Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Asas Pacta Sunt Servanda dapat ditemukan pada Pasal 1338 KUH Perdata. Asas Pacta Sunt Servanda terlahir karena adanya suatu kesepakatan atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan sukarela serta dengan kehendak sendiri, tanpa paksaan atau penipuan untuk mengikatkan diri satu dengan yang lainnya didalam suatu perjanjian, dan harus dilakukan dengan itikad yang baik. Skripsi ini mengkaji penerapan peraturan perundangundangan yang baru pada Kontrak Karya (KK) yang telah ditandatangani oleh PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia berlandaskan asas pacta sunt servanda yang telah ada. Pemerintah Provinsi Papua menggugat PT Freeport Indonesia pada Pengadilan Pajak dengan petitum PT Freeport Indonesia diminta untuk membayar Pajak Air Permukaan berdasarkan SKDP-PAP Nomor 973/1713/Dispenda sebesar Rp.357.696.000.000; (tiga ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah). Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-79873/PP/M.XVB/06/2017 memutus PT Freeport Indonesia bersalah dan harus membayar Pajak Air Permukaan SKDP-PAP Nomor 973/1713/Dispenda sebesar Rp.357.696.000.000; (tiga ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah). PT Freeport Indonesia mengajukan banding namun ditolak oleh Pengadilan Pajak, karena Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-79873/PP/M.XVB/06/2017 sudah berkekuatan hukum tetap. Langkah selanjutnya yang dilakukan PT Freeport Indonesia adalah mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung memberikan putusan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 335/B/PK/Pjk/2018 untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan memutus untuk membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-79873/PP/M.XVB/06/2017. ......The Principle of Pacta Sunt Servanda can be found in Article 1338 Indonesian Civil Code. The Principle of Pacta Sunt Servanda is born when two parties or more, voluntarily and by their own will, without coercion and deception, to bind themselves one another in an agreement or treaty, and must be performed by both parties with a good faith. This thesis examines the application of new laws and regulations to the Contract of Work (CoW) that has been signed by PT Freeport Indonesia with The Government of The Republic of Indonesia based on the existing principle of pacta sunt servanda. Papua Provincial Government files lawsuit against PT Freeport Indonesia on Tax Court asked to pay Surface Water Tax in the amount of Rp.357.696.000.000; (three hundred fifty seven billion six hundred ninety six million rupiah) based on SKDP-PAP Nomor 973/1713/Dispenda as prayer for relief. The Tax Court Decision Number Put- 79873/PP/M.XVB/06/2017 gives verdict that PT Freeport Indonesia was guilty and had to pay the Surface Water Tax in the amount of Rp.357.696.000.000; (three hundred fifty seven billion six hundred ninety six million rupiah) based on SKDP-PAP Nomor 973/1713/Dispenda. PT Freeport Indonesia file an appeal but rejected by The Tax Court, because The Tax Court Decision Number Put-79873/PP/M.XVB/06/2017 is legally binding. PT Freeport Indonesia taking a next step which is file a judicial review petition to The Supreme Court, and The Supreme Court grants the petition for judicial review and gives verdict to cancel The Tax Court Decision Number Put-79873/PP/M.XVB/06/2017.

Abstrak :
Dalam hukum perjanjian dikenal adanya doktrin atau asas pacta sunt servanda, yang berarti bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Hal ini menjadikan suatu perikatan atau kontrak mengikat para pihak di dalamnya. Dalam pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia, Pemerintah (dalam hal ini diwakili oleh BPMIGAS) dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) diikat dalam suatu kontrak yang bernama Kontrak Bagi Hasil. Keberlangsungan Kontrak Bagi Hasil Migas yang berjumlah sekitar 316 (tiga ratus enam belas) buah ini menjadi pertanyaan banyak pihak pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Judicial Review Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Hal ini dikarenakan dalam putusan tersebut BPMIGAS dinyatakan inkonstitusional. Maka dengan memperhatikan asas pacta sunt servanda, kepastian hukum dan nilai investasi dalam industri yang merupakan penyumbang terbesar kedua setelah pajak bagi APBN setiap tahunnya, Pemerintah segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3135 K/08/MEM/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pengalihan Fungsi dan Organisasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dengan demikian, pengusahaan migas yang diikat dalam Kontrak Bagi Hasil dapat tetap berlangsung. ......In contractual law, there is recognized the doctrine or principle of pacta sunt servanda, defining that agreement constitutes the law governing the parties. This made an agreement or contract legally bind upon the parties thereto. In oil and gas exploitation, the Government (in this matter represented by Oil and gas Upstream Operating Body or BPMIGAS) and Coal Contract of Work (KKKS) is bound by a contract known as Production Sharing Contract. The continuity of Oil and Gas Production Sharing Contract about 316 (three hundred sixteen) has given rise to questions by many parties after the passing of Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012 regarding Judicial Review Number 22 of 2001 on Natural Oil and Gas on RI Constitution of 1945. As per the said court's decision, BPMIGAS was declared unconstitutional. In compliance with pacta sunt servanda principle, legal assurance and investment value in industry is the largest contributor after tax to the State Budget and Expenditures per year, the government immediately responds to the Constitutional Court Decision by issuing Presidential Regulation Number 95 of 2012 on Delegation of Duties and Functions of Upstream Oil and Gas Operations, Minister of Energy and Mineral Resources decision Number 3135 K/08/MEM/2012 of November 13 2012 on Transfer of Functions and Organization in Upstream Oil and Gas Operations, Presidential Regulation Number 09 of 2013 on Upstream Oil and Gas Operation Management and Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 9 of 2013 on Organization and Administration of Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities. In this regard, therefore, oil and gas exploitation under Production Sharing Contract will continue.