Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Notaris memiliki peran penting dalam Perseroan terbatas, karena Notaris adalah pihak yang diberikan wewenang serta tanggung jawab untuk dapat mengajukan permohonan melalui aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagai kuasa dari Perseroan. Untuk itu, Notaris harus mengikuti segala mekanisme yang diatur dalam ketentuan SABH agar tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan dalam menjalankan tugasnya sehingga merugikan para pengguna jasanya. Oleh karena itu, penulis mengangkat hal tersebut menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini. Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran Notaris dalam pendirian dan perubahan anggaran dasar Perseroan sangat penting, yaitu untuk membuat akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar Perseroan mengajukan permohonan pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar data Perseroan kepada Menteri melalui SABH; serta melakukan penerbitan/pencetakan terkait surat keputusan pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar Perseroan. Notaris sebagai kuasa dari Perseroan yang dapat mengakses langsung ke SABH mempunyai tanggungjawab penuh atas segala suatu yang dilakukannya sebagaimana kuasanya. ......Notary has an important role in establishing limited liability company, since Notary is being given power and responsibility by the company for the submission of the proposal to validate limited liability through the application of  Legal Entity Administration System (Sistem Adminitrasi Badan Hukum-SABH). Therefore, Notary has to follow all the mechanism regulated for the SABH in order to minimize the risk of mistakes made while performing the liability which could bring disadvantage to the client. Accordingly, this thesis will discuss the issues in that relation. This research will be presented in form of descriptive analytic. Based on the research, it is concluded that the role of Notary in its establishment and while amending the article of association for the company is highly important, in accordance to (1) produce the deed of incorporation and or the deed of amendement of the article of association for the company; (2) submit the proposal of limited liability validation or of amendement approval through SABH and print out the validation letter and or the approval of amendement from the SABH. Notary through the power given by the company are able to access directly the SABH and therefore must be responsible for every action perfomed while applying the power.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis pembuatan dan pendaftaran Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) atas surat wasiat yang dibuat oleh WNI di luar negeri. Analisis ini dilakukan terhadap studi kasus Tuan SYS yang membuat surat wasiatnya di Negara Bagian Texas yang sudah dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Negara Bagian Texas sebelum ia meninggal di Indonesia. Ahli warisnya datang ke beberapa notaris di Indonesia untuk meminta wasiat tersebut didaftarkan dan dibuatkan SKHWnya. Tesis ini menggunakan metode penelitian doktrinal dan non-doktrinal. Pasal 945 KUHPerdata dan Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 menunjukkan bahwa pembuatan wasiat oleh WNI di luar negeri dimungkinkan. Pewaris, ahli waris, maupun kuasanya dapat mendaftarkan wasiat tersebut melalui notaris dalam jangka 1 bulan sejak wasiat tersebut dibuat. Kemudian, notaris dapat membuat SKHWnya berdasarkan permintaan para ahli waris. Namun, berdasarkan hasil penelitian non-doktrinal, ternyata pembuatan dan pendaftaran SKHW atas wasiat yang dibuat oleh WNI tidak dimungkinkan. ......This thesis analyzes the drafting and registration of Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) for a testament made by Indonesians abroad. The analysis was carried out on a study case of Mr. SYS who had written his testament in Texas, which was legalized by the Consulate General of the Republic of Indonesia in Texas, before he passed away in Indonesia. The heirs came to several notaries in Indonesia to ask for the testament to be registered and the SKHW to be made. This paper engages with doctrinal and non-doctrinal research methods.Article 945 of KUHPerdata and Article 8 (c) of Regulation of Minister of Foreign Affairs Number 5 of 2018 indicates that it is possible for Indonesians abroad to make testaments. The testator, heirs, or proxies can register the testament through a notary within a month after the testament is made. Then, a notary can make the SKHW based on the heirs’ request. However, based on the results of non-doctrinal research, drafting and registering a SKHW based on a testament made by Indonesians abroad is not doable.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis terkait kedudukan PPAT penerima protokol sebagai turut tergugat dalam sengketa akta yang disimpannya dan pertanggungjawaban seorang PPAT penerima protokol terhadap akta-akta PPAT yang disimpannya khususnya dengan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 38/Pdt.G/2020/PN KDR. Tulisan ini berbentuk penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian Eskplanatoris. Pengajuan gugatan harus memenuhi syarat formil gugatan yakni kelengkapan para pihak. Ketidaklengkapan para pihak menyebabkan gugatan kurang pihak dan tidak dapat diterima (NO). Akan tetapi, penarikkan pihak harus melihat kedudukan hukum dan dalil gugatan. Pada pokoknya, PPAT penerima protokol hanya berkewajiban untuk melakukan penyimpanan dan menjaga akta-akta yang diterimanya sebagai suatu dokumen arsip negara dan hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban jikalau terhadap akta yang disimpannya tersebut rusak. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara fakta dan yang tertuang dalam akta, termasuk kesalahan dalam pembuatan akta autentik, maka PPAT penerima protokol tidak bertanggung jawab terhadap isi akta. Pengisian blangko kosong dapat dilakukan jikalau disesuaikan dengan kejadian, peristiwa dan data sebenar-benarnya sesuai dokumen yang diperlihatkan di hadapan PPAT dan dibacakan di hadapan para pihak. Terhadap PPAT pembuat akta yang mengisi blanko tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka PPAT bertanggung jawab secara pribadi dan pertanggungjawaban tidak beralih kepada penerima protokolnya. ......This thesis aims to explain the position of the PPAT who receives the protocol as a co-defendant in disputes over the deeds they have stored and the responsibility of a PPAT protocol recipient for the deeds they keeps, This reasearch refers to Court Judgement No. 38/Pdt.G/2020/PN KDR which follows a normative juridical approach with an explanatory research methodology. Filling a lawsuit should fulfill the requirements and the parties. The lack of parties bring about the rejection of the lawsuit (NO). When accusing person as Co-Defendant must be seen based on its legal position and the arguments of the lawsuit. However, the PPAT Recipient of the Protocol is primarily responsible for the safekeeping and preservation of the received deeds as official state archieve documents. PPAT Recipient of the Protocol only be held liable if the deeds they kept are damaged and not responsible for the contents of the deed. Filling in the blank sections is acceptable if it accurately represents the actual events and data in accordance with the documents presented before the PPAT and read aloud in the presence of all concerned parties, the responsibility is borne by the giver.

