ingin dijawab data penelitian ini, yaitu: l) Bagaimana kompensasi di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia ?, dan 2) Bagaimana persepsi karyawan terhadap kompensasi di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia ?. Sedang tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 1) Menjelaskan kompensasi di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia, dan 2) Menjelaskan persepsi karyawan terhadap kompensasi di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia. Menurut Gibson et at. (1995:30), bahwa pemberian kompensasi kepada karyawan ditentukan oleh hasil evaluasi prestasi kerja karyawan tersebut. Prestasi kerja karyawan ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu: motivasi, pengalaman, serta kemampuan dan keterampilan. Motivasi karyawan itu sendiri dipengaruhi oleh kepuasan atau persepsi karyawan tentang kompensasi. Persepsi karyawan terhadap kompensasi dapat diuraikan menjadi persepsi terhadap kompensasi finansial, kompensasi non finansial, keadilan internal, dan keadilan eksternal.

Abstrak :
Sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat panting dalam mengembangkan dan mencapai sasaran perusahaan. Keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas dapat menjadi bumerang bagi perusahaan jika tidak disertai dengan perencanaan dan pengendalian sumber daya manusia itu sendiri. Untuk mempertahankan karyawan yang berkualitas, perusahaan harus mampu menciptakan kondisi keseimbangan antara pencapaian tujuan perusahaan dan pencapaian tujuan individu karyawan-karyawannya dimana salah satu tujuan karyawan bekerja adalah tercapainya kepuasan dalam bekerja. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut adalah memberikan kompensasi yang menarik yang dapat memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Milkovich (2002:15) mengatakan bahwa strategi kompensasi perusahaan harus mencakup empat komponen utama yaitu: internal alignment, external competitiveness, employee contribution and administration. Sistem kompensasi yang baik adalah yang dapat memenuhi keadilan internal dan eksternal. Mangkuprawira (2003:203) mengutip pendapat Davis dan Werther (1996) yang mengatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan point system lebih banyak digunakan daripada metode lainnya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sistem penggajian yang berlaku di Bank Bukopin dan hubungan antara kompensasi dengan tingkat kepuasan karyawan serta memformulasikan sistem penggajian berdasarkan nilai pekerjaan yang mencerminkan keadilan internal dan eksternal. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan secara langsung pada obyek penelitian, penyebaran kuesioner dan wawancara dengan pemegang jabatan dan Urusan Sumber Daya Manusia. Data sekunder diperoleh dan Urusan Sumber Daya Manusia. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Pusat Operasional Bank Bukopin, ditemukan sebesar 68,3% responder merasakan gaji pokok yang diterima dari Bank Bukopin belum memenuhi keinginan karyawan. Walaupun karyawan belum puas dengan gaji pokok, namun hal ini tidak berpengaruh kepada tingkat kepuasan kerja karyawan karena faktor-faktor kepuasan kerja lainnya yang diteliti dirasakan karyawan sudah cukup baik. Untuk keperluan pembuatan rancangan sistem penggajian dengan menggunakan metode point system, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 87,20% responden menyatakan sangat setuju apabila dalam pembuatan rancangan sistem penggajian mempertimbangkan beratringannya pekerjaan. Dalam pengkajian sistem penggajian menggunakan metode point system, dilakukan tahapan-tahapan analisis sebagai berikut: pelaksanaan evaluasi jabatan dengan menggunakan metode point system, penetapan struktur penggajian tanpa dan dengan penggolongan dengan menggunakan konsep Hay. Penetapan point tertinggi 1300 menggunakan acuan yang dilakukan Konsultan Hay dalam melakukan survey gaji. Hasil analisis evaluasi jabatan yang telah dilakukan terhadap 30 jabatan di Kantor Pusat Operasional diperoleh hasil job point tertinggi = 1146 dan job point terendah = 172. Hasil pengolahan data diperoleh persamaan garis regresi Y = 8.026 X + 252.704, dimana Y = mid point dan X = job point. Gaji dasar ditetapkan 60% dari mid point, sedangkan gaji puncak sebesar 140% dari mid point. Dalam melakukan pengkajian terhadap daya saing pada pasar tenaga kerja, dibuat rancangan struktur penggajian berdasarkan market Q1, Q3, MD dan AV. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan metode cornpa-ratio yaitu membandingkan gaji pokok yang berlaku saat ini dengan basil survey penggajian yang telah dilakukan konsultan Hay pada tahun 2003. Hasil analisis berdasarkan market Q1 menunjukkan bahwa kondisi gaji pokok yang berlaku saat ini di Bank Bukopin masih cukup kompetitif, sedangkan berdasarkan analisis market Q3, MD dan AV kondisi gaji pokok yang berlaku saat ini masih belum kompetitif. Dari hasil analisis data yang diperoleh, saran dari peneliti adalah pertama, faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketidakpuasan karyawan perlu dilakukan penelitian dan kajian yang lebih mendalam oleh Bank Bukopin. Hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Manajemen Bank Bukopin didalam menetapkan kebijakan perusahaan di bidang sumber daya manusia. Kedua, Bank Bukopin perlu mengkaji pembuatan sistem penggajian dengan menggunakan metode point system melalui proses evaluasi jabatanlpekerjaan untuk memenuhi keadilan secara internal. Ketiga, hasil survey penggajian yang diikuti secara rutin oleh Bank Bukopin, hendaknya digunakan sebagai acuan bagi Bank Bukopin untuk melakukan evaluasi terhadap sistem penggajian yang ada agar dapat memenuhi keadilan eksternal. Dengan dibuatnya struktur penggajian berdasarkan job values dengan menggunakan metode point system, maka Bank Bukopin akan lebih mudah melakukan evaluasi terhadap struktur penggajian yang ada agar dapat bersaing dengan bank-bank lainnya.

