Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Kecelakaan lalu lintas sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang mengadopsi suatu bentuk kesalahan berupa kealpaan memiliki suatu masalah baru dengan adanya suatu moda transportasi Transjakarta. Hal ini berkaitan dengan suatu kecelakaan yang terjadi dalam jalur khusus bus transjakarta. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan suatu bentuk kealpaan dalam suatu kecelakaan lalu lintas di jalur Transjakarta. Adapun metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif, dengan cara menggali secara mendalam mengenai konsep dari kealpaan. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan suatu bentuk kealpaan dengan teori lain yang terkait sehingga penelitian ini memiliki tipe penelitian deskriptif. Dalam melakukan penelitian ini, penulis berpegang pada satu bidang ilmu, yaitu ilmu hukum. Data penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dilengkapi dengan tambahan data primer berupa wawancara dengan beberapa pihak terkait. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan hasil bahwa tidak terdapat suatu perbedaan penerapan mengenai suatu konsep kealpaan pada kecelakaan di jalur transjakarta dengan kecelakaan pada umumnya. Selain itu, suatu hal yang berbeda jauh antara penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kereta api dengan jalur khusus transjakarta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu kecelakaan di dalam jalur transjakarta tidaklah ubahnya suatu kecelakaan lalu lintas pada umumnya dan bukan suatu kecelakaan khusus yang mempunyai suatu bentuk pertanggungjawaban pidana yang khusus pula. ......Two kind of mistake in criminal law are negligence and deliberate. Traffic accident is one of the negligence criminal offence that become a new problem for DKI Jakarta Local Goverment. While transjakarta as a new public transportation operated and caused numerous traffic accident in transjakarta busway. The aim of this study is to find out how far negligence theory applied in transjakarta traffic accident. The method of this study is normative juridicial using in-depth review of negligence concept and used to explain any negligence type with another theory in a descriptive way. The source used in this method are secondary data consist of primary, secondary, and tertiary law data added with interview as additional primary law data. The result of this study is there are no significant difference in transjakarta traffic accident with common traffic accident. The criminal responsibility of transjakarta traffic accident is not mutual with railway accident. The conclusion of this study are there are no significant difference in transjakarta traffic accident with common traffic accident and no specific criminal responsibility.

Abstrak :
Memberikan perawatan pada lansia dengan penyakit kronis menimbulkan perasaan strain atau burden (beban) pada caregiver (pengasuh) yang dapat mempengaruhi kualitas hidup keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan beban keluarga merawat lansia. Jenis penelitian ini adalah deskriptif korelasi dengan pendekatan cross sectional menggunakan uji regresi logistik ganda. Sampel berjumlah 205 responden dengan pengambilan sampel secara gugus bertahap. Hasil penelitian menunjukkan hubungan bermakna antara usia keluarga (p= 0,052; α= 0,05), status kesehatan (p= 0,018; α= 0,05 ), pengetahuan (p= 0,046; α= 0,05), dan kepuasan (p= 0,033; α= 0,05) dengan beban merawat lansia. Faktor yang paling berkontribusi terhadap beban merawat adalah status kesehatan keluarga (OR= 2,632). Rekomendasi hasil penelitian yaitu gambaran tentang tingkat beban yang dialami keluarga dalam merawat lansia dapat dijadikan sebagai masukan untuk mengembangkan program pemberdayaan keluarga serta program promosi kesehatan untuk mengurangi beban merawat yang pada akhirnya dapat mengurangi tindakan kekerasan dan penelantaran.

Provide care to the elderly with chronic diseases induce a feeling of strain or burden on the caregiver that can affect on the quality of family life. This study aims to know the factors associated with caregiver burden for the elderly. This research is an observational research with cross-sectional approach using multiple logistic regression test. Total sample is 205 respondents which is taken by cluster multistage sampling. Significant relationship was found in the age (p= 0.052; α= 0.05) the health status (p= 0.018; α= 0.05), knowledge (p= 0.046; α= 0.05), and satisfaction (p= 0.033; α=0.05) of family with the burden of care. The factors that most contribute to caregiver burden is the family health status (OR= 2.632). A picture of the level burden experienced by families in caring for the elderly can be used as an input to develop a family empowerment and health promotion programs to reduce caregiver burden and may reduce violence and negligence.

