Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Investor decision in buying or selling stocks very influenced by information accepted. Change of obligation rating announcement represent one of new information publicized to public....

Abstrak :
Pemerintah pada tahun 1983 melakukan reformasi perpajakan, satu perubahan yang mendasar adalah diberikannya kepercayaan yang besar kepada Wajib Pajak. Hal ini ditandai dengan perubahan sistem pemungutan pajak dari official assessment system menjadi self assessment system. Dengan self assessment system tugas fiskus juga berubah dari pihak yang menentukan jumlah pajak terutang menjadi pihak yang memberikan pelayanan dan pengawasan. Salah satu hal yang penting demi terlaksananya self assessment system adalah adanya kesadaran dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Untuk itu pihak fiskus harus melakukan penyuluhan baik untuk memasyarakatkan peraturan perundang-undangan maupun untuk mengetahui tingkat kepatuhan dari. Wajib Pajak dengan melakukan pemeriksaan. Penyuluhan yang telah dilakukan oleh Pusat Penyuluhan Pajak Direktorat Jenderal Pajak, dilaksanakan dengan berbagai cara, antara lain melalui seminar, penataran, lokakarya, sarasehan, semiloka, pendidikan dan latihan, dan lain lain. Hasil penelitian menunjukan bahwa frekuensi pelaksanaan penyuluhan pajak yang telah dilakukan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dalam tesis ini, analisis data dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menganalisis kepatuhan formal Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran maupun pelaporan, dan dengan menganalisis kepatuhan material dengan melihat surat ketetapan pajak atas dasar hasil pemeriksaan yang kemudian dibandingkan dengan frekuensi penyuluhan yang telah dilakukan. Berdasarkan data yang diperoleh, untuk kepatuhan formal dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak cukup patuh, hal ini dapat dilihat dari ketepatan pembayaran dan pelaporan, baik untuk pembayaran masa, pembayaran akhir tahun, SPT masa maupun SPT Tahunan. Dalam hal kepatuhan material untuk tahun 1995 dan 1996 belum dapat dikatakan patuh, karena berdasarkan jumlah Wajib Pajak yang diperiksa, sebagian besar mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Khusus untuk tahun 1997 dari semua Wajib Pajak yang diperiksa mendapat Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan penyuluhan pajak meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara formal, yang dapat dilihat dari peningkatan dalam melakukan pembayaran maupun pelaporan, maupun secara material, yang dapat dilihat dari penurunan jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan sebagai hasil pemeriksaan.

Abstrak :
ABSTRAK
Penerbitan Obligasi oleh Penguasa Daerah (selanjutnya disebut ?obligasi daerah?) merupakan penerbitan obligasi sebagaimana layaknya dilakukan oleh perusahaan swasta namun penerbitnya adalah Pemerintah Daerah sehingga penerbitan obligasinya tersebut mengikuti kekhususan dari sebuah administrasi negara dan daerah. Penerbitan obligasi daerah sebagaimana telah menjadi kebiasaan di negara-negara maju telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001. Obligasi daerah dapat diterbitkan dengan dua cara, yaitu dengan melalui penawaran umum kepada masyarakat atau melakukan penawaran terbatas kepada institusi-institusi terbatas pula. Penerbitan obligasi daerah tersebut apabila ditawarkan kepada masyarakat akan mengacu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasar Modal di Indonesia maupun Internasional bila obligasi daerah tersebut akan dicatatkan di bursa efek di Indonesia maupun di bursa efek di negara lain.

Tujuan penerbitan obligasi daerah tersebut harus selaras dengan haluan negara yaitu menciptakan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dan pembangunan nasional, yang mempuriyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat secara nasional dan terpadu baik antar sektor maupun antara pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air.

Obligasi daerah sampai saat ini belum pernah diterbitkan di Indonesia sehingga perlu analisis mendalam mengenai penerbitan obligasi daerah tersebut. Analisis tersebut akan mencakup tata caralproses penerbitan obligasi daerah, permasalahan hukum sehubungan dengan kondisi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta permasalahan pengawasan terhadap penggunaan dana obligasi daerah tersebut mengingat bahwa popularitas birokrat pemerintah di Indonesia sangat buruk sehingga peringkat resiko Indonesia sangat tinggi dan menjadi pertanyaan serius bagi investor serta juga menjadi sebuah permasalahan yang cukup rumit.

