Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Putusan MK memberikan dampak terhadap pembubaran BP Migas, karena setiap pasal dan frasa yang berkaitan dengan Badan Pelaksana pada UU Migas dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional. Tesis ini membahas mengenai tata kelola peraturan perundang-undangan tentang kegiatan hulu migas Indonesia, serta latar belakang dan dampak atas Putusan MK tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu metode yang menitikberatkan penelitian dengan menggunakan data sekunder di bidang hukum yang terkait dengan Putusan MK dan keberadaan BP Migas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK berdampak pada kontrak kerja sama migas dan kegiatan usaha hulu migas di Indonesia. Putusan tersebut menyebabkan negara berposisi sebagai pihak yang berkontrak dalam setiap KKS. Selain itu, Putusan tersebut menghilangkan jaminan kepastian hokum migas, serta menghambat kegiatan operasional kontraktor. ......The Constitutional Court Decision gives impact to the dissolution of BP Migas, due to every articles and phrases related to the Implementing Agency on Oil and Gas Law, was declared contrary to the 1945 Constitution or unconstitutional. The thesis discuss about laws and regulations related to upstream activities of oil and gas in Indonesia, and background and impact of the Constitutional Court Decision. The study was conducted with the normative juridicial method, a method that emphasizes research using secondary data in the areas of law related to the Constitutional Court Decision and the existence of BP Migas. The study showed that the Constitutional Court Decision have impact to the cooperation contract of oil and gas and upstream activities of oil and gas in Indonesia. The decision cause the state become the contracting party in every cooperation contract of oil and gas. Moreover, the Decision has eliminated the rule of law guarantee in oil and gas, and has hampered to the operations of contractor.

Abstrak :
Pengusahaan dan pemanfaatan dari gas bumi harus dilaksanakan secara arif dan bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dapat dikatakan terjadi perubahan fundamental dalam kegiatan usaha hilir gas bumi di Indonesia. Paradigma pemanfaatan dan usaha gas bumi dalam industri hilir sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan energi nasional perlu diimbangi dengan melakukan pengaturan secara menyeluruh atau memberi gambaran dari sisi pasokan dan pengaturan sumber, kesiapan infrastruktur dan transportasi atau pendisrtibusian gas bumi. Hal ini disebabkan bahwa akan adanya pula tuntutan dari lingkungan global untuk menerapkan sistem perdagangan bebas antar negara, sehingga dapat menciptakan keadaan usaha yang terbuka dan berdaya saing. Hal ini terlihat nyata pada semangat liberalisasi dengan terbukanya peran serta swasta dalam industri gas bumi secara nasional setelah disahkannya Undang-Undang tersebut. Pada dasarnya liberalisasi membutuhkan dua hal yaitu persaingan usaha yang sehat dan mekanisme pasar. Untuk dapat kondisi persaingan usaha yang sehat perlu dibentuk suatu equal playing field, karena bila terjadi persaingan tanpa ada kesetaraan yang ada adalah dominasi oleh pihak yang memiliki kekuatan. Pelaksanaan kegiatan usaha hilir gas bumi melalui persaingan usaha yang sehat merupakan sebuah fenomena yang positif dalam rangka perwujudan pembanguan ekonomi secara menyeluruh, sehingga kompetisi yang timbul dari persaingan akan berimbas terhadap kesejahteraan masyarakat. ......The exploitation and utilization of natural gas need to be wisely implemented for the greatest prosperity of the citizens. After Law No. 22 2001 on Oil and Gas was enacted, there has been a fundamental change in the downstream sector activities of natural gas industry in Indonesia. The paradigm of natural gas utilization and business in the downstream sector as a spearhead in the implementation of the national energy needs to be balanced by making a comprehensive arrangement or providing a big picture of supply side and source arrangements, infrastructure and transportation readiness or natural gas distribution. This is because there will be demands from the global environment to implement a free trade system among countries in order to create an open and competitive business. It is evident in the spirit of liberalization which private sector given opportunity to participate in the gas industry after Law No. 22 2001 was passed. Basically liberalization requires two things fair business competition and market mechanism. Fair business competition can only be realized by forming an equal playing field. If there is a competition without equality, so there will be a domination by party which has power. The implementation of downstream sector activities of natural gas industry through fair business competition is a positive phenomenon in the realization of economic development as a whole, so that competition arising from the rivalry will affect the community rsquo s welfare.

