Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menilai keselamatan navigasi di pelabuhan sekitarnya sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja pelabuhan dalam hubungannya dengan program Pemerintah Indonesia dalam meminimalkan biaya logistik maritim. Sistem dan infrastruktur navigasi pelabuhan seperti sistem manajemen lalu-lintas kapal, jalur navigasi, bak pelabuhan, dermaga dll. Memainkan peran penting dalam menentukan produktivitas dan efisiensi pelabuhan, terutama di pelabuhan yang sibuk seperti Tanjung Priok. Kecelakaan apa pun yang terjadi akan mengganggu kegiatan pelabuhan dan menciptakan biaya yang tidak perlu. Metode Penilaian Keselamatan Formal seperti yang diperkenalkan oleh Organisasi Maritim Internasional dilaksanakan dalam penelitian ini. Penilaian dilakukan menggunakan analisis risiko kualitatif dan kuantitatif berdasarkan data dan informasi yang tersedia yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Diidentifikasi bahwa kecelakaan yang terjadi di pelabuhan air depan terutama disebabkan oleh kapal, lingkungan, faktor manusia, dan manajemen. Hasil penilaian kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengusulkan strategi perbaikan.Kata kunci: penilaian keamanan formal, keselamatan navigasi port, analisis risiko, akar penyebab.

---

ABSTRACT

The study is aimed to assess the navigation safety in the port surrounding area as part of the effort to increase the port performance in conjunction with Indonesian Government rsquo s program in minimizing the cost of maritime logistic. Port navigation system and infrastructure such as vessels traffic management system, navigation lanes, port basin, quay etc. play important role in determining the productivity and efficiency of the port, especially in the busy port such as Tanjung Priok. Any accident happens would interrupt port activities and creates unnecessary costs. Formal Safety Assessment method as introduced by International Maritime Organization was implemented in the study. The assessment was carried out using qualitative and quantitative risks analyses based on the available data and information gathered from various sources. It was identified that accidents occurred in the port water front were mainly due to the ships, environment, human factors, and management. Results of the assessment were then used as the basis for proposing improvement strategy. Key words formal safety assessment, port navigation safety, risks analysis, root causes. "

"Penggunaan data spasial kelautan berbasis peta laut baik secara produk peta kertas (paper chart) dan peta digital (ENC-Electronic Navigational Chart) saat ini bukan hanya sebagai instrumen menjamin keselamatan bernavigasi di laut. Tetapi lebih dari kepentingan itu, data spasial kelautan dapat digunakan lebih luas demi kepentingan keamanan maritim. Menggunakan konsep the physical base of the state oleh Buzan, adanya keterkaitan antara suatu wilayah, sumber daya alam, dan manusia; Dimana setiap ancaman tersebut dapat dideteksi dengan adanya ancaman kepada objek sumber daya alam  dan objek buatan manusia. Hal tersebut juga digambarkan pada produk peta laut yang menggambarkan seluruh objek (alam maupun buatan) di darat dan lautan. Teluk Jakarta juga merupakan wilayah perairan yang begitu sangat penting dalam tatanan pelayaran di Indonesia. Namun dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 2023 terdapat variasi tindak pelanggaran di perairan Teluk Jakarta seperti pengerukan pasir tanpa izin, pencemaran laut karena limbah, pencurian kabel bawah laut, penyeludupan narkoba, kegiatan ship to ship BBM Ilegal, sindikat bajak laut, penyeludupan barang mewah, dan pencurian disertai pengrusakan bagan ikan. Permasalahan tindak pelanggaran ini juga menjadi suatu hal yang perlu diteliti, mengingat cukup banyak pos keamanan di sekitar perairan Teluk Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode mix method (metode campuran) dengan analisis Delphi, guna mendapatkan konsensus bersama dalam pemanfaatan data spasial kelautan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran di perairan Teluk Jakarta. Pengumpulan data dengan menggunakan sesi wawancara sistematis kemudian menemukan variabel yang terkait dengan: Penggunaan Data Spasial Kelautan (X1), Regulasi Pemerintah (X2), Objek Spasial atau area yang teridentifikasi potensi adanya pelanggaran (X3), Latar Belakang (X4), dan Strategi Keamanan Maritim (X5).  Dimana hasil penelitian ini terdapat 22 variabel yang menguatkan penelitian ini dalam mengidentifikasi potensi area atau lokasi pelanggaran dari segi pandangan 7 ahli dari setiap institusi seperti: Pusat Hidro Oseanografi TNI Angkatan Laut, Direktorat Kenavigasian-Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Badan Keamanan Laut Republik Indoensia, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai-Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Ditpolairud Polda Metro Jaya, dan Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia; yang berkaitan langsung dengan keamanan di laut demi terwujudnya keamanan maritim.

