Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indonesia Corruption Watch (ICW) merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi yang lahir pada masa bergulirnya reformasi pada Mei 1998. Kelahiran ICW tidak terlepas dari konteks perubahan sosial dan politik yang ada pada saat itu. Dan korupsi ini menjadi salah satu isu dari berbagai isu lainnya yang dihembuskan oleh kalangan mahasiswa dalam rangka melengserkan Soeharto dari tampuk kekuasaannya. Selain itu, ICW sebagai salah satu aktor gerakan sosial yang menghendaki adanya perubahan sosial. Yaitu ingin menghilangkan praktek-praktek dan sistem pemerintahan yang penuh dengan nuansa koruptif. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui latar belakang kelahiran ICW dalam konteks perubahan sosial politik dan ingin mengetahui strategi gerakan anti korupsi yang dilakukan oleh ICW. Untuk perlu dipahami latar belakang kemunculan ICW. Selain itu, perlu diketahui juga arah, karakter dan aksi program ICW dalam mewujudkan perjuangannya yaitu pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan kerangka konseptual, yaitu; teori gerakan sosial, konsep korupsi dan konsep LSM. Adapun yang dimaksud dengan gerakan sosial itu ialah sebagai upaya kolektif yang mengupayakan suatu kepentingan bersama atau menjamin suatu tujuan bersama melalui tindakan bersama di luar dari kelembagaan yang mapan. Sedangkan korupsi itu yaitu suatu monopoli kekuasaan dengan kewenangan yang dipegangnya tapi tanpa adanya akuntabilitas. Terus, LSM itu ialah organisasiorganisasi privat yang secara umum memperoleh atau mendapat dukungan keuangan dari lembaga-lembaga donor internasional dan yang mengkonsentrasikan diri mereka dalam merancang, memperlajari dan melaksanakan program dan projek di negara-negara berkembang. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ICW termasuk salah satu bentuk gerakan sosial yang ada di Indonesia. ICW dalam melaksankan visi dan misi organisasinya terdapat berbagai aksi program pemberantasan korupsi. Beberapa cakupan aktifitas ICW dapat dilihat dari pelaksanaan divisi monitoring pelayanan publik, divisi korupsi, dan divisi hukum dan monitoring peradilan. Sedangkan untuk strategi gerakan yang dipergunakan oleh ICW yaitu; aliansi, jaringan, publikasi, individu atau organisasi. Untuk pendekatan gearakannya yaitu penelitian, investigasi, advokasi, kampanye, altematif kebijakan. Secara tipologi, ICW tergolong dalam LSM advokasi dengan beberapa karakteristik, yaitu; pemantauan, terminasi dan penilaian. Dalam aksi program ICW banyak melakukan kontrol publik, baik terhadap negara maupun sektor swasta. Tipologi ICW dimasukkan ke dalam kategori LSM advokasi. Hal ini sejalan juga dengan temuan-temuan dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa beragamnya pendekatan dan strategi yang dipergunakan ICW. Pada awal kelahiran ICW, lembaga ini berfungsi sebuah sebagai lembaga watchdog. Tapi dalam perkembangan selanjutnya terdapat pendekatan lainnya seperti riset dan kebijakan altematif. Sedangkan strategi ICW yaitu menggunakan jaringan (networking) dalam menjalankan perjuangan organisasinya. Secara teoritis, bila menggunakan tipologi Tim Lindsey tadi, maka ICW termasuk ke dalam tipe LSM advokasi. Namun dalam tipe advokasi juga terdapat berbagai macam variannya yaitu tipe advokasi supporter, tipe advokasi partner dan tipe advokasi main actor. Berdasarkan kerangka analisis dan temuan lapangan menunjukkan bahwa ICW masuk ke dalam tipe advokasi partner. Yaitu membuat jaringan dengan organisasi rakyat dan LSM lain. Demikian dapat disimpulkan bahwa ICW merupakan sebuah LSM anti korupsi-advokasi-partner. Di dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Sedangkan untuk pengumpulan data dilakukan dengan cara, yaitu; Pertama, wawancara mendalam (indepth interview). Kedua. dokumen (documentation). Dan ketiga, observasi (observation). Untuk nara sumber dalam wawancara mendalam ini yaitu; dari pihak Pendiri ICW, Dewan Etik ICW dan Badan Pekerja ICW. Sedangkan rekomendasinya yaitu sebagai berikut Pertama, untuk menambah daya dorong dalam gerakan anti korupsi di Indonesia, ICW perlu terus menggalang kekuatan rakyat secara massif dalam pemberantasan korupsi. Kedua, di dalam memperkuat dan menjaga kesinambungan kelembaagaan ICW dapat melakukan penggalangan dana dari masyarakat sebagai salah satu bentuk peran aktif dalam gerakan anti korupsi.. Ketiga, ICW perlu juga melakukan kajian-kajian tentang strategi dan pendekatan gerakan anti korupsi lainnya dengan belajar dari pengalaman negara-negara lain. Keempat, ICW perlu membangun juga jaringan dengan kalangan perguruan tinggi. Ini dapat membangun kerja sama yang sinergis terutama dalam tinjauan akademik.