Abstrak :
Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tujuannya untuk mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih terhadap suatu hal tertentu. Dalam hal dua orang atau lebih mengadakan perjanjian utang piutang maka sebagai bentuk untuk menghindari adanya cidera janji dari salah satu pihak, dibentuklah klausa tambahan berupa perjanjian jaminan yang sifatnya accessoir atau berkaitan dengan perjanjian pokok. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengkaji tentang perjanjian utang piutang yang menggunakan kuitansi kosong tanpa adanya perjanjian penjaminan serta keabsahan jual beli yang terjadi akibat perjanjian utang piutang tersebut pada studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 448K/Pdt/2021. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal yang memfokuskan penelaahan dan analisa terhadap norma hukum yang berlaku serta implementasinya dalam praktik nyata. Hasil dan kajian penelitian menunjukkan bahwa kuitansi kosong tidak menjadi alat bukti pembayaran yang sah karena tidak memenuhi unsur-unsur agar kuitansi menjadi alat bukti pembayaran yang sah dan memenuhi syarat sahnya perjanjian. Lebih lanjut, kuitansi tidak dapat dijadikan alat bukti pembayaran dari jual beli tanah yang sah karena pengalihan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan PPAT. Dalam hal ini, Penulis sepakat atas Putusan No. 149/PDT/2019/PT MND Putusan Mahkamah Agung No. 448/Pdt/2021 yang membatalkan Putusan No. 176/Pdt.G/2018/PN Arm tersebut. ......Agreement in Civil Code is defined as an action taken by a person whose purpose is to bind himself with one or more people for a certain matter. In the event that two or more people enter into a debt and credit agreement, as a form of avoiding a cider promise from one of the parties, an additional clause is formed in the form of a guarantee agreement which is accessoir or related to the main agreement. Based on this, this research examines a debt and credit agreement that uses blank receipts without a guarantee agreement, as well as the validity of the sales and purchase that occurred as a result of the debt and credit agreement Case Study of Supreme Court Decision Number: 448K/Pdt/2021. This research uses a doctrinal method that focuses on examining and analyzing the applicable legal norms and their implementation in real practice. The results and research studies show that blank receipts do not become valid proof of payment because they do not fulfill the elements for receipts to be valid proof of payment and fulfill the legal requirements of the agreement. Furthermore, receipts cannot be used as proof of payment for legal land sales and purchases because land rights must be confirmed before the PPAT. In this case, the author agrees with Decision No. 149/PDT/2019/PT MND Supreme Court Decision No. 448/Pdt/2021 which cancels Decision No. 176/Pdt.G/2018/PN Arm.

