Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Seiring berkembangnya paham neoliberalisme di dunia maka semakin berkembang pula sektor finansial khususnya pasar modal. Perkembangan dalam pasar modal ditunjukkan dengan semakin meluas dan beragamnya produk-produk yang ditransaksikan. Salah satunya adalah produk derivatif. Penelitian ini membangun argumentatif bagaimana produk derivatif yang merupakan produk legal dalam pasar modal rupanya memiliki peran dalam terjadinya suatu kejahatan. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif kriminologi marxis baik dengan menggunakan konsep global superstructure yang mengadopsi konsep base-suprastructure milik Marx, crime of domination, dan konsep criminogenic. Hasilnya ditemukan bahwa memang produk derivatif dalam pasar modal memiliki aspek-aspek yang criminogenic dilihat dari niat pelaku, peraturan-peraturan yang diterapkan, dan sistem yang ada di dalam pasar modal itu sendiri. ...... Along with the growth of neoliberalism worldwide, financial sector is also developing especially, financial market. Financial market is developing in terms of its widespread and variant of products being traded. Derivative product is one of them. This research construct arguments on derivative products as legal product in stock exchange contribute to a certain form of crime. This research uses marxist criminology perspective, global superstructure, which adopts marx's basesuprastructure, crime of domination and criminogenic concept. As a result, this study shows, derivative products in stock exchange are indeed criminogenic in terms of criminal intention, rules applied and stock exchange's system itself.

Abstrak :
Pembangunan merupakan langkah untuk meningkatkan kondisi ekonomi suatu negara serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir, pembangunan di Indonesia melalui kebijakan desentralisasi mengalami banyak perubahan yang dipengaruhi oleh stabilitas politik dan kondisi ekonomi global. Implementasi dari desentralisasi tercermin dengan munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru melalui kawasan perkotaan. Dinamika dalam pembangunan perkotaan, secara khusus di Sulawesi Selatan melalui kawasan metropolitan Mamminasata lebih lanjut akan dijelaskan dalam tulisan ini. Tulisan ini mengargumentasikan bahwa pembangunan kawasan metropolitan Mamminasata sebagai pusat pertumbuhan di wilayah Indonesia Timur merupakan bentuk ekspansi Neoliberal yang didorong melalui instrumentasi kebijakan. Akibatnya, pembangunan yang pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi tidak tercapai bahkan menyebabkan perubahan pada masyarakat lokal. Metode penelitian berupa tinjauan literatur menggunakan anotasi bibliografi terhadap kajian-kajian mengenai pembangunan di kawasan Mamminasata yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan desentralisasi di Indonesia melalui pembangunan kawasan metropolitan Mamminasata menyebabkan terjadinya perubahan pada masyarakat berupa alienasi sosial dan ekologis dengan adanya alih fungsi lahan secara besar-besaran. Lebih lanjut, pada bagian pembahasan akan menjelaskan peran dan fungsi kota sebagai pusat pertumbuhan dipengaruhi oleh arah kebijakan ekonomi yang terus bertransformasi. Selain itu, pembangunan kawasan metropolitan melalui integrasi dan keterkaitan antarwilayah menunjukkan adanya disparitas dan kesenjangan. Pada akhirnya, tulisan ini menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan desentralisasi melalui pembangunan kawasan metropolitan masih belum berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh penguasaan terhadap modal dan lahan yang hanya berputar pada pihak-pihak tertentu serta adanya kegagapan oleh pemegang kekuasaan dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah kesejahteraan di masyarakat. ...... Development is a step to improve the economic condition of a country as well as efforts to improve people's welfare. In the last few decades, development in Indonesia through decentralization policies underwent many changes, which were influenced by political stability and global economic conditions. The implementation of decentralization is reflected in the emergence of new growth centers throughout urban areas. The dynamics of urban development, particularly in South Sulawesi through the Mamminasata metropolitan area, will be further explained in this paper. This paper argues that the development of the Mamminasata metropolitan area as a growth center in Eastern Indonesia is a form of neoliberal expansion that is driven through policy instrumentation. As a result, development, which is basically to improve the welfare of the community, is not achieved and even causes changes in local communities. The research method is in the form of a literature review using bibliographic annotations to studies regarding development in the Mamminasata area that have been carried out previously. The findings of this study indicate that the implementation of decentralization policies in Indonesia through the development of the Mamminasata metropolitan area causes changes in society in the form of social and ecological alienation with large land conversions. Furthermore, the discussion section will explain the role and function of the city as a growth center, influenced by the direction of economic policy that continues to transform. In addition, the development of metropolitan areas through integration and inter-regional linkages shows disparities and gaps. In the end, this paper concludes that the implementation of decentralization policies through the development of metropolitan areas is still not going well. This is due to the control over capital and land that only revolves around certain actors and the stuttering by power holders in identifying and solving welfare problems in the community.