Abstrak :
ABSTRAK
Semenjak tahun 2002 pasar obligasi khususnya obligasi pcmerintah menjadi lebih likuid. Hal ini sangat penting Dengan makin Iikuidnya obligasi pemerintah maka semakin mudah untuk mencari tenor yang sama dengan obligasi swasta dalam hal ini menentukaan yield curve. Obligasi pemerintah sendiri dijadikan base rate penentuan premi risiko obligasi.

Premi risiko obligasi merupakan selisih antara corporate bond dengan government bond Apa yang dilakukan daiam penelitian ini adalah berusaha mencari variable-variabel yang mempengaruh tingkat premi risiko obligasi. Varibel yang nanti di asumsikan akan mempengaruhi tingkat premi obligasi adala|1, rating, tenor dari obligasi, der, roe, beta serta total issuance. Variable-variabel tersebut di regresikan secara bersama-sama untuk di analisa tingkat signifikansinya dan nilai koefisien dari masing-masing variabel tersebut untuk melihat seberapa besar pengaruhnya tcrhadap premi risiko obligasi. Hasil regrcsi memperlihatkan bahwa rating, /enor dari obligasi, DER, ROE, BETA tidak signitikan pengaruhnya kecuali total issuance.

---

ABSTRACT
Since 2002 the bond market in Indonesia especially govemment bond become more liquid. As more liquid it, its easier to find same tenor with corporate bond. In order to determining the yield curve. As a risk free asset, govemment bond is a base rate for determining risk premium of corporate bond, risk premium corporate bond which is a spread between corporate bond yield and government bond yield.

This research is attempting to End determinant variables of the premium bond coupon in Indonesia. Based on that, some variables are colleceted that assumed will iniluance the premium bond coupon. These variables are maturity ofthe bond, rating, total issuanse of the bond, ROE, DER, BETA. The cross section data of the variables are collected from 45 companies that listed in the BES. The data prossed by OLS multiple regression then analysed the significant of these variables. The result showed that maturity of the bond, rating, ofthe bond, ROE, DER, BETA are not significantly influencing the corporate bond risk premium but total issuance.

Abstrak :
Notaris sebagai seorang pejabat umum yang diangkat oleh Negara memiliki kewajiban yang diatur secara khusus dalam undang-undang tentang jabatan notaris. Seorang notaris wajib bertindak jujur, seksama dan tidak memihak. Kejujuran merupakan hal yang penting karena jika seorang notaris bertindak dengan ketidakjujuran maka akan banyak kejadian yang merugikan masyarakat. Dalam memberikan pelayanan, notaris harus bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri artinya notaris bekerja karena integritas moral, intelektual dan professional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang notaris selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya. Pembuatan akta yang dikeluarkan oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang dibuat berdasarkan keinginan para pihak dan dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembuatan akta notaris yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya akan membuat suatu akta kehilangan otentisitasnya. Seperti halnya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris San Smith, SH dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1099 K/PID/2010 tanggal 29 Juni 2010 dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa Notaris San Smith, SH telah menerbitkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli dengan sengaja memasukkan data yang berbeda dengan data yang diberikan oleh salah satu pihak penghadap. Maka mengakibatkan Akta yang dibuat tersebut menjadi batal demi hukum karena Notaris sudah melanggar kewajibannya dan tanggung jawab yang diberikan kepada Notaris San Smith, SH dalam hal ini berupa sanksi pidana. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif, menitikberatkan penelitian pada data sekunder atas data hukum yaitu norma hukum tertulis. ......The notary as a public officer appointed by the State have a duty which is set specifically in the law on Notary Office. A notary must act honestly, thoroughly and impartially. Honesty is crucial because if a notarial act by dishonesty will be lots of events to the detriment of the community. In providing services, the notary has to be responsible to themselves and to society. Responsible to yourself means that the notary public work due to moral integrity, intellectual and professional as a part of his life. In providing service, a notary public always maintain the lofty ideals of the profession in accordance with the obligations of his conscience. The making of deed issued by a notary public has the perfect proof strength based on the wishes of the parties and is made in accordance with the legislation in force. Manufacture of notary deed which is not in accordance with the laws and other regulations will create a loss of authenticity certificate. As with any violations committed by notaries San Smith, SH the Supreme Court's ruling of the Republic of Indonesia Number 1099 K/PID/2010 29 June 2010 in the ruling explained that the notary public San Smith, SH has published a Deed Binding Yourself to do the Selling with accidentally entering different data with the data provided by one of the parties. It resulted in a Deed made to be annulled by law because the notary has already breached its obligations and responsibilities provided to Notary San Smith, SH in this form of criminal sanction. This research was compiled by using the juridical normative methods, focussing research on secondary data on legal data i.e. written legal norms.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan instrumen investasi obligasi di Indonesia akhir-akhir ini, semakin marak yang ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan yang menawarkan obligasinya di pasar modal serta meningkatnya nilai obligasi yang diperdagangkan. Sehingga tidak mengherankan saat ini obligasi dijadikan alternatif pendanaan oleh perusahaan dan disisi lain juga dijadikan alternatif investasi oleh investor.

