Hasil Pencarian

Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Yosephine Anatassia Ansaputri
"Isu kesenjangan upah ibu merupakan salah satu kontributor utama yang memperluas jurang kesenjangan upah antar jender. Dalam melakukan analisis terkait kesenjangan upah ibu, penting untuk mengkonsiderasi karakteristik jenis pekerjaan karena jenis pekerjaan yang berbeda membutuhkan keterampilan yang berbeda serta memiliki hak dan kewajiban ketenagakerjaan yang berbeda. Dengan menggunakan data SAKERNAS 2020, studi ini menganalisis kesenjangan upah ibu berdasarkan jenis pekerjaan profesional (kerah putih) dan non-profesional (kerah abu-abu dan kerah biru). Metode dekomposisi Oaxaca Blinder dan RIF-Oaxaca digunakan untuk melihat besar kesenjangan dan perbedaan pola yang terbentuk antar jenis pekerjaan yang berbeda (between group) serta antar kuintil upah yang berbeda (within group). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi kesenjangan upah ibu tidak terjadi atau kecil terjadi di pekerjaan kerah putih (profesional) dibandingkan dengan pekerjaan kerah abu-abu dan biru (non-profesional). Kesenjangan upah ibu yang terjadi tersebut sebagian besar disebabkan karena faktor perbedaan produktivitas dan karakteristik antara ibu dan non-ibu di dunia kerja. Selain itu, di kerah abu-abu ditemukan fenomena sticky wage atau semakin kecil kuintil distribusi upah maka akan semakin besar kesenjangan upah yang terjadi, sebaliknya di kerah biru terjadi fenoma glass ceiling atau semakin besar kuintil distribusi upah maka akan semakin besar kesenjangan upah yang terjadi.

The issue of the motherhood wage gap is one of the main contributors that widen the gender wage gap. To analyse the motherhood wage gap, it is important to consider the characteristics of the occupations because different occupations require different skills and provide different privileges, labor rights, and demands for workloads. Using SAKERNAS 2020 data, this study analyses motherhood wage gap in professional (white-collar) and non-professional (grey-collar and blue-collar) occupations. The Oaxaca Blinder and RIF-Oaxaca decomposition methods were used to see the size of the gap and the different patterns formed between different types of occupations (between groups) and different wage quintiles for the same occupations (within groups). The results of this study indicate that motherhood wage gap is less likely to occur in white-collar jobs (professional) compared to gray-collar and blue-collar jobs (non-professional). The gap that occurs is largely due to differences in productivity and characteristics between mothers and non-mothers in the workplace. In addition, there is sticky wage phenomenon or the smaller the quintile of the wage distribution, the larger the wage gap will be in grey-collar jobs. On the contrary, glass ceiling is often found in blue-collar jobs."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cindy Pregita
"Penelitian ini menggunakan data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2019 untuk menganalisis tingkat segregasi pekerjaan dan menguraikan kesenjangan upah yang dialami oleh pekerja dengan disabilitas di Indonesia. Dengan menggunakan kalkulasi index of dissimilarity, terdapat variasi segregasi pekerjaan berdasarkan jenis disabilitas, dimana pekerja dengan disabilitas mental dan kognitif mengalami segregasi pekerjaan paling parah. Sebaliknya, pekerja dengan disabilitas penglihatan mengalami segregasi pekerjaan terendah dibanding jenis disabilitas lain. Dengan menggunakan dekomposisi Blinder-Oaxaca, ditemukan variasi kesenjangan upah beserta dengan variasi faktor unexplained (bagian yang tidak dapat menjelaskan kesenjangan upah) berdasarkan jenis disabilitas. Pekerja dengan disabilitas fisik (mobilitas dan jari/tangan) mengalami potensi diskriminasi tertinggi, dimana kelompok ini memiliki faktor unexplained tertinggi dalam menjelaskan kesenjangan upah.