Abstrak :
Skripsi ini bermaksud untuk menjelaskan kebangkitan ideologi yang menyelubungi latar sosial di balik kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016. Fenomena yang disertai oleh kebangkitan populisme hampir di seluruh penjuru dunia ini telah dinamakan oleh para pengamat sebagai Trumpisme. Menurut beberapa studi, fenomena ini jamak disorot media arus utama sebagai manifestasi isu personalitas dan identitas sosial partisan yang memikat perhatian massa terhadap gelagat maupun retorika vulgar Donald Trump atas kehendaknya untuk merengut kursi kepresidenan. Akan tetapi, penulis mendapati bahwa temuan studi-studi itu mengabaikan preseden historis pemicu rentetan masalah sosial yang memantik kebangkitan fenomena tersebut. Dengan memakai metode Analisis Tematik dan teori ideologi Karl Mannheim untuk menelaah watak ideologis sistem politik dan ekonomi Amerika Serikat yang termuat dalam film The Big Short (2015) dan Vice (2018), peneliti mengajukan ‘narasi tandingan’ untuk menyanggah wacana populer rekaan media arus utama yang membingkai kebangkitan Trumpisme sebagai fenomena personalitas dan balas dendam gerakan politis reaksioner yang tipikal. Dengan demikian, peneliti berargumen bahwa Trumpisme adalah kulminasi mutakhir rentetan masalah sosial yang dipicu oleh kejayaan neokonservatisme dalam tubuh politik Amerika Serikat ketika Perang Teror Global dikumandangkan dan simtom krisis neoliberalisme pada Resesi Besar 2008 yang menuai berbagai perlawanan massal terhadap hegemoni globalisme. ......This thesis intends to explain the emergence of ideology that undergird the social background behind Donald Trump's victory as President of the United States in 2016. This phenomenon, accompanied by the rise of populism in almost all corners of the world, has been referred to by pundits as Trumpism. According to several studies, the phenomenon is often highlighted by the mainstream media as a manifestation of personality and partisan social identity issues that attract mass attention towards Donald Trump's vulgar attitude and rhetoric on his own accord in order to won over the presidency. However, I find that the findings of these studies ignore the consequential historic precedents beneath the concatenation of social problems that ignited the rise of the phenomenon. By using Thematic Analysis and Karl Mannheim's theory of ideology to examine the ideological characters of United States political and economic systems contained within The Big Short (2015) and Vice (2018), I proposes a 'counter-narrative' to refute the popular discourse created by the mainstream media that frames the rise of Trumpism as a phenomenon of personality and typical reactionary retaliation. Thus, I argue that Trumpism is the latest culmination of a series of social problems that were triggered by the triumph of neoconservatism in the United States political body when the Global War on Terror was inaugurated and the symptoms of the crisis of neoliberalism in the Great Recession of 2008 which resulted in mass resistance to the hegemony of globalism.

