Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rasisme merupakan sebuah bentuk penindasan di mana satu kelompok ras mendominasi yang lain. Di Indonesia rasisme bukanlah sebuah permasalahan baru. Rasisme sudah muncul semenjak kolonialisme Belanda di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan masih membekasnya peraturan-peraturan kewarganegaraan oleh pemerintah kolonialisme Belanda yang mengklasifikasi penduduk Hindia Belanda pada tahun 1854 berdasarkan ras. Rasisme ini terjadi dikarenakan Belanda menganggap ras kulit putih lebih tinggi dibandingkan ras pribumi. Berkaitan dengan isu rasisme yang sudah disebutkan di atas, pada tahun 2020 muncul film yang berjudul De Oost atau dalam rilis internasional berjudul The East yang ditulis dan disutradarai oleh Jim Taihuttu. Film ini termasuk sebuah film fiksi karena ceritanya tidak seperti yang terjadi sebenarnya. Namun ada beberapa kejadian dalam film De Oost yang terinspirasi dari kisah nyata. Perilisan De Oost menarik cukup banyak perhatian dan juga kecaman dari berbagai pihak salah satunya Organisasi Veteran Belanda yang menyatakan bahwa penggambaran prajurit Belanda yang buruk karena sering memberikan hinaan rasis. Akan tetapi hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang membahas mengenai rasisme dalam film De Oost (2020). Kata kunci: De Oost, representasi, film, rasisme, pribumi.

---

Racism is a form of oppression in which one racial group dominates another. In Indonesia, racism is not a new problem. Racism has emerged since Dutch colonialism in Indonesia. The evidenced by the imprint of citizenship regulations by the Dutch colonial government, which classified the population of the Dutch East Indies in 1854 based on race. This racism occurred because the Dutch considered the white race higher than the indigenous race. Concerning the racism mentioned above, in 2020, a film called De Oost or in an international release titled “The East,” was written and directed by Jim Taihuttu. This film is fictional because the story is not like what happened. However, several events in the film are inspired by the actual event. The release of De Oost attracted quite a lot of attention and criticism from various parties, one of which was the Dutch Veterans Organization which stated that the portrayal of Dutch soldiers was terrible because they often gave racist insults. However, until now, no research has been found that discusses racism in the film De Oost (2020)."

"Bandit sebagai kategori sosial cenderung dikonotasikan negatif karena identik dengan penjahat, perampok atau orang-orang yang melakukan kekerasan fisik. Namun dalam sejarah sosial bandit tidak dapat dilihat secara sederhana berdasarkan opini publik. Baik dalam konteks lampau maupun kekinian, fenomena bandit tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ekonomi dan politik. Dengan mengambil kasus sejarah sosial bandit di Polombangkeng, penelitian ini menganalisis praktik perbanditan dalam kaitannya dengan perubahan kebijakan kolonial Belanda dari periode 1905 sampai berakhirnya intervensi politik Belanda di Sulawesi Selatan pada 1950. Dengan menggunakan metodologi sejarah yang menekankan pada proses dan waktu, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik-praktik perbanditan yang diperankan oleh toloq dalam sejarah Polombangkeng merupakan bentuk protes atas ketidakadilan sosial, politik dan ekonomi. Kebijakan negara kolonial yang mereduksi otoritas tradisional mendorong munculnya resistensi dari bangsawanyang posisinya marginal atau terpinggirkan dari hierarki pemerintahan kolonial. Marginalisasi ini kemudian tidak hanya menjadi masalah ekonomi dan politik semata, tetapi juga merembes ke masalah identitas dan siri’ (harga diri) yang terusik. Perbanditan bertali temali dengan ekonomi, politik dan budaya. Bangsawan yang termarginalkan mempertontonkan kuasanya dengan melindungi kasus-kasus perampokan yang diperankan oleh toloq. Akibatnya muncul jaringan perbanditan sebagai bentuk extra-legal yang dipelihara oleh otoritas tradisional yang melampaui otoritas negara kolonial Belanda. Pada abad ke dua puluh, arah kebijakan kolonial Belanda yang semakin hegemonik mendorong semakin menguatkan pula koalisi toloq dengan karaeng yang kemudian disahkan secara terbuka melalui upacara ritual. Aksi perbanditan berkembang menjadi gerakan pemberontakan. Realitas politik dan koalisi toloq dengan karaengsemakin dinamis pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Organisasi toloq yang selama ini berkoalisi dengan karaeng memosisikan dirinya sebagai bagian dari perjuangan melawan kehadiran NICA di Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa trajektori peran dan tindakan toloq sebagai aktor penting dalam perbanditan mengalami perubahan dalam konteks transisi politik lokal dan kolonial. Perubahan pola dan strategi perbanditan merupakan respons atas perubahan-perubahan kebijakan pemerintah kolonial Belanda.

---

Bandits as a social category generally tend to have a negative connotation because they are identical to criminals, robbers, or people who often carry out physically violent acts. However, the social history of bandits cannot be labeled as simple criminals by public opinion. Both in the past and current context, bandits are inseparable from economic and political developments. Through the social history of bandits in Polombangkeng, this study analyzes the acts of banditry in relation to the changes in the Dutch colonial policies from 1905 to the end of the Dutch political intervention in South Sulawesi in 1950. By using a historical methodology that emphasizes the processes and time, the results show that Bandit acts performed by “toloq” in the history of Polombangkeng are a form of protest against social, political, and economic injustice. The colonial state's policy that reducing traditional authority led to resistance from “karaeng,” whose positions were marginal or marginalized from the colonial government hierarchy. Furthermore, the marginalization was becoming an economic and political problem and seeped into the disturbed identity and “siri'” (dignity). Bandits are closely related to economics, politics, and culture. Marginalized “karaeng” exhibited their power by protecting the robbery performed by “toloq”. As a result, a network of bandits emerged as an extra-legal form maintained by traditional authorities that surpassed the authority of the Dutch colonial state. In the twentieth century, the increasingly hegemonic policy of the Dutch colonial encouraged the strengthening of the alliance of “toloq” and “karaeng”, which was then openly legitimated through ritual ceremonies. The banditry developed into a rebellion movement. The political reality and the coalition of toloq and karaeng became more dynamic during the Indonesian independence revolution. The “toloq” organization, which has been in coalition with “karaeng”, has positioned itself as part of the struggle against the presence of NICA in South Sulawesi. This study concludes that the trajectory of the role and actions of “toloq” as an important actor in banditry has changed in the context of local and colonial political transitions. Changes in the pattern and strategy of banditry were a response to changes in the policies of the Dutch colonial government."