Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Migrasi internasional dipandang sebagai salah satu investasi modal manusia, yang selanjutnya dapat memberikan potensi brain gain bagi negara asal melalui akumulasi modal manusia dan tabungan yang diperoleh para pekerja migran untuk dimanfaatkan pasca kembali ke negara asalnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengalaman kerja luar negeri dan tingkat pendidikan yang dimiliki terhadap pendapatan purna Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang selanjutnya dibandingkan dengan non-PMI. Sumber data yang digunakan adalah Sakernas Periode Agustus 2021. Metode analisis yang digunakan adalah fungsi pendapatan Mincer dengan Metode Two Step Heckman untuk mengatasi permasalahan selectivity bias dengan membentuk seleksi model probabilitas individu menjadi purna PMI dan probabilitas individu untuk bekerja dan memperoleh pendapatan. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa capaian modal manusia purna PMI tidak lebih baik dibanding non-PMI, dimana mayoritas purna PMI memiliki pendidikan rendah dan hanya sedikit yang berpendidikan tinggi. Hasil Regresi OLS pada tahap kedua Two Step Heckman menunjukkan bahwa hanya purna PMI berpendidikan tinggi yang mengalami efek brain gain dengan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi sebesar 8,8 persen dibandingkan non-PMI (earnings premium), sementara purna PMI pendidikan menengah dan rendah memiliki pendapatan yang lebih rendah (earnings penalty) dibandingkan non-PMI dengan tingkat pendidikan yang sama. Studi ini juga menemukan bahwa pengalaman kerja luar negeri yang dimiliki dalam 5 tahun terakhir memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan pengalaman kerja luar negeri yang dimiliki lebih dari 5 tahun yang lalu, dimana purna PMI risen berpendidikan menengah dan tinggi memiliki pendapatan lebih baik dibandingkan purna PMI non-risen pada tingkat pendidikan yang sama. Beberapa faktor seperti jenis pekerjaan, negara tujuan selama migrasi serta pendidikan diduga mempengaruhi pembentukan modal manusia dari pengalaman kerja luar negeri, sehingga mempengaruhi partisipasi kerja dan pendapatan yang diperoleh. ......International migration is considered a human capital investment, which can provide potential brain gain for the home countries through the accumulation of human capital and the savings that migrant workers receive to be utilized after returning to their home countries. Indonesia, the 2nd largest migrant-sending country in Southeast Asia, has the opportunity to take advantage of the potential of these returning migrants. This study aims to analyze the effect of overseas work experience and level of education on the income of return Indonesian Migrant Workers (purna PMI) compared to non-PMI. This study uses data from Sakernas of August 2021. The analytical method used in this study is the mincer earnings function with the Two Step Heckman Method to overcome the problem of selectivity bias by establishing a selection model for the probability of individuals becoming return migrants and the probability of individuals to work and earn income. The results of the descriptive analysis show that the achievement of the human capital of purna PMI is not better than non-PMI, most of the purna PMI have lower education, and only a few have higher education. The results of OLS regression in the second stage of Two Step Heckman show that only purna PMI with tertiary education experience the brain gain effect by earning a higher income by 8.8 percent than non-PMI (earnings premium). In contrast, purna PMI with secondary and lower education have lower incomes (earnings penalty) than non-PMI with the same level of education. This study also found that overseas work experience in the last 5 years had better performance than overseas work experience more than 5 years ago, where recent purna PMI with secondary and tertiary education had better income than non-recent purna PMI at the same level of education. Several factors, such as occupation, country of destination during migration, and education, allegedly influence the formation of human capital from work experience abroad, thereby affecting work participation and income earned.