Abstrak :
PT. Perusahaan Gas Negara PGN pada periode Agustus sampai November 2015 menetapkan harga jual gas bumi untuk pengguna umum yang didistribusikan melalui pipa. Berkaitan dengan hal tersebut, timbul permasalahan dengan adanya Putusan KPPU Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016, atas penentuan harga yang dilakukan PGN, PGN dinyatakan melakukan praktik monopoli. Putusan KPPU tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, melalui Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN.Jkt.Brt. Dengan adanya kedua putusan tersebut, telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa ketentuan mengenai pengecualian terhadap praktik monopoli yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN dan menganalisa penentuan harga gas bumi yang dilakukan PGN dengan ketentuan pengecualian berdasarkan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan studi dokumen atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa terdapat pengecualian terhadap BUMN yang melakukan praktik monopoli dengan syarat kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penentuan harga gas bumi yang dilakukan PGN sebagai BUMN adalah bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga merupakan kegiatan yang dikecualikan oleh Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ......PT. Perusahaan Gas Negara PGN in the period August to November 2015 set the selling price of natural gas for general users that distributed through pipes. On the matter of issues that arises from KPPU Decision No. 09 KPPU L 2016 on price determination by PGN, stated that PGN has conducted monopolistic practice. KPPU Decision was canceled through the Decision No. 02 Pdt.Sus KPPU 2017 PN.Jkt.Brt. With that two decisions, has done the research that aimed to analyse the provisions of exceptions to monopolistic practice by State owned enterprises BUMN and analysis the price determination of natural gas by PGN with exceptions under Article 50 sub article A of Law Number 5 of 1999. This study was a normative legal study performed with case approach and statue approach through the literary study by document study on primary, secondary, and tertiary legal materials. Research result and discussion show that there are exception to monopolistic practice by BUMN with condition the actions with the intention to implement the existing law, and price determination by PGN as a BUMN is with the intention to implement the existing law, so that action is excluded by Article 50 sub article A of Law Number 5 of 1999.

Abstrak :
Skripsi ini membahas pengaturan klausula gas make-up dalam perjanjian jual beli gas bumi dan bagaimana perlindungan hukum pembeli atas klausula tersebut dalam tiga buah perjanjian yang berbeda. Oleh karena pengambilan atas gas make-up yang diberikan hanya terbatas pada periode berlakunya perjanjian. Setelah berakhirnya perjanjian, pembeli tidak berhak melakukan klaim apapun lagi untuk mengambil gas make-up. Padahal adanya gas make-up tidak dapat diprediksi kemunculannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan klausula gas make-up dalam ketiga perjanjian tersebut secara umum memberikan hak kepada pembeli untuk dapat mengambil sisa gas take or pay yang sudah dibayar pada periode tersebut namun belum diambil dan baru dapat diambil pada periode berikutnya hanya selama periode perjanjian dengan syarat memenuhi kuantitas gas take or pay terlebih dahulu. Pengujian terhadap kedudukan para pihak, syarat sah perjanjian, dan asas-asas perjanjian membuktikan bahwa klausula gas make-up yang diatur belum secara fair memberikan perlindungan hukum bagi pembeli. Hak pembeli menjadi tidak proporsional diakibatkan oleh pembatasan waktu pengambilan gas make-up yang tidak wajar. Kedepannya, penyusunan klausula gas make-up harus memberikan kesempatan waktu yang wajar bagi pembeli dan adanya klausul para pihak akan bersepakat kembali mengenai pengambilan gas. ......This undergraduate thesis discusses the arrangement of make-up gas clauses in the gas sale and purchase agreement and how the legal protection for the buyer of the clauses in three different agreements. Therefore the taking of the make-up gas provided is only limited to the period of validity of the agreement. After the agreement expired, the buyer has no rights to make any further claims to take make-up gas. Even though the presence of make-up gas cannot be predictable. This research used a normative juridical method with statute approach and analytical descriptive. The results of this thesis are the arrangement of make-up gas clauses in the three agreements in general giving the buyer the rights to be able to take the remaining take or pay gas that has been paid in that period but has not been taken and it can only be taken in the following period only during the agreement period with the requirement to fulfill the take or pay gas quantity first. Testing of the position of the parties, the legal terms of the agreement, and the principles of the agreement proved that the regulated make-up gas clause did not provided a fair legal protection for buyer. The disproportionate rights of the buyer is caused by the limitation of the time to take unnatural make up gas. In the future, the preparation of make-up gas clauses should provide a reasonable time for the buyer and the clauses of the parties will re-negotiation on taking make-up gas.