Abstrak :
Pesatnya perkembangan teknologi telekomunikasi selular di Indonesia, membuat persaingan antara perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi selular semakin ketat sehingga industri telekomunikasi menjadi sangat menarik untuk diamati. Dorongan kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan jasa telekomunikasi yang berkualitas semakin mendesak perusahaan penyedia jasa telekomunikasi selular untuk selalu berusaha memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi kepada pelanggan. Diantara persaingan pasar yang semakin memanas, PT. XYZ sebagai senior di bidang telekomunikasi selular harus mampu bersaing dengan mempertajam misi perusahaan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan pengguna jasanya. Pangsa pasar yang saat ini sudah dikuasai tentu harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Untuk dapat mencapai hal tersebut, perusahaan harus mampu meningkatkan kinerja karyawan untuk mencapai performa perusahaan yang lebih baik. Sebagai perusahaan besar, PT. XYZ tentu akan menuntut kompetensi para karyawannya sehingga dapat tercipta performa perusahaan yang baik Dalam usaha mencapai hal tersebut perusahaan memberikan kompensasi manajemen sebagai pemacu kinerja manajemen. Tetapi perlu diperhatikan kembali agar pemberian kompensasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Hal ini perlu diwaspadai mengingat rentannya tindakan-tindakan oportunis dari manajemen untuk memaksimalkan pemenuhan kepentingan pribadi (dengan adanya sistem pemberian kompensasi, manajemen memanipulasi performance perusahaan agar telihat baik). Executive Compensation merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemilik perusahaan agar manajemen bekerja sesuai keinginan pemilik. Dimana keinginan pemilik adalah memperoleh return yang maksimal relatif terhadap resiko yang diambil. Karena itu, pemilik memberikan kompensasi manajemen untuk menjembatani keinginannya dengan manajemen. Sementara dari sudut pandang karyawan terkadang berbeda, kompensasi manajemen yang diberikan perusahaan terkadang justru memacu tindakan oportunis untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisa praktik pemberian kompensasi pada PT. XYZ, untuk menjawab pertanyaan apakah pemberian kompensasi yang dilakukan benar-benar dipengaruhi oleh keberhasilan manajemen dalam mencapai target yang ditetapkan perusahaan atau tidak. Atau dengan kata lain apakah praktik pemberian kompensasi sudah tepat yang merupakan cerminan dari performa perusahaan sebenarnya. Adanya kemungkinan faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya hal tersebut adalah praktik earnings management. Karena itu akan dianalisa juga mengenai ada atau tidaknya indikasi bahwa manajemen melakukan praktik tersebut. Keterbatasan data yang diperoleh, tidak menjadi penghambat untuk melakukan analisa sistem pemberian kompensasi. Data yang didapat adalah data dari tahun 1998-2003. Mengingat pada tahun 1997 terjadi krisis moneter maka bila digunakan akan bias hasilnya. Adapun variabel yang digunakan untuk menganalisa apakah terdapat indikasi terjadi praktik earnings management adalah variabel discretionary accrual, variabel cash compensation, variabel rasio dan variabel regresi. Pada akhir analisa dan pembahasan penulis juga berusahan memberikan saran yang berguna untuk memperbaiki praktik pemberian kompensasi manajemen dan untuk menambah acuan penelitian yang akan dilakukan.

