Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) tersebut diatur bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kelanjutan pokok ini ialah beban pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dipertanggungjawabkan kepada pihak pencemar dan perusak, sehingga sanksi hukum dipertanggungjawabkan kepada pihak yang mencemari dan rnerusak lingkungan hidup. Perkembangan korporasi di Indonesia dalam waktu singkat menjadi sangat cepat dan pesat karena sifatnya yang sangat ekspansif menjangkau seluruh wilayah bisnis yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dengan subur dan mendatangkan keuntungan. Hal lain ditandai juga dengan peranan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan berusaha dan fasilitas lainnya. Korporasi sebagai pelaku kejahatan dan tindak pidana lingkungan hidup sebagai sebuah delik harus dilihat dalam kerangka pembangunan berkesinambungan. Fungsi dari UUPLH adalah merupakan "payung" (umbrella provision) yang dalam ketentuannya hanya mengatur hal-hal yang pokok saja, maka sebelum ada peraturan pelaksananya sudah barang tentu dalam penerapannya akan menghadapi hambatan. Dalam kasus perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup terdapat kesulitan bagi aparat penyidik untuk menyediakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Di samping itu, pembuktian unsur hubungan kausal merupakan kendala tersendiri. pencemaran lingkungan hidup sering terjadi secara kumulatif, sehingga sulit untuk membuktikan sumber pencemaran, terutama yang bersifat kimiawi. Selain menyediakan alat bukti, penyidik juga harus cermat dalam menentukan tersangkanya yang ternyata sulit untuk menempatkan korporasi sebagai tersangka. Kesulitan ini dirasakan oleh penyidik pada saat menghubungkan antara tindak pidana dengan bukti-bukti yang mengarah pada suatu pelaku tindak pidana yang notabene adalah fiksi hukum. Pada tingkat penuntutan kesulitan yang dihadapi oleh Penuntut Umum sebagai pihak yang membawa perkara tersebut di muka pengadilan adalah memenuhi persyaratan formil dan materiil KUHAP khususnya Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Apabila ketentuan pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut tidak dipenuhi maka pada Pasal 143 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa surat dakwaan tersebut batal demi hukum. Dihubungkan dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup, jaksa harus mempertahankan hasil penyidikan yang disertai dengan bukti-bukti kuat yang nantinya bisa membawa pada putusan final hakim yang menyatakan korporasi bersalah. Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk mengungkapkan kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi serta untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Kepolisian dan Kejaksaan dalam penerapan aturan pidana dalam rangka penuntutan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia. Pada akhir penelitian, penulis mampu untuk menemukan permasalahan-permasalahan pokok yang menjadi penghambat dalam penuntutan korporasi untuk tindak pidana lingkungan hidup.

Abstrak :
Penelitian ini bermaksud melakukan penelitian mengenai peranan hakim ketika menjatuhkan sanksi pidana pencemaran lingkungan hidup khususnya dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, selain itu karena hakim yang sekarang kedudukannya sudah menjadi satu atap dengan Mahkamah Agung berdasarkan Undang-undang No.4 /2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam lembaga pengadilan memberikan gambaran kompleksitas tentang kedudukan yang merdeka, sehingga kajian tentang hakim dalam mengambil putusan perkara pidana pencemaran lingkungan hidup dilakukan dengan menggunakan pendekatan kritis, dimana dengan pendekatan kritis ini adalah "cara pandang" yang lebih mengarah pada proses terbentuknya realitas sosial. Melalui pendekatan kritis ini akan menjelaskan konfigurasi faktor-faktor determinan didalam suatu organisasi lembaga peradilan dalam menjalankan tugas dan mewujudkan citra wibawa pengadilan melalui putusan yang didalamnya memperhatikan aspek nilai-nilai dalam masyarakat. Atas dasar dan latar belakang diatas, permasalahan yang perlu diteliti adalah PERANAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKKSI PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP: Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Bale Endah Bandung dan Pengadilan Negeri Sumedang Jawa Barat, adalah bagaimana peranan hakim pidana dalam memelihara melestarikan lingkungan hidup melalui putusan-putusan perkara tindak pidana lingkungan hidup.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini menjelaskan mengenai korban kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) X yang terdapat di Kabupaten Sukabumi. Praktik kejahatan lingkungan ini, menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan setiap tahunnya. Sehingga, menimbulkan banyak kerugian pada masyarakat Cidahu. Kerugian tersebut meliputi kerugian materil, eknomi, dan sosial. Akan tetapi, masyarakat Cidahu yang menjadi korban kejahatan perusahaan, tidak menyadari bahwa dirinya sebagai korban. Hal ini, dipengaruhi oleh tindakan Greenwash yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat. Program Greenwash yang cukup besar mempengaruhi kesadaran masyarakat Cidahu adalah program-program Greenwash yang diberikan langsung kepada masyrakat Cidahu, seperti CSR dan hubungan yang baik antara perusahaan dengan pemangku kebijakan yang ada di Cidahu.