Abstrak :
ABSTRAK
Ekonomi neoliberal yang dipromosikan oleh negara liberal merupakan awal terjadinya pemisahan (disembedded) ekonomi dari relasi-relasi sosial. Neoliberal membuat gagasan mengenai relasi-relasi sosial direduksi yang menyebabkan terjadinya kesalahan ekonomi (economic fallacy). Reduksi yang dilakukan oleh ekonomi neoliberal menyebabkan tercerabutnya ekonomi dari relasi-relasi sosial. Pencabutan ekonomi dari relasi-relasi sosial menyebabkan terjadinya reduksi status ontologis dari manusia dan alam. Sistem ekonomi neoliberal menyebabkan setiap hal dapat dikomodifikasi dan diperjualbelikan dalam mekanisme pasar yang mengakibatkan terjadinya kehancuran manusia dan alam. Permasalahan mengenai tercerabutnya ekonomi dari relasi-relasi sosial dapat diselesaikan melalui pemikiran ketertanaman ekonomi Karl Polanyi dan Konsep masyarakat stasioner John Stuart Mill.

---

ABSTRACT
The neoliberal economy promoted by liberal countries is the beginning of disembedding economy from social relations. Neoliberal economy makes the idea of social relations reducible which causes economy fallacies. Economic revocation of social relations make leads to the reduction of the ontological status of human and nature. The neoliberal economic system cause everything can be commodified and traded under market mechanism which leads to human and natural destruction. The disembedded economy issues can be solved through Karl Polanyi cultivation of re-embedding economy and John Stuart Mill stationary state system which rely on sustainability of economy, human and nature.

Abstrak :
ABSTRAK
Fokus penelitian ini untuk menggambarkan pergulatan PDI Perjuangan dalam menghadapi praktek neoliberalisme di Indonesia, kasus penyusunan UU penanaman modal tahun 2006 ? 2007. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari studi yang dilakukan, terlihat jelas bahwa PDI Perjuangan menolak praktek neoliberalisme di Indonesia (alasan historis, ideologis, konstitusional maupun empiris). Namun kondisi tersebut seringkali harus berbenturan dengan kebutuhan, sekaligus jebakan yang diciptakan lembagalembaga neoliberal kepada negara-negara berkembang (hutang luar negeri dan penanaman modal asing). Sehingga memaksa negara-negara berkembang untuk berkompromi dengan neoliberalisme (globalisasi).

---

ABSTRACT
The main focus of the studies is described the struggle of PDI Perjuangan to confront the neoliberalism act in Indonesia based on compilation of investment regulation in 2006-2007. Through qualitative method the studies being done, it is shown that the struggles has rejected the neoliberlism act in Indonesia with several reasons such as historical, ideology, constitutionals and empiric. However those conditions often collided with the needs of developing countries and simultaneously as a trick for developing countries (loan and foreign investment). Therefore the developing countries forced to compromise with globalization.

Abstrak :
Disertasi ini membahas gambaran manusia dalam neoliberalisme menurut pemikiran Friedrich August von Hayek. Pemilihan atas F. A. Hayek didasari pada perannya yang sangat besar dalam proses transformasi gagasan liberalisme klasik, yang hanya mencakup bidang ekonomi, menjadi neoliberalisme, yang mencakup hubungan manusia dan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Hasil penelusuran pemikiran Hayek menunjukkan bahwa manusia dalam neoliberalisme adalah manusia yang mengutamakan kebebasan individu, memutlakkannya dalam kebebasan pasar melalui mekanisme tatanan spontan, dan menerapkan kebebasan pasar dalam semua aspek kehidupan sehingga mendasarkan semua keputusan dalam hidupnya atas perhitungan untung rugi. Penulis berpandangan neoliberalisme tidak tepat untuk diterapkan di Indonesia karena mengandung kesalahan fatal dan bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila yang merupakan konsensus keberadaan Republik Indonesia.