Abstrak :
ABSTRACT
Sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law, perbuatan melawan hukum merupakan salah satu dasar pengajuan gugatan di pengadilan di Indonesia. Perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum common law dikenal dengan istilah tort, yang memiliki beragam bentuk serta pembelaan atas tort. Salah satu bentuk pembelaan tort adalah doktrin contributory negligence, yang biasa digunakan tergugat apabila penggugat memiliki kontribusi terhadap kerugian yang dideritanya sehingga melarang segala bentuk ganti rugi bagi penggugat. Skripsi ini menggambarkan kedudukan doktrin contributory negligence dalam konsep perbuatan melawan hukum melalui beberapa putusan pengadilan di Indonesia dan melihat bentuk pertanggung jawaban perdata antara pelaku dan korban sebagai implementasi dari doktrin contributory negligence. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan deskriptif komparatif. Hasil penelitian ini menyarankan untuk mengupayakan pengaturan bagi hukum di Indonesia terhadap korban yang berkontribusi atas kerugian yang timbul, sebagaimana tort memperkenalkan doktrin contributory negligence untuk diterapkan sebagai pembelaan tergugat.

---

ABSTRACT
As a country that adhere civil law system, unlawful act is one of the two ways to file a claim in Indonesian courts. It rsquo s also called tort in common law system, which have various forms along with its defences. One of tort rsquo s defences is contributory negligence doctrine, commonly used by defendants if plaintiff has contributed to their own damage they will be excluded from having any form of recovery and compensation. This study describes role of contributory negligence doctrine in some of Indonesia rsquo s court rulings and identify its liability between defendant and plaintiff as its implementation. This study is normative, descriptive and comparative research. The outcome of this study indicates that victim rsquo s contribution to the injury should be considered by Indonesian law system, as tort utilizes contributory negligence doctrine to deliver defendant rsquo s form of defence.

Abstrak :
Tindakan-tindakan notaris yang dikategorikan sebagai kelalaian penerapan prinsip kehati-hatian pada pembuatan akta autentik dapat menjadi dasar timbulnya sengketa yang disidangkan dalam perkara perdata. Tindakan-tindakan notaris yang merupakan kelalaian penerapan prinsip kehati-hatian pada pembuatan akta perjanjian bangun bagi dan akta-akta lain terkait bangun bagi dan akibat hukum yang timbul dari kelalaian penerapan prinsip kehati-hatian pada pembuatan akta autentik berdasarkan kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Tpg merupakan permasalahan yang diangkat dalam tulisan ilmiah ini. Metode penelitian yang digunakan pada tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian problem identification. Tindakan-tindakan notaris yang dapat dikategorikan sebagai kelalaian penerapan prinsip kehati-hatian terdiri dari pelanggaran terpenuhinya syarat subjektif dan objektif sebuah perjanjian, serta ketidakberwenangannya pejabat umum. Akibat hukum yang dapat terjadi terhadap kelalaian-kelalaian yang terjadi adalah sebuah akta autentik dapat dibatalkan dalam hal terdapat pelanggaran syarat subjektif, sebuah akta autentik batal demi hukum dalam hal terdapat unsur pelanggaran syarat objektif, serta terdegradasinya kekuatan pembuktian sebuah akta autentik menjadi akta dibawah tangan dalam hal terdapat unsur ketidakwenangan pejabat umum pembuat akta. ......The Notary misconduct on applying the prudent principle during the making process of a notarial deed could be the cause of a legal dispute. Categorizing notary’s misconduct on making Joint Development Agreement (JDA) for construction and other deeds regarding the JDA and the consequence to the deeds that had misconduct based on the Tanjungpinang’s District Court Verdict on court file number 39/Pdt.G/2016/PN Tpg are discussed on this research. The method used in this research is the normative legal research using the problem identification typology. The negligence to implement the subjective and objective terms of an agreement and the incompetency of the officer are the results of the research other than the possibility of the deeds can be declared as voidable in terms of the violation of agreement’s subjective terms or void in terms of the objective terms of an agreement are violated. The authentication of a notarial deed could degrade when the deeds are made by an unauthorized officer.