---

ABSTRACT
This thesis describes the victims of environmental crimes committed by the company Bottled Drinking Water ( bottled water) X contained in Sukabumi . Practice this environmental crime , causing widespread drought each year . So , cause much harm to society Cidahu . Disadvantages include material losses , as economic, and social . However , people who become victims of crime Cidahu company , unaware that he was a victim . This, Greenwash affected by the actions undertaken by the company to the public . Greenwash program sizable influence public awareness programs Cidahu Greenwash is given directly to the community Cidahu , such as CSR and good relations between the company and stakeholders in Cidahu.

Abstrak :
Kejahatan lingkungan telah menyebabkan kerusakan dan penderitaan (bersifat harmful) kepada manusia maupun non-manusia, namun sering tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan environmental victimization yang dialami oleh masyarakat Desa X, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur akibat limbah impor bahan baku pabrik kertas. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Environmental Victimology dan State-Corporate Crime. Penelitian ini juga menggunakan konsep kekerasan struktural dan Treadmill of Law. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan studi peraturan perundang-undangan terkait importasi limbah bahan baku pabrik kertas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa viktimisasi yang dialami masyarakat Desa X diawali dari perizinan importasi limbah bahan baku pabrik kertas melalui regulasi yang dibuat oleh negara. Rendahnya pengawasan implementasi importasi limbah oleh pemerintah memfasilitasi pembuangan limbah impor bahan baku pabrik kertas ke Desa X. Pihak Kepala Desa X sebagai representasi negara di tingkat lokal malah bekerjasama dengan perusahaan kertas dalam pembuangan limbah demi meraih keuntungan pribadi. Environmental victimization telah dialami masyarakat Desa X selama puluhan tahun dan bisa berdampak jangka panjang pada kesehatan masyarakat maupun lingkungan di Desa X. Environmental victimization yang dialami oleh masyarakat Desa X merupakan suatu bentuk kekerasan struktural. ......Environmental crimes have caused suffering and harming humans and non-human entities, but are often not considered as violation of criminal law. This study aims to explain the environmental victimization experienced by the people of Village X, Mojokerto Regency, East Java due to the imported waste paper dumping. The theory used in this study is the theory of Environmental Victimology and State-Corporate Crime. This study also uses the concept of structural violence and the Treadmill of Law. This research is qualitative research with in-depth interviews and studies of legislation related to the importation of paper waste as data collection methods. The results showed that the victimization experienced by the people of Village X started when the state allowed the importation of waste paper. The government's low surveillance on the implementation of the importation of waste facilitated the waste paper dumping in Village X. The Head of Village X as a representative of the state at the local level has been cooperating with paper corporations in waste dumping in Village for his personal gain. The people of Village X have been environmentally victimized for decades. The waste dumping in Village X may have long-term harm to the public health and the ecosystem of Village X. Environmental victimization experienced by the people of Village X is seen as a form of structural violence.

