Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengkaji aturan yang mewajibkan Sekutu Pelepas Uang (SPU) memberikan persetujuan terhadap tindakan tertentu CV di dalam anggaran dasarnya. Secara khusus, tesis ini membahas akibat hukum terhadap SPU dalam hal anggaran dasar CV (AD CV) menentukan untuk tindakan hukum tertentu CV harus mendapatkan persetujuan dari SPU dikaitkan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) KUHD, dan menganalisis putusan pengadilan Negeri Surabaya No. 325/Pdt.G/2019/PN. SBY yang menyatakan akta persetujuan SPU, yang menyetujui tindakan hukum tertentu CV, tidak memenuhi ketentuan syarat obyektif perjanjian batal demi hukum. Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus dan perbandingan, tesis ini menyimpulkan bahwa persetujuan yang diberikan oleh SPU mengakibatkan hilangnya tanggung jawab terbatas yang dimiliki oleh SPU. Hal ini karena rumusan Pasal 20 ayat (2) bersifat memaksa sehingga tidak dapat diatur berbeda oleh para sekutu dalam AD CV. Adapun putusan pengadilan negeri Surabaya yang menyatakan akta persetujuan SPU tidak memenuhi syarat obyektif perjanjian batal demi hukum telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yaitu tidak terpenuhinya unsur tidak melanggar UU karena pembuatan akta persetujuan tersebut melanggar ketentuan Pasal 263 KUHP. Terdapat alasan lain yang dapat dimasukkan sebagai pertimbangan hakim, yaitu ketentuan dalam AD CV yang mensyaratkan persetujuan dari SPU untuk tindakan tertentu CV bertentangan dengan rumusan/substansi Pasal 20 ayat (2) KUHD yang bersifat memaksa. Tesis ini menyarankan perlunya perubahan aturan CV yang memungkinkan SPU mengetahui jalannya persekutuan tanpa menghilangkan tanggung jawab terbatasnya mengingat SPU adalah juga pemilik persekutuan. 

---

This Thesis is reviewing the terms in article of association of limited partnership (LP AOA) which required limited partner(s) to approve certain limited partnership (LP) actions. Specifically, this thesis is studying on legal consequences on limited partner(s) in case of its article of association determine certain legal actions of LP only can be done by obtaining approval from limited partner(s) in connection with term in Article 20 paragraph (2) Commercial Code, and analyze Surabaya court verdict No. 325/Pdt.G/2019/PN. SBY on limited partner approval deed, approving certain legal action of LP, not fulfilled objective requirement of agreement legality requirements is null and void. By using a juridical normative research with juridical, cases and comparative approach, it is concluded that approval from limited partner(s) cause the limited partner lost their limited liability. It is cause by the content of Article 20 paragraph (2) Commercial Code is an imperative clause which cannot be deviated by partners in LP AOA. Surabaya court verdict on nullification of limited partners approval deed which not fulfilled the objective requirement of agreement legality is in accordance with agreement legality requirements namely no violation of law because the drawn up of the deed has violate Article 263 Criminal law Code. There is another reason which can be considered by the judges, the terms in LP AOA which requires approval from limited partner(s) for certain legal actions of LP is violate the imperative term in Article 20 paragraph (2) Commercial Code. This thesis suggests an amendment to LP regulations which enable limited partner(s) to know the development of partnership without loosing their limited liability as they are also the owner of LP."

"Ojol merupakan fenomena usaha baru yang muncul pada 2010 di Indonesia dengan kehadiran Gojek. Isu hukum yang muncul seiring dengan perkembangan ojol di Indonesia ialah keberlakuan hukum perburuhan dan hukum kemitraan terhadap perjanjian kemitraan ojol. Tulisan ini menganalisis poin-poin dalam hukum perburuhan dan hukum kemitraan guna menentukan ketentuan hukum yang sebenarnya berlaku dalam perjanjian kemitraan ojol. Hukum perburuhan dan hukum kemitraan memiliki perbedaan dalam hal subjek hukum, klausul-klausul, penyelesaian sengketa dan pengawasan. Perbedaan-perbedaan ini dipertegas oleh isi perjanjian kemitraan Gojek dan hasil wawancara terhadap pengemudi Gojek. Dari hasil analisis dampak perjanjian kemitraan Gojek bagi pengemudi Gojek, hukum yang berlaku terhadap perjanjian kemitraan ojol hanyalah hukum kemitraan dan bukan hukum perburuhan. Oleh sebab itu, perjanjian kemitraan ojol ke depannya harus mengalami penyesuaian pada bagian subjek hukum, klausul-klausul, penyelesaian sengketa dan pengawasan. Penyesuaian yang digunakan ialah aturan yang berlaku dalam hukum kemitraan di Indonesia.

---

Ojol is a new phenomenon that emerged in 2010 in Indonesia by the presence of Gojek. Legal issue that follows the development of ojol in Indonesia is the applicability of labour law and partnership law to ojol partnership agreement. This article analyzes points in labour law and partnership law to determine the law that applies in ojol partnership agreement. Labour law and partnership law have differences in term of legal subjects, clauses, dispute resolution and supervision. Theses differences are emphasized by the contents of Gojek partnership agreement and the result of interview with Gojek drivers. From the results of analyzing the impact of Gojek partnership agreement for Gojek dreiver, the law that applies in ojol partnership agreement is just partnership law and not labour law. Therefore, future ojol partnership agreement must undergo adjustments in term of legal subjects, clauses, dispute resolution and supervision. The adjustments must go according to partnership law in Indonesia."

"ABSTRAKPerusahaan merupakan Salah mesin pertumbuhan ekonomi dan keberhasilannya ditentukan oleh pendapatan yang diberikannya baik kepada individu pelaku usaha maupun kontribusinya kepacla perturnbuhan ekonomi suatu negara. Berclasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Asia Business Outlook the Economist Corporate Network, indonesia merupakan tiga negara teratas setelah Cina dan India sebagai tujuan investasi? Dalam konteks organisasi perusahaan (business orgomzations atom business entities), pihak Indonesia apakah kantor konsultan hukurn, akuntan, atau perusahaan lainnya kerap berhadapan dengan bentuk perusahaan yang disebut dengan "Limited Liability Partnership? yang biasanya disingkat sebagai "LLP". Bentuk hukum ?LLP? ini dikenal dinegara-negara yang menganut sistem Common Law seperti Amerika Serikat dan lnggris clan beberapa negara di Asia seperti Iepang, India clan Singapura_3 Pada prinsipnya, bentuk LLP ini diciptakan untuk menjalankan profesi tertentu atau yang disebut dengan ?liberal professions?"