Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan ini membahas mengenai Strategi Pencegahan terhadap penyelundupan yang dilakukan oleh KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam. Batam menjadi fokus utama karena merupakan kawasan perdagangan bebas oleh karena itu dibentuklah coastal surveillance system. Coastal surveillance system merupakan sebuah sistem pengawasan yang berfungsi sebagai anti-smuggling, border security and protection, identifikasi terhadap ancaman di wilayah laut, kesiap-siagaan maritim dan keamanan wilayah laut. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari coastal surveillance system yang ditinjau melalui 5 teknik pencegahan kejahatan situasional oleh Clarke. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga berfungsi sebagai guardian dalam routine activity untuk pencegahan kejahatan penyelundupan.

---

This paper discusses about Crime Prevention Strategy against smuggling do by KPU Customs and Excise Type B Batam. Batam becomes the main focus because it is a free trade zone, and thus coastal surveillance system is formed. Coastal surveillance system is a surveillance system that functions as anti-smuggling, border security and protection, identification of maritime threat, maritime readiness and the security of sea area. The objective of this paper is to understand the effectiveness of coastal surveillance system through 5 crime prevention techniques by Clarke. DirectorateGeneral of Customs and Excise also functions as guardian routine activtrity to preventsmuggling."

"On immigration according to Indonesian and laws and regulations."

"ABSTRAKTelah terjadi pergeseran paradigma dalam penanganan masalah narkotika, mulai dari hanya diatur penjualan dan pemakaiannya hingga saat ini dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh organized crime. Belum ada definisi yang jelas dan tegas tentang organized crime, namun ada beberapa karakteristik yang membedakannya dengan kejahatan konvensional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mencari karakteristik organized crime dalam jaringan narkotika yang diungkap oleh BNN, melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pengungkapan jaringan narkotika. Hasil penelitian menunjukkan jaringan narkotika yang diungkap oleh BNN memiliki karakteristik yang serupa dengan karakteristik organized crime. Struktur jaringan narkotika yang diungkap oleh BNN bersifat fleksibel, rekrutmen anggota berdasarkan kepercayaan, ada kecenderungan membentuk kelompok berdasarkan etnis/kesukuan, ada keterkaitan dengan jaringan luar negeri atau setidaknya memiliki anggota level atas yang berada di luar negeri. Strategi BNN secara keseluruhan dengan sedikit adaptasi dapat digunakan sebagai strategi penanganan jaringan narkotika sebagai organized crime. Kata Kunci: jaringan narkotika; organized crime; strategi.

---

ABSTRACTThere has been a paradigm shift in the handling of narcotics problems, ranging from only regulated sales and use and now it categorized as one form of crime committed by organized crime. There is no clear and firm definition of organized crime, but there are several characteristics that distinguish it from conventional crime. This study used a qualitative approach to find the characteristics of organized crime in the narcotics network disclosed by BNN, through in depth interviews with the parties directly involved in the process of disclosure of narcotic networks. The results showed the narcotics network disclosed by BNN has characteristics similar to the organized crime characteristics. Narcotics network structure disclosed by BNN is flexible, recruitment of members based on trust, there is a tendency to form ethnic tribal groups, there is a linkage with overseas networks or at least have top level members who are abroad.The overall BNN strategy with little adaptation can be used as a strategy for handling narcotics networks as organized crime. Keywords organized crime, narcotics network, strategy"

"ABSTRAKPraktik illegal fishing di dunia semakin masif dan berkembang melibatkan teknik-teknik yang digunakan untuk mengeksploitasi kelemahan dalam regulasi perikanan dunia. Berbagai kejahatan serius dan bersifat lintas batas negara atau transnational organized crime dilakukan demi melancarkan operasinya. Sejumlah laporan kasus menemukan adanya hubungan erat antara transnational organized crime dengan illegal fishing memunculkan gagasan perubahan paradigma illegal fishing dari permasalahan pengelolaan dan konservasi perikanan atau administratif menjadi kejahatan dan diatur dalam United Nations Convention Againts Transnational Organized Crime UNTOC sebagai transnational organized crime. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang akan menganalisis berbagai kasus illegal fishing skala besar yang disertai praktik transnational organized crime berdasarkan kriteria transnational organized crime dalam UNTOC. Berdasarkan analisis kasus menggunakan sumber data dari kepustakaan dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa illegal fishing dalam skala besar sudah memenuhi kriteria sebagai transnational organized crime. Oleh karena itu illegal fishing tidak dapat dianggap hanya sebagai sekadar isu administratif, namun sebagai kejahatan serius. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsepsi fisheries crime dapat menjembatani illegal fishing untuk dapat dikategorikan sebagai transnational organized fisheries crime. Namun, konsepsi ini masih prematur mengingat luasnya cakupan dari fisheries crime dan belum adanya dokumen hukum yang secara eksplisit mengatur definisi jelas dari illegal fishing selain dari IPOA-IUU dibawah naungan FAO. Diperlukan pendekatan multi-door approach untuk mengatasi permasalahan ini, sebab, illegal fishing merupakan kejahatan yang dapat memiliki berbagai modus dan bentuk, sehingga pendekatan multidisipliner dapat membantu untuk dapat mengatasi permasalahan ini bagaimanapun bentuknya.

---

ABSTRACTThe practice of illegal fishing in the world is massively increasing and growing in which it involves different techniques used to exploit the weaknesses in the world 39 s existing fisheries regulations. A variety of serious crimes that coincidingly crosses between state borders, or what is commonly referred to as a transnational organized crime, takes place in order to ease this operation. A number of case reports indicate a very close link between transnational organized crime and illegal fishing and therefore it brings about the idea for a change in the paradigm of illegal fishing from a fish management and conservation or administrative issue into a crime paradigm to be regarded as a transnational organized crime and to be regulated within the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime UNTOC itself. This thesis makes use of a juridical normative research method that will analyze various cases of large scale illegal fishing associated with transnational organized crime practices based on the criteria of a transnational organized crime as stipulated in the UNTOC. Based on a case analysis utilizing several data sources from literatures and interviews, it can be concluded that illegal fishing on a large scale evidently meets the criteria of a transnational organized crime. Therefore, illegal fishing cannot be regarded as merely an administrative issue, but has to also be viewed as a serious crime. The results of this study indicate that the concept of fisheries crime can become a bridge for illegal fishing to be categorized as a transnational organized fisheries crime. However, this conception is premature given the broad scope of fisheries crime itself and the absence of legal documents explicitly regulating a clear definition of illegal fishing aside from the IPOA IUU under the authority of the FAO. A multi door approach is needed to address this problem, because illegal fishing is a crime that can arise from multiple methods and forms, hence a multidisciplinary approach can help to overcome this problem no matter what form it comes in."