Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam menjaga pertumbuhan bisnis, operator perlu mempertahankan serta meningkatkan kualitas jaringannya. Kunci dari kualitas jaringan adalah dengan mempertahankan ketersediaan dan kehandalan jaringan, untuk itu operator melaksanakan aktivitas pemeliharaan BTS yang dimilikinya. Pada operator PT. XYZ sudah dilakukan aktivitas pemeliharaan, namun belum ada kesesuaian antara jadwal pemeliharaan BTS dengan frekuensi downtime yang menyebabkan besarnya biaya kerusakan yang harus dikeluarkan operator, sehingga hal ini menyebabkan meningkatnya kontribusi biaya pemeliharaan terhadap total biaya operasional. Dengan menerapkan strategi penjadwalan ulang pemeliharaan pencegahan preventive maintenance yang berbeda-beda pada setiap site berdasarkan minimal interval waktu downtime atau Mean Time Between Failure MTBF dari masing-masing site, maka biaya pemeliharaan dapat dihemat hingga 50 dari total biaya failure dengan nilai kehandalan jaringan reliability sesuai harapan, yaitu pada nilai di atas 90 .

---

ABSTRACT
Operators need to maintain and improve the network quality to sustain business growth. The keys of the network quality are availability and reliability network, therefore operator needs to do the maintenance activities of base stations. Operator PT. XYZ has been performed maintenance activities, but there is no compatibility between the maintenance schedule and the frequency of site downtime, so operator must spend more failure cost and the contribution of maintenance costs to the total operating costs will increase. By implementing a strategy of re scheduling preventive maintenance at each site based on a minimum interval of downtime or Mean Time Between Failure MTBF , the maintenance costs can be saved up to 50 of the total failure cost with network reliability as expected at value above 90 .

Abstrak :
ABSTRAK
Pengoperasian pembangkit tidak hanya didasarkan pada kemampuan pembangkit untuk memenuhi kebutuhan daya sistem secara cepat dan handal, namun juga dibutuhkan pengoperasian yang efisien untuk meminimalisir biaya operasional dan menurunkan penggunaan bahan bakar fosil. Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pengoperasian pembangkit salah satunya dengan menggunakan metode merit order. Metode ini dilakukan dengan memperhitungkan karakteristik efisiensi pada beban tertentu, karkteristik biaya operasi pada beban tertentu, karakteristik operasi jenis pembangkit tertentu dan biaya start up pembangkit. Setelah dilakukan perhitungan pengambilan sampel biaya pengoperasian pembangkit pada beberapa titik pembebanan, dilakukan tabulasi merit order dari pembebanan rendah hingga pembebanan tinggi. Tabulasi ini berguna untuk melihat perbandingan pada titik pembebanan yang sama namun pembangkit yang beroperasi berbeda dengan memilih pembangkit yang beroperasi dengan biaya termurah. Hasil dari penelitian ini adalah mendapatkan nilai biaya pengoperasian termurah pada pembebanan tertentu dengan menentukan pembangkit mana yang harus beroperasi. Penelitian ini dapat menghasilkan suatu metode pemilihan pengoperasian pembangkit dan dapat ditawarkan kepada pengatur beban sebagai alternatif pengoperasian yang paling efisien. Hal ini berguna untuk mempermudah dan mempercepat pengambilan keputusan secara tepat unit pembangkit mana yang menjadi prioritas saat kebutuhan beban tertentu. Jika pemilihan pengoperasian pembangkit dilakukan secara tepat dan cepat, maka efisiensi pengoperasian sistem tenaga listrik akan menjadi lebih murah dan efisien.

---

ABSTRACT
Operational of powerplant is not only base on ability of the powerplant to supply power load to electricity system as soon as possible and reliability. But also need operational power plant more efficien to reduce cost of the fossil fuel. So many Alternative to improve efficiency thermal of the power plant and one of the way to solve the problem is use merit order methode. This methode is doing by calculation caracteristic of the power plant in partial load operation and cost of the Start Up unit. After have the calculation sample of incremental cost in partial load operation, and get the tabulation of merit order from low level load until peak load. This table is using for analysis in the same load of Muara karang but in different powerplant unit and different each unit load and choose which one of the operation give us better cost. Result of the thesis is to get better cost operation powerplant in partial load with choose which one of the unit must be run and must be stop. This thesis can give us the methode operation of the unit power plant and can be offering to dispatcher as an alternative operation more efficient. This methode is usefull to have a decision as soon as possible which one of the unit must be operated and have high priority when dispatcher need. If the best cost choosing powerplant unit to operated geting faster, so the more efficiency operational of the electricity system is cheapest