Abstrak :
Aktivitas migrasi tenaga kerja membawa peningkatan penghasilan, pendidikan pun sosial pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan keluarganya. Bagi negara, migrasi tenaga kerja menyumbang devisa dan menyediakan peluang kerja. Aktivitas ini juga meninggalkan persoalan yang berulang, pada masa pra-penempatan, penempatan maupun purna penempatan. Pemerintah, organisasi non pemerintah dan swasta menyatakan bahwa sumber persoalannya berada pada masa pra-penempatan. Penempatan TKI diselenggarakan oleh pemerintah pusat, daerah termasuk desa serta pihak swasta, diantaranya perusahaan jasa penempatan. Penelitian ini dilaksanakan pada lingkup daerah asal yaitu Kabupaten Indramayu dan Cianjur, Provinsi Jawa Barat, bertujuan menelaah tata kelola pra-penempatan TKI yang berlangsung dan dalam inspirasi good enough governance meneroka tata kelola di kemudian hari. Informan dalam penelitian kualitatif ini meliputi pemerintah kabupaten, pemerintah desa, kelompok masyarakat yang peduli pada isu TKI, asosiasi perusahaan jasa penempatan dan Kantor Imigrasi. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan sponsor/calo dan budayawan setempat. Data diperoleh dari wawancara, diskusi kelompok terarah (FGD) dan sumber sekunder. Pra-penempatan TKI diurus oleh dinas tenaga kerja sebagai bagian tugasnya. Pada aspek peraturan, peraturan yang telah terbit ditingkat kabupaten maupun desa dan prinsip kehati-hatian, belum sepenuhnya dapat melindungi CTKI. Ketegasan yang diberlakukan dapat menyebakan mereka menempuh jalan yang tidak sesuai prosedur. Sponsor/calo yang biasanya amat dikenal oleh CTKI dan keluarganya berperan besar dalam kegiatan rekrutmen dan penyiapan dokumen CTKI. Namun demikian, ada praktik-praktik baik yang telah berlangsung di lingkup desa maupun kabupaten meskipun belum sempurna. Praktik baik tersebut dapat menjadi titik awal memperbaiki tata kelola prapenempatan secara bertahap. Dengan demikian, pilihan prioritas perlu dilakukan yaitu sosialisasi, pengembangan komunitas serta pendidikan dan pelatihan. Perluasan pemangku kepentingan merupakan salah satu jalan agar upaya perbaikan berkesinambungan. Dengan demikian, prapenempatan bukan melulu pada urusan administrasi dokumen melainkan juga sosialisasi migrasi tenaga kerja yang aman hingga tumbuh masyarakat yang melek migrasi di daerah kantong TKI. Good enough governance perlu menegaskan unsur kesinambungan dan daya tahan didalamnya. Worker migration activities increase incomes, education and social status to Indonesian Migrant Workers (TKI) and their families. For the country, worker migration contributes to foreign exchange and provides employment opportunities. This activity also left problems that were repeated, in the pre-placement, placement and after-placement. The government, non-governmental organization and private placement company association state that the source of the problem is in the pre-placement period. The placement of migrant workers is carried out by the central government, regions and private parties. This research was conducted in the area of origin, namely Indramayu and Cianjur Regencies, West Java Province, aimed at examining the pre-placement governance of migrant workers that took place and in inspiring good enough governance to explore governance in the future. Informants in this qualitative study included district governments, village governments, community groups concerned with the issue of migrant workers, associations of placement companies and the Immigration Office. In addition, interviews were also conducted with brokers and local cultural figures. Data obtained from interviews, focus group discussions (FGD) and secondary sources. Pre-placement of migrant workers is managed by the labor department as part of their duties. In terms of regulations, regulations that have been issued at the district and village levels and the precautionary principle, have not been able to fully protect prospective migrant workers. Assertiveness can cause them to take ways that are not in accordance with procedures. Sponsors brokers who are usually well known by prospective migrant workers and their families play a major role in the recruitment and preparation of their documents. However, there are good practices that have taken place in both the village and district spheres, although not yet perfect. These good practices can be a starting point for gradually improving pre-placement governance. Thus, priority choices need to be made, namely socialization, community development and education and training. The expansion of stakeholders is one way for continuous improvement efforts. Thus, pre-placement is not only about the administration of documents but also the socialization of safe worker migration to the growth of people who are literate of migration in migrant worker enclaves. Good enough governance needs to emphasize the element of sustainability and endurance in it.