Abstrak :
Kawasan konservasi merupakan kawasan khusus yang dilindungi untuk menjaga keanekaragaman hayati di dalamnya. Pada kenyataannya, terdapat banyak kasus perburuan liar di dalam kawasan konservasi yang mengancam keberadaan satwa langka. Perburuan harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) yang terjadi di Taman Nasional Kerinci Seblat di Sumatera adalah salah satu contohnya. Studi ini akan menjelaskan bahwa perburuan liar terhadap satwa langka yang terjadi di kawasan konservasi dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan lingkungan. Perburuan satwa langka yang terjadi di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat akan dianalisis dengan menggunakan teori dalam environmental criminology, yaitu teori aktivitas rutin yang melihat adanya pelaku potensial, keberadaan target, dan tempat.

---

Conservation area is specific protected area to maintain biodiversity inside it. But in fact, there are many cases of poaching inside conservation areas that threatened the endagered species. The poaching of sumatran tiger (Panthera tigris sumatrae) that happens in Kerinci Seblat National Park in Sumatera is one of the example. This study will explain that poaching can be categorized as environmental crime. Poaching in Kerinci Seblat National Park protected areas will be analyzed using environmental criminology, that is routine activity theory which see potential offender, suitable target, and places.

Abstrak :
Tugas karya akhir ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui penyebab perpindahan lintas batas limbah elektronik. Negara Belgia dan Nigeria menjadi kajian utama dalam tulisan ini. Negara Belgia merupakan salah satu pengirim terbanyak limbah elektronik ke Nigeria yang kini dianggap sebagai tempat pembuangan utama limbah elektronik di dunia. Analisis dalam tulisan ini menggunakan pemikiran criminogenic asymmetries dari Nikos Passas. Data didapatkan dari studi-studi yang telah dilakukan oleh lembaga internasional dan regional. Hasil dari tulisan ini menemukan bahwa perbedaan atau asimetri dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan budaya memfasilitasi perpindahan lintas batas limbah elektronik. Hal ini mendorong permintaan barang illegal, mendorong insentif bagi pelaku untuk terlibat dalam kejahatan, dan melemahkan kontrol atau pengawasan dari pihak berwenang. Dalam tulisan ini perpindahan limbah elektronik dianggap sebagai transnational environmental crime karena berbahaya dan merugikan lingkungan, manusia, dan makhluk hidup lain.

---

This paper aims to search for the cause of the transboundary movement of electronic waste. Belgia and Nigeria are the main countries in this research. Belgia is one of the main exporter of electronic waste to Nigeria that known as the major dumpsite of electronic waste in the world. The analysis is based on criminogenic asymmetries, a concept by Nikos Passas. The data for this study is derived from research done by international and regional institutes. This study found that asymmetry in economy, politic, law, dan culture facilitate transboundary movement of electronic waste. These asymmetries then stimulate demand for illegal goods, incentive for perpetrators to contribute in illegal activity, and weaken the ability of authority to control crime. In this study, the transboundary movement of electronic waste is considered as a transnational environmental crime because of the harms it causes for environment, human, and other living being.

Abstrak :
Tugas karya akhir ini membahas mengenai bagaimana Eco-Global Criminology, sebuah kerangka analisis yang menggabungkan orientasi terhadap ekologi dan keadilan dengan studi global, melihat fenomena perburuan dan perdagangan pada satwa langka yang semakin terancam keberadaannya, yaitu Harimau Sumatera Phantera tigris sumatrae . Dengan menggunakan studi literatur sebagai metode penulisan, artikel ini membahas bagaimana ide-ide pokok dari Eco-Global Criminology menjelaskan fenomena perburuan dan perdagangan Harimau Sumatera menjadi salah satu ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Hilangnya keanekaragaman hayati akan berdampak pada kesejahteraan hidup manusia. Fenomena perburuan dan perdagangan Harimau Sumatera merupakan masalah lingkungan yang semakin serius dan berkembang. Melalui artikel ini, penulis akan menerapkan beberapa pemahaman dari Eco-Global Criminology dalam menjelaskan masalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia baik kegiatan yang dianggap legal seperti penebangan hutan yang menyebabkan hilangnya habitat pada Harimau Sumatera, maupun kegiatan ilegal seperti perburuan dan perdagangan Harimau Sumatera.