Abstrak :
Tanda tangan yang dibuat secara elektronik seharusnya dapat diterapkan dalam pembuatan akta autentik oleh notaris di Indonesia. Karena pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah dapat diterapkan pembuatan dokumen secara elektronik dengan ditanda tangani secara elektronik. Kewenangan dari notaris yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris tidak ada larangan untuk notaris apabila akta autentik dibuat dan ditanda tangani secara elektronik. Sementara di Perancis akta autentik elektronik sudah diterapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perancis Tahun 2016 dan tidak ada keraguan dari notaris untuk menerapkan akta autentik secara elektronik dengan ditanda tangani secara elektronik. Penelitian ini menggunakan metode studi komparatif. Hasil penelitian bahwa terdapat perbedaan penerapan dalam pembuatan akta autentik secara elektronik dengan ditanda tangani secara elektronik baik di Indonesia maupun di Perancis dan Notaris Indonesia harus tetap berhati-hati dalam proses pengesahan dan pembukuan tanda tangan elektronik oleh para pihak agar tidak dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan perjanjian tersebut menjadi tidak sah. ......Signatures made electronically should be applied in making authentic deeds by notaries in Indonesia. Because the Law on Electronic Information and Transactions can already be applied to make documents electronically signed electronically. The authority of the notary specified by the Notary Public Office Law does not prohibit the notary from making and signing authentic deeds electronically. While in France electronic authentic deeds have been applied in the French Civil Code of 2016 and there is no hesitation from notaries to apply electronic authentic deeds with electronic signatures. This research uses a comparative study method. The result of the research is that there are differences in the application in making authentic deeds electronically signed electronically both in Indonesia and in France and Indonesian Notaries must remain careful in the process of authorizing and recording electronic signatures by the parties so as not to be considered unlawful and cause the agreement to be invalid.

Abstrak :
Dalam menjalankan jabatannya notaris mempunyai kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, namun dalam kenyataannya banyak notaris yang tidak melakukan kewenangan tersebut, sehingga banyak terjadi masalah dikemudian hari.Bagaimanakah peranan dan wewenang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada klien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris? dan Bagaimanakah batasan-batasan bagi seorang notaris dalam peranannya memberikan penyuluhan hukum kepada klien? Penulis meneliti permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data penelitian memperlihatkan adanya kelalaian-kelalaian yang dilakukan beberapa notaris dalam memberikan penyuluhan hukum tersebut.Kelalaian ini mengakibatkan sengketa dan kerugian baik bagi klien dan notaris yang bersangkutan.Sebaiknyasetiap notaris agar dapat memberikan penyuluhan hukum yang baik dan benar yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

In running his position, the notary has the authority to provide legal counseling, when producing a deed. But in reality, many notaries do not do such authority, so a lot of problems occur in the future. How does the role and authority of the notary in providing legal counseling to clients, seen from perspective of Law, No. 30 of 2004, About Occupation and Code of Ethics of Notary? And what are the limits of a Public Notary, in his role of providing legal counseling for clients? The author examines these problems by using juridical normative research methods. The research data showed omissions of those roles, made by several notaries in providing legal counseling. This omission resulted in disputes and losses for both the client and the notary involved. Any notary should provide legal counseling rightly and well, in accordance with the needs of the parties, and in accordance with the recent laws.

