Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Usaha jasa gadai adalah usaha jasa simpan pinjam dengan memberikan jaminan benda kepada orang yang meminjamkan. Usaha ini telah lama sekali dikenal oleh masyarakat, yang dijalankan secara perorangan. Bahkan sejak jaman Rasullulah SAW usaha gadai telah ada dan dikenal dengan baik. Masyarakat Indonesia mengenal usaha gadai sebagai sebuah lembaga keuangan pada saat dijajah pemerintah Belanda dan setelah Indonesia merdeka usaha ini dijalankan oleh pemerintah, yang sekarang ini bernama Perum Pegadaian. Usaha gadai berkembang sesuai dengan perkembangan jaman pada saat Indonesia sedang berkembang usaha berbasis syariah, Perum Pegadaian bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia mendirikan pegadaian syariah. Dan berdasarkan Keputusan Direksi Perum Pegadaian No: 06.A/UL.3.00.22.3/2003 tentang Pemberlakuan Manual Operasional Unit Layanan Gadai Syariah, pegadain syariah secara resmi bediri. Setelah berjalan kurang lebih dua tahun gadai syariah pada Perum Pegadaian berkembang dengan pesat, ditargetkan pada tahun kedua ini telah berdiri 40 cabang pegadaian syariah diseluruh Indonesia. Perkembangan tersebut sedikit membawa pengaruh terhadap pegadaian konvensional yang antara lain dapat dilihat dari penurunan jumlah nasabah dan barang gadai yang diterima pegadaian konvesional menurun dari tahun sebelum ada pegadaian syariah, namun penurunan tersebut tidak hanya disebabkan adanya pegadaian syariah, ada faktor-faktor lain yang menghambat perkembangan pegadaian konvensional. Pegadaian syariah memiliki pangsa pasar tersendiri, yakni masyarakat yang ingin bertransakasi ekonomi secara syariah, yang tidak memakai bunga dalam pengelolaanya. Selain diminati oleh masyarakat muslim, ada juga masyarakat non-muslim yang datang ke pegadaian syariah karena biayanya yang relatif lebih murah dibandingkan di pegadaian konvensional yang menggunakan bunga dalam pengelolaanya.

