Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada bulan Juni 2006 adalah tepat satu tahun penyelenggaraan pemilihan (langsung) Kepala daerah sesuai Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang sistem pemerintahan daerah. Sejumlah kepala daerah (sekitar 200) tingkat kabupaten, kota maupun propinsi telah berhasil duduk sebagai kepala daerah masing-masing . Namun dalam proses penyelenggaraan pemilihan tersebut telah terjadi "Aksi Kekerasan Massal" terhadap fasilitas publik ( kantor kepala daerah, kantor KPUD dan lain-lain) oleh sekelompok masyarakat setempat yang "frustasi" terhadap hasil PILKADA...

Abstrak :
Dua tahap pemilihan umum (pemilu legislatif dan presiden-wakil presiden tahun 2004, Komisi Pemilihan Umum (KPU) seakan menetralkan kepentingan politik dan konflik baik normative, politis maupun sosiologis. Mekanisme pemilu dua tahap tersebut justru tidak banyak lembaga yang mencampurinya. KPU memiliki otoritas penuh dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, memasuki pilkada, justru beberapa kelembagaan terlibat di dalamnya, yaitu eksekutif, DPRD, parpol, desk pilkada, dan birokrasi. Campur tangan kelembagaan ini dapat menjadi sumber ketidaknyamanan serta rawan konflik yang memicu konflik internal partai politik, terbelahnya elite partai dengan konstituennya, dan rentan terhadap provokasi eksternal.