Abstrak :
Keabsahan dan implikasi perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak yang terkait perkara pidana yang dituangkan melalui akta notaris yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak. Pasal 3 KUHPerdata menegaskan bahwa tidak ada satu pun hukuman yang dapat menghilangkan keperdataan seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun seseorang yang terkait perkara pidana bahkan ditahan sekalipun tetap dapat menjalankan hak keperdataannya dalam kehidupan bermasyarakat namun tentunya tidaklah dapat dilakukan dengan bebas atau dengan kata lain lingkup hak keperdataannya adalah terbatas. Misalnya dalam perkara tindak pidana korupsi, hak keperdataan seseorang menjadi dibatasi terutama untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan perkara pidana korupsi yang sedang dijalaninya. Organisasi profesi notaris dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti lembaga kepolisian, penuntut umum, dan lembaga lainnya diperlukan adanya kerja sama dan perlu dibuatnya suatu nota kesepahaman khususnya mengenai akta notaris yang berisi perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak yang terkait perkara pidana, serta perlu lebih banyak diadakan sosialisasi mengenai prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh para notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. ...... The validity and implication of legal act conducted by party involved in criminal case which implemented in deed of notary as an authentic deed with impeccable evidentiary function and binds the parties. Article 3 of Civil Code stipulates that no punishment can annul the civil right of any individual. This assertion concludes that although a person involved in criminal case or even imprisoned, such person still can perform his civil right in social life, yet, such right can`t be performed in a liberty manner or in other words, the civil right scope is limited. For instance, in corruption case, the civil right of person is limited particularly in certain legal acts related to the ongoing corruption case. Organization of Notary Profession and another law enforcement institutions such as police, prosecutor, and others need to cooperate and enter into Memorandum of Understanding particularly regarding deed of notary containing legal act conducted by party involved in criminal case, also, socialization of prudent principle implemented by the notary in performing their duties.

Abstrak :
Dalam industri pasar modal Indonesia, terdapat banyak profesi penunjang yang terlibat di dalam kegiatan pasar modal, salah satunya adalah notaris. Peran notaris di bidang pasar modal antara lain berkaitan dengan pembuatan akta-akta otentik untuk penerbitan efek dan akta-akta pendukungnya. Akta-akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di muka pengadilan. Melihat pentingnya kedudukan akta otentik yang dibuat oleh notaris, sudah selayaknya dilakukan pengawasan terhadap notaris yang berkegiatan di pasar modal. Selama ini BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) merupakan otoritas tertinggi dalam industri pasar modal yang diberikan mandat atau kewenangan oleh UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan di bidang pasar modal. Akan tetapi, pada tanggal 22 November 2011 telah diundangkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (􀂳OJK􀂴), yang kemudian menjadi landasan hukum dibentuknya suatu lembaga pengawasan baru seluruh sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Dan pada tanggal 31 Desember 2012, fungsi pengaturan dan pengawasan industri pasar modal beralih dari BAPEPAM ke OJK. Tesis ini meneliti dan menganalisis mengenai implikasi yuridis, prosedur, dan mekanisme pengawasan terhadap notaris yang berkegiatan di pasar modal pasca diundangkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis-normatif, melalui studi dokumen dan wawancara dengan pejabat-pejabat BAPEPAM yang berwenang menjalankan fungsi pengawasan tersebut. Hasil penelitian menemukan bahwa implikasi yuridis terhadap pengawasan notaris yang berkegiatan di pasar modal pasca diundangkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK yaitu jika selama ini yang melakukan pengawasan adalah BAPEPAM, maka nantinya pengawasan akan dilakukan oleh OJK. Sedangkan mekanisme dan prosedur pengawasan terhadap notaris yang berkegiatan di pasar modal pasca diundangkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK pada dasarnya adalah sama, atau tidak mengalami perubahan sebagaimana pengawasan yang dilakukan pada masa di bawah BAPEPAM, namun secara teknis untuk memahami dan membaca peraturan terkait pengawasan di bidang pasar modal yang sudah ada saat ini yang harus diubah, jika dalam peraturan tersebut tertulis kata BAPEPAM, maka nantinya dibaca dan dipahami menjadi OJK.