Abstrak :
Sistem pengupahan di suatu perusahaan mencerminkan strategi bisnis yang dianut perusahaan tersebut. Talisman Energy, dengan Talisman Asia Ltd sebagai perwakilannya di Indonesia, menempatkan "maximizing shareholder's return" sebagai misi pokoknya. Dalam berinvestasi, Talisman bersikap sangat hati-hati dan konservatif, dengan memilih hanya investasi yang benar-benar menguntungkan dan menghindari investasi yang beresiko tinggi. Di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan melakukan akuisisi pada awal kehadirannya di tahun 1993 atas dua daerah konsesi yang sudah terbukti menghasilkan minyak (meskipun volumenya tergolong kecil), yaitu di Ogan Komering (Sumatera Selatan) dan Tanjung Raya (Kalimantan Selatan). Talisman berusaha mempertahankan bentuk organisasi yang ramping, dengan merekrut calon tenaga kerja yang sudah berpengalaman. Tenaga yang demikian biasanya lebih sulit didapat dan menginginkan tingkat upah yang relatif tinggi. Dalam organisasi yang ramping, kesempatan melakukan rotasi, mutasi dan promosi pun terbatas. Starting salary yang relatif tinggi juga berarti peluang untuk naik gaji relatif terbatas. Di samping kesulitan dalam hal rekrutmen, Talisman telah kehilangan 6 pegawai di tingkat profesional senior dalam waktu tiga tahun terakhir, yang umumnya mendapat posisi dan imbalan yang lebih baik dengan perusahaan lain. Meskipun Talisman telah memposisikan diri pada P 60 dari segi upah total setahun di antara 8 perusahaan migas lainnya di Indonesia, sebagian besar pegawai masih merasa bahwa upah mereka kurang kompetitif. Selain upah, mereka merasa bahwa kesempatan untuk berkembang (development opportunity) di Talisman untuk mereka sangat terbatas (Employee Attitude Survey 2004). Perlu dicatat, bahwa 12 dari 24 perusahaan migas peserta survei justru telah menyederhanakan upah mereka dengan memasukkan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi ke dalam Gaji Pokok sehingga Gaji Pokok kelihatan jauh lebih besar. (Mereka menyebutnya sebagai "clean wage", istilah yang sebenarnya kurang tepat karena kenyatannya mereka juga masih membayarkan THRK dan Tunjangan Cuti). Untuk membantu Talisman mengatasi permasalahan tersebut di atas, penulis merekomendasikan serangkaian tindakan sebagai berikut: - Mengambil market positioning yang lebih agresif bagi pegawai pada beberapa posisi yang critical, dengan memberikan kompensasi yang lebih kompetitif. - Melakukan restrukturisasi upah dengan memperlebar spread dan menggunakan sistem clean wage. Di samping itu, juga membekukan pemberlakuan Variable Pay, yang selama ini nampaknya kurang efektif. - Memperbaiki sistem Manajemen Kinerja dengan memperjelas parameter pengukuran serta mengefektifkan kegiatan coaching and counseling untuk memberi umpan balik atas kinerja pegawai. - Mempertajam perbedaan besaran Merit Increase untuk masing-masing kriteria penilaian kinerja. - Memperbaiki iklim kerja dengan mengintensifkan komunikasi melalui penyelenggaraan townhall meeting secara teratur dan terencana. - Meningkatkan peluang internasionalisasi melalui koordinasi dengan international locations yang lain maupun dengan Corporate HR. Menyediakan alternatif pengembangan lain melalui kesempatan belajar (S2) dengan memberlakukan binding clause untuk "memaksa" pegawai tinggal lebih lama setelah selesai belajar. Untuk mendukung kedua perubahan di atas, Perusahaan terlebih dahulu perlu memperbaiki sistem Manajemen Kinerjanya dan iklim kerja, terutama dengan memperbaiki transparency dalam proses Penilaian Kinerja dan Merit Systemnya, di samping melakukan komunikasi secara lebih intensif dan terjadwal dengan karyawan.

