Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemerintah meluncurkan sistem perizinan terpadu Sistem Online Single Submision yang digunakan untuk pendaftaran izin usaha. Salah satu data yang harus diisi adalah bidang usaha sesuai yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai peran Notaris dalam menerapkan Pasal 3 akta pendirian perseroan terbatas financial technology dalam sistem Online Single Submission serta implikasi setelah diberlakukannya Klasikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 terhadap pendaftaran perseroan terbatas financial technology. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Notaris berperan dalam membuat akta pendirian serta mendaftarkannya dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan dalam sistem Online Single Submission sehingga terhadap perseroan terbatas financial technology yang akan membuat akta pendirian seharusnya berkonsultasi dengan Notaris untuk menyesuaikan klasifikasi bidang usaha perusahaannya, agar sesuai dengan klasifikasi dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017, yaitu kategori 5 angka, yaitu Kategori K, angka 64190. Terhadap perseroan terbatas financial technology yang harus menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 dalam waktu 1 tahun agar mendapatkan Nomor Induk Berusaha. Dalam hal ini, Badan Pusat Statistik, Kemenko Perekonomian serta Lembaga Ikatan Notaris Indonesia agar bersama-sama membuat keseragaman klasifikasi Perseroan Terbatas financial technology yang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 agar kedepannya tidak menyulitkan pelaku usaha dalam mengklasifikasikan bidang usahanya dalam sistem Online Single Submission.

---

The government launched an integrated system of licensing the Online Single Submission System which is used for business license registration. One of the data that must be filled in is the line of business according to what is stipulated in the Indonesian Business Field Standard Classification 2017. The issue raised is regarding the role of the Notary in implementing Article 3 deed of establishment of a financial technology limited company in the Online Single Submission system and the implications after the enactment of the Business Field Standard Classification Indonesia 2017 on registration of financial technology limited companies. The research method used is normative juridical research that is analytical descriptive. The data processing method used is a qualitative method. The results of the study can be concluded that the Notary has a role in making the deed of establishment and registering it in the Legal Entity Administration System and in the Online Single Submission system so that limited financial technology companies that will make the deed of establishment should consult with the Notary to adjust the classification of the company's business fields, to conform with the classification in the 2017 Indonesian Business Field Standard Classification, namely the 5 digit category, namely Category K, number 64190. For financial technology limited companies that must adjust to the 2017 Indonesian Business Field Standard Classification within 1 year in order to obtain a Business Registration Number. In this case, the Central Statistics Agency, the Coordinating Ministry for the Economy and the Indonesian Notary Association Institute should jointly make a uniform classification of financial technology Limited Companies in accordance with the Standard Classification of Indonesian Business Field 2017 so that in the future it will not complicate business actors in classifying their business fields in the Online Single Submission system.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan digital yang pesat di Indonesia beberapa tahun belakangan yang mengubah cara orang mencari jodoh sehingga banyak bermunculan aplikasi dan biro jodoh online. Banyak pengguna online dating yang tidak mendapatkan pasangan sehingga membuat perkembangan pengguna aplikasi online dating atau biro jodoh online menjadi stagnan. Adapun aplikasi kencan online yang dipilih dalam penelitian ini adalah Tinder karena salah satu aplikasi kencan online yang paling banyak digunakan. Tesis ini membahas bagaimana perilaku pengambilan keputusan pengguna Tinder untuk melanjutkan hubungan lebih jauh dengan calon pasangan yang ditemuinya dalam Tinder berdasarkan Teori Pertukaran Sosial dan hal-hal apa saja yang turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan tersebut. Penelitian ini menggunakan Teori Pertukaran Sosial dengan konsep keuntungan dan pengorbanan yang kemudian diturunkan lagi berdasarkan fitur-fitur yang ada dalam online dating Tinder. Penelitian ini menggunakan paradigma pascapositivisme. Peneliti akan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan peranan pertukaran sosial dalam online dating secara detail dan memperinci informasi yang ada. Temuan yang didapat dari penelitian ini adalah pengguna online dating mencari keuntungan dari calon pasangannya dalam berbagai tahap, yaitu tahap pertama, tahap pengecekan latar belakang, dan tahap utama.Untuk komponen pengorbanan terdapat pengorbanan yang bernilai sama diantara pria dan wanita dan juga ada yang bernilai berbeda ...... This research is motivated by the rapid digital developments in Indonesia in these recent years that changed the way of people search for a mate that emerges so many applications and online matchmaking. But many online dating users who do not get a pair that makes development of applications users in online dating become stagnant. As for online dating application is selected in this study is Tinder as one of online dating applications that most widely used. This thesis describes how the decisionmaking behavior of the users in Tinder to continue its relationship further with potential mates who met in Tinder by Social Exchange Theory, and whatever things that influence the decision-making process. This study uses the concept of Social Exchange Theory, cost and benefit, then specify it based on the features that exist in Tinder. This study uses post positivism paradigm. Researchers will use descriptive qualitative method with the aim to describe the role of social exchange in online dating. The findings from this research is online dating users seeks benefit from potential partners in various stages, the first stage, the stage background checks, and the main phase. For sacrifice component, there are two types, the first is the cost that worth the same between men and women, and also the cost that are worth different in value between men and women.