---

In the Indonesian capital market, there are many professionals who is involved in capital market, one of them is notary public. The role of notary public in the Indonesian capital market, among others, is related to drafting authentic deeds in issuing the securities and other its supporting documents. Authentic deeds drawn up in front of or by the notary public shall be conclusive evidence before the courts. Considering the importance of the status of authentic deeds made by the notary public, it is necessary to conduct a supervision to the notary public who is conducting activities in the capital market. Currently, BAPEPAM (The Capital Market Supervisory Agency) is the highest authority in the Indonesian capital market industry which given mandate or authority by Law No. 8/1995 regarding Capital Market to provide the guidance, regulation, and supervision of the capital market. However, on November 22, 2011, The Law No. 21/2011 regarding The Financial Services Authority (􀂳OJK􀂴) was enacted, which then it became the legal basis of the establishment of a new integrated supervisory institution for all financial services sectors. The function of regulation and supervision of capital market transferred from BAPEPAM to OJK on December 31, 2012. This thesis researched and analyzed the legal implication, procedure and mechanism to supervise the notary public who is conducting activities in the capital market, after the enactment of Law No. 21/2011 regarding OJK. The research was conducted using a juridical-normative method, through documents study and interviews with 􀀥􀀤􀀳􀀨􀀳􀀤􀀰􀂶􀁖􀀃 functionaries who has authority to conducting the supervision. The research found that the legal implication on the supervision to the notary public who is conducting activities in the capital market after the enactment of Law No. 21/2011 regarding OJK is, if currently the function of supervision is provided by BAPEPAM, then in the future the supervision will be provided by OJK. Meanwhile, the mechanism and procedure of supervision to the notary public who is conducting activities in the capital market after the enactment of Law No. 21/2011 regarding OJK is basically the same, or no change such as supervision conducted under the BAPEPAM at the time, but technically to understand and read the regulation related with supervision in the capital market which still applicable now that shall be changed, if in the regulation is written BAPEPAM, then it shall be read and understood as OJK.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pentingnya penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) dalam UUJN, dimana saat ini banyak terjadi akta otentik yang dibuat oleh Notaris dipersoalkan di Pengadilan, atau Notaris tersebut dipanggil melalui MPD untuk dijadikan saksi, bahkan tidak sedikit Notaris yang digugat atau dituntut di muka Pengadilan. Penyebab permasalahan tersebut bisa timbul akibat kesalahan baik karena kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa), ataupun karena peraturan perundang-undangan yang tidak tegas, juga bisa timbul secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh pihak lain. Apabila dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris terbukti melakukan kesalahan atau melanggar ketentuan dalam UUJN, maka Notaris tersebut hanya mendapatkan sanksi berupa sanksi perdata dan sanksi administratif. Dari sanksi-sanksi dalam UUJN tersebut dipercaya tidak dapat membuat efek jera bagi Notaris yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, bahkan yang cukup ironi pada sanksi tersebut ada sanksi pemberhentian dengan hormat, sehingga terkesan seorang Notaris yang apabila secara sah dan terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran masih mendapatkan penghormatan untuk diberhentikan dari suatu jabatannya. Dengan ketiadaan sanksi pidana dalam UUJN maka pengaturan mengenai sanksi terhadap Notaris menjadi kurang sempurna, karena tidak adanya sanksi yang tegas dan jelas akan tindakan-tindakan yang dikategorikan tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh Notaris, yang kenyataannya belum ada satupun peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Hasil penelitian ini menyarankan untuk dilakukan penyempurnaan peraturan mengenai sanksi dalam UUJN sebagai salah satu cara untuk mengklasifikasikan dan membatasi tindakan-tindakan Notaris menyangkut tindak pidana yaitu dengan merumuskan Tindak Pidana Notaris (TPN) dan sanksi pidananya.

