Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sampai saat ini masalah asimilasi penduduk Tionghoa masih merupakan suatu masalah yang tetap diperbincangkan di Indonesia, dan masalah itu lebih populer dengan sebut an masalah pribumi dan non-pribumi. Sebenarnya hal yang demikian adalah wajar terjadi pada setiap negara yang memppyai masyarakat yang terdiri dari beraneka warna su ku bangsa yang memiliki kebudayaan yang beraneka warna pula dan ditambah pula dengan adanya golo4gan minoritas tertentu dengan kebudayaannya yang tereendiri pula. Salah satu aspek dari kebudayaan orang Tionghoa di Indonesia yang masih bertahan dan merupakan suatu ciri menyolok yang menunjukkan ketionghoaan mereka lalah da_lam bidang religi Cina tradisional. Walaupun ada banyak pula orang Tionghoa yang telah menjadi warga negara In_donesia telah meninggalkan dan melupakan religi tradisio nul mereka, dan Lelah menganut uulah autu dart ugama-gaga ma besar seperti Katolik, Kristen Protestant dan jugs Is lam. Khusus dalam tulisan ini yang saya bicarakan adalah menge_naJ orang '1'ionghou yang masih munganut re l ifr,l. don keyakinan tradisional, pemujaan leluhur atau nenek mo_yang.

Abstrak :
Kurangnya sekolah nasional pada awal tahun 1950-an baik negeri maupun partikelir membuat banyaknya anak-anak WNI terutama mereka yang keturunan Cina belajar pada Sekolah Cina. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi perkembangan anak-anak WNI karena pada sekolah tersebut tidak memakai kebijakan pendidikan nasional (Indonesia) tetapi lebih ke negeri Cina. Lagi-pula unsur politic telah masuk pada sekolah-sekolah tersebut sesuai perubahan di negeri Cina. Walaupun perkembangan ini'mengkhawatirkan namun Pemerintah tidak dapat begitu saja melarang atau menutup sekolah-sekolah tsb, hal yang dapat dilakukan adalah melakukan pengawasan sambil menunggu waktu dan kondisi yang tepat untuk menutup sekolah-sekolah tsb. Untuk mengawasi oleh Kementrian PPK dibentuk UPBA pada pertengahan tahun 1950, yang kemudian diperbaharui dengan khusus untuk mengawasi.Sekolah Cina dibentuk IPA pada akhir tahun 1951. Kemudian Kementrian PPK atas Jawatan Pengajaran pada tahun 1952 mengeluarkan Surat Edaran yang intinya membatasi kebebasan sekolah tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh IPA antara lain adalah menyeleksi buku-buku yang dipakai oleh sekolah tersebut, dan hasilnya sampai tahun 1957 adalah ratusan buku dilarang dipergunakan di sekolah-sekolah tsb_ Ketika negara dalam keadaan darurat perang pada tahun 1957 maka pihak Militer mempunyai alasan yang tepat untuk melarang anak-anak WNI belajar pada Sekolah Cina, namun mereka belum mempunyai alasan yang tepat untuk melarang adanya Sekolah tersebut. Alasan untuk menutup sebagian dari sekolah tersebut muncul ketika pihak Kuo Mintang disinyalir membantu para pemberontak di Sumatera- Maka keluarlah keputusan Penguasa Perang A. Nasution pada pertengahan tahun 1958 yang mencabut semua izin bagi Sekolah Cina Kuo Mintang dan memberi kuasa pada Kementrian PPK untuk menasionalisasi sekolah tsb.