Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Organisasi nonprofit secara terus-menerus ditantang untuk berpikir jauh ke depan guna meningkatkan kapasitasnya. Pengembangan kapasitas organisasi nonprofit adalah jalan untuk meningkatkan organisasi agar mampu mencapai misinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan di dalam perubahan lingkungan yang sangat cepat dan dramatis terjadi sekarang ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kapasitas organisasi nonprofit pada tahap pertumbuhan melalui enam komponen internal dan empat komponen eksternal Yayasan Pesat Papua yang dijadikan sebagai dunia nyata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah action research berbasis soft systems methodology (Checkland dan Poulter, 2006) yang terdiri atas dua jenis aktivitas yang dilakukan secara bersamaan, yaitu research interest dan problem solving interest (McKay dan Marshall, 2001) dengan memenuhi kriteria systematically desirable and culturaly feasible (Flood and Jackson, 1991). Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Brothers dan Sherman (2012) yang menyatakan ada enam komponen internal yang perlu diintervensi dan diperkuat kapasitasnya pada tahap pertumbuhan, yakni kepemimpinan, budaya organisasi, peranan dewan pengurus, perluasan program, manajemen dan infrastruktur, keberlanjutan keuangan. Kemudian menurut De Vita, dkk (2001) menyatakan ada empat komponen eksternal organisasi yang perlu dikelola, yaitu sosial demografik, ekonomi/pasar, politik, dan nilai-nilai dan norma. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk research interest, yaitu gaya kepemimpinan yayasan perlu diperlengkapi dengan kepemimpinan transformasional, lalu perlu didesain struktur sederhana, dan ditingkatkannya peran dewan pembina. Sedangkan untuk problem solving interest, yaitu perlu dilakukan perluasan program kerja yayasan melalui proses perumusan yang benar, pembentukan manajemen SDM, pengembangan keberlanjutan keuangan yayasan melalui aktivitas usaha ekonomi, hasil penjualan layanan yayasan, dan bantuan pemerintah. Kemudian untuk komponen eksternal perlu dibentuknya kolaborasi antara LSM, pemda, dan swasta, dibangunnya kegiatan bisnis, partisipasi politik, dan hubungan masyarakat. ......The nonprofit organizations are challenged to think forward to develop their capacity. Capacity building is solution to improve the organization and could accomplish its mission efectively, eficiently, and continuously in a rapid and dramatic environment change as happen now. This research aims to analyze nonprofit organization capacity building in the growth stage by using Yayasan Pesat Papua’s six internal components and four external components as the real world (Checkland and Poulter, 2006), consist of two activities that had been done simultaneously, i.e.: research interest and problem solving interest (McKay and Marshall, 2011) that complying the criteria of systematically desirable and culturally feasible (Flood and Jackson, 1991). Meanwhile the theory that was used in this research is according to Brothers and Sherman (2012), states there are six internal components need intervention and strengthen the capacity in the growth stage such as: leadership, organization’s culture, the role of board, expansion of the programs, management and infrastructure, sustainability of financial. Then according to De Vita, et. al. (2001) states there are four organization’s external components which need to manage such as: social demographic, economic/market, politic, and values and norms. The result of this research shows that the nonprofit capacity building in the growth stage for research interest, the foundation leader’s style need to be equipped with a transformational leadership style, then simple structure is needed to be designed, and the role of board is improved. Whereas for the problem solving interest, it is necessary to do organization’s working program expansion through correct formulation process, formation of HR management, development of the organization’s financial sustainability through the economic works, the disposal of the organization’s service and the aid from the government. Then for the external components, it is neccessary to make colaboration among the NGO, local government and private, development of business activity, politic participation, and public relation.