Abstrak :
KNRP merupakan salah satu NGO Indonesia yang fokus terhadap isu kemanusiaan di wilayah Palestina. KNRP menganggap seluruh pengurusnya sebagai relawan dan KNRP memiliki mitra-mitra yang membantu dalam menyalurkan bantuan kepada rakyat Palestina. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis organisasi KNRP sebagai Non-Government Organization (NGO) dalam menjaga profesionalismenya dan peran KNRP sebagai mediator dalam penyelesaian perkara-perkara isu kemanusiaan di wilayah Palestina berdasarkan perspektif hubungan internasional kontemporer. Metode studi kasus digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan secara rinci peran KNRP dalam membantu rakyat Palestina yang masih terjajah oleh Israel. Penelitian ini berjenis eksplanatori karena mengambarkan keterkaitan antara peran KNRP berdasarkan perspektif hubungan internasional kontemporer. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari studi dokumen, observasi dan wawancara. Data yang dihasilkan dari instrumen tersebut adalah data primer (hasil wawancara dan hasil observasi) serta data sekunder (teori NGO dan Hubungan Internasional Kontemporer). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa KNRP dapat dinyatakan sebagai NGO (non-government organization) karena bersifat nonpartisan, tidak mencari keuntungan, bersifat sukarela dan fokus pada gerakan moral. KNRP pun memenuhi nilai-nilai profesionalisme sebagai NGO dengan selalu melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan, berkomitmen dalam mendistribusikan bantuan kepada rakyat Palestina dan menyediakan informasi kepada donatur, melakukan sosialisasi serta edukasi kepada calon donatur. KNRP tidak dapat menjadi mediator antara Palestina dan Israel. Selanjutnya, peneliti dapat mengetahui hubungan antara Indonesia dengan Palestina dari perspektif hubungan internasional kontemporer dalam kerjasama diantaranya pada bidang perdagangan, Indonesia menghilangkan bea cukai dan pajak penghasilan (PPh). Indonesia dan Palestina tidak pernah terjadi persaing dan pertentangan dalam hal apapun. ......KNRP is one of the Indonesian NGOs that focuses on humanitarian issues in the Palestinian territories. The KNRP considers all of its administrators to be volunteers and the KNRP has partners who assist in distributing aid to the Palestinian people. The purpose of this study is to analyze the KNRP organization as a NGOs in maintaining its professionalism and the role of the KNRP as a mediator in solving cases of humanitarian issues in the Palestinian territories based on the perspective of contemporary international relations. The case study method is used in this research to explain in detail the role of the KNRP in helping the Palestinian people who are still occupied by Israel. This research is of an explanatory type because it describes the relationship between the roles of the KNRP based on the perspective of contemporary international relations. The instruments used in this study consisted of document studies, observations and interviews. The data generated from these instruments are primary data (results of interviews and observations) and secondary data (NGO theory and Contemporary International Relations). The results of this study indicate that KNRP can be declared an NGOs because it is nonpartisan, does not seek profit, is voluntary and focuses on moral movements. KNRP also fulfills the values ​​of professionalism as an NGO by always reporting the results of the implementation of activities, is committed to distributing aid to the Palestinian people and providing information to donors, conducting socialization and educating potential donors. The KNRP cannot become a mediator between Palestine and Israel. Furthermore, researchers can find out the relationship between Indonesia and Palestine from the perspective of contemporary international relations in cooperation including in the field of trade, Indonesia eliminated customs and income tax (PPh). Indonesia and Palestine have never had competition or conflict in any way.