Fenomena perkembangan obligasi di indonesia pada pertengahan tahun 1990-an tergolong menarik, dimana sebagian besar obligasi yang ditawarkan ke para investor adaiah obligasi bunga mengambang yang berubah-ubah mengikuti perubahan tingkat bunga deposito berjangka. Path akhir tahun 1999, hampir 60% dan total 90 obligasi y diperdaganglcan aclalah obligasi bunga mengambang (floating rate bond). dengan fenomena yang terjadi pada negara-negara tetangga seperti Malaysia, lhailanci dan Australia.

PT. Jamsostek (Persero), salah satu investor institusi terkemuka di Indonesia dihadapkan pada permasalahan di bidang investasi. Disatu sisi sebagai dampak dari perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, perusahaan mengalami peningkatan dana yang dihimpun sehingga akan berdainpak terhadap peningkatan dana investasi yang dikelolanya. Peningkatan dana tersebut tentunya memerlukan pengelolaan yang balk dan profesional sehingga diharapkan mampu memberikan hasil yang optimal. Namun disisi Lain perusahaan ini juga dibatasi oleh sejumlah peraturan Pemerintah seperti PP 28/1996 yang membatasi ruang gerak investasi perusahaan.

Dampak dan penerapan kebijakan tersebut perusahaan diharus mengalokasikan dananya keberbagai macam instrumen investasi dan adanya pembatasan dana yang tentanam di satu jenis intrumen investasi. Dalam upaya melakukan diversifikasi investasi, salab saW alternatif investasi yang cukup menarik adalah obligasi bunga mengambang yang menawarkan return yang relatif menarik, yaitu membenikan prerni tetap antara 1,00% s/d 2,00%.

Setelah dilakukan evaluasi yang cukup mendalam terbadap hasil investasi obligasi ini, dimana penulis xnengambil studi kasus obligasi Pcrum Pegadaian III serta bandingkannya dengan instrumen investasi yang memiliki karakteristik yang sama yaitu deposito berjangka, ditemukan baliwa basil yang diterima dafi obligasi ini tidak lebib besar dan deposìto berjangka. Hal ini menuniukkan bahwa ada potensial loss yang cukup material yang akan diperoleh investor jika menginvestasikan pada instrument ini.

Potensial loss tersebut terjadi karena sistem pembayaran bunga obligasi, benchmark tingkat bunga yang digunakan serta besarnya premi tetap yang dibenikan. Hal ini juga diperburuk lagi dengan kelemahafl dañ obligasi tersebut seperti tidak optinialnya kcberadaan pasar sekunder obligasi di Indonesia serta resiko lain yang terkait dengafl instrumen ini.

Permasalahan tersebut jika tidak ditangani secara serius dikhawatirkan akan menghanibat perkembangan obligasi dimasa mendatang, dimana obligasi bunga mengambang akan menjadi instrumefl yang tidak menarik bagi investor. Untuk itu penulis mengajukan alternatif pemecahan masalah antara lain menambah premi tetap yang ditawarkan hingga level 2,271 %, mengubah sistem benchmark tingkat bunga, memperpendek jangka waktu pembayaran bunga dan memperhitungkan risk premium untuk obligasi yang memiliki resiko relatif tinggi.

Khusus untuk para investor institusi dibarapkan untuk lebih untuk melihat evaluasi yang mendalam terhadap aspek risk and return dan istrumen ini serta menghindari pembelian obligasi di pasar perdana untuk menekan opportunity loss yang mungkin timbul dan investasi pada instrumen ini.

