Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Untuk membuat suatu Akta Otentik seorang Notaris harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang merupakan dasar hukum Jabatan Notaris. Pada prinsipnya yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian kewenangan itu dimandatkan kepada Majelis Pengawas Notaris. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Kota Bogor berpedoman pada Undang- undang Jabatan Notaris, Kepmen, Permen, dan Kode Etik Notaris. Dari hasil analisa penelitian ini pelaksanaan pengawasan terhadap jabatan notaris di kota bogor telah berjalan tetapi belum maksimal.

---

In creating authentic deed, the notary should follow the rule in Act no 30 of 2004 about notary law (UUJN) which is base of notary position law. The minister of justice and human right has an authority to supervise and guide notary. Then, the authority is mandated to Assembly of notary supervisor. This research is analyzed by analytic descriptive in using normative jurisdiction approach. The supervision from assembly of supervision of Bogor has guidance to Act of Notary Law (UUJN), the Minister Ajudication (kepmen), the Minister Code (permen), and Notary Public Code of Ethics. The result is that supervision toward the notary position implementation in Bogor runs but not well yet.

Abstrak :
Kewenangan Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tetapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, jika putusan Majelis Pengawas tidak memuaskan notaris yang bersangkutan. Notaris dapat mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan negeri Sebelum dilaksanakannya pemeriksaan pokok gugatan oleh majelis hakim, pertamatama hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara. Akta perdamaian dibuat karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : Apakah dampak yang timbul dari pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas yang bersifat kolegial dan Mengapa akta perdamaian yang dibuat di pengadilan dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan para pihak yang bersengketa. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu Penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1 ) Dalam suatu kewenangan Majelis Pengawas terdapat asas kolegial dimana masing masing anggota Majelis bertanggung jawab tanggung menanggung atas tindakan Ketua atau Wakil Ketua dalam hal terjadi Perbuatan Melawan Hukum; 2) Akta perdamaian memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak yang bersengketa dalam rangka mencapai win-win solution.

---

Notary Supervisory Authority of the Assembly not only do the supervision and examination of the notary, but also the authority to impose certain sanctions against the notary who has been convicted of breach of duty Notary office, if the decision of the Supervisory Board does not satisfy the notary in question. Notaries may file a civil lawsuit in state court lawsuit before the implementation of basic examination by the presiding judge, the judge must first reconcile the litigants. Deed of peace was made as desired by the parties concerned to ensure the rights and obligations of the parties and legal protection for interested parties. Based on these two issues to be examined in this study is: What is the impact arising from the exercise of the Supervisory Board that is collegial and Why deed made peace at the court to accommodate the interests of the parties to the dispute. The research method is Normative Juridical, which refers to the legal norms contained in the legislation and court decisions and legal norms that exist in society. The study concluded that 1) the authority of the Board of Trustees have a collegial principle where each Council member is responsible to bear the responsibility for the actions of the Chairman or Vice Chairman in the event of any act against the law, 2) Deed of peace to guarantee legal certainty for the parties to the dispute in order achieve a win-win solution.

Abstrak :
Fungsi dan peranan dari Majelis Pengawas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah untuk melaksanakan pengawasan terhadap Notaris termasuk pembinaan. Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Penulis membahas mengenai peranan Majelis Pengawas khususnya Majelis Pengawas Daerah yang diharapkan mampu bekerja secara profesional dalam melaksanakan fungsinya dan peranannya dengan tujuan untuk melindungi masyarakat luas. Pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah diharapkan dapat melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran dan melakukan pembinaan kepada notaris yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya UUJN dan Kode Etik Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan melakukan wawancara dengan narasumber dan studi kepustakaan.Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pembinaan harus lebih dioptimalkan untuk mencapai tujuan dari diadakannya pengawasan karena selama ini terkendala dana, sarana dan prasarana,rangkap jabatan. ......The function and role of the Majelis Pengawas as mandated by Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris is to carry out supervision on Notary including coaching. As Notary Public authorized to make authentic deeds and other authority as referred to in Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris as public officials who run some public functions of the state, particularly in the areas of civil law. The author discusses the role of the Majelis Pengawas in particular the Majelis Pengawas Daerah is expected to work professionally in carrying out its functions and its role in order to protect the public. Supervision of the Majelis Pengawas Daerah is expected to take reasonable precautions against possible violations and conduct training to the notary who violates the provisions of legislation in particular UUJN and Notary Code. This study uses empirical methods to study juridical conduct interviews with informants and the literature study. The results of the study concluded that the implementation of supervision and guidance should be further optimized to achieve the goal of holding oversight because of constrained funding, facilities and infrastructure, multiple positions.