Abstrak :
Biaya penyelenggaraan pensiun diduga merupakan objek pajak. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis penyebab timbulnya sengketa pajak terkait biaya penyelenggaraan pensiun dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT Taspen (Persero) Tahun Pajak 2012. Penelitian ini merupakan Penelitian Doktrinal dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan pemahaman mengenai sengketa pajak terhadap biaya penyelenggaraan pensiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengelola hasil investasi akumulasi iuran pensiun yang menjadi biaya penyelenggaraan pensiun, Taspen berpedoman kepada peraturan yang berlaku dimana Taspen melakukan investasi menjadi beberapa bentuk yakni deposito, saham, obligasi, penyertaan langsung, reksa dana, investasi infrastruktur, dan medium term notes. Berdasarkan peraturan menteri keuangan tersebut terkait pengenaan pajak atas hasil investasi pengelolaan dana akumulasi iuran pensiun tersebut tidak dikenakan pajak karena dana tersebut digunakan sebagai modal awal lembaga pengelola dana pensiun dalam menyelenggarakan pembayaran pensiun dengan tidak membebani APBN (fully funded. Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa pajak terhadap biaya penyelenggaraan pensiun, Majelis Hakim pada tingkat Banding dan Peninjauan kembali mempertimbangkan kronologis perkara, seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak berupa historis regulasi terkait penyelenggaraan pensiun, dan sikap dari Kementrian Keuangan yang memberikan batasan penentuan objek pajak selama terdapat “nilai ekonomis” atas penggantian biaya penyelenggaraan pensiun yang diperoleh PT Taspen (Persero). Saran yang dapat diberikan adalah hendaknya membuat regulasi terkait perlakuan pajak terhadap hasil investasi biaya penyelenggaraan pensiun secara terinci dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga terdapat dasar aturan dalam menerapkan perlakuan pajak terhadap biaya penyelenggaraan pensiun. ......Pension operating cost is allegedly a tax object. This study aims to identify and analyze the causes of tax dispute related to pension operating costs in the calculation of PT Taspen (Persero) Corporate Income Tax for Tax Year 2012. This research is Doctrinal Research with a qualitative approach to gain an understanding of tax disputes pension operating costs. The results showed that in managing investment results accumulated pension contributions which become pension costs, Taspen is guided by applicable regulations where Taspen invests into several forms, namely deposits, stocks, bonds, direct participation, mutual funds, infrastructure investment, and medium term notes. Based on the regulation of the minister of finance related to the imposition of taxes on investment results, the management of the accumulated pension contribution fund is not taxed because the funds are used as the initial capital of pension fund management institutions in organizing pension payments without burdening the state budget (fully funded). The judge's consideration in deciding tax disputes against pension operating costs, the Panel of Judges at the Appeal and Review level considers the chronology of the case, all evidence submitted by the parties in the form of historical regulations related to pension administration, and the attitude of the Ministry of Finance which provides limits on determining tax objects as long as there is "economic value" for reimbursement of pension costs obtained PT Taspen (Persero). The suggestion that can be given is to make regulations related to tax treatment of investment results for pension implementation costs in detail in the form of laws and regulations, so there is a regulatory basis in applying tax treatment to pension operating costs.

Abstrak :
Tujuan: Menghitung sebaran capital cost radioterapi di Indonesia dan faktor-faktor yang memengaruhinya sebagai dasar untuk investasi lanjutan pengembangan radioterapi di Indonesia dan menutup gap pelayanan yang ada. Metodologi: Penelitian ini menggunakan desain deskriptif eksploratif menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada senter radioterapi di seluruh Indonesia. Data jarak didapatkan menggunakan google maps(menggunakan garis langsung dan rute) serta data pendapatan didapatkan dari badan pusat statistik. Hasil dan Kesimpulan: Terdapat 29 senter radioterapi yang mengikuti penelitian ini dari 46 senter yang telah beroperasi di Indonesia pada 2019. Dari penelitian ini didapatkan Capital cost (dalam rupiah) radioterapi di Indonesia memiliki median Rp 47.824.000.000,- (21.600.000.000-158.688.000.000), dengan sebaran alat-alatnya: LINAC Rp 30.686.455.740,- ±7.374.468.988, rerata Cobalt Rp 11.997.617.647,- ±3.795.188.333, median CT simulator Rp 12.052.000.000,- (5.300.000.000-20.941.517.138), rerata simulator fluoroskopik Rp 3.969.900.000,- ±1.944.209.535, dan rerata bungker per pesawat Rp 4.952.332.381,- ±2.293.258.982. Jumlah pesawat radiasi per senter yang lebih tinggi (p=0,034), pendapatan per kapita lebih rendah (r=0,304, p=0,042), serta level PORI yang lebih rendah (p=0,01) berpengaruh secara statistik terhadap capital cost yang lebih rendah. Jarak kepada pusat ekonomi, dalam hal ini ibukota, tidak berpengaruh terhadap capital cost senter radioterapi (r=-0.282 p=0.139). Pada analisis multivariat, secara statistik terdapat perbedaan bermakna (p<0,01) antar kelompok level PORI serta antar kelompok jumlah pesawat radiasi dalam satu senter. ......Aims: To develop and to close the gap in radiotherapy services in Indonesia, a radiotherapy center capital cost calculation and factors affecting that is needed. This study was meant to show capital cost distribution and the related significant factors. Methods: This explorative descriptive study used questionnaire that was distributed across radiotherapy centers in Indonesia. Distance data was taken from line distance and route distance in google maps. Whereas income data was taken from Statistics Indonesia Office (BPS). Results and Conclusion: 29 out of 46 centers which operated in 2019 participated in this study. This study showed the capital cost of radiotherapy in Indonesia based on the participating centers. This study described the median capital cost as Rp 47.824.000.000,- (21.600.000.000-158.688.000.000), witth the mean value of LINAC Rp 30.686.455.740,- ±7.374.468.988, mean of Cobalt Rp 11.997.617.647,- ±3.795.188.333, median value of CT simulator Rp 12.052.000.000,- (5.300.000.000-20.941.517.138), median value of fluoroscopic simulator Rp 3.969.900.000,- ±1.944.209.535, and mean value of radiation bunker Rp 4.952.332.381,- ±2.293.258.982. Higher number of radiotherapy machine within a center (p=0,034), lower percapita income (r=0,304, p=0,042), and lower PORI level (p=0,01) gives significant result on lower capital cost. Distance to economic center (Jakarta) was not significant to radiotherapy capital cost (r=-0.282 p=0.139). On multivariate analysis, there was a statistical difference p<0,01) between PORI levels and groups of different machine number within a center.