Abstrak :
Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur secara spesifik mengenai kewajiban dan kewenangan Notaris, serta mengatur bentuk dan tatacara pembuatan akta Notaris atau lebih dikenal dengan persyaratan formal akta Notaris. Agar akta yang dibuat di hadapan Notaris atau dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, harus memenuhi aspek formal, lahiriah, dan materiel. Apabila akta Notaris tidak memenuhi salah satu atau beberapa aspek tersebut, maka akta Notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukum. Minuta Akta Notaris dipegang oleh Notaris dengan seketika menjadi arsip Negara dan terhadap para pihak hanya diberikan salinan akta, sedangkan Fotokopi Minuta Akta hanya dapat diberikan apabila sudah mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah, dalam hal untuk kepentingan proses peradilan. Pelanggaran atas hal-hal tersebut maka Notaris dapat dikenakan sanksi, yaitu berupa tuntutan ganti rugi, bunga dan biaya, dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, serta sanksi berupa teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat, sebgaimana yang dinyatakan dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

---

The only public official who has the right in making of authenticity act as a complete evidence is Notary. Constitution Number 30 year of 2004 of Notary?s position has regulated a Notary obligation and authorization as with to set a form and procedure to compose a Notary?s act or known as a formal Notary act requirements. In order the deed made by Notary or before Notary shall have power in full proven, they must have aspects formal, intrinsic and material aspect. When Notary deed do no meet one of few aspect, so deed Notary has not complete power in law and become an illegal deed or abolish by law. Notary deed which hold by Notary instantaneously become state?s archive and provided only to parties copy of deed. Notary shall be fined sanction in line with this violations such as compensation, interest and expenses by submitting claim to court and imposing sanction of oral or legal notice, temporary discharge, respectfully or disrespectfully discharge as it stated on articles of 84 and 85 Constitution Number 30 year 2004 of Notary?s Position.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai contributory negligence dalam transaksi terapeutik. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pembahasan dalam skripsi ini mencakup hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam transaksi terapeutik, pengaruh contributory negligence terhadap transaksi terapeutik antara dokter dan pasien dan analisis contributory negligence dalam transaksi terapeutik dalam putusan no. 130/Pdt.G/2013/PN.Pdg. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa transaksi terapeutik menimbulkan hubungan hukum yang memunculkan hak dan kewajiban bagi dokter serta pasien. Saat terjadi contributory negligence dalam transaksi terapeutik, pengaruh yang mungkin ditimbulkan yaitu berakhirnya hubungan transaksi terapeutik sehingga juga menghilangkan hak dan kewajiban dokter serta pasien, dan dalam hal ganti rugi, maka akan dilakukan pembagian beban ganti rugi berdasarkan proporsi kesalahan. Dalam kasus ini, tindakan dokter gigi telah sesuai dengan standar profesi medis, lalu tindakan pasien memenuhi unsur-unsur contributory negligence. Pengaruhnya yaitu berakhirnya hubungan transaksi terapeutik sehingga juga menghilangkan hak dan kewajiban dokter gigi serta pasien. Dalam hal ganti rugi, pasien tidak menerima ganti rugi sama sekali.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about contributory negligence in therapeutic transaction. This research is normative juridical research with qualitative approaches. Discussions in this thesis includes legal relationship between doctor and patient in therapeutic transaction, the effect of contributory negligence for therapeutic transaction between doctor and patient, and analysis about contributory negligence in therapeutic transaction of Padang District Court Decision No. 130 Pdt.G 2013 PN.Pdg. The results of this research states that therapeutic transaction creates legal relationship that bring out rights and duties for doctor and patient. When contributory negligence happens in therapeutic transaction, the effects that may be resulted are the end of therapeutic transaction relationship so that also deprives rights and duties for doctor and patient, and about damages, there will be apportionment of damages based on the proportion of faults. In this case, the dentist rsquo s action already met the standard of medical care, then the patient rsquo s action met the elements of contributory negligence. The effects were the end of therapeutic transaction relationship so that also deprives rights and duties for dentist and patient. About damages, the patient didn rsquo t get damages completely.

