Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
This paper critically reviews general description and mechanism of delisting in capital market, espiciality in Indonesia which isknown as PT BURSA EFEK JAKARTA (BEJ) .....

Abstrak :
Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa untuk variabel kinerja perusahaan yakni EVA dan arus kas operasi, nilai terendah (MIN) teijadi pada tahun 2002. Sedangkan, yang diperoleh merupakan data panel. Data panel merupakan data gabungan antara data silang‘t (cross section) dengan data runtut waktu (time series). Data silang (cross section) terdiri dari (BEI) untuk periode 2002-2006. Pemilihan industri properti dan real estate didasari karena investasi di sektor ini pada umumnya bersifat jangka panjang dan akan bertumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi tujuan untuk selanjutnya analisis hasil dilakukan baik secara statistik deskriptif maupun statistic nilai terendah (MIN) untuk variabel return saham juga terjadi pada tahun 2002. Hal ini sejalan dengan hipotesis dalam kerangka konseptual dimana ada hubungan positif antara variable kinerja perusahaan dengan return saham. Sebaliknya, untuk variabel ekonomi yakni SBI dan perubahan kurs tengah US Dollar terhadap Rupiah, nilai tertinggi teijadi di tahun 2002. Hal ini sejalan dengan hipotesis bahwa terdapat hubungan negatif (terbalik) antara variable Hasil analisis statistik inferensial, menghasilkan temuan bahwa dari 7 (Tujuh) variable terikat yang diteliti yakni EVA, earnings, arus kas operasi, inflasi, SBI dan kurs hanya 3 (Tiga) variabel bebas yakni SBI, perubahan kurs dan AR (1) yang memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham pada tingkat a = 5 persen. Model regresi yang terbentuk menghasilkan squared sebesar 8.25 persen yang artinya secara bersama-sama variable variabel SBI, perubahan kurs dan AR (1) hanya mampu menjelaskan return saham sebesar 9.6 persen sisanya sebesar 91.75 persen dijelaskan oleh faktor-faktor Iain, baik itu dari factor internal maupun eksternal perusahaan......The results of descriptive statistical analysis show that for the company's performance variables, namely EVA and operating cash flow, the lowest value (MIN) occurred in 2002. Meanwhile, what was obtained was panel data. Panel data is a combination of cross-sectional data (cross section) and time series data. The cross section data consists of (IDX) for the period 2002-2006. The selection of the property and real estate industry is based on the fact that investments in this sector are generally long-term and will grow in line with economic growth. The purpose of further analysis of results is carried out both descriptively and statistically the lowest value (MIN) for the stock return variable also occurred in 2002. This is in line with the hypothesis in the conceptual framework where there is a positive relationship between company performance variables and stock returns. On the other hand, for the economic variable, namely SBI and changes in the middle exchange rate of the US Dollar against Rupiah, the highest value occurred in 2002. This is in line with the hypothesis that there is a negative (inverse) relationship between variables. The dependent variable studied is EVA, earnings, operating cash flow, inflation, SBI and exchange rate. Only 3 (three) independent variables are SBI, exchange rate changes and AR (1) which have a significant effect on stock returns at a level of a = 5 percent. The regression model formed produces a squared of 8.25 percent, which means that together the SBI variables, exchange rate changes and AR (1) are only able to explain stock returns of 9.6 percent, the remaining 91.75 percent is explained by other factors, both internal factors. and external to the company.