Abstrak :
Sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat peting dalam mengembangkan dan mencapai sasaran perusahaan. Keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas dapat menjadi bumerang bagi perusahaan jika tidak disertai dengan perencanaan dan pengendalian sumber daya manusia itu sendiri. Untuk mempertahankan karyawan yang berkualitas, perusahaan harus mampu menciptakan kondisi keseimbangan antara pencapaian tujuan perusahaan dan pencapaian tujuan individu karyawan-karyawannya dimana salah satu tujuan karyawan bekerja adalah tercapainya kepuasan dalam bekerja. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk mencapai memotivasi karyawan untuk rneningkatkan kinerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi existing dari persespsi pegawai PT. Multi Jaya Perkasa mengenai kebijakan penggajian yang dirasakan oleh pegawai, serta mengukur hubungannya dengan tingkat kepuasan mereka dengan kebijakan penggajian yang mereka rasakan. Dalam penelitian ini juga akan dilihat secara eksplorati formulasi kebijakan yang dilakukan oleh pihak Manajemen PT. Multi Jaya Perkasa dan dianalisis menggunakan metode Point-System. Penelitian ini mengatakan bahwa strategi kompensasi perusahaan harus mencakup empat komponen utama yaitu: internal alignment, external alignment, external competitiveness, employee contribution and administration. Sistem kompensasi yang baik adalah yang dapat memenuhi keadilan internal dan eksternal. Hasil penelitian menunjukkan point system lebih banyak digunakan daripada metode lainnya. Hipotesis yang diajukan dafam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan yang signifikans antara Sistem Penggajian dengan Kepuasan Kerja karyawan di PT. Multi Jaya Perkasa. Responden yang diikut sertakan dalam penelitian sebanyak 72 orang. Dengan menggunakan kuesioner, dilakukan pengumpulan data untuk kemudian dianalisis dengan metode statistika Analisis Korelasi Rank Spearman. Sebelum analisis ini dibuat, dilakukan terlebih dahulu analisis Validitas dan Analisis Reliabilitas menggunakan Korelasi Item Total Rank Spearman dan Koefisien Reliabilitas Alpha Cronbach. Hasil anatisis meriunjukkan bahwa seluruh item yang digunakan dalam kuesioner penelitian memiliki tingkat Validitas dan Reliabilitas yang baik, dan dapat dilanjutkan untuk analisis. Hasil analisis korelasi Rank-Spearman yang dilakukan terhadap variabei Sistem Penggajian dan Kepuasan Kerja, diperoleh nilai korelasi yang cukup kuat yaitu sebesar 0,684 atau 68,4%. Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap sistem penggajian menunjukkan bahwa secara umum karyawan cukup puas dengan sistem panggajian yang berlaku di penisahaan saat ini, meskipun terdapat kecenderungan para karyawan yang kurang puas dengan gaji yang diterima saat ini. Untuk mencapai tujuan kompensasi yang efektif, pertu dilakukan evaluasi pekedaan yaitu dengan menggunakan informasi. melalui analisis pekerjaan berdasarkan bobot relatif dari masing-masing pekerjaan, untuk menjamin keadilan internal. Dengan evaluasi jabatan ini akan menentukan pekerjaan mana yang memiliki nilai lebih tinggi daripada lainnya. Analisis ini merupakan dasar untuk menentukan hirarki pekerjaan dan rentang gaji karyawan, sehingga diharapkan dapat diperoleh sistem penggajian yang wajar dan adil.