This study utilises data from Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2019 to analyse occupational segregation and decompose wage differential that faced by workers with disabilities in Indonesia. By index of dissimilarity calculation, this study found the variation of occupational segregation level based on type of disabilities, where workers with mental and cognitive disabilities face the highest occupational segregation. On the other hand, workers with vision disabilities face the lowest occupational segregation. By Blinder-Oaxaca decomposition, this study found the variation of wage differential that was driven by the variation of unexplained factors. Workers with physical disabilities (mobility and finger/ hand) face the highest discrimination potential, shown by the highest unexplained factor."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Palupi, Dini Aprilia
"Formula baru upah minimum telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Akibatnya, kebutuhan hidup layak KHL , sebagai faktor utama dalam penentuan angka upah minimum juga harus direvisi regulasinya. Selain itu, penentuan nilai KHL pada awalnya ditentukan melalui survei harga pasar yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah. Akan tetapi, pada implementasinya, penentuan nilai KHL berdasarkan survei menjadi tidak valid karena adanya kepentingan pribadi dari masing-masing unsur Dewan Pengupahan. Skripsi ini membahas bagaimana formulasi kebijakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak dan bagaimana keterlibatan unsur tripartit dalam formulasi Peraturan Menteri tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dianalisis dengan data primer berupa wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan Permenaker 21/2016 telah melalui beberapa tahapan seperti identifikasi masalah, persiapan penyusunan rancangan peraturan menteri, pembuatan draf, harmonisasi final, dan pada akhirnya ditetapkan sebagai suatu kebijakan. Formulasi Permenaker ini juga melibatkan keseluruhan unsur tripartit pada tahap identifikasi masalah. Sempitnya waktu dalam pembuatan kebijakan serta kurangnya keterbukaan selama proses formulasi kebijakan memengaruhi kualitas Permenaker 21/2016 dan mengarah pada penolakan serikat pekerja. Kurangnya sosialisasi dan resistensi serikat pekerja juga memperparah penolakan yang muncul dari serikat pekerja terhadap Permenaker 21/2016.
The new minimum wages formula has been stipulated in Peraturan Pemerintah No 78 of 2015 about wages. As a result, the previous regulation about decent living needs KHL, as a main factor in determining minimum wages must be revised. Besides that, KHL value initially determined by market price survey that conducted by Local Wage Council. However, the implementation which based on survey became invalid due to the difference self interests between each of the elements of Local Wage Council. This thesis discusses how policy formulation process of Minister of Manpower Regulation No 21 of 2016 about Decent Living Needs KHL and how tripartite actors have been involved in that formulation. This research used qualitative approach and was analyzed using primary data which is collected by in depth interview. To support the primary data, researcher also used secondary data, ie literature study. The results of this research shows that Policy Formulation of Permenaker 21 2016 has through several stages, such as problem identification, preparation in making draft, drafting choose the best alternative, final harmonization, and establishment the regulation. Formulation of Permenaker 21 2016 also involve the whole tripartite actors on problem identification step. Limited time and lack of transparency during the formulation process affect the quality of policy and lead to the rejection by unions. Lack of socialization and unions resistence exacerbate the rejection from unions to the Permenaker 21 2016. Key Words Decent Living Needs, Minimum Wages, Policy Formulation, Tripartite."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S66280
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wasmi Alhaziri
"Skripsi ini membahas gerakan bawah tanah yang berkem_bang di Jawa pada masa pendudukan Jepang. Titik perhatian utamanya adalah hubungan gerakan bawah tanah dan konteks politik yang lebih luas. Ketika pemerintah militer Jepang melakukan penekanan terhadap kehidupan sosial politik masyarakat Jawa, muncul kelompok-kelompok perlawanan yang kemudian dikenal dengan sebutan gerakan bawah tanah. Gagasan yang diangkai oleh gerakan ini bukan sesuatu yang baru, melainkan merupakan kelanjutan dari perkembang_an politik masa pergerakan. Hal yang sama berlaku bagi jaringan yang dibangun berdasarkan ikatan-ikatan yang sudah ada sebelumnya. Dengan melihat gerakan bawah tanah sebagai kelanjutan zaman pergerakan, bukan berarti tidak ada keunikan atau ciri yang khas sehingga membuatnya ber_beda dalam perjalanan sejarah Indonesia. Munculnya gerakan-gerakan seperti itu dikarenakan ada berbagai faktor yang mendukungnya. Munculnya keinginan untuk merdeka dan realitas politik yang tidak sesuai dengan harapan kelompok-kelompok gerakan bawah tanah melahirkan aksi-aksi yang berbeda yang sangat tergantung pada kondisi-kondisi lokal."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1991
S12600
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library