Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Di Negara Indonesia terdapat begitu banyak Peraturan Perundang-undangan, sehingga menjadi suatu masalah di mana terdapat disharmonisasi atau tumpang tindih pengaturan di dalamnya yang mengakibatkan permasalahan-permasalahan lainnya timbul dan menghambat aktivitas bernegara. Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan saat ini di Indonesia tidak hanya berupa Judicial review, melainkan terdapat pula legislative review, dan executive review. Penelitian ini memfokuskan pembahasan terhadap kedudukan hukum kewenangan executive review yang memiliki pro dan kontra akan pelaksanaanya seperti halnya yang tertuang pada Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi yang dinilai memiliki bentuk baru dalam sistem hukum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian preskriptif, sedangkan untuk metode analisis data yaitu kualitatif. Penyelesaian Permasalahan disharmonisasi di luar pengadilan selama ini, dinilai tidak begitu berhasil. Dengan demikian untuk mendukung kebijakan reformasi regulasi oleh Presiden, maka kewenangan Mediasi Permasalahan Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hadir sebagai alternatif penyelesaian permasalahan disharmonisasi yang ada pada peraturan perundang-undangan. Pada pelaksanaanya, hasil mediasi dinilai tidak efektif dikarenakan adanya hasil kesepakatan dari para pihak yang tidak terealisasikan. Oleh karenanya, perlu dilakukan penguatan terhadap kewenangan penyelesaian permasalahan disharmonisasi peraturan perundang-undangan di luar pengadilan dengan cara diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dan diakomodir dalam suatu lembaga negara yang fungsinya dikhususkan untuk menangani permasalahan peraturan perundang-undangan pada pemerintah di Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi sengketa antar kelembagaan negara dalam mengharmonisasikan regulasi terhadap lingkup kewenangannya masing-masing. ......In the State of Indonesia there are so many Regulations that it becomes a problem where there is disharmony or overlapping arrangements that cause other problems to arise and hinder state activities. Settlement of Disharmonization Current regulations in Indonesia are not only in the form of Judicial reviews, but there are also legislative reviews and executive reviews. This study focuses on the discussion of the legal position of executive review authority that has pros and cons of implementing it. This can be seen in Ministerial Regulation and Human Rights Number 2 of 2019 concerning the Settlement of Disharmonization of Laws and Regulations through Mediation which is considered to have a new form in the legal system in Indonesia. The method used in this research is normative juridical with prescriptive research typology, while the data analysis method is qualitative. Settlement of disharmony matters outside the court all this time, is considered not very successful. Thus to support the policy of regulatory reform by the President, the authority of Mediation on Regulatory Issues at the Ministry of Law and Human Rights exists as an alternative solution to the problem of disharmony in the regulations in Indonesia. In the implementation, the mediation results are considered ineffective because of the agreement results from the parties that are not realized. Therefore, it is necessary to strengthen the authority to resolve the problem of disharmonization of regulations outside the court by being regulated by regulations that are higher in status and accommodated in a state institution whose function is devoted to handling regulatory issues in the government in Indonesia. This is intended to prevent disputes between state institutions in harmonizing regulations regarding the scope of their respective authorities.

Abstrak :
ABSTRAK
Perancangan penjadwalan proses dilakukan dengan mengoptimalkan alokasi sumber daya manusia ke beberapa tugas dalam proyek dengan beberapa kendala nyata untuk mencapai tujuan, yaitu meminimasi makespan proyek, yang berarti meminimasi waktu peluncuran produk pula. Dengan demikian produk dapat lebih kompetitif dibanding pesaing di pasaran. Dalam kasus bisnis nyata, meski tugas sudah dialokasikan untuk pekerja yang optimal, pengerjaan ulang masih bisa terjadi karena ketidakpastian. Untuk mengantisipasi masalah tak terduga ini, metode tumpang tindih tugas diusulkan dalam penelitian ini untuk mengurangi makespan proyek setelah alokasi pekerja dioptimalkan.Metode tumpang tindih tugas memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan lebih banyak koordinasi dan interaksi antara pekerja yang melakukan setiap tugas yang tumpang tindih. Penelitian ini menekankan desain aktivitas overlap tumpang tindih dalam perancangan proses berdasarkan Dependency Structure Matrix DSM . DSM-pekerja dapat menghadapi kekurangan tugas yang tumpang tindih karena klaster pekerja dapat diidentifikasi. Pekerja yang berasal dari klaster yang sama memiliki lebih banyak koordinasi dan interaksi satu sama lain. Diharapkan para pekerja yang ditugaskan pada tugas tumpang tindih berasal dari kelompok yang sama. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan alokasi pekerja untuk mendapatkan hasil makespan proyek yang optimal dan menciptakan klaster pekerja dari DSM-pekerja untuk mengidentifikasi tugas-tugas yang dapat tumpang tindih dalam desain proses.

---

ABSTRACT
Design process scheduling is conducted by optimizing human resources or workers allocation to several tasks in project with several real constraint to achieve the objective, minimizing the project makespan. Minimizing the project makespan means minimizing the product launching time too. Thus their product could be more competitive than competitor in market. In real business case, despite the tasks are already allocated to the optimal workers, rework still can happen because of the uncertainty. The rework can lead to unexpected extra time consumption. To anticipate this unexpected problem, tasks overlapping method is proposed in this research to reduce the project makespan after worker allocation.However the task overlapping method has a drawback, it requires more coordination and interaction between workers who conduct each of overlapping tasks. This research emphasize overlapped design schedule in a design process based Dependency Structure Matrix DSM . Worker DSM is used to encounter the task overlapping rsquo s drawback. Worker DSM could identify worker cluster. Workers who come from same cluster have more coordination and interaction to each other. It is expected workers who assigned on tasks overlapped are from same cluster. This research rsquo s intention is to provide the workers allocation to obtain optimal project makespan result and create worker clustering from worker DSM to identify the tasks that can be overlapped in design process.