Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Summary: Natural resources and social conditions of provinces in Indonesia

Abstrak :
Diskursus mengenai hak menguasai negara atas sumber daya alam (SDA) dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sangat dinamis. Dinamika tersebut terlihat pada beragamnya konsepsi hak menguasai negara atas SDA yang dirumuskan dalam berbagai UU di sektor SDA. Ketiadaan konsep tunggal atas “hak menguasai negara” akan berdampak pada terancamnya SDA akan lepas dari konsepsi hak menguasai negara dan beralih pada penguasaan bukan oleh negara. MK sebagai pengawal dan penafsir konstitusi memiliki peran penting untuk memastikan agar suatu UU di sektor SDA benar-benar menganu t prinsip penguasaan oleh negara atas SDA Indonesia. Tulisan ini menganalisis mengenai dinamika konsepsi hak menguasai negara atas SDA dalam berbagai UU serta peranan MK mengawal dan menafsir UU sektor SDA agar sesuai dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat ragam konsep penguasaan negara atas SDA di berbagai UU sektor SDA. MK pun telah membuat tafsiran atas hak menguasai negara. Agar konsepsi tersebut semakin kokoh maka diperlukan suatu UU di bidang SDA sebagaimana amanat pasal 33 ayat (5) UUD 1945 bahwa ketentuan lebih lanjut pasal 33 diatur dengan UU. Selain itu, DPR dan pemerintah harus memastikan konsep hak menguasai negara dalam setiap rancangan UU sektor SDA agar arus liberalisme dan kapitalisme tidak menggerus prinsip hak menguasai negara.

Abstrak :
In line with 16 June, 1930 Commeration of the famous Soekarno, prior to become the first president of Republic Indonesia , 'Indonesia Menggugat/Indonesia's Claim' in Bandung's Netherlands of Indies Court, which punished Soekarno for three and half years prison, for questioning the natural rights of the Indigenous Indonesia's natural ressources endowments: I am writing the articulation of the basic questions: is it/ the Indonesian rich natural resources endowments blessed or cursed? The current outcome of the natural resources exploitation had created the environmental destruction, alternatively in modern language parlance the excessive mining extractions and the deforestation affect the climate change. But most importantly, the rich natural resources endowments have created a lazy mentality of Indonesian people ....

Abstrak :
Ancaman merupakan segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang datang dari dalam maupun luar negeri serta dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Bentuk ancaman dapat berubah-ubah mulai dari ancaman militer dan nonmiliter hingga gabungan keduanya yang disebut dengan ancaman hibrida. Menghadapi kondisi tersebut, Indonesia perlu memiliki strategi kebijakan pertahanan yang adaptif guna menghadapi berbagai bentuk ancaman, salah satunya dengan penetapan Komponen Cadangan (Komcad) sebagai salah satu bentuk implementasi dari Undang-Undang No 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Tulisan ini membahas tentang perubahan ancaman dan implikasinya terhadap Komponen Cadangan pertahanan yang dimiliki Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif pada lingkup Komcad matra Darat. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dan penelusuran literatur berupa undang-undang, dokumen, artikel, jurnal, dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Komcad. Hasil penelitian didapatkan bahwa spektrum ancaman mempengaruhi bentuk Komcad sehingga perlu dibangun postur Komcad yang adaptif seperti pembentukan Batalyon Komcad yang disertai dengan pembinaan yang optimal dibawah komando TNI serta perlu adanya keterlibatan Komcad pada tugas OMSP yang dilakukan oleh TNI AD. ......Threats involve all efforts, actions, and activities that come from within the country and can harm the country's security, territorial protection, and security. The form of threats can change from military and non-military threats to a combination of both, called hybrid threats. With these conditions, Indonesia needs to have an adaptive defense policy strategy to deal with various threats, one of which is the establishment of the Reserve Component (Comcad) as one of the implementations of Law No. 23 of 2019 concerning the Management of National Resources for National Defense. This paper discusses threat changes and their implications for Indonesia's defense Reserve Component. The research method used is qualitative with a descriptive analysis approach to the scope of the Land Matra Komcad. Data were collected by conducting in-depth interviews and literature searches in laws, documents, articles, journals, and policies related to Komcad. The results of the study found that the threat spectrum affects the state of Komcad so that it is necessary to build an adaptive Komcad posture, such as the formation of a Komcad Battalion accompanied by optimal guidance under the TNI command and the need for Komcad involvement in OMSP tasks carried out by the Army.

Abstrak :
ABSTRAK
Tulisan ini mengangkat analisis pada praktik tata kelola governance Gapoktanhut Jati Mustika dalam implementasi program pinjaman tunda tebang di Desa Tempuran, Kabupaten Blora menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui analisis tersebut ditemukan adanya kesenjangan antara rancangan program dan implementasi program di lapangan. Kesenjangan tersebut kemudian ditemukan sebagai hasil dari praktik ilegal aparat negara state illegality yang melibatkan pengurus gapoktanhut dan perangkat Desa Tempuran. Praktik ilegalitas ini diketahui dan diakui keberadaannya oleh masyarakat di Tempuran, namun tetap dibiarkan terjadi begitu saja. Tulisan ini menunjukkan bagaimana praktik ilegalitas dapat bertahan di masyarakat dengan mengamatinya dari sudut pandang komunitas.

---

ABSTRACT
This paper raise an analysis on Gapoktanhut Jati Mustika governance practice in the implementation of pinjaman tunda tebang program in Tempuran village, Blora Regency of Central Java using qualitative approach. Through this analysis it is found that there is a gap between the program rsquo s initial design, and its actual implementation in practice. That gap is later discovered to be a product of state illegality practice involving both the gapoktanhut and village officials. This practice of illegality is known and being acknowledge by the rest of the Tempuran community, yet they allow it to happen as it is. This paper tries to decipher how this practice of illegality can persist by observing it through the community point of view.

Abstrak :
Degredasi sumberdaya alam lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia dalam mengikuti dan menerapkan kaidah-kaidah sains, dan keberanian manusia dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini membahas aspek teoritis dan empiris dan pengelolaan sumberdaya alam Indonesia. Fokus analisis ditujukan pada kasus dan debat publik sumberdaya alam yang dapat diperbaharui, rente ekonomi, perspektif kepemilikan, dan beberapa evaluasi kebijakan publik aktual serta agenda perubahan di masa mendatang. buku ini merupakan referensi yang sangatberharga bagi praktisi ekonomi da dunia usaha, peneliti dan perumus kebijakan, serta dunia akademis dengan latar belakang ilmu ekonomi, ekonomi pembangunan dan ekonomi politik.