Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Pengaruh Pengawasan dan Pembinaan Notaris terhadap Pelanggaran yang sering terjadi di DKI Jakarta. Sesuai Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Bab I pada Ketentuan Umum, pasal 1 poin 6 disebutkan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Di dalam tesis ini penulis melakukan penelitian di 5 (lima) wilayah Kotamadya Majelis Pengawas Daerah Notaris di DKI Jakarta yaitu dengan mendata kasus-kasus berdasarkan laporan Polisi dan pengaduan masyarakat yang diterima Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berkaitan dengan akta Notaris. Kasus tersebut meliputi seluruh jenis pelanggaran yang dinyatakan di dalam surat panggilan Kepolisian dan pengaduan masyarakat. Selanjutnya penulis menganalisa pengaruh pengawasan dan pembinaan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap jumlah pelanggaran yang terjadi di DKI Jakarta. Sehubungan dengan jumlah pelanggaran, penulis melakukan analisa terhadap variabel jenis-jenis pelanggaran, variabel wilayah terjadinya pelanggaran dan variabel tahun terjadinya pelanggaran. Metode penulisan yang dipakai adalah metode Yuridis Empiris, Data diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) dan melakukan penelitian lapangan (field research) dengan mengumpulkan seluruh data mengenai laporan polisi dan pengaduan masyarakat yang ada di Majelis Pengawas Daerah Notaris. Tehnik analisis data yang digunakan adalah metode Kuantitatif yaitu objek penelitian dipecah ke dalam unsur-unsur tertentu yang dapat dikuantifikasi dan membuat tabulasi sederhana, tabulasi frekuensi . Di dalam bagian kesimpulan Penulis membahas beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris di dalam menjalankan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap notaris. Selanjutnya disebutkan juga kendala yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Notaris di dalam menjalankan tugasnya. Di bagian akhir disimpulkan hasil penelitian lapangan berkaitan dengan jenis-jenis pelanggaran yang terjadi di 5 (lima ) wilayah Kotamadya Majelis Pengawas Notaris di DKI Jakarta dari tahun 2006 sampai dengan 2010.

---

This thesis discusses the influence of Control and Guidance Notary against violations that often occur in Jakarta. As per Act No. 30 of 2004 concerning Notary Chapter I on General Provisions, Article 1 point 6 stated that the Council of Trustees is a body that has the authority and obligation to implement the guidance and supervision of the notary. Within this thesis the authors conducted a study in 5 (five) the Supervisory Council of the Regional Municipality of Notary in Jakarta, namely, listing the cases based on police reports and public complaints received by the Regional Council of Trustees relating to the Notary Deed. The case covers all types of offenses set forth in the letter calling the police and public complaints. Furthermore, the authors analyze the influence of supervision and guidance by the Supervisory Council of Notaries of the number of violations that occurred in Jakarta. Relative to the number of violations, the authors analyze the variable types of violations, violations of the variable region and a variable in the violation. Writing method used is the method of Empirical Legal, Data obtained from the research literature (library research) and conduct field research (field research) to collect all data on police reports and public complaints in the Supervisory Council of the Regional Public Notary. Data analysis techniques used were the object of research Quantitative methods are broken down into specific elements that can be quantified and make a simple tabulation, tabulation of frequencies. At the conclusion of the author discusses some of the things that need to be done by Notary Public Oversight Board in carrying out the task of supervision and guidance of the notary. Furthermore, also mentioned the constraints faced by the Supervisory Council of Notaries in conducting their duties. At the end of the inferred results of field research related to the types of violations that occurred in 5 (five) Municipality territory Supervisory Board Notary in Jakarta from 2006 to 2010.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai salah satu problema atau pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris. Dimana pelanggaran tersebut merugikan klienklien si Notaris tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.Notaris X, salah satu Notaris di Jakarta tiba-tiba meninggalkan jabatannya sebagai seorang Notaris dan tidak diketahui keberadaannya. Pada waktu itu, klien Notaris X tersebut sedang menunggu penerbitan Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan perseroan terbatasnya sebagai badan hukum. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Notaris X tersebut dapat ditindak melalui 2 (dua) cara yaitu melalui pelaporan kepada MPD dan juga kepada Pengadilan. Selain itu kepada akta pendirian perseroan terbatas tersebut, Majelis Pengawas Notaris dapat memberikan rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membatalkan permohonan pengesahan pendirian perseroan terbatas tersebut dan juga memberikan surat pengantar atau surat rekomendasi kepada pendiri untuk melakukan permohonan pengesahan pendirian perseroan terbatas tersebut sendiri. ......This thesis consist of one of the problem or violation done by this certain notary. The research used a yuridist normative method. Notary X, as one of a notary in Jakarta suddenly left his job as a notary and made his wherebouts unknown. At that time, Notary X?s client was waiting for the outcome of an Approval from the Minister of Law and Human Rights to validate his/her company as a corporation. Researchs deducted that Notary X can be charged in two ways, one with a report to MPD and two, a report to the Court. Besides that, with the establihment deeds he/she has done, Majelis Pengawas Notaris has a right to give a recomendation to Minister of Law dan Human Rights Republic of Indonesia to cancel the application and Majelis Pengawas Notaris can give a recomendation letter to the founder to apply the application of approval themselves.

Abstrak :
Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Notaris dan PPAT dalam praktik jual beli tanah hak milik dan bagaimana penyelesaian masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan jual beli tanah hak milik yang aktanya dibuat di hadapan Notaris yang merangkap jabatan sebagai PPAT di luar wilayah jabatan Notaris. Khususnya mengenai kewenangan seorang Notaris dan PPAT dalam membuat aktanya sesuai dengan wilayah jabatannya, dan akibat hukum terhadap Notaris dan PPAT terhadap pribadi dan akta yang dibuatnya. Dalam penulisan tesis ini metode penelitian yang dipakai adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif melalui pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan dan juga melakukan wawancara secara tertulis untuk mengetahui kejelasan mengenai akibat hukum terhadap pelanggaran wilayah jabatan oleh Notaris dan PPAT selaku pejabat umum. ......Method research that were using in this thesis is a literature method which has a normative jurisdiction through secondary data collection that contains of literature materials and conducting in written interview in order to learn the clarification of causal law of office breaking area by notary and PPAT as general public, The purpose of this research is to learn on how notary and PPAT?s role in making a transaction Deed, the deed drawn up before the notary whom also act as land deed maker outside the notary office. Particularly of Notary and PPAT authorization in which the deed issue must in accordance with their position area and what consequence of office breaking area by law for Notary and PPAT for the notary themselves and Deeds are made shall be reviewed by Constitution number 30 year of 2004 and Notary Ethical Code. During his service a Notary has not only posses a law skills but he must responsible and nobility and ethic manner, therefore it is important for Notary to comprehend and understood of which action shall be determined as breaking the Law or Ethical Code and of what sanction would be imposed to whom committed the violation of law.