Abstrak :
ABSTRAK
DIVESTASI SAHAM PT. FREEPORT INDONESIA MELALUI MEKANISME PENAWARAN UMUM PERDANA TERBATAS PUPT Kewajiban divestasi saham sebagaimana perintah Pasal 112 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan kewajiban yang tidak terelakkan bagi badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing. Untuk melaksanakan perintahundang-undang Minerba ini dibuat aturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam pelaksanaannya hingga saat ini ketentuan divestasi sebagaimana pasal 112 menghendaki belum terlaksana sebagaimana seharusnya. Dalam beberapa kali proses negosiasi pelaksanaan divestasi saham PT. Freeport Indonesia masih belum menemukan kesepakatan. Dalam penelitian ini dianalisis secara kritis dan preskriptif terkait mekanisme divestasi yang efektif untuk saham PT. Freeport Indonesia, dan kendala mengapa belum terksananya divestasi saham sebagaimana peraturan perundang-undangan dan kontrak karya menghendaki, serta risiko hukum divestasi saham melalui mekanisme penawaran umum perdana terbatas. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam yaitu metode penelitian yuridis normatif. Dengan pendekatan penelitian hukum yang bersifat kualitatif. Dari hasil penelitian ini bahwa divestasi saham melalui direct divestment/strategic partner tidak menemukan kesepakatan, maka dibutuhkan terobosan divestasi dengan mekanisme penawaran umum perdana terbatas di pasar modal Indonesia. Maka dibutuhkan peraturan khusus dari Otoritas Jasa Keuangan OJK terkait mekanisme, pembatasan para pihak yang berhak membeli saham, serta peran serta pemerintah. Kata Kunci : Divestasi Saham, PT. Freeport Indonesia, Penawaran Umum Perdana, Terbatas.

---

ABSTRACT
SHARE DIVESTMENT OF PT. FREEPORT INDONESIA THROUGH LIMITED INITIAL PUBLIC OFFERING IPO The obligation of share divestment as stipulated in Article 112 of Law Number No. 4 in 2009 concerning Mineral and Coal Mining is an inevitable obligation for business entities holding IUP and IUPK whose shares are owned by foreigners. To execute the Minerba Act, the regulation is made through the Government Regulation No. 1 in 2017 concerning Fourth Amendment of Government Regulation No. 23 in 2010 regarding Mineral and Coal Mining Business Activities.In its implementation until now, the divestment provisions as intended in Article 112 have not been implemented as it should. In several times the process of negotiating the implementation of share divestment at PT. Freeport Indonesia still has not found an agreement.In this study, it is analyzed critically and prescriptively related to effective alternative divestment mechanism for PT Freeport Indonesia, and the obstacles on why the divestment shares have not been granted as legislation and working contracts require, as well as the legal risk of shares divestment through limited Initial Public Offering IPO mechanism. The research method used in this study was normative juridical, with a qualitative approach to legal research. The result revealed that shares divestment through direct divestment strategic partner did not find an agreement, then it was needed divestment breakthrough with limited Initial Public Offering IPO mechanism in Indonesia capital market. The mechanism of Services Authority OJK is required, along with the restrictions on the parties which are entitled to purchase shares and also the government participation. Keywords Divestment of Shares, PT. Freeport Indonesia, Initial Public Offering, Limited

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan mengetahui langkah-langkah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi obyek penelitian apa adanya sesuai fakta di lapangan. Sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui hubungan/pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal ini digunakan uji statistik Paired Sample T-test (pengujian terhadap dua sampel yang berpasangan). Penelitian mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, terutama dengan mengandalkan teknik kuesioner. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif. Dari hasil analisis dan pembahasan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: 1. Terdapat hubungan positip dan signifikan antara pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa dengan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua dengan tingkat hubungan yang terkategori tinggi (0,801), dan nilai signifikansinya sebesar 0,000 (<0,05) pada taraf kepercayaan 95%. 2. Terdapat sejumlah hambatan yang mengganggu pelaksanaan pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua, antara lain: a. Jangka waktu pemeriksaan yang lama bahkan ada yang sampai bertahun-tahun sehingga dokumen wajib pajak yang diperiksa lama dikembalikan. b. Pemeriksa kurang komunikatif/mau menang sendiri/arogan. c. Tidak ada transparansi mengenai cara-cara penghitungan ketetapan pajak. d. Prosedur pemeriksaan tidak berjalan baik, misal: tanggapan wajib pajak atas PHP diabaikan dan dianggap tidak ada. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah: 1. KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua perlu meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak karena walaupun berdasarkan analisis kuantitatif terbukti terdapat hubungan antara pemeriksaan dan tingkat kepatuhan wajib pajak tetapi dari hasil kuesioner mengenai lima variabel proses pemeriksaan yaitu kelengkapan sarana pemeriksaan, prosedur pemeriksaan, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan, pengetahuan dan sikap pemeriksa ternyata variabel pengetahuan dan sikap pemeriksa menempati ranking terakhir. 2. Untuk menindaklanjuti penelitian ini ada baiknya dilakukan penelitian lanjutan sejenis dengan mengambil obyek pajak yang berbeda agar ditemukan bahan perbandingan yang obyektif.

