Ditemukan 36 dokumen yang sesuai dengan query
Devitri Anita Harun
"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan hak dan kewajiban yang terdapat di dalam Perjanjian Kerjasama Joint Operating Body (JOB) beserta status hukumnya. Perjanjian JOB merupakan perjanjian turunan dari Kontrak Bagi Hasil yang diatur di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif. Perjanjian yang dijadikan studi kasus di dalam penelitian ini pada dasarnya telah memenuhi prinsip kebebasan berkontrak yang terdapat di dalam hukum perikatan, walaupun terdapat ketimpangan dalam pembagian hak dan kewajiban di dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya, Perjanjian JOB mewajibkan para pihaknya untuk membuat sebuah badan operasi bersama/Joint Operating Body untuk menjalankan kegiatan operasi. Namun, status hukum dari badan tersebut belum jelas karena tidak diatur di dalam perjanjian. Oleh karenanya diperlukan pengaturan khusus terhadap status hukum dari JOB tersebut, agar dapat memudahkan para pihak apabila terjadi perselisihan di antara pihak atau terhadap pihak ketiga ke depannya.
This thesis examines the division between rights and obligations amongst the parties in a Joint Operating Body agreement with its legal status. Joint Operating Body agreement is a derivative of a Production Sharing Contract, which is regulated under Law No. 22/2001. This research is conducted with a normative legal method. In general, the agreement has reflected the freedom of contract principle that is the basis of the contract law, but there is an imbalance between rights and obligations on this agreement. Moreover, the agreement stated that both parties must form a Joint Operating Body that will carry out all operational activities. However, the legal status of said body is still not defined, as it is not governed by the agreement. Therefore, there needs to be a specific clause in the agreement that regulates the formation of Joint Operating Body and its legal status, in order to avoid disputes between the parties involved or with any third parties in the future."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Jakarta: Universitas Indonesia, 2012
346.02 HUK
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jean Viola Eudithya
"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan kewajiban divestasi saham bagi perusahaan asing di bidang pertambangan mineral menurut UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksananya serta sinkronisasinya dengan hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia. Setelah melewati proses renegosiasi, pada akhirnya tercapai kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Freeport Indonesia yang menentukan bahwa kewajiban divestasi saham PT. Freeport Indonesia adalah sebesar 30%.
Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport tidak sinkron dengan peraturan yang berlaku pada saat itu yaitu PP No. 24 Tahun 2012, yang mengatur perusahaan asing di bidang pertambangan mineral untuk mendivestasikan sahamnya paling sedikit sebesar 51%. Setelah PP No. 24 Tahun 2012 diubah dengan PP No. 77 Tahun 2014, maka ketentuan kewajiban divestasi saham hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia dengan peraturan perundang-undangan telah sinkron.
This thesis examines the provisions regarding share divestment obligation for foreign mineral mining company according to Law No. 4 of 2009 and its implementing regulations, and the synchronisation with the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia. After going through the process of renegotiation, the Government of Republic of Indonesia and PT. Freeport Indonesia eventually reached an understanding that PT. Freeport Indonesia is obliged to divest 30% of its share. By using normative juridical research, this study shows that the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia is not in sync with the applicabe regulation i.e. Government Regulation No. 24 of 2012 which requires foreign mineral mining company to divest at least 51% of its share. After Government Regulation No. 24 of 2012 is amended by Governement Regulation No. 77 of 2014, the provisions regarding share divestment obligation between the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia and Law No. 4 of 2009 and its implementing regulations has synchronised."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S58264
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Roma Borunami Olivia
"
ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan tentang fidusia menurut Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan French Civil Code terkhusus dalam kewajiban penggunaan akta notaris dalam membebankan benda jaminan fidusia. Permasalahan ini ditinjau dari perbandingan hukum dengan metode penelitian yuridis normatif dan penulisan bersifat deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumen sebagai data utama dari penelitian kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa baik Indonesia dengan Perancis memiliki ciri khas masing-masing dan terdapat persamaan dan perbedaan dalam peraturan hukumnya. Penelitian ini juga memberikan masukan atas Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia terkait kewajiban pembebanan jaminan fidusia dengan akta notaris.
ABSTRACTThis thesis discusses the comparison of fiducia law according to Law no 42 of 1999 on fiducia with French Civil Code especially in the obligation to use notarial deed on imposing fiducia object. The data in this study were obtained from documents study as the main data of qualitative writing with normative-legal research methods and descriptive writing. The result showed that both Indonesia and French have their own distinctive characteristic on their regulations and there are similarities and differences in each regulations. This research also give input on Article 5 paragraph (1) on Indonesian Fiducia Law regarding the obligation of Fiducia Imposition with Notarial Deed."
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Cracknell, D.G.
