Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia masuk ke dalam jajaran 10 besar negara di dunia yang memiliki produksi nikel terbesar dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan produksi nikel sebesar 800.000 MT. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia menerbitkan aturan yang melarang ekspor bijih nikel yang mulai berlaku pada bulan Januari 2020 di dalam Permen ESDM 11/2019. Kebijakan ini menjadi dasar digugatnya Indonesia oleh negara-negara Uni Eropa ke Dispute Settlement Body WTO dan diklaim bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai (inkonsisten) dengan Article XI:1 dan Article X:1 GATT 1994. Pada tanggal 30 November 2022, Panel DSB WTO telah mensirkulasikan laporan atau putusan dari sengketa DS592, yang memposisikan Indonesia sebagai pihak yang kalah. Di dalam putusannya, Panel DSB WTO menyatakan bahwa kebijakan pembatasan ekspor dan kewajiban pengolahan domestik (domestic processing requirement) telah inkonsisten terhadap Pasal XI:1 GATT 1994 karena kebijakan pembatasan ekspor merupakan bentuk pelarangan ekspor dan persyaratan pengolahan dalam negeri merupakan pembatasan yang juga berdampak membatasi ekspor. Melalui artikel ini, penulis ingin mengkaji putusan DSB WTO tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuan perdagangan internasional, yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan keuntungan bagi seluruh pihak, termasuk Indonesia, dan apa yang menjadi kepentingan nasional Indonesia dan juga negara-negara Uni Eropa tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan pertimbangan-pertimbangan majelis DSB pada putusan-putusan lain dengan perkara yang serupa.

---

Indonesia is included in the top 10 countries in the world that have the largest nickel production and can produce nickel production of 800,000 MT. In 2019, the Indonesian government issued a regulation banning the export of nickel ore which took effect in January 2020 under ESDM Ministry Regulation No. 11/2019. This policy became the basis for European Union countries to file their claims to the WTO Dispute Settlement Body, under which they claimed that the policy was inconsistent with Article XI:1 and Article X:1 GATT 1994. On 30 November 2022, the WTO DSB Panel has circulated the report or decision of the DS592 dispute, which positioned Indonesia as the losing party. In its decision, the WTO DSB Panel stated that the export restriction policy and domestic processing requirements (domestic processing requirements) were inconsistent with Article XI:1 GATT 1994 because the export restriction policy was a form of export ban and domestic processing requirements were restrictions which also had the effect of limiting exports. Through this article, the author wants to examine whether the WTO DSB decision is in accordance with the objectives of international trade, which aims to provide benefits for all parties, including Indonesia, and what is in the national interests of Indonesia and also the European Union countries. The research method used in this article uses a normative juridical approach, namely using library materials and the DSB council's considerations in other decisions with similar cases."

"Penelitian ini dilatarbelakangi berkembangnya revolusi industri yang melibatkan kecerdasan buatan yang disebut industry 4.0 dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi yang mempermudah manusia yang disebut society 5.0. Kendaraan listrik memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan society 5.0, dengan komponen utamanya adalah baterai yang dibuat dengan bahan baku utama adalah nikel. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk mengembangkan hilirisasi dan industrialisasi komoditi tambang nikel untuk memberikan dampak positif yang lebih besar bagi perekonomian. Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut maka dikeluarkan peraturan pelarangan ekspor komoditi nikel dalam keadaan mentah. Sebelum dikeluarkannya aturan pelarangan, ekspor komoditi nikel sebagian besar dalam keadaan mentah (ore). Kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah akan menimbulkan ancaman penyelundupan, efek negatif yang timbul dari penyelundupan nikel mempunyai dampak yang luar biasa besar bagi perekonomian. Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi mengenai bagaimana pencegahan penyelundupan ekspor nikel yang dilakukan intelijen bea cukai pada penangkapan kapal MV Pan Begonia dan bagaimana strategi intelijen bea cukai dalam pengawasan lalu lintas barang untuk mencegah penyelundupan ekspor nikel. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pencegahan penyelundupan ekspor nikel yang dilakukan intelijen bea cukai pada kapal MV Pan Begonia dan menganalisis strategi intelijen bea cukai dalam pengawasan lalu lintas barang untuk mencegah ancaman penyelundupan ekspor nikel.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian mendapatkan gambaran strategi pencegahan penyelundupan ekspor nikel yang dilakukan intelijen bea cukai pada kapal MV Pan Begonia yang secara nyata membawa muatan nikel menuju luar negeri dan strategi intelijen bea cukai dalam pengawasan lalu lintas barang untuk mencegah penyelundupan ekspor nikel menggunakan strategi holistik yang menggabungkan faktor internal dan faktor eksternal. Sinergi aparat penegak hukum, kementerian lembaga, kegiatan operasi bersama, dan pelibatan masyarakat sangat diperlukan dalam rangka mencegah penyelundupan ekspor nikel.

---

This research is motivated by the development of the industrial revolution involving artificial intelligence which is called industry 4.0 and the integration of information and communication technology which makes things easier for humans which is called society 5.0. Electric vehicles have great potential in supporting the growth of society 5.0, with the main component being batteries which are made from the main raw material being nickel. The Government of the Republic of Indonesia has issued a policy to develop the downstreaming and industrialization of nickel mining commodities to provide a greater positive impact on the economy. In order to support this policy, a regulation was issued prohibiting the export of nickel commodities in their raw state. Before the ban was issued, nickel exports were mostly in raw (ore) condition. The policy of banning raw nickel exports will create a threat of smuggling. The negative effects arising from nickel smuggling have an enormous impact on the economy. The problems in this research are limited to how to prevent smuggling of nickel exports by customs intelligence in the arrest of the MV Pan Begonia ship and what customs intelligence strategies are in monitoring goods traffic to prevent smuggling of nickel exports. The research was carried out with the aim of analyzing prevention of nickel export smuggling carried out by customs intelligence on the MV Pan Begonia ship and analyzing customs intelligence strategies in monitoring goods traffic to prevent the threat of nickel export smuggling.

This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of the research provide an overview of the strategy to prevent smuggling of nickel exports carried out by customs intelligence on the MV Pan Begonia ship which was actually carrying nickel cargo to foreign countries and the customs intelligence strategy in monitoring goods traffic to prevent smuggling of nickel exports using a holistic strategy that combines internal factors. and external factors. Synergy between law enforcement officials, institutional ministries, joint operational activities and community involvement is very necessary in order to prevent smuggling of nickel exports."