Abstrak :
Pembangunan ekonomi berdampak pada timbulnya kejahatan korporasi di masyarakat yang tanpa disadari telah merugikan masyarakat. Kejahatan ini salah satunya adalah kejahatan di Pasar Modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapan suatu keterbukaan informasi dari suatu korporasi dalam hal penawaran umum dapat dikategorikan sebegai penyesatan informasi terhadap publik, siapa pihak yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan apabila ada dugasn terdapat penyesatan keterbukaan informasi terhadap publik dalam penawanan umum, dan bagaimana penyelesaian dalam hal adanya dugaan penyesatan keterbukaan informasi yang dilakukan oleh korporasi dan tindakan yang dapat dilakukan untuk melindungi para pembeli saham. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran Umum di Pasar Modal, dengan contoh kasus PT Adaro dan Penegakan hukum pidana oleh Bapepam. Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan keterbukaan informasi dalam rangka penawaran umum di Pasar Modal dilengkapi dengan data primer berupa wawancara kepada beberapa pihak. Penelitian ini sampai kepada kesimpulan, korporasi melakukan penyesatan informasi kepada publik karena tidak menyampaikan fakta material dari segi hukum di dalam prospektus walaupun korporasi telah menyampaikan laporan keuangan kepada publik, penyelidikan dilakukan oleh kepolisian, penyidikan dilakukan oleh Bapepam berkoordinasi dengan kepolisian selaku korwas, sanksi yang sering diterapkan oleh Bapepam adalah sanksi administratif walaupun adanya sanksi pidana. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat disarankan hal-hal sebagai berikut; perlunya diamandemen UUPM dengan memasukkan upaya pengembalian kerugian korban melalui disgorgement, di reposisinya Bapepam dan dijadikan satu atap dengan kepolisian dan kejaksaan, sena Bapepam harus bijaksana dalam penegakan hukum dengan tidak hanya melindungi investor namun juga masyarakat. The development of economics has an impact on the corporate crime in the society that unconsciously have becn caused a loss to the society. One type of this crime is a Capital market. This research has a purpose to know when an disclosure from a Corporation in the case of initial public offering can be categorized as misleading information to public, who the authorised side carries out preliminary investigation and investigation if having the assumption is gotten misleading information against the public in the public offer, and how solution in the matter of the existence of the assumption misleading information that is carried out by the Corporation and the action that can be done to protect the buyers of the share. This Research has the character of descriptive analytical that is depicting and analysing of law the rules of disclosure in order to initial public offering in Capital market, with the example of the PT. Adaro case and criminal Law Enforcement by Bapepam. The research that uses the juridical approach normative that is by studying the secondary data that is linked with disclosure in initial public offering in Capital Market; is supplemented with the primary data take the form of the interview to several sides. This Research till to conclusion, Corporation conducts misleading information to the public because not submit the material fact from the aspect of the law in the prospectus although Corporation have submitted financial statement to the public, preliminary investigation is conducted by police force, investigation is conducted by Bapepam coordination with police force as the supervision co-ordinator, sanction that often applied by Bapepam is administrative sanction although existence of crime sanction. based on this conclusion can be suggested by matters as follows; the need in the UUPM arnendment by putting retum efforts of casualties’s loss through disgorgement, in his re-position of Bapepam and is made to be under the same roof with police and the attomey general's office, as well as Bapepam must be wise in law enforcement with only do not protect the investor but also the society.

Abstrak :
Fokus dari tesis ini adalah pada pengembangan Repo sebagai lembaga pendanaan di Indonesia Indonesia, khususnya yang terkait dengan Equity Repo; Konsep repo di Indonesia setelah diterapkan Peraturan OJK No. 9 / POJK.04 / 2015; dan implementasi Repo konsep di Pengadilan Indonesia. Ada beberapa masalah mengenai konsep Repo sebagai perjanjian yang diatur, digunakan dalam praktik berbeda dan di pengadilan putusan di Pengadilan Indonesia terkait dengan hak milik dan prinsip pribadi hukum berdasarkan KUHPerdata Indonesia. Maka, penulis merumuskan dan membahas masalah berikut: 1. Bagaimana implementasi konsep Repo secara khusus Repo Ekuitas melalui Regulasi dan Pasar Modal di Indonesia ?; 2. Bagaimana hubungan antara konsep Repo sebagai perjanjian dengan konsep hak properti di Indonesia kerangka kerja hukum swasta Indonesia ?; 3. Bagaimana implementasi dari konsep hak properti tentang Repo sebagai perjanjian di Pengadilan Indonesia Aturan? Dalam kesimpulan ini, pengembangan Equity Repo di Indonesia masih belum optimal dan peraturan tentang Repo tidak konsisten sehingga ada urgensi untuk menyelaraskan konsep Repo sebagai kesepakatan dalam kerangka hukum Indonesia kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan deskriptif analitis tipologi.

---

The focus of this thesis is on the development of Repo as a funding institution in Indonesia Indonesia, specifically related to Equity Repo. The concept of repo in Indonesia after the implementation of OJK Regulation No. 9 / POJK.04 / 2015; and the implementation of the Repo concept in the Indonesian Courts. There are several issues regarding the concept of Repo as a regulated agreement, used in different practices and in court decisions in Indonesian Courts relating to property rights and personal legal principles based on the Indonesian Civil Code. So, the authors formulate and discuss the following issues: 1. How is the implementation of the Repo concept specifically Repo Equity through Regulations and Capital Markets in Indonesia ?; 2. What is the relationship between the concept of Repo as an agreement with the concept of property rights in Indonesia in Indonesias private legal framework ?; 3. How is the implementation of the concept of property rights regarding Repo as an agreement in Indonesian Court Rules? In this conclusion, the development of Equity Repo in Indonesia is still not optimal and the regulations on Repo are not consistent so there is an urgency to harmonize the concept of Repo as an agreement in the Indonesian legal framework. This study uses a normative juridical approach with analytical descriptive typology.