Abstrak :
Di Indonesia satu-satunya lembaga pegadaian yang resmi dan didirikan oleh pemerintah adalah Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Perum Pegadaian merupakan BUMN yang menjadi salah satu lembaga perkreditan non bank dengan fungsinya memberikan jasa pelayanan kredit kepada masyarakat golongan ekonomi lemah guna menghindari dari praktek gadai gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya berdasarkan hukum gadai dengan memberikan jaminan barang-barang bergerak. Perum Pegadaian tetap menjadi pilihan masyarakat yang membutuhkan dana karena lembaga ini mampu menyediakan dana secara cepat dengan prosedur yang mudah. Masyarakat yang ingin mendapatkan uang pinjaman hanya perlu membawa benda jaminan yang diserahkan kepada Perum Pegadaian yang kemubdian menaksir nilai benda jaminan tersebut sehingga dapat ditentukan jumlah uang pinjaman yang dibutuhkan. Sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian Surat Bukti Kredit (SBK), debitur mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima. Namun apabila debitur ingkar janji dalam pemenuhan prestasinya (wanprestasi), maka barang jaminan akan dijual dengan cara dilelang dihadapan umum yang dilakukan sendiri oleh Perum Pegadaian guna pelunasan hutang debitur. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pengaturan terhadap barang jaminan gadai yang berupa benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud yaitu saham, dalam hal jangka waktu menebus benda jaminan, halhal apa yang menyebabkan nasabah dianggap wanprestasi, dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian terhadap benda jaminan debitur wanprestasi. ......In Indonesian, the only legal pawning board and established by government is Pawnbroking Public Corporation. It is a State-Owned Corporation that becomes one of non bank credit institution with function to provide credit service for small-capital economy communities in order to avoid illegal pawning practice and other unfair loan based on law of pawning by giving guarantee for movable goods. Pawnbroking Public Corporation remains public choice which needs fund because this board able to provide fund quickly with easy procedure. People who want obtain loan-money are just necessary to bring guaranteed objects devolved upon Pawnbroking Public Corporation which then appraise value of those guaranteed objects so that can be determined amount of loan money which needed. In accordance with predetermined requirements in Certificate of Credit contract, debtor has an obligation to pay off loan that had received. Nevertheless, if debtor breaks faith with his/her performance fulfillment (default), then guaranteed objects will be sold by auction publicy and will be held by Pawnbroking Public Corporation for debtor?s loan repayment. This research is an analytical descriptive research using normative juridical approach. Result of this research shows that there is regulation difference into pawning guaranteed object in the form of tangible moving objects and intangible moving objects, namely share, in case of terms to redeem guaranteed objects, whatever things causing customers are regarded as default, and measures which are taken by Pawnbroking Public Corporation into guaranteed objects of default debtor.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini adalah uraian dnn analisa tentang perge_rakan dengan mengambil kasus pada serikat pekerja, pemogo_kan, perserikatan dan partai selama perempatan pertama abad kedua puluh. Serikat pekerja yang dijadikan sebagai bahan penelitian adalah PPPB, di mana tidak hanya pegawai pega_daian tapi juga kaum pergerakan turut menjadi anggota bahkan duduk sebagai pengurusnya. Sebagian besar dari kaum pergerakan yang terlibat dalam PPPB berasal dari Sarekat Islam, seperti Sosrokardono, Soerjopranoto, H. Agoes Salim, Abdoel Moeis, Tjokroaminoto, dan Alimin. Mereka adalah fi_gur utama di Sarekat Islam serta serikat pekerja. Pembaha_san dilakukan dengan melihat pegawai pegadaian sendiri ser_ta kondisi yang ada di pegadaian, dan aktivitas kaum pergerakan dalam serikat pekerja pegadaian (PPPB). Walaupun PPPB berada dalam pengaruh Sarekat Islam, namun serikat pekerja ini juga menjadi arena perselisihan dan keributan antar figur-figur utama Sarekat Islam seperti yang terjadi antara Sosrokardoao dengan Soerjopranoto. Pemogokan adalah aspek lain yang dijadikan pembahasan dengan me_nempatkannya pada konteka sosial, ekonomi, dan politik serta dampaknya bagi pergerakan selanjutnya. Sumber utama tulisan didasarkan atas beberapa surat kabar pergerakan dan arsip Belanda.

---

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi tentu memberikan pengaruh terhadap kegiatan manusia sehari-hari termasuk pula dalam hal menyediakan jasa layanan gadai untuk masyarakat luas dengan cara yang lebih praktis yaitu dengan layanan jasa gadai online. Salah satu penyedia layanan jasa gadai online ini adalah website www.pinjam.co.id. Adanya layanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan waktu yang cepat bagi masyarakat yang hendak ingin melakukan transaksi gadai dengan menggunakan perangkat komputer dan internet. Inovasi lain yang disediakan oleh pihak www.pinjam.co.id ialah adanya mitra sebagai pihak ketiga pemegang barang gadai tentunya hal ini berbeda dengan praktik gadai pada umumnya, salah satunya ialah gadai di PT. Pegadaian Persero. Sehubungan dengan adanya pihak ketiga sebagai pemegang barang gadai, perlu untuk diperhatikan terkait kepastian hukum terhadap keselamatan barang jaminan milik debitur yang ada pada pihak ketiga seperti perihal kemampuan penaksiran, sistem keselamatan serta pertanggung jawaban.

---

ABSTRACT
In this era of development specifically in technology surely gives a significant impact towards the daily activities of every human being. One of them being the provider of pawn services to the whole community in a more practical way by providing the service through an online platform. One of the existing service platform is www.pinjam.co.id. The establishment of this kind of service is to accommodate in a time efficient and convenient manner for the Debtor who is intending to do a pawn transaction through an online platform. Another innovation provided by www.pinjam.co.id is a partner as a third party to hold pawn goods, of course this is different from the practice of pawn in general, for example pawn at PT. Pegadaian Persero. In relation to the existence of a third party as a holder of pawn goods, it is necessary to put attention towards the legal certainty of the security of pawn goods owned by the Debtor as the third party such as capabilities to assess, security system and accountability.