---

The utilization of marine spatial data based on nautical charts, both paper charts and digital maps (ENC-Electronic Navigational Chart), is currently not only an instrument to ensure safe navigation at sea. But more than it, marine spatial data can be used more widely for maritime security purposes. Using the concept of the physical basis of the state by Buzan, there is a connection between a region, natural resources and humans; Where each threat can be detected by threats to natural resource objects and man-made objects. This is also depicted on nautical map products which depict all objects (natural and artificial) on land and sea. Jakarta Bay is also a very important water area in the shipping system in Indonesia. However, in the period from 2015 to 2023 there are various violations in the waters of Jakarta Bay, such as sand dredging without permission, marine pollution due to waste, theft of undersea cables, drug smuggling, illegal fuel ship to ship activities, pirate syndicates, smuggling of luxury goods, and theft accompanied by destruction of fish haven. The problem of violations is also something that needs to be researched, considering that there are quite a lot of security posts around the waters of Jakarta Bay. This research uses a mix method with Delphi analysis, in order to obtain a common consensus in the use of marine spatial data to identify potential violations in the waters of Jakarta Bay. Collecting data using systematic interview sessions then found variables related to: Use of Marine Spatial Data (X1), Government Regulations (X2), Spatial Objects or areas identified as potential violations (X3), Background (X4), and Security Strategy Maritime (X5). Where the results of this research are 22 variables that strengthen this research in identifying potential areas or locations of violations from the perspective of 7 experts from each institution such as: Pusat Hidro Oseanografi TNI Angkatan Laut, Direktorat Kenavigasian-Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai-Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Ditpolairud Polda Metro Jaya, and Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia; which is directly related to security at sea in order to realize maritime security."

"ABSTRAKPenelitian ini menggambarkan tentang efektivitas kerjasama yang dibentuk olehIndonesia, Malaysia dan Singapura di dalam pengamanan selat Malaka setelahterjadinya peristiwa 11 September 2001 hingga tahun 2010 yang telah mengubahancaman dan tantangan keamanan di kawasan ini. Penelitian ini merupakanpenelitian yang bersifat kuantitatif dengan data sekunder. Hasil penelitianmenyimpulkan bahwa efektivitas kerjasama yang dibentuk oleh littoral statesdalam pengamanan selat Malaka ini sangat di pengaruhi oleh banyak alasansehingga bentuk bentuk kerjasama di Asia tenggara antara littoral states terbatasbahkan hingga pasca peristiwa 11 September 2001. Secara historis perompakandan terorisme maritim memang bukan merupakan masalah yang dianggappenting. Akibatnya ada keengganan untuk bekerjasama pada isu tersebut. Adanyaperistiwa 11 September 2001 dan beberapa kejadian lain yang berhubungandengan terorisme akhirnya membuat littoral states mengubah persepsinya padaberbagai masalah yang sebelumnya diyakini bukan sebagai ancaman pada masalalu. sehingga sangat penting untuk menginterpretasikan kerjasama keamananmaritim secara lebih luas sehingga diharapkan dapat menjawab tantangan dandinamisme perkembangan maritim dalam batas teritorial setiap negara

---

AbstractThis study illustrates the effectiveness of cooperation established by Indonesia,Malaysia and Singapore in the Malacca Strait security after the event of 11September 2001 that have changed the threats and security challenge in theregion. This research is a quantitative study with secondary data. Study concludedthat the effectiveness of cooperation established by littoral states in securing theMalacca strait is influenced by many reasons, so the form of cooperation inSoutheast Asia between the littoral states is limited even after the events of11 September 2001. Historically piracy and maritime terrorism is notan issue that is important. As a result there is a reluctance to cooperate on theissue. The existence of the event of 11 September 2001and some other events related to terrorism ultimately make littoral states tochange their perception on various issues that were previously believed to be notas a threat in the past. So it is important to interpret maritime securitycooperation more broadly so that is expected to meet the challenges anddynamism in the development of maritime territorial limits of each country.

---

AbstractThis study illustrates the effectiveness of cooperation established by Indonesia,Malaysia and Singapore in the Malacca Strait security after the event of 11September 2001 that have changed the threats and security challenge in theregion. This research is a quantitative study with secondary data. Study concludedthat the effectiveness of cooperation established by littoral states in securing theMalacca strait is influenced by many reasons, so the form of cooperation inSoutheast Asia between the littoral states is limited even after the events of11 September 2001. Historically piracy and maritime terrorism is notan issue that is important. As a result there is a reluctance to cooperate on theissue. The existence of the event of 11 September 2001and some other events related to terrorism ultimately make littoral states tochange their perception on various issues that were previously believed to be notas a threat in the past. So it is important to interpret maritime securitycooperation more broadly so that is expected to meet the challenges anddynamism in the development of maritime territorial limits of each country."