Abstrak :
"ABSTRAK
" Skripsi ini membahas mengenai inspanningverbineinis dan contributory negligence dalam tindakan medik. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pembahasan dalam skripsi ini mencakup penerapan inspanningverbintenis dalam tindakan medik ditinjau berdasarkan hukum kesehatan, penerapan contributory negligence di dalam tindakan medik, dan penerapan mengenai inspanningverbintenis dan contributory negligence dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.514/PDT.G/2013/PN.Bdg. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa salah satu hal yang diatur di dalam hukum kesehatan ialah hubungan antara dokter dan pasien. Hubungan yang didasarkan atas perjanjian berbentuk inspanningverbintenis, membuat dokter di dalam memberikan suatu tindakan medik harus didasarkan pada suatu upaya maksimal dan sesuai dengan standar profesi. Saat terjadi contributory negligence di dalam perjanjian tersebut, pengaruh yang ditimbulkan yaitu dokter hanya bertanggungjawab sesuai dengan proporsi kelalaiannya. Dalam kasus ini, tindakan para dokter yang digugat telah sesuai dengan standar profesi medik dan dengan suatu upaya maksimal. Tindakan pasien yang memenuhi unsur-unsur contributory negligence, membuatnya tidak menerima ganti rugi sama sekali. Hasil penelitian ini menyarankan agar dokter di dalam menjalankan profesinya, dapat menekankan bahwa hubungannya merupakan suatu upaya maksimal dan pasien juga diharuskan untuk menaati saran dari dokter."

---

" "ABSTRACT
" This thesis discusses about inspanningverbintenis and contributory negligence in medical action. This research is a juridical normative research using qualitative approach. Discussion in this thesis involves the application of inspanningverbintenis in medical action under health law, the application of contributory negligence in medical action, and the application of inspanningverbintenis and contributory negligence in Bandung District Court Ruling No. 514 PDT.G 2013 PN.Bdg. The results of this study suggest that one of the things regulated in health law is the relationship between doctors and patients. Relationships based on agreements in the form of inspanningverbintenis, resulted in the obligations of doctors to provide medical action that is based on maximal effort and in accordance with professional standards. In the event of a contributory negligence in the agreement, the doctors might only be held liable in accordance with the proportion of his her negligence. In this case, the doctors who are sued have acted in accordance with the standards of the medical profession and with a maximum effort. Moreover the patient 39 s actions that has fulfilled the elements of contributory negligence. Therefore, the patients do not have the right to receive any compensation. This research result recommend doctor in carrying out his profession, can emphasize that the relationship between doctor and patients is a maximum effort and patients are also required to obey the advice of the doctor.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai prospek penerapan pemaafan, yakni sebuah jenis penyelesaian untuk tindak pidana (jarimah) qisas diyat yang dikenal dalam hukum pidana Islam, dalam tindak pidana kelalaian yang menyebabkan matinya orang khususnya terkait dengan kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Terdapat tiga permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu konsep tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan matinya orang dan sanksinya menurut hukum pidana Indonesia, konsep pembunuhan tersalah dan sanksinya menurut hukum pidana Islam, dan prospek penerapan pemaafan sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana kelalaian yang menyebabkan matinya orang dalam kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif melalui penelusuran kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemaafan sebagai sebuah penyelesaian alternatif memiliki prospek yang cukup baik untuk diterapkan di Indonesia untuk kasus kelalaian yang mengakibatkan matinya orang dalam kecelakaan lalu lintas dengan alasan: 1) ketentuan di dalam hukum Islam telah berhasil dipositivisasikan ke dalam hukum positif Indonesia yang hasilnya terlihat dari adanya produk peraturan perundang-undangan yang memiliki semangat syariat Islam; dan 2) pemaafan, selain dikenal dalam hukum pidana Islam, juga merupakan sebuah praktik yang sejalan dengan paradigma hukum keadilan restoratif yang mana telah mulai diterapkan di Indonesia. ......This undergraduate thesis discusses about the prospect of applying forgiveness, which is a form of settlement for qisas diyat crimes known in the Islamic criminal law, in death by negligence especially in traffic accident cases in Indonesia. There are three issues addressed: the concept of death by negligence and its sanctions according to Indonesian criminal law, the concept of wrongful murder and its sanctions in Islamic criminal law, and the prospect of applying forgiveness as an alternative settlement in death by negligence in traffic accident cases in Indonesia. The research method used is the juridical normative method through library research. The result of this research shows that forgiveness as an alternative settlement has a rather good prospect to be implemented in Indonesia in cases of death by negligence in traffic accident cases for these reasons: 1) some laws in Islamic law have been integrated into Indonesian positive laws and the results can be seen through the existence of legislations that have the spirit of Islamic law; and 2) not only is forgiveness known in Islamic criminal law, it is also a practice that goes hand in hand with restorative justice, a new legal paradigm that has been implemented in Indonesia.