---

The objective of this research is to understand the obedience level of the tax payer in complying tax obligation, to understand the tax audit impact to the tax payer obedience in complying tax obligation, and to understand the actions to improve tax payer obedience in complying tax obligation in the Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua. This research uses the Descriptive-Quantitative method. The descriptive approach is used to describe the condition of the tax payer in what is looked like in accordance with the facts. The Quantitative approach is used to describe the tax audit impact to the tax payer obedience. In more specific, the Paired Sample T-test (pairing of two sample testing) is used as the statistical testing. This research was taken in Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua. The data collection was conducted with the following methods, the literature research and the field research. It is also rely with the questionnaire technique. To analyze the data, the descriptive-Quantitative technique was used. The research provides following results: 1. There is a positive and significant relationship between the audit conducted by auditor and the tax payer obedience in Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua. This relation was categorized high (0,801) with the significant level 0,000 (<0,05) 2. There are several obstacles to the audit process in Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua as follows: a. The tax payer document takes to long time to return due to the long duration of the audit process. In some cases audit process could takes several year to complete. b. There is less communication from the auditor. c. There is no transparency regarding the calculation approach of the tax assessment. d. The tax audit procedure is not implemented well, for instance the tax payer response of the PHP is ignored by the auditor. Based on those findings, there are several recommendations proposed, as follows: 1. KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua needs to improve the tax audit quality. This action could improve tax payer obedience in complying tax obligation according to the tax regulation. 2. A further research with different tax object is recommended as the follow up on this research in order to get the more objective comparison.

Abstrak :
Tesis ini membahas kewajiban direksi yang baru diangkat untuk melakukan pemberitahuan atas pengangkatan dirinya kepada Menteri Hukum dan HAM RI terlepas dari kewajiban pemberitahuan oleh direksi lama mengenai perubahan anggota direksi. Penelitian ini penting karena dalam praktek kewajiban tersebut sering tidak dilakukan oleh Notaris sebagai kuasa dari perusahaan untuk pengurusan administrasi badan hukum, dalam hal ini Pemberitahuan Perubahan Anggota Direksi. Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) metode penelitian yaitu studi pustaka dan studi empiris. Metode penelitian tersebut dipakai untuk menjawab permasalahan sebagai berikut; pertama, akibat hukum yang timbul karena tidak dilaksanakannya kewajiban pemberitahuan kepada Menteri atas pengangkatan dirinya dalam kaitannya dengan kewenangan melakukan pengurusan perseroan. Kedua, tanggung jawab hukum direksi baru atas seluruh perbuatan hukum sejak Undang-Undang Perseroan Terbatas berlaku, dalam kaitannya dengan hubungan perseroan dengan pihak ketiga yang berkepentingan. Dan terakhir, penyebab tidak efektifnya ketentuan Pasal 94 ayat (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan menemukan solusinya, sehingga penulisan ini tidak hanya berguna dalam tataran pengembangan teoritis tetapi juga bermanfaat dalam bagi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pengadminsitrasian badan hukum.

---

This thesis discusses the obligation of new directors appointed to conduct the notification on the appointment of himself to the Minister of Justice and Human Rights obligations regardless of notification by the old directors of the board members change. This study is important because in practice this obligation is often not done by the notary as authorized by the company for the administrative management of legal entities, in this case the Board of Directors Members Change Notification. In this study used 2 (two) methods of research library and study the empirical study. The research methods used to answer the problems as follows: first, the legal consequences arising from the implementation of obligations not notice to the Minister on the appointment of himself in relation to the management company the authority to do. Second, the legal responsibility of the new directors of all legal actions since the Law of Limited Liability Company applies, in relation to corporate relationships with third parties concerned. And last, the cause of the ineffectiveness of the provisions of Article 94 paragraph (9) Law of Limited Liability Company and find a solution, so the writing is not only useful in the development of the theoretical level but also useful in the Government in implementing the administrative tasks of legal entity.