Abstrak :
Lelang yang merupakan pembentuk jual beli, adalah upaya pengembalian pinjaman yang diberikan karena tidak dilunasinya pinjaman sampai batas waktu yang ditentukan telah lewat. Dengan kata lain, lelang terjadi karena adanya pinjaman (kredit) dengan barang jaminan berupa barang bergerak yang apabila kredit atau pinjaman itu tidak dilunasi sampai jatuh tempo, maka barang jaminan akan di lelang. Berkaitan dengan masalah lelang, terdapat suatu cara bagi nasabah yang belum dapat melunasi utangnya sampai batas waktu yang ditentukan agar barang jaminannya. yang berharga itu tidak dilelang yaitu dengan melakukan gadai ulang. Dengan melakukan gadai ulang ini, maka nasabah hanya membayar sewa modal dari pinjaman yang lama, dan barang jaminan menjadi barang jaminan yang baru untuk perjanjian kredit yang baru. Dapat juga disebut dengan memperpanjang. Dalam pelaksanaan lelang dan gadai ulang ini, belum banyak yang mengetahui tata cara yang sesungguhnya dalam praktek. Ini disebabkan karena banyaknya kendala, seperti faktor kurangnya informasi yang diberikan, sehingga masyarakat tidak sedikit yang belum mengetahui bagaimana sebenarnya penjualan lelang dan kapan pelaksanaannya. Dalam praktek, hambatan lain banyak yang dihadapi oleh Perum Pegadaian. Seperti faktor resiko bisnis yang dihadapi, juga faktor masih lemahnya ketentuan yang ada. Semua hambatan ini merupakan tantangan bagi Perum Pegadai agar dapat mengatasinya, menuju profesionalisme kerja yang lebih baik.

Abstrak :
Seiring berkembangnya peradaban manusia yang tidak lepas dari dunia perekonomian, usaha perasuransian merupakan hal yang sudah tidak asing lagi. Asuransi yang telah lama bergerak di Indonesia beroperasi berlandaskan Hukum Perdata Barat sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang maupun Undang-undang nomor 2 tahun 1992. Perum Pegadaian Cabang Syariah tidak terlepas dari praktik asuransi, di mana barang gadai diasuransikan untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul. Asuransi yang diterapkan oleh Perum Pegadaian Cabang Syariah ternyata tidak sesuai dengan Hukum Islam, yakni memberlakukan sistem asuransi konvensional yang berdasarkan KUHPerdata. Penelitian ini selanjutnya memberikan berbagai saran terhadap sistem perasuransian yang diterapkan Perum Pegadaian Cabang Syariah sehingga dapat menjadi masukan bagi para pihak yang terkait dalam usaha asuransi syariah.

Abstrak :
Hakky Purnama Dar wis, 0587000708, Lelang sebagai bagian dari pelaksanaan Hak perum pengadaian Di Cabang Depok, 1992. Lelang merupakan alat pembentuk jual beli yang digunakan di Perum Pegadaian sebagai alternatif terakhir bagi pelunasan pinjaman dan bunga yang telah jatuh tempo tetapi tidak dibayar juga oleh debitur. Permasalahan mengenai bagaimana proses lelang yang terjadi di Perum Pegadaian Cabang Depok cukup rumit untuk dibahas dari sudut pandang hukum . Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian keputusan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Dasar terjadinya Ielang itu sendiri karena adanya pemberian kredit oleh Perum Pegadaian dengan jaminan benda bergerak. Bentuk jaminan tersebut pada kenyataanya tunduk pada hukum gadai yang diatur pada Bab XX Pasal 1150 sampai Pasal 1160 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Selain bentuk lelang yang ada pada hukum gadai ada pula bentuk lelang yang dilakukan di kantor Lelang Ngara. Faktor pandangan masyarakat terhadap lelang juga merupakan factor yang menentukan jalannya lelang di Perum Pengadaian. Masyarakat selalu tertarik untuk ikut serta dalam pelelangan hanya karena informasi yang kurang serta rasa malu yang tinggi menyebabkan peserta lelang sedikit jumlahnya, hal ini dapat dilihat banyaknya titipan yang dibawa oleh peserta lelang yang hadir dalam pelelangan.