Abstrak :

Penelitian ini membahas tentang ekonomi atensi yang terletak pada interaksi antaravatar dalam platform streaming video daring. Belum ada penelitian-penelitian yang mengaitkan ekonomi atensi dengan ruang digital yang diperantarai avatar, sehingga gagasan tersebut diangkat sebagai kebaruan dalam tesis ini. Penelitian ini menggunakan multimetode integratif untuk mengeksplorasi jenis-jenis interaksi antaravatar dalam platform serta strategi konten yang digunakan dalam kanal pemerintah untuk mendapatkan atensi khalayak. Metode analisis konten kuantitatif diterapkan pada 150 video dengan jumlah ditonton terbesar, lalu metode analisis konten kualitatif pada lima video dengan jumlah ditonton paling besar dan wawancara pada dua pembuat konten, kesemuanya berasal dari sepuluh besar kanal YouTube pemerintah populer. Penelitian menunjukkan interaksi antaravatar terjadi karena ada pertukaran antara atensi khalayak dan konten milik pembuat konten dalam platform serta kedua belah pihak memberikan akses ke atensi dan konten. Lalu, interaksi dalam platform streaming video daring menghasilkan konten yang dapat diamati. Penelitian ini mengajukan transaksi sosial sebagai bentuk konversi atensi bagi kanal pemerintah yang setara dengan monetisasi bagi kanal swasta. Kemudian, memilih strategi konten tertentu tidak menjamin sebuah konten bisa memperoleh jumlah ditonton yang besar. Alih-alih, strategi konten diperlakukan sebagai cara membuat momentum untuk memperbesar peluang agar mendapatkan lebih banyak khalayak yang menonton sebuah konten.

---

This research discusses about attention economy which takes place in the interaction between avatars in the online video streaming platform. This is proposed as the novelty, considering there have not been any publications that relate attention economy with the digital space that makes use of avatar as user representation. This research utilized multimethod in an integrative way to explore various types of inter-avatar interaction in the platform and content strategies performed in the platform’s government channels. Quantitative method was applied to 150 videos with biggest number of views, then qualitative method on five videos with the most views and two content creators, all within the boundaries of top-10 most popular government YouTube channels. Result showed that inter-avatar interaction occurs when there is an exchange between audience’s attention and content creator’s content and both parties give access to each other’s properties. Interactions also create contents observable by users as front-end of the platform. This research proposes social transaction as a form of attention conversion for government channels, which acts like monetization to private content creators. Then, utilizing a certain content strategy will not guarantee increase in view number. Instead, it helps increasing the momentum to gain more views.

Abstrak :
ABSTRAK
Aplikasi permainan ketangkasan merupakan layanan over-the-top yang dapat diperoleh melalui application store, yakni suatu platform dengan mana pengembang aplikasi dapat mengunggah aplikasi dan pengguna dapat mengunduhnya. Beberapa aplikasi permainan ketangkasan selain menyediakan layanan permainan, juga memungkinkan pembelian konten tambahan yang dapat membantunya dalam bermain, seperti koin dalam aplikasi Domino Gaple Online. Konten yang dimaksud selain dapat dibeli dengan menggunakan kartu kredit atau debit, dapat juga dibeli dengan tagihan operator langsung, dengan mana tagihan pembelian koin akan dibebankan kepada pengguna melalui penyelenggara jasa telekomunikasi, yakni dengan pengurangan deposit prabayar atau pulsa. Mengingat bahwa deposit prabayar digunakan untuk non-jasa telekomunikasi, menjadi pertanyaan bagaimana peraturan mengatur mengenai hal tersebut. Selanjutnya, terlibatnya pengembang aplikasi, penyelenggara application store dan penyelenggara telekomunikasi menimbulkan pertanyaan bagaimana bentuk pertanggungjawaban serta perlindungan hukum bagi penggunanya. Meskipun peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi tidak mengatur mengenai hal tersebut, penyelenggaraannya, tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi pengguna haruslah sesuai dengan norma-norma yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 8 Tahun 1999. Berdasarkan penelitian, yang dilakukan terhadap aplikasi Domino Gaple Online, tidak semua norma-norma tersebut diindahkan. Untuk itu, Pemerintah perlu secara khusus mengawas ada mengatur penyelenggaraan aplikasi permainan, maupun penyediaan tagihan operator langsung

---

ABSTRACT
Mobile games are applications obtained through application stores such as Google Play a platform which enables developers to distribute and monetize applications, and enables users to obtain applications. Several mobile games also enable the purchase of in game content, such as coins in Domino Gaple Online. Purchases of in app contents are usually done using card payments, however the provision of direct carrier billing enables payments to be directly charged by the telecommunication service provider. Because of that, the users rsquo phone credit, which should only be used for telecommunications services, is used to pay for a content not provided by the telecommunication service provider. This raises a question as to how Indonesia rsquo s law regulates the use of phone credit for non telecommunication services. Furthermore, the involvement of three different parties raises the question regarding the legal liabilities of said providers, and the legal protection of its users. Laws on telecommunications does not regulate the use of phone credit for non telecommunication purposes. Because of that, the provision of said game, the providers rsquo legal liabilities and the legal protection for its users are based on the norms and standards enforced in Law No. 11 of 2008 and Law No. 8 of 1999. Based on the research on Domino Gaple Online, not all the norms within those regulations are adhered to. Thus, the Government needs to specifically supervise and regulate the provision of mobile games and direct carrier billing for non telecommunication services.