Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta relaas yang cacat, siapa yang bertanggung jawab terhadap akta relaas yang cacat serta bagaimana bentuk dari pertanggungjawaban terhadap akta relaas tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif. Disebut juga sebagai penelitian doctrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis oleh hakim melalui proses pengadilan (Law it is devided by the judge through judicial process). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana suatu akta yang dibuat oleh Notaris dapat dibatalkan oleh pengadilan sehingga membawa implikasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan maupun terhadap Notaris itu sendiri. Berdasarkan penelitian dari analisa hukum ditemukan bahwa peranan Notaris dalam pembuatan akta relaas memegang peranan yang penting, dimana Notaris selaku pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik atas permintaan para pihak yang berkepentingan, Akta Notaris dibuat dengan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Apabila akta tersebut dibuat dengan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akta tersebut menjadi cacat dan Notaris yang bersangkutan dapat diminta pertanggungjawaban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya haruslah menerapkan prinsip kehati-hatian dan secara seksama memahami ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, tidak saja terbatas pada Undang-undang Jabatan Notaris tetapi juga kepada peraturan perundang-undang lainnya. ......This thesis deals with the role and the role notary against Relaas deed which is flawed, who is responsible for the deed and find out what form of accountability to the relaas deed. The methods used in this research is that research is both the juridical normative. Also known as doctrinal research (doctrinal research) which is a study that analyzed the law either written by the judge through the court proceedings (Law it is devided by the judge through the judicial process). This research is descriptive research analysis aims to explain how a deed made by a notary may be cancelled by the Court so that it carries implications for the parties concerned as well as against a notary itself. Based on the research of legal analysis found that the role of the notary in making a relaas deed made an important role where a notary as a public official authorized to make authentic deed at the request of the interested parties, the notary deed made by not heeding the prevailing laws and regulations. If the certificate is created by not heeding the applicable legislation then the deed became disabled and Notary in question can be asked of notary public accountability in carrying out tasks in Office shall apply the principles of prudence and thoroughly understand the terms set by the legislation, not just limited to the Notary Office of legislation but also the regulation militate in other laws.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Terhadap Notaris yang Tidak Memenuhi Ketentuan Mengenai Kewajiban Pembacaan Akta, dengan permasalahan mengenai pelaksanaan pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai pembacaan akta, akibat jika akta Notaris tidak dibacakan, serta sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 16 ayat (7) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian normatif dengan tipe penelitian evaluatif, kemudian dilakukan pengolahan data secara kualitatif, serta pengambilan kesimpulan secara induktif. Pelaksanaan pembacaan akta yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 16 ayat (7) UUJN bersifat kewajiban dengan pengecualian, artinya Notaris wajib membacakan akta di hadapan Penghadap sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN, kecuali jika Penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena telah membaca sendiri, mengetahui, serta memahami isi akta, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 16 ayat (7) UUJN, namun jika Penghadap tidak menghendaki agar akta tidak dibacakan maka Notaris tetap berkewajiban untuk membacakan akta. Akta Notaris yang tidak dibacakan bukan hanya berakibat akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, tetapi juga menimbulkan kerugian kepada pihak yang merasa dirugikan, dan merusak kepercayaan masyarakat kepada lembaga Notaris, serta Notaris yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi. UUJN tidak mengatur secara tegas mengenai sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pembacaan akta, selain itu sanksi yang diatur dalam UUJN kurang sistematis, jadi sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 16 ayat (7) UUJN diatur secara implisit dalam pasal 9 ayat (1) huruf d dan pasal 12 huruf d UUJN yang berturut-turut mengatur mengenai pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan tidak hormat. UUJN harus mengatur secara tegas mengenai sanksi yang dikenakan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pembacaan akta, mengingat banyaknya akibat yang dapat ditimbulkan karena tidak dibacakannya akta Notaris, selain itu diharapkan agar ketentuan sanksi yang diatur dalam UUJN tersusun secara sistematis. ......This thesis discusses about the Sanctions that regulated in Act Number 30 of 2004 Concerning Notary to the Notary Who Does Not Fulfill Obligations Regarding the reading of the Deed, with the subjects matter : how is the implementation of article 16 paragraph (1) letter l and article 16 paragraph (7) Act Number 30 of 2004 concerning Notary on the reading of Notary deed , what is the effect if the Notary deed does not read, and sanctions provided for in Law Number 30 Year 2004 concerning Notary to Notary who do not comply with the reading of the deed. To answer the problem, we conducted normative research with type of evaluative research, and then conducted a qualitative data processing, as well as inductive inference making. Implementation of the reading of the deed provided for in Article 16 paragraph (1) letter l and article 16 paragraph (7) Act Number 30 of 2004 concerning Notary are liabilities with the exception, which the meaning Notary shall read out the deed in the presence of the party as provided in Article 16 paragraph (1) letter l UUJN, except if person would that not be read because the deed had been read on their own, know and understand the contents of the deed, with the provisions of Article 16, paragraph (7) UUJN, but if the party does not want to read the deed, Notary is still obliged to read out the deed. The effect if the Notary deed does not read not only will have the force of evidence as a deed under the hand, but also great harm to those who feel aggrieved, and undermine public confidence in the institutions Notary, and Notary Public who commits an offense can be punishable. Act Number 30 of 2004 concerning Notary does not expressly set of sanctions against to the notary who violates the provisions of the reading of the deed, in addition to sanctions provided for in Act Number 30 of 2004 concerning Notary less systematic, so sanctions against the Notary who violates section 16 paragraph (1) letter l and article 16 paragraph (7) Act Number 30 of 2004 concerning Notary implicitly regulated in Article 9 paragraph (1) letter d and Article 12 letter d UUJN successive set of suspension and dismissal with dishonor. Act Number 30 of 2004 concerning Notary must be set firmly on the sanctions imposed against Notary who violates the provisions of the reading of the deed, considering the number of consequences that can result from not recited Notary deed, but it is expected that the penalty provisions set forth in Act Number 30 of 2004 concerning Notary arranged in a systematic.