Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai akibat hukum fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Ombudsman Daerah Non ORI (D.I. Yogyakarta) setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUUVIII/ 2010 tentang Pengujian Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya semacam Memorandum of Understanding atau peraturan bersama untuk mencegah terjadinya tumpang tindih fungsi pengawasan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak melarang Ombudsman Daerah menggunakan nama Ombudsman walaupun tidak berhierarkhis dengan ORI.

---

ABSTRACT
The focus of this study is studying end of result of supervising function of Ombudsman Republik Indonesia (ORI) and Local Ombudsman Non ORI (D.I. Yogyakarta) after Mahkamah Konstitusi Decree No. 62/PUU-VIII/2010 regarding judicial review Act Number 37 of 2009 about Ombudsman of Republic Indonesia and Act Number 25 of 2009 about public services. This research is legal normative research with an investigation by using secondary data.The result of this research suggested that there should be an Memorandum of Understanding between the related parties to prevent in overlapping in supervising after the Mahkamah Konstitusi Decree which allowed local Ombudsman using a name of “ombudsman” eventhough has no hierarchial correkation with ORI.

Abstrak :
Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini, hampir semua pelayanan publik diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi. Tujuannya adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan mendekatkan pelayanan publik. Namun dilihat dari kinerja pemerintahan daerah, otonomi yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di tiap-tiap daerah belum dapat dicapai, karena otonomi masih dimaknai sebagai kewenangan seluas-luasnya. Oleh karena itu perlu dikaji mengenai pengawasan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, khususnya peran Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas yang bersifat eksternal. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif. Berdasarkan penelitian, pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah telah diatur secara lengkap dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengawasan dimaksud terdiri dari pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pengawasan internal oleh atasan langsung dan inspektorat, dan pengawasan eksternal oleh DPRD, masyarakat dan Ombudsman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah karena bersifat mandiri, bebas dari kepentingan politik dan jabatan, serta berorientasi pada perbaikan. Namun, lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan eksekutorial sehingga diperlukan upaya penguatan baik secara internal maupun eksternal. ...... Since the enactment of Law No. 22 Year 1999 on Regional Government until today, almost all public services by the local government based on the principle of decentralization. The goal is to provide welfare to the society by bringing the public service. But seen from the performance of local government, the autonomy which aims to create equitable development in each region can not be achieved, because autonomy is interpreted as the widest possible authority. Therefore, it is necessary to study the oversight of public services by the local government, in particular the role of the Ombudsman of the Republic of Indonesia as the regulatory agencies that are external. This study used a form of normative juridical research. Based on research, supervision of public service delivery by local governments have set up fully within the law No. 23 of 2014 on Regional Government. Supervision is composed of control by the central government, internal supervision by the immediate supervisor and the inspectorate, and external scrutiny by Parliament, the public and the Ombudsman. The results showed that the Ombudsman has a very important role in the oversight of public services by local governments due to be independent, free from political interests and positions, and oriented to the improvement. However, the agency does not have the authority eksekutorial so that the necessary measures to strengthen both internally and externally.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang lembaga ombudsman di Indonesia, utamanya pada masa Komisi Ombudsman Nasional dan perubahannya dengan lahirnya Ombudsman Republik Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Pengolahan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif analitis. Dalam menganalisa data yang didapat, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Komisi Ombudsman Nasional dan Ombudsman Republik Indonesia merupakan bentuk organisasi yang berbeda dalam lingkup Republik Indonesia, terdapat perubahan wewenang yang ada setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia dan terlihat adanya penguatan secara kelembagaan. ......This thesis talk’s about the condition of ombudsman in Indonesia after the enactment of Act Number 37 Year 2008 About The Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman The Republic of Indonesia). This research is a library typed research. Using qualitative approach to process the data, so the result is an analytic descriptive data. On analyzing the data, the research is using normative law research method. Result of this research shows that the Act Number 37 Year 2008 About The Ombudsman Republik Indonesia had made basic differences in the obligation and the authority of ombudsman in Indonesia, thus at certain point, has made the body stronger. Other than that, after the enactment of Act Number 37 Year 2008, the ombudsman in Indonesia are becoming an independent state agencies, not a part of the organs of state administrations.