Abstrak :
Gerakan Reformasi 1998 mengawali terjadinya transisi demokrasi di Indonesia. Gerakan ini berhasil mengakhiri kekuasaan rejim otoriter Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun di Indonesia. Sebagai sebuah gerakan moral sekaligus gerakan politik yang melibatkan banyak aktor, Gerakan Reformasi 1998 berbasis pada kekuatan mahasiswa, kaum intelektual, aktivis NGO, aktivis civil society organizations (CSOS), dan para elit yang berada di luar pernerintahan. Majelis Amanat Rakyat (MARA) merupakan salah satu aliansi yang berbasis para aktor Gerakan Reformasi yang beragam ini. MARA mcncerminkan sebuah aliansi civil society organizations (CSOS) yang muncul ke permukaan sebagai suatu reaksi terhadap situasi menjelang jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto. Keberhasilan MARA bersama elemen-elemen kaum reformis lainnya dalam melengserkan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 telah menandai berlangsungnya transisi dan rejim otoriter menuju era demokrasi di Indonesia. Meskipun peranan para individu tokoh reformasi sangat menonjol dalam MARA, namun sebagai sebuah aliansi demokratik peranan MARA juga mencerminkan peranan organisasi-organisasi civil society di Indonesia. Ini merupakan sesuatu yang khas Indonesia, dimana kekuatan civil society yang telah dilemahkan oleh rejim Orde Baru, muncul ke permukaan dan bermanifestasi dalam peranan individual para tokoh reformasi yang merupakan kalangan elit. Kehadiran MARA memiliki arti penting dalam rangka mengkaji proses demokratisasi di Indonesia. Pada dasarnya, proses demokratisasi di berbagai negara memiliki keunikan masing-masing karena terkait dengan situasi obyektif di negara tersebut. Di Indonesia, proses demokratisasi yang dimainkan oleh kaum reformis, seringkali memunculkan dimensi elitis. Hal ini untuk sebagian disebabkan karena linkage antara elit dan massa tidak memiliki sarana yang memadai. Political Society di era Orde Baru pada dasarnya tidak mencerminkan political society yang sesungguhnya, sehingga partai-partai politik gagal mengagregasikan kepentingan massa dengan balk karena terkooptasi oleh state. Pada waktu bersamaan, kekuatan civil society yang dilemahkan, telah mewariskan jaringan yang lemah, ketiadaan platform bersama, dan diliputi suasana saling curiga. Situasi semacam ini telah mengakibatkan Gerakan Reformasi 1998 sebagian besar bergantung kepada komitmen individual para tokoh reformis, selain desakan dari gerakan moral yang diusung mahasiswa. Transformasi MARA menjadi partai politik merupakan salah satu proses memperkuat infrastruktur demokrasi di Indonesia pasca Soeharto. Proses transformasi ini merupakan fenomena yang unik karena sebagai aliansi demokratik yang bersifat elitis, MARA justeru berusaha mencari kaitan yang kuat dengan massa, dengan jalan bemietamorfosis menjadi partai politik. Proses ini merupakan terobosan besar karena MARA bertumpu pada platform pluralisme pada semua aspeknya. Bagi studi tentang demokratisasi dalam kaitannya dengan Gerakan Reformasi 1998, transformasi dari MARA menjadi Partai Amanat Nasional (PAN) juga memberi perjelasan tentang peranan aktor (agency) dan tatanan (structure) dalam proses demokratisasi di Indonesia. Gerakan reformasi 1998, bagaimanapun, lebih banyak digerakkan oleh kekuatan agency, melalui sepak terjang para tokoh reformasi. Pada sisi lain, state yang menjadi tujuan utama untuk direformasi, menunjukkan resistensi yang kuat. Kekuatan status quo mampu mengkonsolidasikan diri dengan mengandalkan struktur kekuatan state, meskipun harus mengikuti mekanisme demokrasi berdasarkan agenda reformasi yang dirancang kaum reformis. Salah satu titik terpenting dari transformasi MARA menjadi PAN adalah bahwa kekuatan reformasi telah berhasil ?memaksa? state untuk melakukan proses demokratisasi secara internal. Hal ini rnengakibatkan terjadinya demokratisasi ganda, karena demokmtisasi teijadi balk pada level society maupun state. Transformasi MARA ke PAN juga memberi kesempatan kembali kepada kelas menengah Indonesia untuk mengambil peranan lebih besar dalam proses memapankan demokrasi. Tahap konsolidasi demokrasi yang telah dilalui dengau dua kali pemilu juga memberi pelajaran bahwa kekuatan reformasi turul menentultan jalannya konsolidasi demokrasi. Meski partai-partai politik yang dibentuk kaum reformis belum berhasil merebut suara mayotitas, namun kehadiran partai-partai itu turut menetukan arah sekaligus menyumbangkan peranan signiikan terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia. Meski demikian, penelitian ini tetap merekomendasikan perlunya mengkaji secara mendalam mengapa kekuatan demokrasi di Indonesia cenderung gagal dalam mengendalikan proses konsolidasi demokrasi.