Abstrak :
Gas bumi adalah sumber daya alam tak terbarukan yang sangat penting bagi hajat hidup banyak orang. Oleh karena itu, eksploitasi dan pemanfaatan gas bumi harus dilakukan secara bijak dan untuk kemakmuran rakyat. Hal ini diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implementasi unbundling dan open acces dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 tahun 2009 gagal untuk mencapai tujuannya apabila dilihat dari perspektif menciptakan efisiensi dan meningkatkan pertumbuhan infrastruktur nasional gas bumi. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 untuk merekonstruksi banyak ketentuan yang terkandung dalam peraturan sebelumnya, terutama mengenai hak eksklusif di Wilayah Jaringan Distribusi Tertentu yang kemudian diikuti oleh perubahan prinsip pemisahan badan usaha menjadi hanya pemisahan akuntansi juga mengenai ketentuan open access menjadi third party access. Penelitian ini akan menganalisis apakah ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 sesuai dengan UUD 1945 dan prinsip persaingan yang sehat.

---

Natural gas is a very important non-renewable natural resource that controls the livelihood of many people. Therefore, the exploitation and utilization of natural gas must be carried out wisely and for the greatest prosperity of the people. This is mandated in Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The implementation of unbundling and open access under ESDM Ministerial Regulation Number 19 of 2009 fails to achieve the expectation from the perspective of creating efficiency and improving national infrastructure of natural gas. Therefore the government issued ESDM Ministerial Regulation Number 4 of 2018 to reconstruct many of the provisions contained in the previous regulation, mainly regarding the exclusive rights in Certain Distribution Areas which then followed by the alteration of separation principle (Legal unbundling) into accounting unbundling as well as the alteration of open access into third party access. This thesis will analyse whether the provisions contained in the ESDM Ministerial Regulation Number 4 of 2018 is in line with the 1945 constitution and the principle of fair competition.

Abstrak :
Pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia telah diatur dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pengaturan tersebut terdapat konsepsi penting terkait pengelolaan minyak dan gas bumi yaitu konsep ?hak menguasai negara?. Pada perjalanan sejarah peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan minyak dan gas bumi sejak awal Indonesia merdeka dan hingga kini, konsepsi ini masih selalu menjadi perdebatan. Hingga akhirnya terjadi judicial review yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 22 tahun 2001. Putusan Mahakamah Konstitusi yang tertuang pada putusan Nomor 36/PUU-X/2012 memiliki ekses besar dengan dibubarkannya BP Migas sebagai badan pelaksana pengelolaan sektor hulu migas Indonesia. Oleh karena itu akhirnya melalui Peraturan Presiden No. 9 tahun 2013 dibentuklah SKK Migas untuk menggantikan peran dari BP Migas. Dalam Perpres No. 9 tahun 2013 ini kemudian akan terlihat implementasi pasal 33 ayat (3) UUD 1945 pada tugas dan kewenangan SKK Migas sebagai pelaksana pengelolaan sektor hulu migas di Indonesia terutama terkait konsepsi hak pengusaan oleh negara.