Abstrak :
Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur dan saksama. Dalam praktik pembuatan akta oleh Notaris, banyak ditemukan pelanggaran dimana Notaris tidak mengindahkan kewajibannya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Seperti halnya akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris Euis Komala, S.H., dimana sebelum dibuatnya akta, Notaris tidak melakukan prosedur pengecekan sertipikat tanah yang ternyata berada dalam sengketa, akibatnya pembeli mengalami kerugian materiil. Permasalahan yang diangkat adalah akibat dari kelalaian Notaris yang tidak melakukan pengecekan sertipikat tanah yang ternyata sudah beralih kepada pihak laindan pertanggungjawaban Notaris atas kelalaianya yang mengakibatkan kerugian sehingga Perjanjian Pengikatan Jual Beli tidak dapat dilanjutkan menjadi Akta Jual Beli. Tipe penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitisdengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Akibat dari kelalaian Notaris yang tidak melakukan pengecekan sertipikat tanah yang ternyata sudah beralih kepada pihak lain membuat pengikatan jual beli tidak dapat dilanjutkan menjadi akta jual beli karena objek jual beli sudah bukan lagi milik penjual. Pertanggungjawaban Notaris atas kelalaianya tidak melakukan pengecekan sertipikat tanah yang mengakibatkan kerugian, dapat dimintai pertanggungjawaban secara administatif, kode etik, perdata maupun pidana. Notaris dalam menjalankan kewajibannya dituntut harus selalu teliti dalam memeriksa kebenaran data yang diberikan oleh penghadap dan berpegang teguh pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

---

Notary in carrying out their positions must be carried out trustworthy, honest and thorough. In the practice of making a notarial deed, many are found to violate the Notary public not heeding their purchase in the Notary Position Act. Like inviting a Bind of Deed of Sale and Purchase made by Notary Euis Komala, S.H., before the deed was made, the Notary did not carry out the procedure of checking the land certificate which turned out to be in dispute, as a result the buyer suffered a material loss. The problem raised is the result of the negligence of the Notary who did not check the certificate of land which turned out to have been transferred to another party and the Notarys liability for negligence resulting in a loss so that the Agreement on Binding of the Sale and Purchase could not be continued to be a Deed of Sale. This study uses a normative juridical type of research that is analytical descriptive by using secondary data as the main source of data obtained through library research. As a result of the negligence of the Notary who does not check the land certificate which turns out to have been transferred to another party, the binding of the sale and purchase cannot proceed to the sale and purchase deed because the object of sale and purchase no longer belongs to the seller and the Notarys liability for negligence does not check the land certificate resulting in losses, can be held accountable administratively, code of ethics, civil or criminal. In carrying out its obligations, the notary must always be careful in verifying the truth of the data provided by the taper and holding fast to Article 16 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position.