---

This thesis discusses the importance of the implementation of the Crime of Notaries (TPN) in UUJN, which is currently a lot happening authentic deed of Notary questioned in court, or notary is called upon by the MPD to be witnesses, not even a little notary sued or prosecuted in advance court. Causes of these problems may arise due to errors either due to deliberate (dolus) and negligence (culpa), or because the laws are not strict, it can also arise indirectly in the case made by the other party. If in doing his job a Notary proven guilty or violates the UUJN, the notary is only sanctioned by civil penalties and administrative sanctions. Of sanctions in UUJN is believed can not create a deterrent effect for Notaries who make mistakes or violations, even considerable irony in the dismissal sanction sanction exists with respect, giving the impression of a notary legally and if proven guilty or breach still get honor to be dismissed from the office. In the absence of criminal sanctions in UUJN the setting of sanctions against the Notary be less than perfect, in the absence of a firm and clear sanctions for measures specifically categorized as a crime that can only be done by a notary, the fact that no single rule governing the matter them. The results of this study do suggest to improve the regulation of the UUJN sanctions as a way to classify and restrict the actions involve criminal Notary is to formulate Crime Notary (TPN) and criminal sanctions.

Abstrak :
Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang secara atributif diberikan oleh Negara yang tercantum dalam Undang-Undang. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat dan memenuhi standar profesional. Pengawasan terhadap Notaris bukan hanya pelaksanaan jabatannya tapi perilakunya, yang selama ini belum jelas kriteria perilaku yang diawasi. Penelitian ini penelitian yuridis empiris, hasil wawancara dipergunakan untuk mendukung argument hasil penelitian. Hasil penelitiannya, Pertama, fungsi Majelis Pengawas sudah cukup baik sedangkan fungsi Dewan Kehormatan belum optimal melaksanakan tugasnya karena sosialisasi terhadap perilaku Notaris yang baik tidak dilaksanakan secara berkala, sehingga pelanggaran Perilaku Notaris tidak hanya ada pada Notaris yang diawasi saja, tetapi dilakukan juga oleh Anggota Majelis Pengawas serta Anggota Ikatan Notaris Indonesia itu sendiri, Kedua, Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia agar semakin aktif melaksanakan tugasnya mengawasi serta melakukan pembinaan atas Pelanggaran Perilaku Notaris dan yang ketiga Notaris sebagai pejabat umum yang sudah menerima kepercayaan masyarakat selayaknya berperilaku dan berahlak baik. ......Notary is a position of trust given attributively by the State as listed in the Law. In carrying out this post, a Notary must comply with all the moral rules held in the community and meet professional standards. Monitoring of the Notary means not only supervising the implementation of the position, but also their conduct which so far it is not clear as of the criteria of the conduct to be supervised. This study is an empirical research, interview result is used to support the research argument. The result is: First, the Supervision Board has been quite good while Honorary Council are not yet optimal in carrying out their functions as the socialization on Notary Conduct is not performed periodically, thus the violation of Notary Conduct is present not only among the supervised Notaries, but also among members of the Supervision Board and members of the Indonesia Notary Association. Second, it is hoped that the Honorary Council of the Indonesia Notary Association will be more active in carrying out their duties of supervising and coaching against violation of notary conduct, and the third, a Notary public official who has received public trust should possess a good moral and conduct.