London: Old Bailey Press, 2002
346.02 CRA o
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Alfa Dewi Setiawati,a author
"Krisis moneter pada tahun 1998 mempunyai dampak yang besar terhadap perbankan nasional. PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) merupakan salah satu bank yang terkena dampaknya sehingga dinyatakan sebagai "Bank Dalam Penyehatan: dan diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada tahun 2001. Oleh karena itu diberlakukan Single Presence Policy oleh Bank Indonesia untuk mendorong konsolidasi perbankan agar dapat mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat dan kuat. Pada tahuh 2008, Malayan Banking Berhad (Maybank) mengakuisisi BII dalam rangka pelepasan saham oleh Temasek untuk mematuhi Single Presence Policy. Pemenuhan kewajiban penawaran tender oleh Maybank menyebabkan akuisisi BII oleh Maybank sampai pada 97,5% pemilikan saham Maybank di BII. Tulisan ini membahas mengenai proses pemenuhan kewajiban pengalihan kembali saham kepada masyarakat dengan mengambil contoh kasus Malayan Banking Berhad dan BII dengan membandingkan ketentuan pengalihan kembali saham pada masyarakat yang diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.H.1 tahun 2008 dan tahun 2011 serta menganalisa penundaan kewajiban pengalihan kembali saham pada masyarakat yang diatur dalam Peraturan Bapepam-LK kepada Maybank ditinjau dari Peraturan Bapepam-LK No.IX.H.1 dan peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal. Pokok permasalahan tersebut dipecahkan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu meliputi studi kepustakaan dan wawancara yang menghasilkan kesimpulan bahwa berdasarkan peraturan yang ada, Bapepam memiliki wewenang untuk melakukan penundaan kewajiban pengalihan kembali saham kepada masyarakat seperti ditentukan dalam peraturan Bapepam-LK No.IX.H.1.
AbstractFinancial crisis in 1998 had a huge impact on national banking. PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) was one of the banks which was affected that the bank was declared "Bank in Restructurization" and was acquired under the care of Indonesia Bank Restructuring Agency (BPPN/IBRA) in 2001. Thus, Single Presence Policy was enacted by Bank Indonesia in order to endorse bank consolidation to realize a strong and healthy Indonesian banking structure. In 2008, Malayan Banking Berhad (Maybank) acquired BII in order for Temasek's compliance with the Single Presence Policy. Tender Offer obligation fulfillment had caused Maybank to acquire up to 97,5% shareholding composition in BII. This paper discusses the refloat obligation fulfillment process by taking case study of Maybank with comparison of refloat provision Bapepam-LK Regulation No. IX.H.1 of 2008 and 2011, and also analyzes the refloat obligation deferment issued by Bapepam-LK being examined from Bapepam-LK Regulation No. IX.H.1 and capital market regulations. The principal problem is answered by using research method normative juridical that include literature studies and interviews resulting in conclusion that based on the prevailing laws and regulations, Bapepam has the authority and jurisdiction to issue an obligation deferment for Maybank based on Bapepam-LK Regulation No. IX.H.1 of 2008 and Capital Market Law Number 8 of 1995."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S524
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Hotmian Helena S.
"Atas utang pajak yang belum dilunasi ditagih dengan Surat Paksa yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, walaupun Wajib Pajak sedang mengajukan keberatan maupun Banding. Namun dalam Undang-undang yang baru, pasat mengenai keberatan dan banding telah dirubah yang intinya Wajib Pajak tidak akan ditagth dengan Surat Paksa apabila telah melunasi utang pajak paling sedikit sejumlah yang telah disetujui saja. Pasal Ketentuan Peralihan juga memungkinkan atas satu Wajib Pajak dikenakan dua ketentuan yaitu UU yang lama dan UU yang baru.
For the tax obligation have not . et paid addicted by the Force Letter that it same to the decision of court although Taxpayer is making objection or appeal. In the new rule, chapter of objection and appeal had changed and the poin is that the Taxpayer will not addicted if the Taxpayer had paid tax obligation at least as amount that he was agree to paid only. The chapter of transition enable for one Taxpayer probably two rules, they are new rule and old rule."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T25704
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Orient Abram
"Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui kapan lahirnya hak jaminan atas resi gudang sehingga diperoleh pengikatan jaminan yang sempurna yang memberikan perlindungan bagi pemegang hak jaminan atas resi gudang. Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini adalah bagaimana kepastian hukum lahirnya hak jaminan atas resi gudang sehingga diperoleh pengikatan jaminan yang sempurna yang memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak jaminan atas resi gudang dan bagaimana akibat hukum terhadap penerima hak jaminan atas resi gudang apabila pembebanan hak jaminan resi gudang tidak diberitahukan kepada pusat registrasi dan pengelola gudang.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan dengan studi dokumen dan memperoleh data dari wawancara kepada narasumber atau informan sebagai pendukung data sekunder. Tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatoris. Kepastian hukum lahirnya hak jaminan atas resi gudang adalah pada saat dilakukannya pemberitahuan oleh penerima hak jaminan kepada pusat registrasi dan pengelola gudang karena pada saat dilakukan pemberitahuan pusat registrasi pada saat itu juga setelah menerima berkas dengan lengkap melakukan pencatatan dalam buku daftar pembebanan hak jaminan resi gudang dan menerbitkan bukti konfirmasi pencatatan pemberitahuan. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat yaitu pada saat dilakukannya pendaftaran. Pemberitahuan dan pendaftaran yang terdapat pada jaminan fidusia mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memenuhi ketentuan asas publisitas dalam jaminan kebendaan.
