Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada awal abad kedua puluh, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengubah kebijakan sistem perdagangan opium dari opiumpacht menjadi opiumregie dan mendirikan pabrik opium di Salemba sebagai untuk melaksanakan opiumregie. Perubahan kebijakan sistem perdagangan opium dan pendirian pabrik opium ini turut pula mengubah kehidupan di Batavia saat itu, baik dari sisi masyarakat maupun pemerintah kolonial. Melalui metode studi pustaka dan analisis deskriptif, skripsi ini mencoba menggambarkan bagaimana tanggapan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dan masyarakat Batavia terhadap keberadaan pabrik opium tersebut. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Hindia Belanda lebih menerima keberadaan pabrik opium daripada masyarakat Batavia seperti keuntungan yang besar dan politik etis. Hal ini karena mereka mempunyai kepentingan tertentu terhadap pabrik tersebut. Sementara itu, masyarakat Batavia menanggapi pabrik opium sesuai dengan kepentingan etnis dan rasnya masing-masing. Namun, masyarakat pasif dalam menanggapi keberadaan pabrik tersebut sehingga tidak ada pujian maupun protes yang ditemukan secara signifikan dari adanya pabrik opium di Salemba tersebut.

---

ABSTRACTAt the beginning of the twentieth century, the Dutch East Indies Government changed the opium poppy system 39 s policy from opiumpacht to opiumregie and established a poppy factory in Salemba as an effort to carry out opiumregie. The change of opium trade system policy and the establishment of opium factory also changed the life in Batavia at that time, both from society and colonial government. Through the method of literature study and descriptive analysis, this scriptie tries to illustrate how the response of the Dutch East Indies Colonial Government and Batavian society to the existence of the opium factory. It can be concluded that the Government of the Dutch East Indies more accept the existence of opium factory than the Batavian society because of the large profits and ethical politics. Meanwhile, the Batavian people responded to the opium factory in accordance with their ethnic and racial interests. However, the passive community in response to the existence of the factory so that no praise or protest was found significantly from the existence of opium factory in Salemba. "

"Sepanjang abad ke-19, seluruh wilayah Keresidenan Priangan merupakan kawasan terlarang (Verboden Kringen) bagi perdagangan opium. Segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan opium, seperti menjual, memiliki, mengimpor dan mendistribusikan opium, diklasifikasikan sebagai kegiatan ilegal. Hal ini justru memicu sejumlah kasus penyelundupan opium. Atas dasar pertimbangan untuk memerangi kasus penyelundupan opium dan atas dasar pertimbangan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan konsumsi opium secara bertahap, serta meningkatkan pendapatan, memasuki awal abad ke-20 Pemerintah Kolonial mengubah kebijakan pelarangan perdagangan opium dengan menghapuskan perdagangan opium. perdagangan opium. status kawasan terlarang (Verboden Kringen) di wilayah Karesidenan Priangan. dan memperkenalkan kebijakan Opiumregie di wilayah tersebut. Dengan adanya perubahan kebijakan perdagangan candu tersebut, candu resmi menjadi komoditas perdagangan yang legal di wilayah Karesidenan Priangan dan telah memberikan sejumlah dampak baik bagi Pemerintah Kolonial maupun masyarakat khususnya di Kota Bandung dalam berbagai aspek.

---

Throughout the 19th century, the entire territory of the Priangan Residency was a forbidden area (Verboden Kringen) for the opium trade. All forms of opium-related activities, such as selling, possessing, importing and distributing opium, are classified as illegal activities. This has actually triggered a number of cases of opium smuggling. On the basis of considerations to combat opium smuggling cases and on the basis of considerations to reduce or even eliminate opium consumption gradually, as well as increase income, entering the early 20th century the Colonial Government changed the policy of prohibiting the opium trade by abolishing the opium trade. opium trade. the status of a prohibited area (Verboden Kringen) in the Priangan Residency area. and introduce Opiumregie policy in the region. With the change in the opium trade policy, opium has officially become a legal trading commodity in the Priangan Residency area and has had a number of impacts both for the Colonial Government and the community, especially in the City of Bandung in various aspects."