---

This article explores how Eco-Global Criminology, an analytical framework that combines ecology and justice orientation with global studies, sees the phenomenon of poaching and trading in endangered species that are increasingly threatened its existence, the Sumatran Tiger Phantera tigris sumatrae. Using the literature study as the methodology, this article discusses how the main ideas of eco-global criminology explain the phenomenon of poaching and trading of the Sumatran Tiger into one of the threats to biodiversity. The loss of biodiversity will affect the welfare of human life. The phenomenon of poaching and trading of Sumatran Tiger is an increasingly serious and growing environmental problem. Through this article, the authors will apply some understanding of Eco-Global Criminology in explaining environmental damage caused by human activities such as legal activities like deforestation causing habitat loss in Sumatran tigers, as well as illegal activities such as the poaching and trade of Sumatran tigers.

Abstrak :
Pada tugas karya akhir ini ingin membahas mengenai illegal tapping. Illegal tapping merupakan salah satu modus pencurian minyak dengan cara melubangi pipa dan memasangkan sambungan untuk mengalirkan minyak ke tempat penampungan yang telah disiapkan oleh pelaku. Illegal tapping berisiko sangat besar karena dapat mencemari dan merusak lingkungan. Oleh sebab itu dibutuhkan pencegahan kejahatan situasional untuk mengintervensi aksi illegal tapping. Tujuan penulisan ini adalah melakukan intervensi terhadap aksi illegal tapping. Pencegahan dapat dilakukan dengan menggunakan 7 dari 16 teknik Clarke. Teknik yang dapat digunakan adalah target hardening, deflecting offenders, formal surveillance, surveillance by employees, natural surveillance, rule setting, dan stimulating conscience.

---

This paper discusses about illegal tapping. Illegal tapping is one of the modus to rob oil by creating a hole in a pipe and put an extension to make the oil flow to the place the offender had prepared. Illegal tapping has high risk because it can harm the environment. Thus, a situational crime prevention is needed to intervene the act of illegal tapping. Prevention can be done by using 7 out 16 of Clarke's technique. The techniques used are target hardening, deflecting offenders, formal surveillance, surveillance by employees, natural surveillance, rule setting, and stimulating conscience.

Abstrak :
Tulisan ini membahas sebelas peristiwa tumpahan minyak yang terjadi periode 2010-2020 untuk dianalisis sebagai bentuk kejahatan lingkungan transnasional. Thesis statement karya akhir ini adalah peristiwa tumpahan minyak dapat dijelaskan dengan tiga mekanisme dimensi transnasional kejahatan lingkungan dengan perspektif green criminology. Analisis mekanisme transborder flows of toxins and other ecosystem threats, transborder flows of economic decisions, dan transborder projections of power dikaitkan dengan data lokasi awal tumpahan minyak, lokasi persebaran tumpahan, dampak terhadap lingkungan dan manusia, pihak yang bertanggung jawab, penyebab tumpahan minyak, serta reaksi yang diterapkan. Perspektif green criminology mampu memberikan definisi kejahatan dan kerusakan lingkungan yang lebih ekspansif. Perspektif ini juga menekankan lingkungan, manusia, dan spesies nonmanusia yang terdampak atau dirugikan oleh sebelas peristiwa tumpahan minyak dan hak-hak mereka untuk dijaga, dilestarikan, dan dilindungi. ......This paper discusses eleven oil spill events that have occurred during 2010-2020 to be analyzed as a form of transnational environmental crime. The thesis statement in this work is that oil spill incidents can be explained with the three transnational dimensions of environmental crime with a green criminology perspective. Analysis of transborder flows of toxins and other ecosystem threats, transborder flows of economic decisions, and transborder projections of power is linked to data on the initial location of the oil spill, location of the spill distribution, impact on the environment and people, responsible parties, causes of the oil spill, and the reaction that is applied. Green criminology is able to provide more expansive definition of crime and environmental damage. This perspective also emphasizes the environment, humans and non-human species that are affected or harmed by the eleven oil spill events and their rights to be protected and conserved.