Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kontroversi tindakan pemblokiran akses layanan over-the-top (OTT) Netflix oleh Grup Telkom membuat masyarakat berpikir kembali apakah pemblokiran tersebut menghambat kebebasan mereka dalam memilih dan mengakses konten atau aplikasi pilihan mereka yang sah. Terlebih fakta bahwa ketiadaan prinsip netralitas internet dalam kerangka hukum telekomunikasi Indonesia yang melarang tindakan pemblokiran tersebut. Fakta tersebut ditambah dengan kecenderungan arah kebijakan telekomunikasi dan sektor industri telekomunikasi yang tidak mendukung semangat netralitas internet, serta mengingat fakta bahwa pendekatan yang diambil Pemerintah Indonesia ketika mengawasi peredaran konten yang dinilai ‘berbahaya’ sering kali jauh dari prinsip netral. Penelitian skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan menganalisis bagaimana kerangka hukum telekomunikasi dapat mengatasi kasus pemblokiran Netflix oleh Grup Telkom. Mengetahui bagaimana tidak efektifnya kerangka hukum telekomunikasi Indonesia saat ini dalam mengantisipasi kasus a quo, dapat disimpulkan bahwa, tindakan pemblokiran tersebut bukan merupakan pelanggaran hukum karena keputusan pemblokiran ini sebenarnya diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, sebaliknya, akan terlihat berbeda jika kasus a quo dianalisis dengan Open Internet Order 2015 sebagaimana diberlakukan oleh Federal Communications Commission Amerika Serikat. Demi mengantisipasi permasalahan terkait netralitas internet yang akan datang, beberapa rekomendasi hukum yang diberikan yakni dengan mengamandemen Undang-Undang Telekomunikasi dengan mengadaptasikan model pengklasifikasian common carrier dan information service, menambahkan ketentuan larangan pemblokiran, perlambatan akses, dan prioritisasi lalu lintas paket data tertentu berdasarkan kesepakatan harga, serta menambahkan kewajiban transparansi.

---

The controversy of Netflix blocking as an over-the-top (OTT) service by Telkom Group has made society think twice if such action degrades their freedom to choose and access the lawful content or application of their choice. Let alone the fact that there is a lack of net neutrality principle in Indonesian telecommunications regime which prohibits such action, coupling the latest development of the policy direction and telco industry side are not in favor of network neutrality spirit and given the fact that the approach that Indonesian Government takes when monitors ‘harmful’ content is far from neutral. This thesis research leverages the qualitative analysis method by analyzing how the telecommunications regime could cope with the case study of the Netflix blocking by Telkom Group. Knowing the fact that how ineffective the existing telecommunication regime is in anticipating a quo case, it can be concluded that, this said blocking activity does not fall into any form of infringement since the fact that this blocking decision is actually mandated by law, otherwise, it would be seen as different if this a quo case analyzed with the FCC’s 2015 Open Internet Order. To further anticipate this net neutrality issue, a string of recommendations offered are to amend Indonesian Telecommunications Law by incorporating common carrier and information service classification model, no-blocking, no-throttling, and no-paid prioritization rules, and also transparency rules. "

"Tesis ini membahas tentang Prinsip Network Neutrality yang terdiri dari Blocking,Access-tiering dan degradation of quality of Services. Tujuan dari penulis karya ilmiahini adalah untuk menunjukkan bagaimana masing-masing komponen pada NetworkNeutrality diatur dalam perundang-undangan di Amerika Serikat, Prancis dan Indonesia.Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan komparatif. Untukmelengkapi penelitian dilakukan wawancara dengan berbagai ahli yang terkait denganobyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa blocking merupakan suatukeniscayaan. Oleh karena itu disarankan agar terdapat kejelasan dari kedudukan darimasing-masing aktor yang berperan dalam pelaksanaan blocking. Tujuannya adalah agarproses tersebut terlaksana dengan efektif. Selain itu, dikarenakan isu ini merupakan isuyang baru di Indonesia, perlu diadakannya sosialisasi mengenai network neutrality,guna menghindarkan terjadinya praktek-praktek yang dapat merugikan masyarakatseperti surblocking dan tindakan pelanggaran terhadap Undang-undang persaingan usaha.

---

ABSTRACTThis research focuses on the principle of Network Neutrality, which included Blocking,Access-tiering, and degradation of quality of Services. The purpose of this study is toshow how network neutrality is being regulated in the American, French and Indonesianregulation especially in their telecommunication, intellectual property rights andcompetition laws. Thus, this research is being done with a normative and comparativeapproach, which is then being completed with interviews from experts on the subject ofthe research. The result of the research shows that blocking is a certainty. Therefore, thisresearch suggests the judicial position from each actor on his role in the implementationof blocking, so that the process of blocking would be effective. Moreover, because theissue of network neutrality is relatively new in Indonesia, there is a need for furthersocialization and education upon the matter in order to avoid practices, which wouldharm the society, such as over over-blocking and infringement toward competition law."