Abstrak :
Persaingan dalam bisnis penerbangan berjadwal Indonesia ramai oleh diijinkannya pesawat-pesawat jet swasta, pembukaan route-route baru, dan perang tar if, padahal marjin labanya sangat bersaing, salah satu fokus utama pengelolaan airlines tipis. Untuk adalah pada pengendalian biaya per unit, agar tidak merugi. Ini penting karena operasi airlines berbiaya sangat tinggi, dengan sifatnya yang capital intensive, jangkauan operasi luas, tingginya biaya penjualan dan penyiapan SOM, serta biaya-biaya lain untuk menangani keselamatan dan regulasi yang ketat. Skripsi ini bertujuan mengidentifikasi komponen-komponen biaya operasi airlines yang membentuk struktur harga pokoknya, mengenal beberapa konsep dan terminologi dalam unit produksi jasa airlines, menghitung besarnya'harga pokok per unit, serta menganalisa struktur dari komponen-komponen harga pokok tersebut. Untuk mempertajam analisa, maka operasi dibatasi untuk angkutan penumpang, domestik, berjadwal, dengan pesawat jet. Penulisan mengambil sumber buku-buku airlines, data kuantitatif dari Kajian Biaya Produk dan Tarif Angkutan Udara Dalam Negeri Dephub, disertai wawancara dengan salah satu airline. Biaya operasi airlines terbagi atai biaya langsung yang tergantung pada tipe pesawat, dan biaya tak langsung (biaya station dan pendukung darat, biaya tiket, penjualan, promosi, biaya umum dan administratif). Biaya langsung dibedakan lagi atas biaya variabel/flying cost yang bervariasi sesuai dengan jumlah produksi jasa penerbangan (BBM, kru varibel, teknik dan pemeliharaan, airport/route, dan pelayanan penumpang), dan biaya tetap/standing cost (depresiasi dan sewa, asuransi, gaji bulanan, overhead pemeliharaan). Analisa terhadap biaya operasi lima tipe pesawat (A-300,. B-737, DC-9, F-28, F-100) yang dioperasikan oleh Garuda dan Merpati, menunjukkan komponen yang menonjol dari kelompok biaya variabel adalah BBM (11~12%) dan pemeliharaan (8-10%), sedang dari kelompok biaya tetap adalah biaya depresiasi (19-20%) plus bunga modal (13- 14%). Dengan'demikian dalam pemilihan tipe pesawat, faktor keunggulan harga murah pesawat bekas, lebih kuat daripada keunggulan hemat biaya BBM dan pemeliharaan yang ditawarkan pesawat baru. Hasil kalkulasi harga pokok per unit rata-rata adalah Rp. 298,93 (14,17 sen dollar) p~r satuan penumpang-KM, 143% dari tarif ratarata yang Rp .. 208,22 (9,87 sen dollar). Tarif yang diusulkan INACA adalah 12 sen dollar,'sementara standar ASEAN 22 sen dollar.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis dampak perubahan skema bagi hasil gross split terhadap proses evaluasi biaya operasi kontraktor dan proses administrasi penerimaan migas bagian negara (PNBP Migas). Penelitian dilakukan melalui studi literatur dan wawancara kepada narasumber dari SKK Migas dan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)-Kementerian Keuangan. Penelitian dampak gross split ini berfokus pada tiga aspek, yaitu pengawasan dan pengendalian biaya operasi, penganggaran penerimaan migas dalam APBN, dan administrasi PNBP Migas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek pengawasan dan pengendalian terhadap kontraktor gross split tidak lagi berfokus pada biaya operasi kontraktor karena tidak ada lagi cost recovery. Sementara itu, biaya operasi hanya sebagai pengurang pajak penghasilan sehingga pengawasan dan pengendalian beralih dari Direktorat PNBP ke Direktorat Jenderal Pajak. Penganggaran penerimaan migas dalam APBN tidak lagi memperhitungkan cost recovery sehingga selisih antara target dan realisasi penerimaan dapat diminimalkan. Dari sisi administrasi gross split, PNBP Migas lebih mudah diadministrasikan karena pemerintah tidak lagi menanggung pembayaran kewajiban kontraktual kepada pihak terkait dan PNBP SDA Migas dapat diakui lebih awal tanpa diperhitungkan terlebih dahulu dengan pencadangan atas kewajiban kontraktual. ...... This study analyzes the impact of changes to the gross split scheme on the process of evaluating contractor operating costs