Hasil penelitian menyarankan bahwa agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu peraturan perundang-undangan, maka undang-undang harus dibuat dengan jelas dan lengkap, selain itu untuk menghindari terjadinya kelalaian pusat registrasi dalam melakukan penatausahaan tertutama berkaitan dengan kegiatan pencatatan pembebanan jaminan resi gudang, perlu diberikan sanksi yang keras agar kepentingan penerima hak jaminan atas resi gudang dapat terlindungi dan tertatausaha dengan baik.
This thesis is aimed at finding out when security right to a warehouse receipt is created, thus obtaining perfect security obligation which provides protection for the holders of security right to a warehouse receipt. The issues studied in this thesis are the legal certainty on the creation of security right to a warehouse receipt thus obtaining perfect security which provides legal protection for the holders of security right to a warehouse receipt and the legal consequences for the beneficiary of security right to a warehouse receipt if the encumbrance of security right to the warehouse receipt is not notified to the registration center and the warehouse operator. The research method used in this thesis is normative juridical research, namely literature research by document review and obtaining data from interview with source persons or informants in order to support the secondary data. The typology used in this research is explanatory. Legal certainty on the creation of security right to a warehpuse receipt is established at the time of notification by the beneficiary of security right to the registration center and warehouse operator because at the time of notification, the registration center, after receiving complete documents, registers in the registry of encumbrance of security right to a warehouse receipt and issues evidence of confirmation of notification registry. Article 14 paragraph (3) of Law Number 42 Year 1999 concerning Fiduciary Security states that fiduciary security is created on the same date as the date of registry of fiduciary security. Notification and registration of fiduciary security has the same purpose, namely complying with the principle of publicity in material security. The result of the research suggests that in order to prevent different interpretation of law and regulation, a law must be drafted clearly and completely. In addition, in order to prevent negligence by the registration center in administration, especially in relation to the registry of encumbrance of the security right to a warehouse receipt, strict sanctions need to be imposed hence the interest of the beneficiary of security right to a warehouse receipt may be protected and administered properly."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45096
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fatimah Kusumawardani
"Salah satu inovasi yang dilakukan para penyedia jasa asuransi ini adalah dengan menggabungkan dua keuntungan yang akan diterima nasabah dengan hanya menggunakan aspek investasi dan proteksi dalam satu jenis produk asuransi dengan tetap mengutamakan pemberian jasa penangguhan risiko, yang dikenal dengan produk Unit Link. Perlindungan hukum itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah dan diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penyesuaian antara dasar hukum yang menjadi landasan bagi masyarakat dengan kenyataan di lapangan haruslah memiliki korelasi yang kuat, agar masyarakat sebagai pemakai jasa asuransi dapat menempatkan diri dalam mempertahankan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Unit link memberikan manfaat hasil investasi dari premi yang ditempatkan pada dana investasi yang dinyatakan dalam unit, kinerja imbal hasilnya tergantung pada kinerja subdana investasi unit link yang dipilih nasabah sesuai dengan kondisi pasar saham dan pasar uang. Konsumen dilindungi oleh hukum dan memiliki hak paling tinggi dalam hal perusahaan asuransi mengalami pailit, hal ini terbukti telah diaturnya hak-hak konsumen yang merupakan kewajiban pelaku usaha dalam, kewenangan supervisi OJK, layanan pengaduan konsumen, program penjaminan polis dan penyelesaian sengketa di luar peradilan dan melalui BMAI.
Unit link is part of the innovation of the insurance product that combine the aspects of life insurance protection and investments benefit in one package, on which the risks aspect is taken into account within the product. The consumer protection in this context refer to any activities or actions given by the government in accordance to the rights and obligations based on the prevailing laws and regulations. In ideal ways, the positive laws shall have a strong correlation with the implementation. So that, the society as the policy holders could deserve their rights and obligations as stipulated under the prevailing laws and obligations. Unit link provides life insurance protection and investment gain from the insurance premium paid here in after referred as unit, where the return of investment is based on the current market performance of the stock exchange and money market. In regards with the customer protection on the products, unit link policy holders are protected by law and owns the paramount rights in the event of default of the insurance company or in the event of insolvency. The consumer protection aspects particularly on the consumer?s rights (including unit link policy holders) and the obligations of the business owner (including insurance company), policy protection programme, customer hotline for complaints and the dispute settlement through litigation and Insurance Mediation Institution Indonesia against unit link policy holders are governed under the Consumers Protection Law Number 8/1999, Financial Services Authority Law Number 21/2011 and Insurance Law Number 40/2014."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45090
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dariyah
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T51783
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library