Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta otentik dan kewenangan lain yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004. Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris berupa Minuta Akta. Dari Minuta Akta tersebut, Notaris salah satunya wajib mengeluarkan Salinan Akta. Salinan Akta adalah Salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah Salinan Akta tercantum frasa 'diberikan sebagai Salinan yang sama bunyinya'. Jika terdapat ketidaksesuian antara isi Salinan Akta dengan Minuta Akta, maka kekuatan hukum ada pada Minuta Akta dan terhadap Notaris yang membuatnya secara nyata melakukan pelanggaran kewajiban terhadap jabatannya yang telah ditentukan dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Dengan demikian terhadap perbuatannya, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana dan berdasarkan UUJN serta Kode Etik Notaris. ......Notary is a Public Official who has an authority making the Authentic deed and also other authority which is determined by the Notary Act No.30/2004. The Authentic deed whom made by Notary formed as Minute. One of Notary's duty is making Authentic copy based on Minute. Authentic copy means copy word by word from all the deed, and at the bottom of Authentic copy, added a phrase 'given as a copy which has similliar sound'. If there is an incompatibility between Authentic copy with Minute, legally the truth is in Minute and the Notary whom made it, obviously did a violation concerning Notary Act No.30 of 2004 also the Notary Code Of ethics. Thus, The Notary is able asked by civil and criminal responsibility also based on Notary Act No.30 of 2004 and Notary Code Of ethics.

Abstrak :
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang diperlukan guna menjamin kepastian hukum dalam lalu lintas kehidupan di masyarakat. Oleh karena pekerjaan Notaris berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, maka dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris haruslah diawasi oleh lembaga yang berwenang dan organisasi profesinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Lembaga yang berwenang tersebut ialah Majelis Pegawas Notaris dan organisasi profesi yang dimaksud ialah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Semua orang yang menjalankan Profesi Notaris wajib diperiksa dan diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris dan mereka harus berkumpul dalam satu wadah tunggal yang diakui oleh undang-undang, yaitu INI. Tesis ini membahas mengenai kewenangan Majelis Pengawas Notaris untuk memeriksa Notaris dan kedudukan organisasi Notaris diluar INI menurut Undang-undang Jabatan Notaris. Bentuk penelitian dalam tesis ini adalah yuridis normatif yang termasuk tipe penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan datanya yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara sedangkan hasil penelitiannya akan dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk memeriksa semua Notaris tanpa memandang dari organisasi mana notaris itu berasal dan organisasi Notaris diluar INI tidak diakui dalam UUJN. ......Notary is a public officials who has an authority to make an authentic deed required to ensure legal certainty in people's live transaction. Due notary's job is dealing with public directly, then in running his/her position as a notary must be supervised by authorized institution and its proffesional organizations as mandated by regulations. The authorized institution is Notary Supervisor Council and the professional organizations is Ikatan Notaris Indonesia (INI). Everyone who runs the notary proffesion must examined and overseed by Notary Supervisory Council and they have to assemble in single place that recognize by regulations INI. This thesis discuss about an authority of Notary Supervisory Council to examine Notary and position of organization outside INI under Regulation of Notary's Position (UUJN). The research format of this thesis is normative include type of explanatory research. The data that used in this research are primary data and secondary data. The data collection are through study of literature and interviews while the research results will be analyzed qualitatively. Based on research results it can be concluded that Notary Supervisory Council has an authorithy to examine all Notaries regardless which organization notaries was derived and organization outside INI doesn't recognize in UUJN.