Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
The Mesozoic basement complex in South Sulawesi, Indonesia, is exposed in two area near Bantimala and Barru, known as the Bantimala Complex and the Barru Complex. The complexes consist of metamorphic, ultramafic and sedimentary rocks.

Abstrak :
Potensi produksi pertambangan emas di Indonesia termasuk dalam kategori cukup besar dengan produksi rata-rata 113.720,4423 kg/tahun. Penggunaan merkuri pada proses pengolahan emas berpotensi menyebabkan terjadinya masalah kesehatan seperti keracunan merkuri. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor risiko akumulasi merkuri pada rambut pekerja penambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Cisarua, Nanggung, Bogor tahun 2013. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan potong lintang. Populasi penelitian ini adalah seluruh pekerja PETI Desa Cisarua. Sampel diambil menggunakan teknik accidental sampling sebanyak 40 pekerja. Data dikumpulkan melalui wawancara dan pengamatan. Pengukuran konsentrasi merkuri dalam rambut pekerja menggunakan AAS FIMS dengan Reverence Recovery Material 100%. Variabel bebas pada penelitian ini adalah umur, masa kerja, jam kerja dan konsumsi ikan dengan variabel terikatnya adalah akumulasi logam merkuri pada rambut pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata akumulasi logam merkuri dalam rambut pekerja antara 2,03 sampai 9,04 ppm atau terdapat 24 orang (60%) mengalami keracunan merkuri lebih dari 2 ppm. Faktor masa kerja (nilai p = 0,000) memiliki korelasi dengan akumulasi logam merkuri pada sampel rambut pekerja yang menunjukan korelasi positif dengan kekuatan sedang (r = 0,552). Hasil analisis multivariat dijelaskan dalam model (akumulasi logam merkuri = -0,315 + 0,896*masa kerja) dengan variabel Adjusted R Square masa kerja sebesar 52,6%.

---

Indonesia has a quite large potential production of gold mining with average production 113.720,4423 kg/year. Gold mining production by mercury could cause health problems, such as mercury poisoning. The purpose of this study was to analyze the risk factor of mercury accumulation in hair samples from illegal gold mining (IGM) workers in Cisarua, Nanggung, Bogor in 2013. This research was a quantitative study by cross sectional approach. The population in this research were all illegal mining workers in Cisarua. The samples were taken using accidental sampling technique with a number of 40 workers and collected by interviews and observation. The measurement of mercury levels in workers hair counted with AAS FIMS by Reverence Recovery Material 100%. The independent variables in this study were age, working period, hours of work and consumption of fish. Meanwhile, the dependent variable was the accumulation of mercury in workers hair samples. The results showed that the average accumulation of mercury in hair samples counted between 2,03 to 9,04 ppm. There are 24 people (60%) suffered mercury poisoning more than 2 ppm. The working period factor (p value = 0.000) correlated with the accumulation of mercury in hair samples of IGM workers. It had a positive correlation with moderate strength (r = 0.552). Multivariate analysis described the model (Accumulation of Mercury = -0.315 + 0.896*working period) with Adjusted R Square 52.6%.

Abstrak :
ABSTRAK
Usaha menata sektor pertambangan di Indonesia di mulai sejak adanya usulan dari kalangan DPRS berupa mosi Teuku Muhamad Hasan pads bulan Agustus tahun 1951. Mosi ini mendesak pemerintah untuk segera membuat undang-undang pertambangan yang baru untuk mengantikan Indiche mijnwet(INNS). Dengan adanya mosi itu telah mengilhami pemerintah untuk terus pengadakan penataan pada sektor pertambangan (khususnya pertarnbangan minyak bumi). Terbukti dengan di bentuknya PNUP dan kemudian dua buah panitia ahli untuk membantu PNUP dalam menjalankan tugasnya. Barulah pada tahun 1960 kita berhasil membuat undang-undang pertambangan baru yang di kenal dengan UU no.44 tentang pertambangan minyak dan gas bumi. Berdasarkan undang-undang itulah kita mengadakan kontrak karya dengan beberapa perusahaan pertambangan minyak asing pada masa itu. Tidak lama setelah pemberlakuan undang-undang itu negara kita kembali mengalami kekacauan politik yang sangat menganggu perkembangan sektor perekonomian Nasional. Setelah Gestapu berhasil di tumpas dan Orde Barupun mulai berkuasa di Indonesia, kitapun segera mengadakan penataan kembali pada semua sektor perekonomian negara, termasuk sektor pertambangan. Seining dengan iklim pembangunan yang dihembuskan oleh Orde Baru, maka di bidang pertambanganpun terjadi banyak perubahan Semakin banyaknya perusahaan pertambangan asing (terutama minyak bumi) yang ingin mengadakan operasinya di Indonesia, maka pemerintahpun harus memikirkan kembali sistem kerjasama yang baru, karena kontrak karya yang selama ini menjadi model bagi kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan-perusahaan pertambangan asing tersebut dirasakan tidak cocok lagi dengan perkembangan dunia pertambangan (khususnya minyak bumi) pada saat itu yang sudah sedemikian maju. Berdasarkan alasan itu, maka Dr. Ibnu Sutowo (menteri pertambangan pada saat itu) merancang suatu model kerja sama baru yang kemudian dikenal dengan sistem bagi hasil. Dalam sistem baru ini perusahaan pertambangan milik negara memiliki peranan yang sangat besar dalam mengawasi jalannya operasi perusahaan pertambangan asing tersebut. Dan untuk lebih mengefesienkan peranan perusahaan negara tersebut, make pada Tanggal 20 Agustus 1968 di bentuklah PERTAMINA (Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional) yang merupakan hasil dari penggabungan dua buah perusahaan pertambangan milik negara yang ada pada saat itu. Dengan adanya penggabungan ini diharapkan efektipitas dan daya kerja dari perusahaan pertambangan milik negara tersebut semakin. meningkat. Dengan demikian Pertamina menjadi satu-satunya perusahaan yang memegang hak kuasa pertambangan negara di bidang minyak bumi dan menjadikannya sebagai pengawas terhadap semua usaha pertambangan minyak dan gas bumi di seluruh kepulauan Indonesia.

---