---

Management of oil and gas in Indonesia is regulated in Article 33 paragraph (3) of the Constitution of 1945. In these regulation, there is an important concept related to the management of oil and gas specifically the concept of "right of control by the state". In the history of legislation governing the management of oil and gas since the beginning of Indonesia's independence, and until now, this concept is still always a debate. Until finally happened judicial review filed with the Constitutional Court against the Law No. 22/2001 contained in the Constitutional Court decision No. 36/PUU-X/2012 have large excesses with the dissolution of BP Migas as the executing agency management of upstream oil and gas sector in Indonesia. Therefore finally through Presidential Regulation. No. 9/2013, SKK MiGas was formed to replace the role of BP Migas. In Perpres. 9/2013 will then be visible implementation of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution on the duties and authority of the executive management of oil and gas SKK upstream oil and gas sector in Indonesia is mainly related to ?right of control by the state.

Abstrak :
Dalam usaha minyak dan gas bumi di Indonesia, terdapat perjanjian-perjanjian yang mengikat para pihak seperti Production Sharing Contract dan juga Joint Operating Agreement. Dalam perjanjian-perjanjian tersebut tentunya terdapat klausula-klausula yang mengatur dan salah satunya adalah klausula Sole Risk. Pemahaman klausula Sole Risk ini sangat penting karena dalam contoh kasus antara PT Golden Spike Energi Indonesia dan Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai terdapat perbedaan dalam mengartikan klausula Sole Risk yang ada di dalam perjanjian. Persyaratan dan pengaturan yang ada juga harus diperhatikan ketika ingin melaksanakan Sole Risk Operation. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

---

In the oil and gas business in Indonesia, there are agreements that bind the parties such Production Sharing Contract and Joint Operating Agreement. In that agreements, there are clauses that regulate and one of them is a Sole Risk Clause. The understanding of Sole Risk clause is very important because in the case of PT Golden Spike Energi Indonesi and Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai, there are differences in interpreting the Sole Risk clause that existing in the agreement. The terms and the regulations that existing should be considered when the parties want to do the Sole Risk Operation. In this research, it used the normative law research that is done by assessing the existing literatures.

Abstrak :
[ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan bagi masyarakat yang dirugikan dalam kasus penyuntikan isi tabung LPG yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kedudukan masyarakat ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pembahasan ini merupakan hal penting karena LPG merupakan kebutuhan bagi masyarakat. Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengguna gas LPG dapat menuntut perlindungan hukum apabila terjadi kecelakaan akibat penyuntikan LPG dan diberikan sanksi administrasi ataupun sanksi pidana kepada pelaku usaha. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum deskriptif yaitu penelitian terhadap aturan-aturan dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil dari penelitian ini bahwa masyarakatberhak atas ganti rugi dalam hal adanya penyuntikan tabung gas LPG oleh pelaku usaha.

---

ABSTRACT , This thesis discusses the legal protection given to people who are disadvantaged in the fraud case of LPG’s injection committed by business actor in terms of Law on Consumer Protection. This topic is important because nowadays LPG become important in society. With the Law on Consumer Protection, LPG users can demand legal protection in case of an accident and was given administrative penalties or criminal sanctions to businesses. The research in this paper uses the method of descriptive legal research is a study of the rules by using a literature study and interviews. The results of this study is that the community needs to get compensation in the presence of LPG’s injection. ]

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang bentuk-bentuk pengusahaan minyak dan gas bumi yang pernah berlaku di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda hingga pada saat ini yang kemudian dicarilah bentuk pengusahaan yang paling ideal dan sesuai dengan konsep Hak Menguasai Negara sebagaimana terdapat di Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian normatif atau dikenal juga dengan sebutan penelitian hukum kepustakaan dengan tipologi deskriptif serta dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa konsesi merupakan bentuk pengusahaan minyak dan gas bumi yang paling ideal untuk diterapkan di Indonesia. This thesis discusses the forms of exploitation of oil and gas that ever applies in Indonesia since the days of the Dutch East Indies colonization until today. Later, this thesis is looking for the most ideal form of contract in accordance with the concept of Permanent Sovereignity over Natural Resources as contained in Article 33 paragraph (2) and paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 and the United Nations General Assembly resolutions. This study uses a form of normative research or also known as legal research with a descriptive typology and using qualitative methods. The results of the study suggest that the concession is the most ideal form of contract for oil and gas operation to be applied in Indonesia.