Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seluruh perusahaan membutuhkan faktor produksi, termasuk tenaga kerja danbahan baku untuk menyediakan produk dan jasa kepada pelanggan mereka. Bahan baku pada umumnya diperoleh dari supplier, sedangkan tenaga kerja dan jasa lainnya dapat diperoleh dari internal perusahaan atau aktivitas outsourcing. Secara khusus, tujuan penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah ada dengan mengkaji pengaruh supplier selection terhadap partnership quality kemitraan dan supplier selection pada success of buyer-supplier relationship SBSR dan firm performance pada UKM restoran di Jakarta, Bogor dan Depok. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode survei denganmen distribusikan kuesioner kepada 96 responden yang merupakan pemilik/manajer restoran UKM di ketiga daerah tersebut, dan analisis hasil survei dilakukan dengan menggunakan partial least square structural equation model PLS SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa supplier selection berpengaruh terhadap partnership quality dan SBSR, sedangkan partnership quality tidak berpengaruh terhadap SBSR serta SBSR berpengaruh terhadap firm performance.

---

All companies require all factors of production, including labor and raw materials, to provide goods and services to their customers. The raw materials are usually obtained from the suppliers, while labor and other services can be managed in house or obtained through outsourcing activities. Specifically, the objective of this research is to explore an existing model by assessing the influence of supplier selection on partnership quality, partnership quality and supplier selection on the success of buyer supplier relationship SBSR and firm performance of small medium restaurants in Jakarta, Bogor and Depok. A questionnaire is developed and distributed through a field survey to 96 respondents who are restaurant sowner manager in the aforementioned areas. Partial least square structural equation model PLS SEM is used to analize survey result. The research result shows that supplier selection has effect on partnership quality and SBSR, while partnership quality does not affect on SBSR, and SBSR has effect on firm performance."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi Ad Valorem Equivalent (AVE) dari 20 negara partner dagang terbesar Indonesia sebagai dampak adanya penerapan kebijakan Non Tariff, khususnya Sanitary Phytosanitary (SPS) dan Technical Barrier to Trade (TBT) dalam kurun waktu tahun 2007-2016. AVE dapat diartikan sebagai tarif implisit yang dikeluarkan oleh produsen dalam rangka memenuhi persyaratan kebijakan SPS dan TBT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan quantity impact approach kemudian hasil estimasi pada HS level 2 digit ditransformasi menjadi AVE untuk dibandingkan terhadap tarif impor. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 9 negara memiliki AVE SPS dan TBT negatif dan 11 negara memiliki AVE positif. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan dampak penerapan kebijakan SPS dan TBT yang dapat bersifat trade impeding effect dan demand enhancing effect. Apabila dikaitkan pendapatan perkapita negara, secara umum terdapat hubungan negatif antara pendapatan perkapita dengan AVE. Adanya motif proteksionisme dari Pemerintah dapat terlihat dari tingginya nilai AVE dibandingkan tarif MFN pada sektor-sektor tertentu.

---

This study aims to estimate the Ad Valorem Equivalent (AVEs) of the 20 largest trading partner countries of Indonesia as a result of the implementation of the Non-Tariff Measures, especially Technical Barrier to Trade (TBT) and Sanitary Phytosanitary (SPS) in the period 2007-2016. AVE can be interpreted as an implicit tax issued by producers in order to meet the SPS and TBT policy requirements. The method used in this research is the quantity impact approach and then the estimation results at the 2 digit HS level are transformed into AVE to be compared to import tariffs. The results showed as many as 9 countries had AVE SPS and TBT negative and 11 countries had AVE positive. This shows that there are differences in the impact of implementing SPS and TBT policies that can be trade impeding effects and demand enhancing effects. As related to income per capita, in general there is a negative relationship between income per capita with AVE. The existence of protectionist motives from the Government can be seen from the high value of AVE compared to MFN rates in certain sectors."

"Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab sekutu komplementer lainnya terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sesama sekutu komplementer dalam suatu Persekutuan Komanditer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persekutuan Komanditer menganut Aggregate Theory atau teori yang menyatakan bahwa dalam suatu perkumpulan orang yang diutamakan adalah keberadaan orang-orang tersebut atau gabungan orang, bukan kesatuan dari orang-orang tersebut sebagai suatu badan (Entity Theory). Hal ini mengakibatkan Persekutuan Komanditer tidak berstatus badan hukum, keberadaan Persekutuan Komanditer ditentukan oleh para sekutunya, dan hubungan hukum diantara para sekutu tidak terpisahkan. Oleh karena itu, apabila sekutu komplementer melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Persekutuan Komanditer harus membayar ganti kerugian, maka sekutu komplementer lainnya dapat turut menanggung kerugian tersebut; Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga dalam kasus CV. Sinar Patimura Nomor 34/Pdt.G/2011/PN.Sal yang menyatakan bahwa hanya sekutu komplementer CV. Sinar Patimura yang melakukan perbuatan melawan hukum saja yang bertanggung jawab kurang tepat karena sekutu komplementer tersebut melanggar prinsip kesetiaan (duty of loyalty) dan prinsip (duty of care) dengan melakukan penggelapan dan kelalaian dalam pengurusan pembukuan CV. Sinar Patimura. Sekutu komplementer tersebut melanggar kewajibannya berdasarkan janji/ kesepakatan diantara para sekutu untuk setia (duty of loyalty) dan penuh kehati-hatian (duty of care) dalam pengurusan CV. Sinar Patimura sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian CV. Sinar Patimura. Sehingga, sekutu komplementer tersebut telah melakukan Wanprestasi terhadap sekutu komplementer lainnya. Dengan demikian, sudut pandang perbuatan Melawan Hukum yang digunakan Majelis Hukum PN. Salatiga bahwa sekutu komplementer tersebut melakukan perbuatan melawan hukum kurang tepat.

---

This research discusses about the liability of managing partners (beherende venoot) on the unlawful acts (Perbuatan Melawan Hukum) committed by the fellow managing partner (beherende venoot) in a Limited Partnership (Commanditaire Venootschap). Using a normative legal research, the research shows that Limited Partnership (Commanditaire Venootschap) is seen as the totality of the partners or consists of people who are bound by an agreement, instead of an entity with a separate legal existence apart from its partners (Entity Theory). This is called Aggregate Theory, Limited Partnership (Commanditaire Venootschap) is not a legal entity that it is considered as an integral part of the partners/ as one unity with the partners. Therefore, if managing partner (beherende venoot) committed an unlawful acts that caused Limited Partnership (Commanditaire Venootschap) to pay amends, fellow managing partner (beherende venoot) is at place to compensate as well; Consideration made by Court Judges District of Salatiga in CV. Sinar Patimura case District Court Decision No. 34/ Pdt.G/2011/ PN. Sal which stated that only the managing partner (beherende venoot ) who has done the unlawful acts that has to take the liability is not precisely right because the managing partner (beherende venoot ) himself breaks the principle of duty of loyalty and duty of care based on the obligation between partners. Akta Pendirian CV. Sinar Patimura has stated duties of partners to act on behalf CV. Sinar Patimura within loyalty and care while that managing partner (beherende venoot ) has shown his disloyalty by claiming CV. Sinar Patimura’s property and has done negligence to his duty on maintaining CV. Sinar Patimura’s bookkeeping. Therefore, that managing partner (beherende venoot ) himself has done Wanprestasi (breach of contract) to fellow managing partner (beherende venoot ) in CV. Sinar Patimura. Thus in conclusion, the view point of the unlawful acts (Perbuatan Melawan Hukum) used by Court Judges District of Salatiga in this case is not completely right."

"Balam praktek, dapat terjadi seseorang telah begitu yakin dan pasfe-i'bahwa apa yang dikuasainya pada saat itu adalah miliknya, atau seseorang merasa bahwa ia tidak mempunyai utang terhadap orang lain. Tetapi selang beberapa lama muncul pihak lain, dengan menunjukkan bukti-bukti yang kuat bahwa dirinya adalah pemilik yang sah atau mempunyai piutang atas seseorang tersebut. Pihak lain tersebut menuntut atas miliknya agar dikembalikan kepadanya, atau utangnya supaya dibayar, di sini memang perlindungan hukum diberikan kepada pemilik yang sah, yang apalagi dengan adanya bukti-bukti yang sah dan kuat. Namun sebaliknya, tidak berarti orang yang sekadar menguasai atau orang yang berkedudukan sebagai debitur yang belum membayar utangnya, harus diabaikan dari perlindungan hukum. Jika ia yang tadinya menguasai suatu benda dan bukan pemilik atau seseorang yang mempunyai utang, tapi telah ditanggapi umum bahwa ia bertingkah laku sebagai pemilik dalam. waktu yang lama, atau telah lama tidak ditegur tentang utangnya ; maka pada lewat batas waktu tertentu, lalulintas hukum menghendaki tuntutan-tuntutan pihak lain itu dapat gugur akibat berjalannya daluwarsa."