Abstrak :
Adanya gejala yang mengindikasikan bahwa Ombudsman Republik Indonesia tidak melakukan beberapa tahapan yang tertuang dalam konsep change management secara teoritis dalam melakukan perubahan sistem penanganan pengaduan. Oleh karenanya, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis proses perubahan sistem penanganan pengaduan yang diterapkan oleh Ombudsman Republik Indonesia menggunakan konsep proses perubahan dari Lewin dan mengidentifikasi tipe perubahan dengan konsep Daft yang terjadi dalam perubahan sistem penanganan pengaduan di Ombudsman Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian post-positivist. Data yang digunakan pada skripsi ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada beberapa informan yang peneliti anggap relavan dengan topik yang diangkat. Berdasarkan hasil analisis, peneliti menyimpulkan bahwa pada proses perubahan sistem penanganan pengaduan di Ombudsman Republik Indonesia masih memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain pada saat tahap unfreezing, Ombudsman Republik Indonesia tidak menilai kesiapan organisasi dan sumber daya dalam menghadapi perubahan tersebut, tidak menyusun kajian/evaluasi resmi sebelum perubahan dilakukan, dan tidak melibatkan pihak eksternal. Pada tahap moving, Ombudsman Republik Indonesia belum memiliki alat ukur untuk mengevaluasi kinerja para asisten dalam menjalani sistem penanganan pengaduan yang baru. Meskipun demikian, hal tersebut dapat terjadi karena tipe perubahan yang terjadi merupakan tipe incremental change, yang mana tipe tersebut hanya merubah sebagian dari keseluruhan proses dan derajat perubahan yang dimiliki rendah, sehingga perubahan dapat tetap berlangsung walaupun terdapat tahapan-tahapan yang tidak dilaksanakan. Hasil analisis tersebut menyebabkan peneliti menyarankan agar Ombudsman Republik Indonesia menyusun naskah akademis atau semacam kajian tertulis untuk melandasi rasionalitas perubahan tersebut harus dilakukan agar akuntabilitas perubahan dapat terjaga dan menilai kesiapan organisasi menggunakan SWOT analysis, melibatkan pihak-pihak eksternal, seperti koalisi ataupun lembaga non profit (LSM) yang memang concern terhadap perbaikan pelayanan publik, serta merancang sebuah survey via e-mail yang memungkinkan pelapor untuk dapat memberikan dan mengungkapkan penilaian mereka terhadap penanganan pengaduan yang diberikan Ombudsman Republik Indonesia sebagai instrumen evaluasi.

---

There are symptoms that indicate that the Ombudsman Republic of Indonesia did not carry out several stages contained in the concept of change management theoretically in making changes to the complaint handling system. Therefore, this thesis aims to analyze the change process of the complaints handling system implemented by the Ombudsman Republic of Indonesia using the concept of change process) and identify the type of change that occurred in the change of complaint handling system in the Ombudsman of the Republic of Indonesia. The research method used in this study is a post-positivist research method. The data used in this thesis is obtained by conducting in-depth interviews with several informants that relavant with the topic raised. Based on the results of the analysis, the researchers concluded that in the process of changing the complaints handling system at the Ombudsman Republic of Indonesia still had several things to consider, including during the unfreezing stage, the Ombudsman Republic of Indonesia did not assess organizational and resource readiness in dealing with these changes, did not compile studies / official evaluation before changes were made, and did not involve external parties. At the moving stage, the Ombudsman Republic of Indonesia did not have a measuring tool to evaluate the performance of assistants in undergoing a new complaint handling system. However, this situation is possibly happen because the type of change that occurs is an incremental change type, which type only changes a part of the whole process and the level of changes that occur are low, so that changes can continue even if there are steps that are not implemented. The results of the analysis led the researcher to suggest that the Ombudsman Republic of Indonesia develop an academic text or a written study to underlie the rationality of these changes so that change accountability can be maintained and assess organizational readiness using SWOT analysis, involving external parties, such as coalitions or non-profit institutions (NGOs) who are concerned about improving public services, and designing an e-mail survey that allows reporters to be able to provide and disclose their assessments of complaint handling provided by the Ombudsman Republic of Indonesia as an evaluation instrument.