and the administration process of state oil and gas non-tax revenue (PNBP Migas). The study was conducted through literature studies and interviews with resource persons from SKK Migas and the Directorate of Non-Tax State Revenues (Direktorat PNBP) - Ministry of Finance. This study focuses on the impact of gross split to three aspects, namely supervision and control of operating costs, budgeting of oil and gas revenues in the state budget, and administration of oil and gas PNBP. The results showed that the aspects of supervision and control of gross split contractors no longer focused on contractor operating costs because there was no cost recovery. Meanwhile, operating costs only become a deduction from income tax so that supervision and control shifts from the Direktorat PNBP to the Directorate General of Taxes. Budgeting of oil and gas revenues in the APBN no longer takes into account cost recovery so that the difference between the target and realization of revenues can be minimized. In terms of gross split administration, PNBP Migas is easier to administer because the government no longer bears the payment of contractual obligations to related parties and Oil and Gas Natural Resources PNBP Migas can be recognized earlier without being calculated in advance with the provision of contractual obligations.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menghitung besarnya biaya operasional pengumpan KCI tidak berbayar. Survei dilakukan dua kali, survei asal tujuan (origin destination) yang menghasilkan sebaran kawasan tujuan akhir penumpang KCI dijadikan sebahai acuan untuk mendesain jalur dan survei preferensi pengguna KCI (stated preference) yang menghasilkan potensi demand dan karakteristik layanan yang diharapkan pengguna. Analisis diawali dengan uji hipotesis dengan membandingkan karakteristik repsonden di setiap stasiun dan jawaban responden antar stasiun yang menghasilkan data yang menunjukkan bahwa karakteristik responden dan jawaban di setiap stasiun terdiri dari populasi yang homogen sehingga dilanjutkan dengan uji statistik dengan model logit dengan menggabungkan seluruh data dan dilakukan satu kali perhitungan. Sehingga didapatkan potensi demand, headway, jumlah armada, dan biaya operasional pengumpan KCI. Dari delapan stasiun yang di tinjau, terdapat tiga Stasiun yang belum terlayani oleh Transjakarta/Jaklingko dan terdapat potensi demand pengumpan KCI yang segnifikan dari ketiga stasiun tersebut. Dari besarnya potensi demand maka dibutuhkan layanan dengan headway dibawah 5 menit yang sesuai harapan pengguna. Total biaya untuk mengoperasikan layanan pengumpan KCI pada Stasiun Jayakarta sebesar Rp.19.188.900, pada Stasiun Mangga Besar sebesar Rp.22.218.604 dan pada Stasiun Sawah Besar sebesar Rp.18.070.065

---

ABSTRACT This research aims to calculate the operational costs of free service KCI feeders. The origin destination survey which results in the distribution of KCI passenger final destination areas to be used as a reference for design the path and stated preferences surveys that produce potential demand and service characteristics expected by users. The analysis begins with the hypothesis test by comparing the characteristics of respondents at each station and respondent answers between stations that produce data that shows that the characteristics of respondents and answers at each station consist of a homogeneous population so that it is continued with a statistical test with a logit model by combining all data and produce potential demand, headway and KCI feeder operational costs. From eight stations reviewed, there are three stations that have not been served by Transjakarta/Jaklingko and there has a potential demand for KCI feeders. KCI feeder service with a headway under 5 minutes is needed that matches the user's expectations. The total cost to operate the KCI feeder service at Jayakarta Station is Rp.19,188,900, at Mangga Besar Station Rp.22,218,604 and at Sawah Besar Station is Rp.18,070,065.