---

Human resources have the most important role in developing ang realizing company target. The existente of qualified human resources can be boomerang for a company if it is not accompanied with planning and control of Duch human resources. For maintaining the qualified employee, company should be able to create balance condition between the realization of company objective and the realization of employee objectives where one of the objectives of employee to work is the realization of work satisfaction. The purpose of this research is aimed to reveal the views of PT. Multi Jaya Perkasa's employees as well as their satisfaction level of the salary system applied in the company. One of the ways can be done by company for realizing the motivation of employee in for increasing their performance according to this research that company compensation strategy shall cover four main components, namely: internal alignment, external alignment, external competitiveness, employee contribution and administration. Good compensation system is those which can able to fulfill both internal and external justice. The result of research shows that point system is used more than other methods.lt also seek to explore the policy blueprint in the management of PT Multi Jaya Perkasa, which was analyzed using Point-System methods. The key hypothesis in this research is (to analyze) whether there is a significant correlation between the salary system and the working satisfaction in PT Multi Jaya Perkasa. Seventy-two respondents involved in this research. The data was collected through questionnaires, which was then analyzed using statistic method of Rank Spearrnan Correlation Analysis. The validity and reliability analysis of the total Rank Spearrnan Correlation and Alpha Cronbach Reliability-Coefficients were performed before the analysis was made. The findings show that-all-the-items used in -the research questionnaires have a good level of validity and reliability. it can be carried out for further analysis. The outcome of Rank-Spearman correlation analysis towards the variable of salary systems and working-satisfaction shows a strong correlation level, which are 0,684 or 68,4 percent. The result of research already conducted on salary system shows that generally employees were enough satisfied with the applicable salary system at company in this current time, although it was found a tend that the employees were less satisfied with the salary accepted in this time. For realizing the compensation objective effectively, it needs to be conducted work evaluation with way of using information through job analysis based on relative quantity from respective job, for assuring the internal justice. With evaluation this position it can be determined which job has the higher value than others. This analysis represents basic for determining job hierarchy and employee salary range, so that it is expected can be obtained adequate and fair salary system.

Abstrak :
Penelitian ini menginvestigasi perbedaan gaji antara sektor publik dan swasta di Indonesia. Untuk memperoleh estimasi yang akurat, perbedaan upah yang muncul karena perbedaan karakteristik pegawai, karakteristik pekerjaan dan masalah selection bias perlu dieliminasi. Untuk itu, kajian ini menerapkan berbagai metodologi seperti Heckman Correction Method dan Quantile Wage Regression dengan menggunakan data terbaru yang diambil dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) 5 tahun 2014. Kajian ini menemukan perbedaan upan yang positif antara sektor publik dan swasta di Indonesia, yang berarti bahwa pegawai pemerintah Indonesia memperoleh gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja sektor swasta.  Hasil tersebut konsisten dengan penelitian terdahulu di negara lain tetapi memberikan pola yang berbeda jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan data Indonesia. Perbedaan upah yang ditemukan di kajian ini lebih tinggi untuk individu dengan tingkat pendidikan tinggi dan bervariasi sepanjang distribusi upah. 

