Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Ketentuan lembur dalam UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 35 Tahun 2021 dan PP No. 36 Tahun 2021 telah diterapkan dalam Peraturan Perusahaan untuk karyawan level staff di PT. X, untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum yang dalam hal ini berpengaruh terhadap tujuan dasar hukum, namun fakta yang terjadi pemberlakuan lembur untuk karyawan level staff masih belum dilaksanakan sepenuhnya oleh perusahaan. Mengingat terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dengan tidak memberikan hak lembur dan upah lembur kepada karyawan level staff, dengan berbagai alasan. Sehingga permasalahan yang di bahas dalam tesis ini adalah hukum poisitif mengenai lembur bagi karyawan level staff, faktor yang berperan dalam efektivitas hukum, dan bagaimana yang seharusnya pengaturan lembur bagi karyawan level staff di PT. X. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal atau yuridis normatif, sumber data utama yang digunakan yaitu data sekunder yang didukung dengan data hasil wawancara kepada informan. Pengolahan data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan lembur telah diatur dalam hukum positif baik dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 dan Peraturan Perusahaan, namun ternyata dalam pelaksanannya belum dilaksanakan sebagaimana mestinya karena terdapat beberapa faktor yang berperan, dan idealis atas pengaturan lembur bagi karyawan level staff. ......Provisions for overtime in Law no. 6 of 2023, PP no. 35 of 2021 and PP No. 36 of 2021 has been implemented in Company Regulations for staff level employees at PT. X, to anticipate the occurrence of a legal vacuum which in this case affects the basic objectives of the law, but the fact that there is an enforcement of overtime for staff level employees has not been fully implemented by the company. Given that there have been violations committed by companies by not providing overtime rights and overtime pay to staff level employees, for various reasons. So that the problems discussed in this thesis are positive laws regarding overtime for staff level employees, factors that play a role in the effectiveness of the law, and how overtime should be regulated for staff level employees at PT. X. By using normative doctrinal or juridical research methods, the main data source used is secondary data which is supported by data from interviews with informants. Qualitative data processing. The results of the study show that the overtime policy has been regulated in positive law both in Law no. 6 of 2023, Government Regulation no. 35 of 2021, Government Regulation No. 36 of 2021 and Company Regulations, but it turns out that the implementation has not been implemented properly because there are several factors that play a role, and are idealistic about overtime arrangements for staff level employees.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai masalah upah lembur yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus antara pekerja/buruh dengan perusahaan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang mengacu pada norma hukum sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum studi kepustakaan. Analisa dilakukan berdasarkan jam kerja sesuai jabatan; lembur serta haknya dan perhitungan upah lembur pada hari kerja dan upah lembur pada hari libur/istirahat. Keberadaan peraturan perundang-undangan membuktikan sudah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah Laut. ...... The following undergraduate thesis is the issue of overtime pay that is inconsistent with lagislation. In the case between the worker/laborer and the company. This writing using normative juridical research method which is a legal research that refers to the legal norm as contained in the legislation, and legal literature study materials. Analysis based on working hours according to position; overtime and the right and calculation of overtime pay on working days and ovetime pay on holidays.The existence of legislation proves already implemented by the labor service, transmigration and social Tanah Laut Districts.