---

This dissertation discusses Friedrich August von Hayek?s thought of human nature in neoliberalism. F. A. Hayek is chosen because of his important role in the transformation process of classical liberalism, which includes the field of economy only, to neoliberalism, which includes the relation of human and society in all aspects of life. The study of Hayek's thought shows that human in neoliberalism gives priority to individual freedom, makes it absolute in the free market through spontaneous order and apply it in all aspects of life and base all decisions in life in a cost benefit analysis. In my opinion neoliberalism is not suitable to be applied in Indonesia because it has fatal mistakes and conflicts with UUD 1945 and Pancasila which are the consensus of the existence of Republic of Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses reproduksi neoliberal subjectivity dalam partisipasi mahasiswa sarjana dalam remote working internship dan konstruksi rasionalitas neoliberal mahasiswa. Perubahan metode kerja yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 meningkatkan minat mahasiswa untuk secara sukarela mengikuti magang dan membangun nilai-nilai neoliberal. Masih minim penelitian tentang neoliberal governmentality, neoliberal subjectivity, dan rasionalitas neoliberal. Peneliti berpendapat bahwa minat siswa yang meningkat untuk secara sukarela melakukan remote working internship mereproduksi subjektivitas neoliberal dan membentuk rasionalitas neoliberal. Dengan menggunakan konsep Foucault tentang neoliberal governmentality, konsep neoliberal subjectivity, dan konsep rasionalitas neoliberal, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa remote working internship menghasilkan subjektivitas neoliberal pada mahasiswa dan menciptakan rasionalitas mahasiswa sebagai pelaku ekonomi yang rasional. Penelitian studi kasus ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi digital terhadap individu yang secara sukarela mengikuti magang kerja jarak jauh antara Maret 2020 – Desember 2022. ......This research aims to understand the process of the reproduction of neoliberal subjectivity in undergraduate university students’ participation in voluntary remote working and the construe of students’ neoliberal rationality. Changes to working methods caused by COVID-19 pandemic raised students’ interest in voluntarily partaking in internships and garnered neoliberal values. There is still minimal research regarding neoliberal governmentality, neoliberal subjectivity, and neoliberal rationality. The researcher argues that the students’ rising interest in voluntarily partaking in remote working internships reproduce neoliberal subjectivity and form neoliberal rationality. By using Foucault’s concept of neoliberal governmentality, concept of neoliberal subjectivity, and concept of neoliberal rationality, the findings of this research shows that remote working internship produce students’ neoliberal subjectivity and construe students’ rationality as rational economic actors. This case study uses a qualitative method with in-depth interview and digital observation on individuals who have voluntarily participated in a remote working internship in March 2020 – December 2022.

Abstrak :
Sebagai calon angkatan kerja, mahasiswa harus mempersiapkan diri untuk berkompetisi di pasar kerja setelah lulus. Tetapi, di bawah neoliberalisme, mahasiswa harus menghadapi bayangan tentang pasar kerja yang fleksibel dan serba tidak pasti. Pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang diperoleh di kampus dianggap tidak cukup, sehingga mahasiswa kemudian mempersiapkan diri melalui magang. Tetapi, dalam kenyataannya, magang menjelma menjadi praktik kerja yang menimbulkan kondisi rentan bagi mahasiswa. Kendati demikian, mahasiswa tetap antusias untuk terlibat dan bertahan dalam kerja magang yang rentan. Dalam penelitian ini, saya berusaha melihat gambaran rinci mengenai bentuk-bentuk kerentanan yang dialami oleh mahasiswa saat magang dan penjelasan di balik keterlibatan sukarela mereka dalam kerentanan tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada lima orang informan mahasiswa yang pernah dan sedang terlibat dalam magang yang rentan. Penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kerja magang yang rentan merupakan bentuk agency untuk mencapai tujuan-tujuan individual serta cara untuk mendapatkan rasa keberdayaan dan kendali atas hidup dalam iklim ketidakpastian yang dikondisikan oleh wacana dan kebijakan neoliberal. ......As the future workforce, students must prepare to compete in the labor market after graduation. However, under the shadow of neoliberalism, students have to face the imageof a flexible and uncertain labor market. The knowledge, experience, and skills gained on campus are considered insufficient, so they prepare themselves through internships. However, internships have turned into precarious work for students. Nevertheless, students remain enthusiastic about engaging and staying in precarious internships. In this study, I tried to see a detailed picture of the forms of precarious work experienced by students during internships and the explanation behind their involvement in this precariousness. This research was conducted using a qualitative approach by conducting interviews with five students involved in precarious internships. This study finds that the involvement of vulnerable students in internships is a form of agency to achieve individual goals and a way to gain a sense of empowerment and control over living in the uncertainty conditioned by neoliberal discourses and policies.