---

This study investigates the wage differential between public and private sectors in Indonesia. To obtain robust estimations, it needs to eliminate the effects from differences in workers' and jobs' characteristic as well as the selection bias problem. Therefore, it applies various methodologies such as Heckman Correction Method and Quantile Wage Regression by using the newest data retrieved from Indonesia Family Life Survey (IFLS) 5 in 2014. The results suggested that differences in wages among two sectors was positive, meaning that Indonesia's government workers earned higher wages with respect to their private counterparts. Some of those results were consistent with former studies in other countries but revealed different trends compared to previous Indonesian data. The wage gap found in this study was higher for individuals with tertiary education level and varied along the wage distribution.

Abstrak :
Penelitian ini menghubungkan antara pay satisfaction dengan employee engagement, mengingat kebijakan pay dan benefits merupakan landasan awal dalam meningkatkan employee engagement. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pusat Lembaga XYZ di Jakarta pada bulan Maret – Mei 2014 dengan metode analisis kuantitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan total responden yang didapatkan sebanyak 260 orang. Pay satisfaction diukur ke dalam empat dimensi, yaitu pay level, benefits, raises, structure and administration menggunakan Pay Satisfaction Questionnaire (PSQ). Sedangkan employee engagement diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Institute for Employment Studies. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pay satisfaction pegawai Lembaga XYZ cenderung rendah dan tingkat employee engagement cenderung tinggi. Pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa kepuasan terhadap benefits dan structure and administration terbukti secara signifikan mempunyai pengaruh positif terhadap employee engagement, sedangkan kepuasan terhadap pay level dan raises tidak terbukti secara signifikan mempunyai pengaruh positif terhadap employee engagement. ...... This study aims to determine the relationship between pay satisfaction with employee engagement, considering pay and benefits policies are initial foundation to increase employee engagement. This research was conducted at XYZ Institution Headquarters in Jakarta in March-May 2014, using a quantitative analysis method. Data were collected through questionnaires with total respondents 260 people. Pay satisfaction was measured into four dimensions using the Pay Satisfaction Questionnaire (PSQ), consist of pay level, benefits, raises, structure and administration. Employee engagement was measured using an instrument developed by the Institute for Employment Studies. The results showed that the level of pay satisfaction employee XYZ Institution tend to be rather low and the level of employee engagement tend to be rather high. Hypothesis testing concluded that satisfaction of benefits and satisfaction of structure and administration have significant positive influences on employee engagement, while satisfaction with pay level and raises do not have significant positive influences on employee engagement.

Abstrak :
Pemberlakuan asas No Work No Pay pada masa pandemi Covid-19 bagi pekerja terjadi ketika pekerja dirumahkan karna alasan internal (pengaruh penurunan bisnis) maupun eksternal (kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat). Sebagaimana diketahui, asas No Work No Pay tidak dapat serta-merta diberlakukan dalam situasi tersebut, karna tidak bekerja dalam periode tertentu bukan merupakan keinginan dari pekerja maupun bukan kesalahan pekerja. Dalam praktiknya penerapan asas No Work No Pay dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, namun di sisi lain menimbulkan kerugian bagi pekerja, karna dengan tidak mendapatkan upah, maka pekerja tidak dapat menerima pendapatan bagi kehidupannya. Sehingga penerapan asas No Work No Pay pengupahan secara sepihak ini dapat menimbulkan perselisihan ketika pekerja dirumahkan dalam situasi pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis praktek pengupahan saat pandemi Covid-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja. Pemerintah dalam masa pendemi Covid-19 mengeluarkan beberapa aturan terkait pelaksanaan hubungan kerja selama masa pandemi Covid-19 termasuk bagaimana pengupahannya melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 dan Peraturan Mentri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan teknik analisa data yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini akan menganalisis mengenai bagaimana pentingnya pemerintah mengeluarkan peraturan yang efektif untuk menjamin kepastian hukum, sehingga jelas bagaimana perlindungan hukum mengenai pengupahan pada masa pandemi Covid-19 bagi pekerja yang dirumahkan, serta penyelesaian perselisihan mengenai pengupahan, dan bagaimana selharulsnya pelngatulran pelngulpahan pada saat pandelmi Covid-19 ketika pelkelrja dirulmahkan melalui kesepakatan Bipartite. ......The implementation of the No Work No Pay principle during the Covid-19 pandemic for workers occurred when workers are standing down due to internal reasons (effect of a decline in business) or external (policy of imposing restrictions on community activities). As known, the principle of No Work No Pay cannot be automatically applied in this situation because not working for a certain period is not the urge of the worker or the worker's fault. In practice, the application of the No Work No Pay principle can provide benefits for companies, but on the other hand it causes losses for workers, because by not getting wages, workers cannot receive income for their lives. Therefore, the unilateral application of the No Work No Pay wages principle can lead to disputes when workers are standing down during the Covid-19 pandemic situation. This research was conducted to analyze wage practices during the Covid-19 pandemic issued by the Government for legal protection for workers. The government during the Covid-19 pandemic issued several regulations regarding the implementation of work relations during the Covid-19 pandemic including how remuneration was through the Decree of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 104 of 2021 and Regulation of the Minister of Labor Number 2 of 2021. This research uses data analysis techniques that are descriptive qualitative, with secondary data sourced from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. By using normative juridical research methods, this paper will analyze how important it is for the government to issue effective regulations to guarantee legal certainty, so that it is clear how the legal protection regarding wages during the Covid-19 pandemic for workers who were standing down, as well as the settlement of disputes regarding wages, and how the ideal of wage regulations should be carried out during the Covid-19 pandemic when workers were standing down through a bipartite agreement.

Abstrak :
Kemajuan teknologi telah membuat banyak perubahan bagi manusia. Kemajuan teknologi dapat kita lihat dari perangkat elektronik yang paling dekat dengan masyarakat saat ini, yaitu telepon seluler. Saat ini telepon seluler tidak hanya memberikan kemudahan dalam hal yang berhubungan dengan telekomunikasi semata. Lebih dari itu, di negara-negara maju dan negara-negara di daerah Sub-Sahara Afrika, telepon seluler digunakan sebagai salah satu akses ke layanan keuangan. Di Indonesia sejak dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia mengenai Electronic Money (E-Money) telah membuka rezim baru di bisnis E-Money dimana perusahaan telekomunikasi dapat memberikan andilnya dalam menyediakan salah satu jenis alat pembayaran dan secara gambar besar dapat memberikan suatu layanan keuangan kepada masyarakat. Perusahaan Telekomunikasi dapat memberikan andilnya terhadap inklusivitas keuangan di Indonesia dengan menjangkau masyarakat unbanked yang tidak terjamah oleh layanan keuangan formal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ialah Layanan Mobile Money dapat membantu keuangan inklusif di Indonesia, walaupun masih terdapat beberapa hambatan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, Penulis akan menjelaskan mengenai pengaturan E-Money di Indonesia khususnya mengenai Mobile Money, serta bagaimana layanan Mobile Money dapat berkontribusi menjadi salah satu sarana peningkatan keuangan inklusif di Indonesia, dan beberapa saran untuk memaksimalkan layanan ini untuk terwujudnya suatu Keuangan Inklusif di Indonesia.

---

The development of technology had contributed a lot to the human lifestyle. It can be seen within the society very near by the form of advanced cellphones. Nowdays, cellphone does not only facilitate the purposes of communication itself, but more than that, in developed countries as well as countries in the Sub-Sahara African region, cellphones are also used to access the financial services. In Indonesia, as from the issuance of Bank of Indonesia Regulation (Peraturan Bank Indonesia) regarding Electronic Money (E-Money), it has allowed telecommunication companies to provide a new form of payment and financial services to the society. Telecommunication companies could provide financial inclusiveness by reaching the unbanked society who are untouched by formal financial services. This research is done using a qualitative method with descriptive approach. The result of this research concludes that Mobile Money services could contribute to the development of financial inclusiveness in Indonesia, eventhough there are still several constraints ahead. Therefore, writer will explain about the regulations of E-Money in Indonesia particularly Mobile Money, and how the Mobile Money services performed by telecommunication companies can contribute to the development of financial inclusiveness in Indonesia.